DPR Tolak Illicit Enrichment di UU Perampasan Aset, ICW Kecewa
DPR RI memutuskan tidak memasukkan aturan peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar atau illicit enrichment ke dalam Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang disahkan Kamis (19/11). Komisi III beralasan konsep itu bertentangan dengan hak asasi manusia.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut konsep ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Namun, pihaknya memutuskan tidak memasukkan konsep illicit enrichment karena dinilai bertentangan dengan HAM.
Baca juga: ICW Sentil DPR Takut Atur Illicit Enrichment di UU Perampasan Aset
"Kami hadirkan setidaknya ada 15 elemen, juga mereka menyampaikan soal illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia," kata Habib di hadapan wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11).
Alasan Komisi III DPR Menolak Illicit Enrichment
Habib menjelaskan Komisi III DPR sebelumnya sudah mempelajari konsep penerapan illicit enrichment di berbagai negara. Ia mengaku pihaknya melakukan perbandingan dengan merujuk sejumlah sumber, termasuk lewat internet.
"Kami juga melakukan perbandingan dengan apa, pakai internet ya, mempelajari praktik di negara lain," ucapnya.
Menurut Habib, terdapat tiga negara yang gagal menerapkan illicit enrichment. Pertama, Amerika Serikat yang menganggap konsep ini bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Kedua, Inggris yang tidak menerapkan konsep ini. Terakhir, di Jerman konsep ini ditentang oleh Mahkamah Konstitusi.
Baca juga: Catatan Buruh KASBI untuk UU Pelindungan Naker: Sorotan Magang hingga Pesangon
Selain alasan HAM, Habib menyoroti sifat UU Perampasan Aset yang baru disahkan. Ia menyebut undang-undang ini bersifat formil, bukan materiil, sehingga tidak wajib memuat norma-norma penghukuman.
"Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman," ucap Habib.
Dengan logika itu, menurut Habib, aturan soal peningkatan kekayaan pejabat yang tidak wajar tidak menjadi bagian dari kewajiban yang harus dimasukkan ke dalam UU tersebut.
ICW Sejak Awal Minta Aturan Ini Masuk
Keputusan DPR itu berseberangan dengan permintaan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Indonesia Corruption Watch (ICW) termasuk yang sejak awal mendesak agar konsep illicit enrichment diatur dalam RUU Perampasan Aset.
"Perlu atau tidak, ICW menjawab Perlu. Sikap ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil sejak awal sama, perampasan kekayaan tak wajar (illicit enrichment) harus diatur dalam RUU Perampasan Aset," kata Kepala Divisi/Program Manajer Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, saat dihubungi pada Selasa (27/10).
Menurut Ibrahim, pejabat publik yang hartanya melebihi pendapatan seharusnya dan tidak bisa menjelaskan asal-usulnya patut diduga menyimpan hasil tindak pidana, misalnya suap atau gratifikasi. Karena itu, aturan tersebut dinilai krusial dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
Ibrahim juga menyinggung alat ukur kekayaan pejabat yang sudah dimiliki negara, yakni Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ia mengingatkan agar LHKPN tidak berhenti menjadi formalitas administratif belaka.
"Negara ini juga sudah memiliki alat untuk mengukur kekayaan pejabat yakni LHKPN sehingga jangan sampai LHKPN hanya jadi formalitas administratif," ujarnya.
Kronologi Pembahasan hingga Pengesahan
Wacana illicit enrichment mencuat selama pembahasan RUU Perampasan Aset. Konsep ini sempat menjadi salah satu titik perdebatan antara DPR dan organisasi masyarakat sipil.
ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan sikap mereka pada akhir Oktober, jauh sebelum pengesahan. Mereka menilai perampasan kekayaan tak wajar seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari rezim perampasan aset.
Pada 19 November, DPR mengesahkan UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Dalam pengesahan itu, Komisi III memastikan konsep illicit enrichment tidak dimasukkan.
Habib menyebut pihaknya telah mendengar masukan dari setidaknya 15 elemen dalam proses pembahasan. Dari masukan itu, muncul penolakan terhadap illicit enrichment dengan alasan bertentangan dengan HAM.
Ia juga menegaskan UU ini bersifat formil. Artinya, menurut DPR, undang-undang tersebut mengatur tata cara perampasan aset, bukan rumusan norma penghukuman yang biasanya ada di hukum materiil.
Apa Itu Illicit Enrichment dan Mengapa Diperdebatkan
Illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar merujuk pada kondisi ketika kekayaan seorang pejabat bertambah melebihi pendapatannya yang sah, dan ia tidak mampu menjelaskan asal-usul tambahan itu.
Dalam praktik pemberantasan korupsi, konsep ini dipakai untuk menjangkau keuntungan yang diduga berasal dari suap atau gratifikasi, terutama ketika pembuktian langsung sulit dilakukan. Karena itu, ICW menilai aturan ini penting untuk memperkuat rezim perampasan aset.
Namun, konsep ini juga menuai kritik dari sisi perlindungan hak. Sejumlah pihak menilai pembalikan beban pembuktian bisa melanggar asas praduga tak bersalah jika tidak diatur dengan ketat.
Perdebatan soal LHKPN memperkuat tarik-menarik itu. LHKPN sebenarnya sudah menjadi instrumen resmi untuk memantau harta pejabat. Persoalannya, ICW menilai laporan itu belum tentu ditindaklanjuti secara serius.
Di sisi lain, DPR memilih merujuk pada pengalaman sejumlah negara. AS dan Inggris, menurut Habib, tidak menerapkan konsep ini, sementara di Jerman konsep tersebut ditentang Mahkamah Konstitusi.
Dampak bagi Pemberantasan Korupsi
Keputusan DPR menutup ruang penggunaan illicit enrichment sebagai dasar perampasan aset di Indonesia, setidaknya melalui undang-undang ini. Penindakan terhadap harta yang diduga hasil korupsi tetap harus bersandar pada norma penghukuman yang ada.
Bagi ICW dan koalisi masyarakat sipil, hal ini berarti salah satu instrumen yang mereka anggap krusial tidak masuk ke dalam rezim hukum yang baru. Mereka sebelumnya berharap RUU ini menjadi pintu masuk pengaturan yang lebih tegas.
Pemerintah dan DPR kini menghadapi ujian berikutnya: memastikan UU Perampasan Aset yang bersifat formil ini berjalan efektif. Tanpa aturan illicit enrichment, efektivitas itu akan bergantung pada penegakan hukum pidana yang sudah ada.
Perdebatan juga berpotensi berlanjut di luar parlemen. Organisasi masyarakat sipil yang sejak awal mendorong aturan ini kemungkinan akan terus menyoroti implementasi UU, termasuk pemanfaatan LHKPN sebagai alat deteksi dini.
Analisis Redaksi
Alasan HAM yang dipakai Komisi III untuk menolak illicit enrichment bukan tanpa dasar. Kekhawatiran soal praduga tak bersalah memang nyata, dan pengalaman Jerman menunjukkan konsep ini bisa berbenturan dengan konstitusi. Namun, merujuk pada AS dan Inggris sebagai pembanding terasa tergesa-gesa. Kedua negara itu punya rezim pembuktian dan pengawasan harta yang berbeda, sehingga tidak bisa dipindahkan begitu saja ke konteks Indonesia.
Yang lebih mengganggu adalah argumen bahwa UU Perampasan Aset bersifat formil sehingga tidak wajib memuat norma penghukuman. Argumen ini secara teknis bisa dibenarkan, tapi secara substansi terasa seperti menghindari persoalan. Justru karena undang-undang ini mengatur perampasan aset, seharusnya ada kejelasan bagaimana harta yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya diperlakukan.
ICW sudah menunjuk alat yang tersedia: LHKPN. Jika laporan itu hanya menjadi formalitas administratif, maka penolakan terhadap illicit enrichment praktis menutup satu-satunya pintu untuk menjangkau kekayaan yang mencurigakan. Di titik ini, DPR perlu membuktikan bahwa penolakan mereka bukan bentuk kehati-hatian, melainkan pilihan yang tetap memberi ruang bagi pemberantasan korupsi.
Sumber: cnnindonesia.com, antikorupsi.org
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0