Kemenkum Malut Harmonisasi 5 Ranperda Ternate: Dari Zakat hingga Bahasa Ternate
Kanwil Kemenkum Maluku Utara menggelar rapat harmonisasi lima Ranperda inisiatif DPRD Kota Ternate pada Kamis (19/11), mulai dari tata kelola zakat berkeadilan hingga perlindungan aksara, bahasa, dan sastra Ternate. Tim harmonisasi menemukan sekitar 70 persen materi Ranperda Zakat masih saduran undang-undang.
Rapat berlangsung sejak pukul 14.00 WIT di Ruang Pala Ternate, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara. Kegiatan digelar Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, dan dihadiri Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif bersama sejumlah anggota Bapemperda.
Baca juga: Indonesia Pro Bono Awards 2026: Tiga Juri Lintas Bidang Siap Menilai
Kelima Ranperda yang dibahas adalah Tata Kelola Zakat Berkeadilan dan Berdaya; Penggunaan dan Perlindungan Aksara, Bahasa, dan Sastra Ternate; Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Ketahanan dan Keberlanjutan Keluarga; serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Lima Ranperda dan Temuan Tim Harmonisasi
Pembahasan utama rapat ini adalah pemaparan hasil harmonisasi terhadap masing-masing rancangan. Temuan tim harmonisasi cukup beragam, dari soal saduran pasal hingga dokumen penjelasan yang belum lengkap.
- Ranperda Tata Kelola Zakat Berkeadilan dan Berdaya: sekitar 70 persen materi muatannya merupakan saduran dari sejumlah peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sejumlah pasal juga dinilai masih tumpang tindih dan perlu dirumuskan ulang agar tidak menimbulkan multitafsir.
- Ranperda Penggunaan dan Perlindungan Aksara, Bahasa, dan Sastra Ternate: rancangan bersifat atribusi, bukan delegasi, sehingga bagian konsideran perlu disesuaikan. Sejumlah pasal dan ayat juga perlu dirumuskan kembali agar tidak bertentangan antarketentuan.
- Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial: sebagian besar materi muatannya merupakan saduran dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Ketentuan yang hanya menyalin pengaturan undang-undang disarankan ditinjau kembali, dihapus bila tidak diperlukan, dan dirumuskan sesuai kebutuhan serta karakteristik Kota Ternate.
- Ranperda Ketahanan dan Keberlanjutan Keluarga: perumusan sejumlah pasal perlu disederhanakan agar lebih jelas, lugas, dan mudah dipahami. Rancangan ini juga belum dilengkapi penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.
- Ranperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas: sebagian besar materi dan format penulisannya sudah sesuai. Namun masih ada substansi penting yang perlu diakomodasi, antara lain pengaturan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan dan ULD Bidang Ketenagakerjaan.
Catatan-catatan itu disampaikan langsung dalam rapat yang sama, bukan sebagai temuan yang menggantung. Artinya, DPRD Kota Ternate sudah memegang daftar perbaikan sebelum ranperda masuk tahap fasilitasi di Biro Hukum Provinsi.
Alasan Harmonisasi Bukan Sekadar Formalitas
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Malut, Mia Kusuma Fitriana, menegaskan harmonisasi bukan lagi persoalan wajib atau tidaknya suatu rancangan diharmonisasi. Menurut dia, tahapan itu sudah diperintahkan undang-undang.
Baca juga: Kemenkum Malut Harmonisasi 5 Ranperbup Halsel, BLUD Kesehatan Jadi Sorotan
"Harmonisasi bukan lagi tentang wajib atau tidak, melainkan merupakan tahapan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Harmonisasi ini dilakukan pada tahapan penyusunan atau pembahasan. Oleh karena itu, ketika harmonisasi tidak dilaksanakan, maka peraturan daerah tersebut dapat dikategorikan sebagai cacat yuridis formal," jelas Mia.
Ia menjelaskan harmonisasi tidak berhenti pada pemenuhan aspek formal. Materi muatan ranperda juga diuji agar sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan regulasi lain, baik secara vertikal maupun horizontal.
"Dalam proses harmonisasi, substansi materi muatan Ranperda juga akan diuji untuk memastikan ketahanannya dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kita harus memastikan tidak terdapat pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal," kata Mia.
Setelah harmonisasi rampung, Kanwil Kemenkum Malut akan menerbitkan surat hasil harmonisasi. Dokumen itu menjadi syarat wajib dalam proses fasilitasi di Biro Hukum Provinsi. Rujukan undang-undang yang dipakai Mia dapat ditelusuri pada basis data peraturan di situs BPK.
Pesan Topan Sopuan soal Kualitas Regulasi Daerah
Kakanwil Kemenkum Maluku Utara Topan Sopuan menyambut harmonisasi ranperda yang diinisiasi DPRD Kota Ternate. Ia menilai tahapan itu penting untuk memastikan setiap rancangan punya kualitas substansi dan landasan hukum yang kuat sebelum ditetapkan menjadi produk hukum daerah.
"Pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kesesuaian substansi, landasan hukum, serta kebutuhan masyarakat. Melalui harmonisasi, kita memastikan bahwa setiap rancangan regulasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun regulasi lainnya, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya," ujar Topan Sopuan.
