Dokter Tifa Minta Uji Forensik Sidik Jari Ijazah SD-SMA Jokowi, Ini Duduk Perkaranya
Dokter Tifa meminta kepolisian melakukan uji forensik terhadap sidik jari pada salinan ijazah SD, SMP, dan SMA Joko Widodo. Permintaan itu muncul setelah keterangan saksi KPU berbeda soal keberadaan sidik jari di dokumen tersebut dalam sidang di PN Jakarta Timur, Kamis (19/11/2026).
Permintaan disampaikan langsung oleh terdakwa dr. Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa di ruang sidang. Ia menilai perbedaan keterangan saksi soal sidik jari membuat uji forensik menjadi kebutuhan. Majelis hakim belum memerintahkan pemeriksaan itu.
Baca juga: Kasus Makar Listyo Cs: Bareskrim Periksa 59 Saksi, Tersangka Segera Diumumkan
Kronologi Perbedaan Keterangan di Ruang Sidang
Sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Jokowi itu menghadirkan dua saksi dari Komisi Pemilihan Umum. Keduanya adalah pensiunan pejabat KPU DKI Jakarta Binsar ST Siagian dan aparatur sipil negara (ASN) KPU RI Andi Bagus Makkawaru.
Dokter Tifa, penasihat hukum, jaksa penuntut umum (JPU), dan kedua saksi maju ke depan meja majelis hakim. Mereka memeriksa fotokopi tiga ijazah Jokowi: SD, SMP, dan SMA. Pemeriksaan dilakukan secara bersama-sama di hadapan majelis.
Saat memeriksa salinan dokumen, Dokter Tifa menyoroti ketiadaan sidik jari atau cap tiga jari Jokowi pada ijazah SD dan SMP. Ia lalu meminta kedua saksi mengonfirmasi temuan tersebut. Pertanyaan itu menjadi titik awal perbedaan keterangan.
Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati lantas menggali ingatan Andi Bagus soal dokumen fisik maupun salinan ijazah legalisasi yang pernah dilihatnya. Jawaban Andi berbeda dari pengamatan Dokter Tifa. "Kalau di soft file kayaknya hanya SMA yang tidak ada (sidik jari), Yang Mulia," kata Andi Bagus, seperti dikutip dari AFU.ID.
Baca juga: Gelar Perkara Kasus Makar Listyo Cs: Bareskrim Libatkan Itwasum hingga Kompolnas
Perbedaan itu mendorong Dokter Tifa meminta majelis hakim memerintahkan kepolisian melakukan pemeriksaan forensik. Ia juga meminta permohonannya dicatat dalam persidangan.
Permintaan Uji Forensik dan Penegasan Hakim
Dokter Tifa menyampaikan permintaan uji digital forensik secara lisan di depan majelis. "Yang Mulia, saya mohon agar dilakukan uji digital forensik terhadap sidik jari pada ketiga ijazah tersebut. Saya mohon ada dicatat permintaan saya sebagai yang dalam hal ini sedang," ujarnya.
Christina Endarwati langsung memotong pernyataan terdakwa. Ia menegaskan objek perkara dugaan pencemaran nama baik yang disidangkan hanyalah ijazah S-1 Jokowi. "Yang dipermasalahkan di sini kan, Saudara, mempermasalahkan ijazah S-1. Tidak ada ijazah SD, SMP, SMA," kata Christina.
Dokter Tifa sempat berdalih bahwa ijazah S-1 tidak mungkin ada tanpa kejelasan ijazah SD, SMP, dan SMA. Hakim kembali menegaskan sidang harus berjalan sesuai pokok perkara dan dakwaan jaksa. Permintaan uji forensik belum menjadi perintah majelis.
Dengan penegasan itu, agenda sidang tetap pada pembuktian dakwaan jaksa. Pemeriksaan saksi KPU berlanjut tanpa ada perintah uji forensik terhadap tiga ijazah tersebut.
Dua Saksi KPU dan Keterkaitannya dengan Pilgub DKI 2012
Binsar ST Siagian dan Andi Bagus Makkawaru hadir sebagai saksi di persidangan. Keduanya mengaku tidak terlibat dalam Pilgub DKI 2012. Pengakuan itu sempat menuai pertanyaan dari Dokter Tifa.
Dalam sidang sebelumnya, Dokter Tifa mempertanyakan alasan keduanya dikirim ke persidangan. "Mengapa Anda yang dikirim ke persidangan?" begitu kurang lebih pertanyaan yang dilontarkan, seperti dikutip dari AFU.ID.
