MTH vs HS di Demokrat Maluku: Klaim Suara dan Dukungan Elit DPP, Siapa Pilihan AHY?

Nov 19, 2026 - 16:10
 0  1
MTH vs HS di Demokrat Maluku: Klaim Suara dan Dukungan Elit DPP, Siapa Pilihan AHY?

Persaingan kursi Ketua DPD Partai Demokrat Maluku memanas. Muhammad Thaher Hanubun mengklaim 9 suara, sementara Halimun Saulatu disebut mengantongi 4 suara dan dukungan elit DPP. Keduanya menunggu restu Ketua Umum AHY.

Ad
Ad

AMBON — Perebutan kursi Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku dipastikan berlangsung ketat. Dua figur resmi mendaftar dan mengantongi dukungan untuk merebut restu Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka adalah Bupati Maluku Tenggara (Malra) Muhammad Thaher Hanubun (MTH) dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu (HS).

Baca juga: Hoang Giang Periksa Penyelesaian Petisi Pemilih di Yen Bai: 4 Kelurahan Jadi Sorotan

MTH mengklaim telah mengantongi 9 pemilik suara. Sementara HS diketahui hanya mengantongi 4 pemilik suara. Keduanya akan diuji pada pelaksanaan Musda DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku di TheNatsepa Hotel, Sabtu (21/11/2026).

Kronologi Pencalonan dan Aturan Main di Partai Demokrat

Sesuai aturan main di partai berlambang Bintang Mercy itu, para calon Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat dinyatakan memenuhi syarat setelah mengantongi suara minimal 20 persen dari pemilik suara. Aturan ini menjadi pintu masuk bagi kedua kandidat untuk bertarung di Musda.

Proses pencalonan mereka diserahkan ke Ketum AHY untuk memilih satu nama dari dua nama yang akan memimpin DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Periode 2026-2031. MTH dan HS juga telah dipanggil ke DPP Partai Demokrat sebelum konsolidasi internal partai itu digelar.

MTH dan HS bertemu dengan Sekjen DPP Demokrat, Herman Khaeron, dan Wakil Sekjen DPP Demokrat, Jovan Latuconsina, belum lama ini. Pertemuan itu menjadi bagian dari proses penjaringan dan verifikasi dukungan sebelum Musda.

Baca juga: Kata Dasco soal Tak Ada Perwakilan PSI di Kabinet Pemerintah

Musda di TheNatsepa Hotel menjadi panggung penentuan. Di sana, dukungan pemilik suara akan diuji, dan hasilnya menjadi bahan pertimbangan AHY untuk memilih ketua definitif.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

MTH bukan nama baru di Maluku. Ia menjabat Bupati Maluku Tenggara dan dikenal memiliki basis massa di wilayah kepulauan. Klaim 9 suara yang ia kantongi menunjukkan kekuatan dukungan dari DPD dan sejumlah DPC kabupaten/kota.

HS, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku, memiliki posisi strategis di legislatif. Ia disebut mendapat dukungan 4 DPC Partai Demokrat. Meski jumlah suara lebih kecil, HS disebut justru mendapat dukungan mayoritas elit DPP Partai Demokrat.

Elit DPP Demokrat yang mendukung HS dikabarkan dikoordinir oleh Wakil Sekretaris Jenderal Jovan Latuconsina. Jovan adalah satu angkatan AHY di Akademi Militer (Akmil). Ketika AHY mundur dari militer dengan pangkat Letnan Kolonel (Letkol), Jovan dengan sukarela dan setia kawan juga ikut mundur dari militer dengan pangkat Letkol dan bergabung dengan AHY di DPP Partai Demokrat.

Kedekatan historis itu menjadi faktor yang diperhitungkan. Namun, MTH juga memiliki jalur kedekatan: anak MTH satu angkatan dengan AHY di Akmil. Informasi yang diperoleh menyebutkan, berkat jalur itu, posisi kursi Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku bakal diduduki MTH.

Herman Khaeron, Sekjen DPP Demokrat, dan Jovan Latuconsina, Wakil Sekjen, menjadi dua nama yang menerima kedua kandidat di DPP. Keduanya memegang peran dalam proses konsolidasi internal sebelum Musda.

Latar Belakang dan Konteks Perebutan Kursi DPD Demokrat Maluku

Partai Demokrat di Maluku memiliki struktur DPD di tingkat provinsi dan DPC di kabupaten/kota. Pemilik suara dalam Musda berasal dari struktur partai di tingkat bawah. Karena itu, jumlah dukungan DPC menjadi ukuran penting dalam pencalonan.

Aturan minimal 20 persen dari pemilik suara menjadi syarat administratif. Dengan demikian, kandidat yang tidak memenuhi ambang itu tidak bisa maju ke tahap pemilihan oleh Ketum. MTH dengan klaim 9 suara dan HS dengan 4 suara sama-sama menyatakan memenuhi syarat, meski jumlahnya berbeda.

Mekanisme penentuan ketua DPD yang diserahkan ke Ketum AHY menunjukkan sentralisasi keputusan di DPP. Ini bukan pertama kali Partai Demokrat menerapkan pola tersebut. Tujuannya menjaga soliditas kepengurusan di daerah dan memastikan ketua terpilih sejalan dengan garis partai.

Di sisi lain, dukungan elit DPP terhadap HS menjadi sinyal bahwa pertarungan tidak hanya soal jumlah suara di daerah. Kedekatan personal dengan AHY, termasuk melalui jaringan Akmil, menjadi variabel yang sulit diabaikan.

Jaringan Akmil memang menjadi benang merah dalam kasus ini. AHY, Jovan Latuconsina, dan anak MTH disebut berada dalam satu angkatan. Relasi itu membentuk peta dukungan yang tidak sepenuhnya tercermin dalam angka pemilik suara.

Dampak Perebutan Kursi terhadap Kader dan Struktur Partai

Perebutan kursi Ketua DPD Demokrat Maluku berdampak pada kader di tingkat DPC. Dukungan yang diberikan DPC kepada salah satu kandidat akan menentukan posisi mereka dalam kepengurusan periode 2026-2031.

Bagi MTH, klaim 9 suara menjadi modal politik untuk menunjukkan legitimasi di akar rumput. Bagi HS, dukungan 4 DPC plus kedekatan dengan elit DPP menjadi modal untuk meyakinkan AHY bahwa ia mampu mengelola struktur provinsi.

Ketegangan bisa muncul jika hasil Musda tidak sejalan dengan ekspektasi salah satu kubu. Karena itu, konsolidasi pascaputusan menjadi ujian berikutnya. Partai Demokrat perlu memastikan kedua kandidat dan pendukungnya tetap berada dalam barisan.

Di tingkat lokal, posisi Ketua DPD Demokrat Maluku berpengaruh pada strategi menghadapi agenda politik ke depan, termasuk pemilu dan pilkada. Kepengurusan yang solid menjadi prasyarat untuk mengonsolidasikan suara partai di Maluku.

Para politisi mulai menakar siapa yang paling berpeluang mendapat restu Ketum AHY. Penakarannya tidak hanya berbasis jumlah suara, tetapi juga akses ke lingkaran inti DPP.

Langkah Selanjutnya: Musda 21 November dan Restu AHY

Musda DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku dijadwalkan berlangsung di TheNatsepa Hotel, Sabtu (21/11/2026). Agenda utamanya adalah pemilihan dan penetapan ketua DPD periode 2026-2031.

Sebelum itu, DPP telah memanggil MTH dan HS untuk bertemu Herman Khaeron dan Jovan Latuconsina. Pemanggilan itu menjadi bagian dari proses verifikasi dan konsolidasi internal partai.

Setelah Musda, nama yang akan memimpin DPD Demokrat Maluku ditentukan oleh AHY. Ia memilih satu dari dua nama yang telah memenuhi syarat. Keputusan itu bersifat final dan menjadi dasar penetapan kepengurusan.

Yang perlu dicermati, dukungan elit DPP terhadap HS dan klaim suara mayoritas MTH sama-sama memiliki dasar. MTH mengandalkan dukungan DPD dan sejumlah DPC kabupaten/kota. HS mengandalkan dukungan 4 DPC dan kedekatan dengan elit DPP, terutama Jovan Latuconsina yang merupakan satu angkatan AHY di Akmil.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari AHY mengenai pilihannya. Kedua kandidat masih menunggu proses Musda dan keputusan DPP.

Analisis Redaksi: Mengapa Restu AHY Lebih Menentukan daripada Jumlah Suara

Perebutan kursi Ketua DPD Demokrat Maluku menunjukkan bahwa mekanisme partai tidak sepenuhnya ditentukan oleh angka pemilik suara. Klaim 9 suara MTH dan 4 suara HS penting sebagai syarat administratif, tetapi keputusan akhir ada di tangan AHY. Di sinilah politik personal dan jaringan historis bekerja.

Dukungan elit DPP terhadap HS, yang dikoordinir Jovan Latuconsina, memberi sinyal bahwa kedekatan dengan lingkaran inti partai masih menjadi faktor dominan. Jovan bukan sekadar Wakil Sekjen. Ia memilih mundur dari militer bersama AHY, sebuah keputusan yang membangun loyalitas jangka panjang. Sebaliknya, MTH memiliki jalur melalui anaknya yang satu angkatan dengan AHY di Akmil. Dua jalur ini sama-sama kuat, tetapi berbeda dalam konteks: satu berbasis loyalitas organisasi, satu lagi berbasis relasi keluarga dan angkatan.

Bagi Partai Demokrat, pilihan AHY akan menjadi pesan tentang bagaimana partai menyeimbangkan dukungan akar rumput dan kedekatan elit. Jika MTH dipilih, pesan yang keluar adalah penghargaan terhadap klaim suara mayoritas di daerah. Jika HS dipilih, pesannya adalah elit DPP memegang peran penentu dalam menjaga garis partai. Apa pun keputusannya, konsolidasi pascamusda harus menjadi prioritas agar Demokrat Maluku tidak terbelah.

Sumber: dinamikamaluku.com, demokrat.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad