Revisi Perpres Beneficial Ownership Dipercepat demi Nilai FATF Indonesia

Nov 19, 2026 - 16:10
 0  1
Revisi Perpres Beneficial Ownership Dipercepat demi Nilai FATF Indonesia

Kemenko Kumham Imipas mendorong percepatan revisi Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi. Langkah ini menyusul nilai efektivitas Indonesia yang baru berperingkat Moderate dalam Mutual Evaluation Report FATF 2023.

Ad
Ad

Dorongan itu mengemuka dalam Sharing Session Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPSPM) Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum, Senin (16/11/2026), dan dilaporkan melalui laman resmi kementerian pada 19 November 2026.

Baca juga: Rokok Ilegal Tekan Industri Legal, Pengusaha Desak Kepastian Hukum

Tema yang diangkat: “Best Practices dan Pengalaman Teknis Penanganan Aksi FATF, Pengawasan Kepatuhan Korporasi, serta Strategi Akselerasi Regulasi Beneficial Ownership”. Diskusi ini menjadi bagian dari pemantauan Rencana Aksi Komite TPPU, TPPT, dan PPSPM yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Enam dari 90 Rencana Aksi Stranas Jadi Tanggung Jawab Kemenko

Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum, Sri Yuliani, membuka diskusi dengan memaparkan beban kerja koordinasi kementerian. Menurut dia, ada enam dari 90 rencana aksi Strategi Nasional TPPU, TPPT, dan PPSPM yang menjadi tanggung jawab Kemenko Kumham Imipas.

“Terdapat 6 (enam) dari 90 (sembilan puluh) rencana aksi Stranas TPPU, TPPT dan PPSPM yang menjadi tanggung jawab Kemenko Kumham Imipas, yang terdapat dalam strategi 3, 8 dan 11,” ujar Sri Yuliani dalam pengantar diskusi.

Salah satu rencana aksi tersebut adalah internalisasi dan/atau publikasi repositori e-learning terkait APU PPT dan PPSPM. Selain itu, ada internalisasi dan/atau publikasi repositori experts untuk kegiatan FATF/APG serta ahli di bidang APU PPT dan PPSPM.

Baca juga: Profesi DPO Kian Dibutuhkan: Standar Kompetensi Tak Hanya Soal Hukum

Sharing session ini menghadirkan Experts Rekomendasi 24 FATF dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum, Fahrurozi, yang didampingi Elsya Yunita. Keduanya membagikan pengalaman praktis serta rekam jejak Ditjen AHU dalam mengawal harmonisasi dan evaluasi teknis rezim kepatuhan internasional.

Peserta mencakup perwakilan seluruh unsur Kemenko Kumham Imipas, dari Kesekretariatan, Kedeputian Hukum, Kedeputian HAM, hingga Kedeputian Imipas. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut agenda internalisasi dan publikasi repositori e-learning serta repositori experts di lingkungan kementerian.

Kerangka Regulasi Dinilai Cukup, tetapi Efektivitasnya Lemah

Dalam paparannya, Fahrurozi menjelaskan sejarah keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF) dan kewajiban setiap negara anggota mematuhi 40 Rekomendasi FATF. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Rekomendasi 24 tentang transparansi dan pemilik manfaat badan hukum.

Hasil Mutual Evaluation Report FATF Indonesia 2023 menunjukkan gambaran yang terbelah. Indonesia dinilai memiliki kerangka regulasi nasional yang memadai secara teknis, dengan status Largely Compliant pada Rekomendasi 24 dan Partially Compliant pada Rekomendasi 25.

Namun efektivitas pelaksanaannya atau Immediate Outcome 5 hanya meraih peringkat Moderate. Kesenjangan antara kualitas aturan dan hasil di lapangan inilah yang menjadi salah satu pertimbangan urgensi revisi Perpres Nomor 13 Tahun 2018.

Perpres tersebut mengatur penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dan korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme. Artinya, revisi diarahkan bukan sekadar memperbaiki teks aturan, melainkan memastikan data pemilik manfaat benar-benar terisi, terverifikasi, dan dapat diakses otoritas.

Fahrurozi juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap kolaborasi antara Kemenko Kumham Imipas dan Kementerian Hukum, dalam hal ini Ditjen AHU, menciptakan keselarasan dalam pemenuhan Rencana Aksi Stranas Komite TPPU.

Ujungnya, kerja sama itu diharapkan berdampak pada penilaian atau rerating Indonesia dalam MER FATF 2029. Secara khusus, ia berharap Kemenko Kumham Imipas melakukan pengawalan dan akselerasi proses revisi Perpres Nomor 13 Tahun 2018, mulai tahapan PAK, harmonisasi, hingga pengundangan.

Ditjen AHU Klaim 81,5 Persen Rencana Aksi Sudah Ditindaklanjuti

Elsya Yunita melengkapi paparan dengan data keterlibatan Ditjen AHU dalam Renaksi Stranas TPPU, TPPT, dan PPSPM serta implementasi kebijakan beneficial ownership. Dari 27 rencana aksi yang menjadi tanggung jawab Ditjen AHU, 22 rencana aksi atau 81,5 persen telah ditindaklanjuti.