Keterangan saksi KPU menjadi penting karena berkaitan dengan dokumen ijazah yang dipersoalkan. Namun, majelis hakim membatasi objek perkara pada ijazah S-1. Dua saksi KPU pun diperiksa seputar dokumen yang pernah mereka lihat.
Perbedaan soal sidik jari membuat keterangan saksi dan pengamatan terdakwa tidak sejalan. Inilah yang kemudian mendorong permintaan uji forensik.
Latar Belakang Polemik Ijazah Jokowi
Polemik keaslian ijazah Jokowi sebelumnya telah diklarifikasi Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada 15 April 2025, UGM menyatakan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan sejak 1980 dan lulus pada 5 November 1985. Penegasan itu diulang lewat siaran pers pada 17 Juli 2025.
Bareskrim Polri bersama Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) juga mengumumkan hasil pemeriksaan laboratoris ijazah asli S-1 Jokowi pada 22 Mei 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri saat itu, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, menyatakan bahan kertas, pengaman kertas, pencetakan, tinta tulisan tangan, stempel, hingga tanda tangan dekan dan rektor identik dengan ijazah tiga rekan kuliah Jokowi.
Pengujian tersebut khusus menyangkut ijazah S-1 dari UGM, bukan ijazah SD hingga SMA. Karena itu, permintaan uji forensik atas ijazah SD-SMA berada di luar objek yang pernah diperiksa sebelumnya.
Polri juga pernah menolak permintaan kubu Dokter Tifa untuk uji ulang ijazah Jokowi. Penolakan itu tercatat dalam pemberitaan sebelumnya.
Dakwaan, Status Perkara, dan Langkah Berikutnya
Perkara dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Dokter Tifa sempat dinyatakan batal demi hukum. Majelis hakim PN Jakarta Timur mengabulkan eksepsinya pada 23 Juli 2026. Jaksa kemudian melimpahkan ulang berkas perkara pada 28 Juli 2026 dengan nomor 354/Pid.B/2026/PN Jkt Tim. Sidang perdana ulang dijadwalkan pada 6 Agustus 2026.
Dalam dakwaan primer, JPU menjerat Dokter Tifa dengan Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dakwaan subsider menerapkan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU yang sama. Jaksa juga mendakwanya melanggar Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dalam surat dakwaan, kasus ini bermula pada Maret 2025 saat saksi Syarif Muhammad memperlihatkan unggahan media sosial yang menuding ijazah Jokowi palsu, salah satunya berasal dari Dokter Tifa. Pada 22 April 2025, saksi kembali menemukan 28 unggahan serupa yang dinilai menimbulkan kerugian imateriil bagi Jokowi karena dikaitkan dengan syarat pencalonannya sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden ke-7 RI.
Seluruh dakwaan masih dalam tahap pembuktian di persidangan. Permintaan uji forensik sidik jari ijazah SD-SMA belum menjadi bagian dari agenda yang diperintahkan majelis. Sidang berikutnya akan tetap mengacu pada pokok perkara ijazah S-1.
- Objek perkara: dugaan pencemaran nama baik terhadap Jokowi.
- Terdakwa: dr. Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.
- Saksi: Binsar ST Siagian dan Andi Bagus Makkawaru (KPU).
- Permintaan terdakwa: uji forensik sidik jari ijazah SD, SMP, SMA.
- Penegasan hakim: objek sidang hanya ijazah S-1.
Analisis Redaksi
Permintaan uji forensik atas sidik jari ijazah SD-SMA Jokowi menempatkan persidangan pada persoalan yang lebih rumit dari sekadar dakwaan pencemaran nama baik. Di satu sisi, Dokter Tifa ingin membuktikan bahwa dokumen pendidikan dasar dan menengah tidak memiliki cap jari sebagaimana lazimnya. Di sisi lain, majelis hakim berpegang pada batas dakwaan: yang dipersoalkan adalah ijazah S-1.
Perbedaan keterangan saksi KPU soal sidik jari sebenarnya bisa menjadi pintu masuk bagi pengujian dokumen. Namun, hukum acara pidana membatasi ruang gerak hakim pada pokok perkara yang didakwakan. Permintaan terdakwa yang tidak berkaitan langsung dengan objek dakwaan sulit dipenuhi tanpa melanggar koridor tersebut.
Yang perlu dicermati, polemik ijazah Jokowi sudah berulang kali diuji. UGM dan Bareskrim Polri telah menyatakan ijazah S-1 valid. Jika uji forensik atas ijazah SD-SMA tetap dipaksakan, risiko perdebatan melebar ke luar pokok perkara akan semakin besar. Publik berhak mendapat kepastian, tetapi persidangan bukan tempat untuk membuka semua pertanyaan di luar dakwaan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0