Seminar UII Bahas ABH: 7.071 Kasus Anak, 70 Persen Jadi Korban

Nov 19, 2026 - 16:10
 0  1
Seminar UII Bahas ABH: 7.071 Kasus Anak, 70 Persen Jadi Korban

Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) menggelar seminar nasional tentang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) secara daring melalui zoom meeting pada Kamis, 19 November 2026. Seminar bertema "Memahami Anak, Memulihkan Keluarga: Kolaborasi Ilmu Keluarga dan Psikologi dalam Membaca Akar Persoalan, Pola Asuh dan Reintegrasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)" ini menghadirkan dua narasumber.

Ad
Ad

Keduanya adalah Dr Yulina Eva Riany SP MEd, Dosen Program Studi Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia, IPB University, yang juga Kepala Pusat Kajian Gender dan Anak IPB University; dan Tsania Nidaul Husna S.Psi Psikolog, Psikolog Umum bagian Psikolog Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun. Seminar digelar sebagai respons atas realitas sosial yang menunjukkan banyak anak justru berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana.

Baca juga: Rokok Ilegal Tekan Industri Legal, Pengusaha Desak Kepastian Hukum

Alasan Seminar ABH Digelar di FIAI UII

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Prof Dr Drs Yusdani M.Ag, menjelaskan alasan pemilihan tema. Menurutnya, anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang hak-haknya dijamin oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai ajaran Islam.

Namun, dalam realitas sosial, tidak sedikit anak yang justru berhadapan dengan hukum. Fenomena kekerasan antar pelajar, klitih, perundungan, kejahatan seksual, penyalahgunaan narkotika, hingga kejahatan berbasis digital yang melibatkan anak menunjukkan bahwa persoalan ABH tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan pelanggaran norma pidana.

"Di balik setiap perkara anak, terdapat rangkaian persoalan psikologis, relasi keluarga, pola pengasuhan, dan lingkungan sosial yang turut membentuk perilaku anak," kata Prof Yusdani dalam paparannya, seperti dikutip dari laporan beritabernas.com.

Karena itu, pendekatan hukum semata tidak cukup. Diperlukan kolaborasi antara ilmu keluarga, psikologi, dan hukum untuk memahami akar persoalan ABH secara utuh.

Baca juga: Profesi DPO Kian Dibutuhkan: Standar Kompetensi Tak Hanya Soal Hukum

Data Pusiknas Bareskrim Polri: 7.071 Laporan Kasus Anak

Prof Yusdani mengutip Data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri. Sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026, tercatat 7.071 laporan kasus perlindungan anak. Dari jumlah itu, 5.321 anak berusia di bawah 17 tahun tercatat sebagai korban, atau 70,56 persen dari total korban.

Sebanyak 701 anak tercatat sebagai saksi (6,99 persen dari total saksi), dan 407 anak sebagai terlapor (6,3 persen dari total terlapor). Jenis perkara yang paling banyak dilaporkan adalah tindak pidana dalam perlindungan anak (5.026 kasus) serta persetubuhan atau pencabulan terhadap anak (2.039 kasus).

Data ini menunjukkan bahwa anak hadir dalam proses hukum pada semua posisi. Perlindungannya tidak cukup hanya ketika anak menjadi korban, tetapi juga ketika anak menjadi saksi maupun pelaku. "Anak hadir dalam proses hukum pada semua posisi," ujar Prof Yusdani.

UU SPPA dan Jalan Diversi bagi Anak Berkonflik dengan Hukum

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah menempatkan anak dalam status hukum yang khusus. UU SPPA membedakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Regulasi ini mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan diversi. Pidana penjara bagi anak ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan dikembalikan kepada orang tua atau wali, atau diikutsertakan dalam program pembinaan.

Konsekuensinya, banyak ABH yang pada akhirnya tidak menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Mereka diselesaikan melalui diversi, dijatuhi tindakan, atau dikembalikan kepada keluarga. Di sinilah persoalan baru muncul: apakah keluarga siap menerima, membina, dan memulihkan anak?

Pertanyaan itu menjadi inti seminar. Sebab, keluarga yang tidak siap berisiko menciptakan stigma, isolasi sosial, hingga pengulangan perilaku (residivisme).

