Kabut Asap: Politikus Malaysia Desak Indonesia Bayar Kompensasi Rp35,4 Triliun
Ketua Partai Aksi Demokratik (DAP) Lim Guan Eng mendesak Indonesia membayar kompensasi kepada Malaysia atas kerugian yang ditimbulkan krisis kabut asap tahun ini. Jika tidak, Indonesia diminta menyetujui pembentukan satuan tugas pemadam kebakaran lintas batas permanen yang memiliki kewenangan memasuki hutan-hutan Indonesia untuk segera memadamkan kebakaran.
Pernyataan itu disampaikan Lim di Kuala Lumpur, Kamis (19/11/2026), sebagaimana dikutip Asia One. Desakan muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf kepada Malaysia dan Singapura dalam forum ASEAN.
Baca juga: Dituduh Curang Pakai AI, Mahasiswa Korsel Nilai Sempurna Alami Henti Jantung
Kronologi Desakan Kompensasi dan Permintaan Maaf Prabowo
Lim menilai permintaan maaf Prabowo sebaiknya diterima. Menurutnya, langkah itu penting untuk menjaga hubungan baik antarnegara tetangga dan semangat solidaritas ASEAN. Namun, ia menegaskan Indonesia tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas lamanya krisis dan dampak yang ditimbulkan.
“Malaysia sebaiknya menerima permintaan maaf itu,” kata Lim, seperti dikutip dari Asia One. Ia menambahkan bahwa kondisi tahun ini diperburuk oleh fenomena Super El Nino.
Desakan kompensasi bukan kali pertama muncul. Pola serupa terjadi pada krisis kabut asap sebelumnya, ketika Malaysia dan Singapura menuntut transparansi data titik panas dan penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar lahan. Tahun ini, Lim mengangkat isu tersebut ke ranah politik domestik Malaysia dengan angka kerugian yang spesifik.
Lim meminta Indonesia memilih satu dari dua opsi: membayar kompensasi atau menyetujui satuan tugas lintas batas permanen. Opsi kedua berarti petugas pemadam Malaysia bisa masuk ke hutan Indonesia untuk memadamkan kebakaran lebih cepat.
Baca juga: 13 Negara yang Punya UU Perampasan Aset, Indonesia Sahkan Aturan setelah 18 Tahun
Kerugian Rp35,4 Triliun dan 1.700 Kematian Dini
Lim mengeklaim Malaysia mengalami kerugian kesejahteraan sebesar RM8 miliar atau sekitar Rp35,46 triliun akibat dampak kesehatan. Selain itu, Malaysia disebut merugi RM5 miliar atau sekitar Rp22,17 triliun dari sisi ekonomi.
Angka kerugian kesejahteraan itu, menurut Lim, mencerminkan biaya ekonomi terkait risiko kematian dini. Ia mengaitkannya dengan perkiraan 1.700 kematian dini di kalangan warga Malaysia.
Untuk kerugian ekonomi, Lim mengutip studi yang dipesan Federasi Produsen Malaysia. Studi itu memperkirakan polusi udara parah dapat menurunkan kedatangan wisatawan internasional hingga 8 persen dan mengancam kampanye Visit Malaysia 2026. Dampaknya, kerugian terhadap PDB sektor pariwisata diperkirakan mencapai RM5 miliar atau sekitar Rp22,17 triliun.
Berikut rincian angka yang disebut Lim:
- Kerugian kesejahteraan: RM8 miliar (sekitar Rp35,46 triliun), terkait risiko 1.700 kematian dini.
- Kerugian ekonomi: RM5 miliar (sekitar Rp22,17 triliun), termasuk potensi penurunan wisatawan 8 persen.
- Usulan insentif: potongan pajak RM1.000 (sekitar Rp4,43 juta) untuk pembelian alat pemurni udara.
Lim juga menekankan pentingnya penggunaan alat pemurni udara selama periode kabut asap parah. Ia kembali mengusulkan potongan pajak RM1.000 untuk pembelian alat tersebut, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan warga lanjut usia.
Respons Indonesia dan Posisi di ASEAN
Permintaan maaf Prabowo menjadi sinyal bahwa Jakarta mengakui dampak lintas batas kabut asap. Namun, permintaan maaf tidak otomatis berarti Indonesia menerima tuntutan kompensasi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia yang merinci sikap atas desakan Lim.
Dalam konteks ASEAN, isu kabut asap lintas batas sudah lama menjadi agenda. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution menjadi kerangka kerja sama, tetapi implementasinya sering dinilai lambat. Mekanisme satuan tugas lintas batas permanen yang diusulkan Lim belum pernah disepakati dalam kerangka tersebut.
Pengamat hubungan internasional menilai desakan kompensasi akan sulit terwujud karena tidak ada dasar hukum internasional yang mengikat untuk menuntut pembayaran. Namun, tekanan politik dari Malaysia bisa memperkuat dorongan agar Indonesia mempercepat penegakan hukum terhadap pembakar lahan.
Lim, sebagai Ketua DAP, berada di posisi oposisi di tingkat federal Malaysia. Pernyataannya bisa dibaca sebagai upaya membangun tekanan publik menjelang pemilu berikutnya, sekaligus merespons keluhan warga atas kualitas udara.
Dampak Kabut Asap pada Kesehatan dan Pariwisata
Kabut asap tahun ini menyelimuti wilayah Malaysia sebagai imbas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dampaknya terasa pada sektor kesehatan dan pariwisata, dua area yang paling sering disorot dalam laporan tahunan tentang krisis ini.
Pada sektor kesehatan, paparan partikel halus dalam jangka panjang dikaitkan dengan penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Angka 1.700 kematian dini yang disebut Lim merupakan estimasi berbasis risiko, bukan jumlah kematian yang tercatat langsung akibat kabut asap.
Pada sektor pariwisata, kampanye Visit Malaysia 2026 menjadi taruhan. Penurunan kedatangan wisatawan hingga 8 persen, jika terjadi, akan memukul pelaku usaha kecil di sektor akomodasi, kuliner, dan transportasi. Studi Federasi Produsen Malaysia yang dikutip Lim memproyeksikan kerugian hingga RM5 miliar.
Bagi Indonesia, tekanan dari Malaysia menambah beban diplomatik. Kebakaran hutan dan lahan yang berulang setiap tahun memicu kritik dari negara tetangga, terutama saat kondisi cuaca ekstrem seperti Super El Nino memperparah situasi.
Langkah Selanjutnya: Negosiasi atau Satgas Lintas Batas
Jika Indonesia menolak membayar kompensasi, opsi satuan tugas lintas batas permanen akan menjadi fokus perdebatan berikutnya. Gagasan ini membutuhkan kesepakatan politik dan hukum karena melibatkan kedaulatan wilayah.
Pemerintah Indonesia belum memberi tanggapan resmi atas usulan tersebut. Dalam forum ASEAN, isu kabut asap biasanya dibahas melalui mekanisme teknis, seperti pertukaran data titik panas dan operasi pemadaman bersama. Mekanisme itu bersifat sukarela, bukan kewajiban.
Lim juga mendorong insentif fiskal di Malaysia, berupa potongan pajak untuk pembelian alat pemurni udara. Langkah ini lebih mudah direalisasikan karena berada dalam kewenangan pemerintah Malaysia.
Yang jelas, krisis kabut asap tahun ini meninggalkan dua hal: permintaan maaf dari Prabowo dan tuntutan kompensasi dari Lim. Keduanya akan menjadi ujian bagi diplomasi Indonesia di ASEAN, terutama jika kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi tahun depan.
Analisis Redaksi
Desakan Lim Guan Eng menyentuh titik paling sensitif dalam hubungan Indonesia-Malaysia: kedaulatan. Permintaan kompensasi Rp35,4 triliun bukan sekadar angka; ia adalah cara menempatkan tanggung jawab lintas batas di meja negosiasi. Namun, tuntutan itu tidak memiliki dasar hukum internasional yang mengikat. Tidak ada perjanjian yang mewajibkan Indonesia membayar ganti rugi atas kabut asap.
Yang lebih realistis adalah opsi satuan tugas lintas batas. Gagasan ini pernah muncul dalam diskusi ASEAN, tetapi selalu kandas pada isu kedaulatan. Jika Indonesia menerima, ia membuka pintu bagi petugas asing masuk ke hutan Indonesia. Jika menolak, tekanan politik dari Malaysia akan terus berlanjut.
Permintaan maaf Prabowo adalah langkah diplomatik yang tepat, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah. Selama kebakaran hutan dan lahan berulang setiap tahun, desakan kompensasi akan kembali muncul. Yang dibutuhkan bukan hanya permintaan maaf, melainkan penegakan hukum yang konsisten terhadap pembakar lahan dan investasi jangka panjang dalam pencegahan kebakaran.
Sumber: asiaone.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0