Dukungan 100% untuk Properti dengan Dokumen Tulisan Tangan: Usulan Kota Ho Chi Minh
Kota Ho Chi Minh mengusulkan pemberian dukungan hingga 100% bagi pemilik properti dengan dokumen kepemilikan tulisan tangan. Puluhan ribu kasus sejak 2014 dapat dipertimbangkan menerima kompensasi setara jika memenuhi syarat.
Dinas Pertanian dan Lingkungan Kota Ho Chi Minh tengah menyusun rancangan resolusi untuk Dewan Rakyat Kota. Rancangan ini mengatur mekanisme dan kebijakan kompensasi, dukungan, dan pemukiman kembali ketika negara mengambil alih tanah. Langkah ini menjawab persoalan lama transaksi tanah dan rumah yang dilakukan secara informal.
Baca juga: BI Rate Naik ke 6%: Pengembang Properti Tetap Optimistis Andalkan PPN DTP
Kronologi dan Latar Belakang Usulan
Sejak 1 Juli 2014 hingga 1 Agustus 2024, banyak transaksi tanah dan rumah di Kota Ho Chi Minh dilakukan dengan perjanjian tulisan tangan. Praktik ini marak di daerah pinggiran seperti Binh Chanh, Hoc Mon, Cu Chi, dan Distrik 12. Puluhan ribu kasus tercatat, membuat kelompok ini rentan ketika negara melakukan reklamasi tanah.
Menurut Báo Tuổi Trẻ, Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pengembangan kebijakan ini bertujuan mengkonkretkan mekanisme spesifik di bawah wewenang Dewan Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembangunan Perkotaan 2026 dan Undang-Undang Pertanahan 2024. Kebijakan ini juga menyelesaikan hambatan hukum historis terkait transaksi tanah dan perumahan dengan perjanjian tulisan tangan.
Rancangan resolusi ini muncul karena jika hak atas kompensasi bagi pengguna lahan tidak diakui, pemerintah tidak dapat merebut kembali lahan dan mencairkan dana investasi publik. Oleh karena itu, dukungan ini diharapkan mempercepat proses penggusuran lahan untuk proyek pembangunan sosial-ekonomi.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
Pengacara Bui Quoc Tuan dari Asosiasi Pengacara Kota Ho Chi Minh menegaskan bahwa meskipun orang menggunakan dokumen kepemilikan tanah tulisan tangan, hak kepemilikan dan penggunaan yang sebenarnya dan tetap harus diakui. "Itu adalah fakta historis yang perlu dipertimbangkan oleh lembaga pembuat kebijakan dan pengusul untuk memastikan penyelesaian yang harmonis atas hak-hak masyarakat, terutama ketika mereka menyerahkan tanah kepada negara selama pengadaan tanah untuk proyek pembangunan sosial-ekonomi kota," kata Tuan.
Baca juga: BI Rate Naik ke 6 Persen: Pengembang Properti Tetap Ekspansi
Ia juga menyoroti adanya kasus penggunaan lahan ilegal seperti penguasaan lahan secara ilegal, pengubahan tujuan penggunaan lahan tanpa izin, dan pelanggaran konstruksi. "Hanya dengan cara ini kita dapat memastikan keadilan bagi hak-hak mereka yang menggunakan tanah dan rumah dengan itikad baik dan mereka yang melanggar hukum," jelasnya.
Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup menekankan bahwa kebijakan ini membedakan tingkat dukungan berdasarkan waktu penggunaan dan status legalitas. Hal ini untuk memastikan keadilan bagi pengguna tanah yang beritikad baik.
Rincian Tingkat Dukungan dan Syarat Penerima
Untuk tanah non-pertanian tanpa sertifikat, tetapi digunakan secara stabil dan tanpa sengketa, tingkat dukungan dihitung berdasarkan waktu penggunaan:
- Sebelum 15 Oktober 1993: 100%
- 15 Oktober 1993 hingga sebelum 1 Juli 2004: 80%
- 1 Juli 2004 hingga sebelum 1 Juli 2014: 60%
- 1 Juli 2014 hingga sebelum 1 Agustus 2024: 40%
Untuk kasus pelanggaran hukum tanah atau penguasaan lahan ilegal di sungai, kanal, dan aliran air, tingkat dukungan masing-masing menjadi 70%, 56%, 42%, dan 28%.
Untuk lahan pertanian, rancangan mengusulkan kompensasi 100% dari harga lahan pertanian jika tidak ada pelanggaran, dan 70% jika ada pelanggaran.
Penerima dukungan harus memenuhi syarat: komitmen atau pernyataan tertulis yang merinci asal usul, pengalihan, atau proses pemberian rumah dan tanah, serta konfirmasi dari Komite Rakyat komune tempat lahan berada, yang dipublikasikan secara terbuka.
Dampak bagi Warga dan Proyek Pembangunan
Kebijakan ini memberikan angin segar bagi puluhan ribu warga yang telah lama menempati properti dengan dokumen tulisan tangan. Mereka selama ini menghadapi ketidakpastian hukum dan berisiko kehilangan tempat tinggal saat proyek pemerintah berjalan.
Dengan adanya dukungan hingga 100%, warga dapat menerima kompensasi yang layak, sehingga mengurangi potensi konflik sosial. Bagi pemerintah kota, kepastian hak ini memperlancar pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur dan investasi publik.
Namun, kebijakan ini juga menuntut kehati-hatian agar tidak memberi celah bagi spekulan atau penguasa lahan ilegal. Karena itu, verifikasi ketat dan transparansi publik menjadi kunci.
Langkah Selanjutnya dan Tanggapan Publik
Rancangan resolusi ini masih dalam pembahasan dan akan diajukan ke Dewan Rakyat Kota Ho Chi Minh. Jika disetujui, kebijakan ini akan menjadi landasan hukum bagi penyelesaian ribuan kasus serupa di seluruh Vietnam.
Pengacara Tuan menekankan pentingnya konsensus masyarakat dalam menyelesaikan hak dan kepentingan mereka. "Hanya dengan mempercepat proses penggusuran lahan, dana investasi publik dapat dicairkan," ujarnya.
Publik menantikan kepastian kapan perhitungan 100% akan diberlakukan. Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup belum merinci jadwal pasti, tetapi proses penyusunan sedang berjalan.
Analisis Redaksi
Usulan Kota Ho Chi Minh mencerminkan upaya berani menjawab persoalan hukum yang membelit warga sejak lama. Transaksi tanah dengan dokumen tulisan tangan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan realitas sosial yang tumbuh karena kebutuhan tempat tinggal dan keterbatasan akses legalitas. Mengabaikan kelompok ini hanya akan menciptakan ketidakadilan dan menghambat pembangunan.
Namun, kebijakan ini harus dirancang dengan presisi agar tidak menimbulkan ketimpangan baru. Pembedaan tingkat dukungan berdasarkan waktu penggunaan dan status pelanggaran menunjukkan itikad baik untuk menghargai sejarah. Akan tetapi, implementasinya menuntut data akurat dan pengawasan ketat. Jangan sampai mereka yang beritikad baik justru dirugikan oleh prosedur berbelit, sementara pelanggar mendapat celah.
Yang terpenting, kebijakan ini menegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi hak rakyat, bukan sekadar mempercepat proyek. Jika berhasil, langkah Ho Chi Minh bisa menjadi model nasional dalam menyelesaikan sengketa tanah historis secara adil dan bermartabat.
Sumber: vietnam.vn
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0