Ia juga mendorong DPRD Kota Ternate memperkuat koordinasi dengan Kanwil Kemenkum Malut sejak tahap perencanaan, penyusunan, hingga pembahasan.
"Lima Ranperda yang diharmonisasi ini menyangkut berbagai aspek penting kehidupan masyarakat, sehingga regulasi yang dihasilkan harus benar-benar berkualitas, implementatif, dan mampu menjawab kebutuhan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Ternate," tambahnya.
Nurlaela Syarif Akui Keterbatasan Tenaga Ahli Legal Drafting
Ketua Bapemperda DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif menyampaikan apresiasi atas masukan dan pendampingan yang selama ini diberikan Kanwil Kemenkum Malut. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk memperkuat sinergi dengan kantor wilayah itu.
"Selama ini kami telah menerima banyak masukan dari Kanwil Kemenkum Malut dalam proses pembentukan peraturan daerah. Kami sangat mengapresiasi pendampingan tersebut dan ke depannya DPRD Kota Ternate berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama serta memperkuat sinergi ini. Lima Ranperda yang kami usulkan merupakan aspirasi masyarakat Ternate dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih baik," ungkap Nurlaela.
Ia tidak menutupi persoalan di internal dewan. Menurut Nurlaela, DPRD Kota Ternate masih memiliki keterbatasan tenaga ahli di bidang legal drafting dan penyusunan produk hukum daerah. Karena itu, masukan dari tim perancang peraturan perundang-undangan dinilai sangat membantu.
"Kami sangat terbantu dengan berbagai masukan yang diberikan. Mengingat di internal DPRD Kota Ternate masih terdapat keterbatasan tenaga ahli di bidang legal drafting dan penyusunan produk hukum, kami berharap ke depannya sinergi dengan Kanwil Kemenkum Malut dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam tahapan harmonisasi, tetapi juga sejak proses perencanaan dan penyusunan rancangan peraturan daerah," ujarnya.
Keterbatasan tenaga ahli ini menjelaskan mengapa beberapa ranperda masih menyalin mentah pasal dari undang-undang pusat. Tanpa perancang yang mumpuni, penyusunan norma lokal yang benar-benar kontekstual memang rawan berhenti pada copy-paste regulasi di atasnya.
Langkah Selanjutnya: Draf Bersih dan Finalisasi
Rapat ditutup oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Malut, Eki Indra Wijaya. Ia mendorong DPRD Kota Ternate rutin melaksanakan harmonisasi terhadap setiap ranperda inisiatif dewan.
"Kami berharap ke depannya DPRD Kota Ternate dapat terus melaksanakan harmonisasi terhadap setiap rancangan peraturan daerah yang menjadi inisiatif DPRD. Terkait rencana sinergi dalam perencanaan dan perancangan peraturan daerah, Kanwil Kemenkum Malut sangat terbuka untuk bekerja sama dan berkoordinasi demi menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas," tutup Eki.
Sebagai tindak lanjut, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan pemrakarsa. Semua catatan perbaikan akan ditindaklanjuti, dan penyerahan draf bersih dipastikan agar ranperda segera masuk tahap finalisasi.
Proses fasilitasi ranperda sendiri diatur dalam rangkaian tahapan pembentukan peraturan daerah yang bisa dibaca pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Maluku Utara. Bagi Kota Ternate, kelima ranperda ini menyentuh urusan yang dekat dengan warga: zakat, kesejahteraan sosial, ketahanan keluarga, hak penyandang disabilitas, dan pelestarian bahasa serta sastra Ternate.
Analisis Redaksi
Yang paling menonjol dari rapat ini bukanlah seremoni harmonisasinya, melainkan temuan bahwa sekitar 70 persen materi Ranperda Zakat merupakan saduran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Angka itu membuka persoalan lama pembentukan perda di daerah: banyak rancangan lahir dari kebutuhan politik untuk segera memiliki payung hukum, tanpa kapasitas perancangan yang memadai. Ketika substansinya mayoritas salinan, pertanyaannya sederhana—apa nilai tambah yang dibawa perda ini bagi pengelolaan zakat di Kota Ternate?
Temuan serupa muncul pada Ranperda Kesejahteraan Sosial yang sebagian besar menyalin UU Nomor 11 Tahun 2009. Tim harmonisasi bahkan menyarankan ketentuan salinan itu dihapus bila tidak diperlukan. Saran itu patut dibaca sebagai koreksi mendasar: perda seharusnya mengatur hal yang memang menjadi ruang kewenangan daerah, bukan mengulang norma yang sudah berlaku nasional. Pengakuan Nurlaela Syarif soal keterbatasan tenaga ahli legal drafting di DPRD justru memperkuat akar masalahnya, dan sekaligus menjelaskan mengapa pendampingan sejak tahap perencanaan menjadi krusial.
Di sisi lain, Ranperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menunjukkan kualitas yang lebih baik karena format penulisannya sudah sesuai. Catatan soal pembentukan ULD Bidang Pendidikan dan ULD Bidang Ketenagakerjaan adalah pekerjaan rumah yang berdampak langsung pada layanan publik. Harmonisasi memang baru satu tahap. Namun tanpa perbaikan substansi yang serius sebelum finalisasi, surat hasil harmonisasi hanya akan menjadi dokumen formal yang melengkapi berkas, bukan penjaga kualitas regulasi.
Sumber: ambon.antaranews.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0