Perspektif Psikologi: Tidak Ada Faktor Tunggal

Tsania Nidaul Husna S.Psi Psikolog, narasumber kedua, membahas topik "Perspektif Psikologi: Penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum". Menurutnya, perilaku anak perlu dipahami secara menyeluruh dan tidak terbentuk secara tiba-tiba.

"Tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan seluruh keterlibatan anak dalam tindak pidana. Ada berbagai faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi perkembangan dan perilaku anak," kata Tsania.

Ia menyebut beberapa faktor yang saling berkaitan:

  • Faktor individu, seperti kondisi emosional, kontrol diri, dan pengambilan keputusan.
  • Faktor keluarga, mencakup pola asuh orang tua, komunikasi keluarga, kedekatan emosional, serta pengawasan dan pendampingan.
  • Faktor teman sebaya, seperti pengaruh pergaulan, tekanan kelompok, penerimaan sosial, dan peniruan perilaku.
  • Faktor lingkungan, termasuk lingkungan sekolah, kondisi masyarakat, serta pengaruh media dan digital.

Pola asuh menjadi salah satu faktor kunci. Pola asuh otoriter dan penuh kekerasan, permisif tanpa batas, maupun abai (neglectful) kerap ditemukan pada latar belakang ABH. Sebaliknya, pola asuh yang hangat dan tegas (authoritative) cenderung menjadi faktor protektif.

Pemahaman psikologis ini penting bagi aparat penegak hukum, pembimbing kemasyarakatan, dan hakim anak. Tujuannya agar penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan.

Hadhanah dan Kewajiban Orang Tua dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, kewajiban pengasuhan (hadhanah), pendidikan, dan perlindungan anak tetap melekat pada orang tua. Hal ini sejalan dengan kewajiban orang tua dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Seminar menekankan bahwa persoalan tidak berhenti ketika proses hukum selesai. Setelah anak tidak lagi menjalani sanksi, baik karena diversi, putusan tindakan, maupun selesai menjalani pembinaan, sikap orang tua sangat menentukan masa depan anak.

Sebagian orang tua menunjukkan penerimaan dan memperbaiki pola asuh. Namun, tidak sedikit yang bersikap menyangkal, menyalahkan, terlalu melindungi, atau bahkan menolak dan memberi label negatif kepada anak. Kondisi ini berisiko memicu stigma, isolasi sosial, hingga pengulangan perilaku.

Karena itu, reintegrasi anak ke keluarga dan masyarakat menuntut kesiapan orang tua. Keluarga bukan sekadar tempat kembali, tetapi bagian dari proses pemulihan. Kolaborasi ilmu keluarga dan psikologi dinilai menjadi kunci agar reintegrasi tidak berhenti sebagai formalitas hukum.

Sebagai lembaga pendidikan, FIAI UII sebelumnya juga aktif menggelar forum internasional. Salah satunya seminar internasional bersama Universiti Teknologi Malaysia tentang Islam dan kesejahteraan sosial. Seminar ABH ini melanjutkan tradisi kajian lintas disiplin di lingkungan fakultas tersebut.

Analisis Redaksi

Seminar ini menyentuh titik yang jarang dibahas dalam pemberitaan hukum: apa yang terjadi setelah vonis. UU SPPA sudah benar menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Namun, diversi dan pengembalian anak kepada keluarga hanya bermakna jika keluarga punya kapasitas untuk membina. Tanpa itu, keadilan restoratif berhenti sebagai prosedur di atas kertas.

Data Pusiknas Bareskrim Polri memperlihatkan beban persoalan yang tidak kecil. Angka 7.071 laporan dalam kurun kurang dari lima bulan menunjukkan perlindungan anak masih menjadi pekerjaan rumah besar. Yang menarik, 70,56 persen korban adalah anak di bawah 17 tahun. Artinya, anak paling sering berada di posisi paling rentan, bukan sebagai pelaku.

Karena itu, pendekatan yang hanya menekankan penghukuman jelas tidak memadai. Pola asuh, relasi keluarga, dan lingkungan digital adalah akar yang harus disentuh. Seminar FIAI UII menawarkan kerangka berpikir itu. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkannya ke kebijakan: memastikan pembimbing kemasyarakatan, hakim anak, dan keluarga berbicara dalam bahasa yang sama tentang pemulihan, bukan sekadar penyelesaian perkara.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad