Profesi DPO Kian Dibutuhkan: Standar Kompetensi Tak Hanya Soal Hukum
Profesi Pejabat Pelindungan Data Pribadi atau DPO kian dibutuhkan seiring berlakunya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi secara penuh. Pelatihan dan sertifikasi yang digelar APPDI bersama LSP PDP menegaskan standar kompetensi DPO tak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga keahlian lain.
Informasi itu muncul dari pemberitaan Hukumonline mengenai Pelatihan dan Sertifikasi Pejabat/Pegawai Pelindungan Data Pribadi. Program itu diselenggarakan Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Pribadi Indonesia (APPDI) bersama Lembaga Sertifikasi Profesi Pelindungan Data Pribadi (LSP PDP).
Baca juga: Rokok Ilegal Tekan Industri Legal, Pengusaha Desak Kepastian Hukum
Inti pesannya jelas: seorang DPO tidak cukup hanya paham pasal-pasal. Ia dituntut menguasai teknologi, tata kelola organisasi, manajemen risiko, hingga kemampuan komunikasi ke publik internal dan eksternal.
Mengapa Permintaan DPO Terus Naik
Kebutuhan DPO berakar pada kewajiban hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mewajibkan pengendali dan prosesor data pribadi menunjuk pejabat atau pegawai yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi. Kewajiban itu berlaku baik bagi lembaga publik maupun badan hukum swasta.
Sejak UU PDP diundangkan pada Oktober 2022, ada masa transisi dua tahun sebelum ketentuan berlaku penuh pada Oktober 2024. Konsekuensinya, organisasi yang selama ini menganggap pelindungan data sebagai urusan tim IT kini harus membangun fungsi khusus dengan orang yang kompeten di dalamnya.
Dorongan lain datang dari praktik bisnis. Transaksi digital, layanan keuangan, e-commerce, hingga penyelenggara sistem elektronik mengumpulkan data pribadi dalam jumlah besar. Insiden kebocoran data yang berulang membuat publik dan regulator menuntut akuntabilitas yang lebih tegas.
Baca juga: Seminar UII Bahas ABH: 7.071 Kasus Anak, 70 Persen Jadi Korban
Di titik inilah posisi DPO menjadi krusial. Ia berperan sebagai penjaga kepatuhan sekaligus penasihat internal yang memastikan pemrosesan data berjalan sesuai prinsip pelindungan data pribadi.
Kompetensi DPO Bukan Sekadar Pasal dan Sanksi
Pernyataan bahwa standar kompetensi DPO tak hanya menyangkut aspek hukum memberi sinyal penting soal arah pengembangan profesi ini. Pelatihan APPDI dan LSP PDP dirancang menyentuh keahlian yang lebih luas.
Sejumlah kompetensi yang lazim dilekatkan pada peran DPO antara lain:
- Pemahaman hukum dan regulasi pelindungan data pribadi, termasuk UU PDP dan aturan turunannya.
- Keamanan informasi dan teknologi, mulai dari klasifikasi data, kontrol akses, hingga penanganan insiden.
- Manajemen risiko dan tata kelola, termasuk penyusunan kebijakan internal dan evaluasi dampak pelindungan data.
- Keterampilan komunikasi dan advokasi untuk membangun kesadaran di seluruh organisasi.
- Etika dan integritas karena DPO bekerja dengan informasi sensitif dan kerap berhadapan dengan konflik kepentingan.
Kombinasi itu menjelaskan mengapa sertifikasi profesi menjadi penting. Sertifikasi memberi kerangka acuan kompetensi yang terukur, bukan sekadar pengakuan atas pengalaman kerja.
Bagi organisasi, adanya skema pelatihan dan sertifikasi memudahkan proses seleksi dan pengembangan pegawai yang ditugaskan menjalankan fungsi pelindungan data pribadi.
Peran APPDI dan LSP PDP dalam Standarisasi Profesi
APPDI hadir sebagai wadah praktisi yang mendorong penguatan kapasitas tenaga kerja di bidang pelindungan data pribadi. Sementara LSP PDP berperan sebagai lembaga sertifikasi profesi yang menguji dan mengakui kompetensi seseorang.
Kolaborasi keduanya menunjukkan upaya membangun ekosistem profesi yang lebih tertata. Pelatihan menjadi pintu masuk, sertifikasi menjadi pengakuan formal atas kompetensi.
Pola semacam ini bukan hal baru di Indonesia. Berbagai profesi seperti auditor, konsultan hukum, dan praktisi manajemen risiko juga memiliki skema sertifikasi yang dikelola asosiasi bersama lembaga sertifikasi. Pendekatan yang sama kini diadopsi untuk bidang pelindungan data pribadi.
Yang membedakan, laju kebutuhan DPO jauh lebih cepat dibanding kesiapan tenaga ahli. Organisasi dituntut menunjuk pejabat pelindungan data, sementara jumlah profesional bersertifikat masih terbatas.
Dampak bagi Organisasi dan Pasar Kerja
Bagi perusahaan, kewajiban menempatkan DPO membuka konsekuensi operasional. Fungsi ini perlu anggaran, akses ke manajemen puncak, dan independensi agar bisa menjalankan tugas pengawasan tanpa tekanan.
Di sisi lain, kebutuhan ini membuka peluang karier baru. Profesional dari latar belakang hukum, teknologi informasi, audit, dan manajemen risiko bisa masuk ke ranah pelindungan data pribadi dengan tambahan pelatihan dan sertifikasi.
Permintaan tenaga terampil diperkirakan merata di sektor jasa keuangan, kesehatan, pendidikan, layanan digital, hingga instansi pemerintah. Sektor-sektor itu mengelola data pribadi dalam volume besar dan berisiko tinggi.
Konsekuensi ketidakpatuhan juga nyata. UU PDP menyediakan sanksi administratif hingga denda dan sanksi pidana bagi pelanggaran tertentu, termasuk pengungkapan data pribadi yang tidak sah.
Langkah Berikutnya Menuju Profesi yang Matang
Pelatihan dan sertifikasi hanyalah titik awal. Pekerjaan rumah berikutnya adalah memastikan standar kompetensi selaras dengan praktik yang berkembang, termasuk perubahan teknologi dan pola ancaman siber.
Organisasi juga perlu memikirkan posisi DPO dalam struktur. Fungsi ini sebaiknya tidak ditempelkan sebagai tugas tambahan tanpa kewenangan, karena pengawasan pelindungan data menuntut akses informasi dan ruang mengambil keputusan.
Bagi individu yang ingin menekuni jalur ini, kombinasi latar belakang teknis, pemahaman hukum, dan keterampilan komunikasi menjadi nilai jual. Sertifikasi dari lembaga seperti LSP PDP dapat menjadi bukti awal kompetensi.
Informasi lebih lanjut soal pelindungan data pribadi dan regulasinya bisa ditelusuri melalui kanal Kementerian Komunikasi dan Digital yang menangani isu penyelenggaraan sistem elektronik dan data pribadi.
Analisis Redaksi
Kabar soal pelatihan dan sertifikasi DPO ini permukaan terlihat sederhana: sebuah program pendidikan profesi. Tapi pesan di baliknya lebih besar. Negara telah menetapkan kewajiban hukum, sementara kesiapan tenaga ahli belum tentu mengikuti. Celah itulah yang hendak dijembatani skema sertifikasi.
Yang menarik, penekanan bahwa kompetensi DPO tak hanya soal hukum justru mengoreksi cara pandang yang keliru selama ini. Banyak organisasi masih menganggap pelindungan data sebagai urusan legal semata, cukup dengan menyiapkan dokumen persetujuan dan kebijakan privasi. Padahal insiden kebocoran data jarang lahir dari pasal yang kurang, melainkan dari kontrol teknis yang lemah dan tata kelola yang longgar.
Karena itu, standar kompetensi yang luas harus dibarengi dengan posisi DPO yang kuat di dalam organisasi. Sertifikat tanpa kewenangan hanya menghasilkan kepatuhan di atas kertas. Sebaliknya, DPO yang kompeten dan punya akses ke pengambil keputusan bisa menjadi pengingat bahwa data pribadi bukan aset bebas yang bisa dipakai sesuka hati.
Pekerjaan rumah terbesar justru ada di sisi permintaan. Selama organisasi menempatkan DPO sebagai formalitas, sebanyak apa pun pelatihan digelar tak akan banyak mengubah praktik di lapangan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0