Seluruh tindak lanjut itu dilaporkan melalui aplikasi SIPENAS yang dikelola Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Angka tersebut memberi gambaran bahwa pekerjaan administratif di tingkat kementerian teknis berjalan cukup jauh.

Meski begitu, capaian kuantitatif tidak otomatis menjawab persoalan efektivitas. Peringkat Moderate pada Immediate Outcome 5 menunjukkan bahwa ketersediaan data pemilik manfaat yang akurat dan mutakhir masih menjadi pekerjaan rumah. Data yang tersedia di aplikasi berbeda dengan data yang benar-benar dipakai penyidik, penyedia jasa keuangan, dan otoritas pengawas.

Di sinilah revisi Perpres 13/2018 menjadi kunci. Regulasi baru diharapkan memperjelas kewajiban pelaporan, mekanisme verifikasi, sanksi bagi korporasi yang tidak patuh, serta akses lintas lembaga terhadap data pemilik manfaat.

Mengapa Penilaian FATF Penting bagi Ekonomi Indonesia

FATF adalah badan antar-pemerintah yang menetapkan standar global pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penilaian buruk dari lembaga ini bukan sekadar soal reputasi. Dampaknya merembet ke biaya transaksi lintas negara, proses uji tuntas yang lebih ketat bagi perusahaan Indonesia, hingga persepsi risiko investasi.

Sebaliknya, nilai yang membaik pada MER berikutnya dapat memperkuat posisi Indonesia di mata penyedia jasa keuangan global. Korporasi Indonesia yang hendak membuka rekening atau menjalin kerja sama di luar negeri tidak lagi dihadapkan pada pemeriksaan berlapis yang memperlambat transaksi.

Karena itu, tenggat MER FATF 2029 menjadi peta jalan yang tidak longgar. Revisi Perpres harus melewati tahapan harmonisasi antar-kementerian, pembahasan di Sekretariat Negara, hingga pengundangan. Setiap tahap berpotensi menyita waktu, terutama bila muncul perdebatan soal cakupan kewajiban dan otoritas pengawasan.

Sharing session di Kemenko Kumham Imipas setidaknya mempertemukan dua pihak yang selama ini bekerja di jalur berbeda: koordinator kebijakan dan pelaksana teknis di Ditjen AHU. Pertemuan semacam ini penting agar akselerasi revisi tidak berhenti pada pernyataan dukungan.

Yang Harus Dipastikan Setelah Revisi Perpres

Ada sejumlah hal yang layak menjadi perhatian dalam proses revisi ke depan:

  • Kualitas data pemilik manfaat: kewajiban pelaporan korporasi perlu disertai mekanisme verifikasi, bukan sekadar pengisian formulir.
  • Sanksi yang berlaku: ketentuan sanksi harus jelas dan dijalankan agar kepatuhan tidak bersifat sukarela.
  • Interoperabilitas data: akses lintas lembaga, dari PPATK hingga penyidik dan pengawas sektor, perlu dijamin tanpa hambatan birokratis.
  • Pengawasan korporasi: sektor berisiko tinggi seperti properti, tambang, dan jasa profesional memerlukan perhatian khusus.
  • Jadwal pengundangan: tenggat MER FATF 2029 menuntut target waktu yang terukur sejak tahap PAK.

Tanpa lima hal itu, revisi Perpres berisiko hanya menghasilkan dokumen baru tanpa perbaikan peringkat efektivitas. Sebaliknya, bila dijalankan konsisten, revisi bisa menjadi titik balik transparansi korporasi Indonesia.

Informasi resmi mengenai kegiatan ini dapat dibaca di laman Kemenko Kumham Imipas. Standar 40 Rekomendasi yang menjadi acuan penilaian dapat ditelusuri melalui situs resmi FATF.

Analisis Redaksi: Akselerasi yang Harus Dibuktikan, Bukan Sekadar Diumumkan

Ada ironi dalam hasil MER FATF 2023. Indonesia dinilai punya aturan yang cukup baik, Largely Compliant pada Rekomendasi 24, tetapi efektivitasnya hanya Moderate. Artinya, masalah utama bukan ketiadaan regulasi, melainkan pelaksanaan di lapangan. Revisi Perpres 13/2018 penting, tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan bila data pemilik manfaat tetap tidak terverifikasi.

Angka 81,5 persen rencana aksi Ditjen AHU yang telah ditindaklanjuti memang terdengar meyakinkan. Namun capaian administratif berbeda dengan hasil substantif. Pertanyaan yang layak diajukan: berapa persen korporasi di sektor berisiko tinggi yang benar-benar melaporkan pemilik manfaatnya secara akurat? Tanpa jawaban atas pertanyaan itu, laporan ke SIPENAS hanya memindahkan pekerjaan dari kertas ke aplikasi.

Harapan agar Kemenko Kumham Imipas mengawal revisi dari tahap PAK hingga pengundangan adalah permintaan yang wajar. Tetapi pengawalan hanya bermakna bila disertai tenggat dan pembagian tugas yang jelas antar-lembaga. MER FATF 2029 memberi ruang sekitar tiga tahun. Cukup untuk menyelesaikan revisi, tetapi tidak cukup untuk memperbaiki budaya kepatuhan korporasi bila prosesnya berjalan setengah hati.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad