Walhi: 50% Titik Panas Karhutla 2026 Ada di Konsesi Perusahaan

Nov 20, 2026 - 09:10
 0  1
Walhi: 50% Titik Panas Karhutla 2026 Ada di Konsesi Perusahaan

Laporan Walhi bertajuk "Siapa di Balik Api?" mengungkap separuh titik panas karhutla Januari–September 2026 berada di area konsesi perusahaan sawit dan perhutanan. Pemerintah diminta menindak korporasi, bukan hanya masyarakat kecil.

Ad
Ad

30.927 Titik Panas dan Dominasi Kalimantan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) merilis temuan yang menohok pada November 2026. Dari sekitar 30.927 titik panas yang terpantau di Indonesia sepanjang Januari–September 2026, sebanyak 50% berada di area kerja korporasi perhutanan dan sawit.

Baca juga: Cek Palsu hingga SP3: Kronologi Lengkap Pembelaan Tim Hukum Fenti di Kasus Rp9,5 Miliar

Kalimantan Barat mencatat jumlah tertinggi dengan 9.529 titik, disusul Kalimantan Tengah 7.141 titik. Angka itu diperoleh melalui metode campuran: penginderaan jauh citra satelit dan penelusuran dokumen perusahaan.

"Kami mulai dengan tumpang susun data hotspot dengan data konsesi perusahaan, terutama pemegang hak guna usaha (HGU) perkebunan dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH)," kata Uli Artha Siagian, Koordinator Kampanye Walhi Nasional, seperti dikutip dari Mongabay Indonesia.

Sumber data penginderaan jauh yang mereka pakai antara lain NASA FIRMS, MODIS, VIIRS, dan SiPongi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Di konsesi perusahaan, Walhi menemukan 9.951 titik panas yang tersebar di 561 areal kerja perusahaan sawit dan 293 perusahaan pemegang PBPH. Dari jumlah itu, 30 perusahaan memiliki titik panas tertinggi.

Baca juga: UNPRI Lapor Polisi soal Dugaan Pengaduan Palsu Mantan Dosen, Ini Kronologinya

Yang menarik, sembilan dari 30 perusahaan tersebut memiliki pemegang saham atau perusahaan induk di Singapura, Malaysia, Hong Kong, serta yurisdiksi dengan kerahasiaan kepemilikan seperti British Virgin Islands dan Samoa.

Walhi juga mengidentifikasi 84 perusahaan lain yang terafiliasi dengan grup usaha asal Malaysia dan Singapura, termasuk Sinar Mas, Wilmar, dan Salim Group. Struktur kepemilikan berlapis itu, menurut mereka, perlu ditelusuri untuk menemukan pemilik manfaat akhir (beneficial owner).

Titik Panas di Proyek Strategis Nasional Merauke

Selain konsesi swasta, karhutla juga menyeruak di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan. Analisis spasial Walhi menemukan 807 titik panas di kawasan pengembangan pangan dan energi tersebut.

Rinciannya, 133 titik panas berada di enam perusahaan dalam PSN Energy Estate. Tiga di antaranya PT Global Papua Abadi (57 titik), PT Andalan Manis Nusantara (23), dan PT Semesta Gula Nusantara (10). Walhi menyebut ketiganya terafiliasi dengan First Resources Group yang dikendalikan keluarga Fangiono.

Melalui email atas nama Sustainability Team First Resources pada 21 Oktober, perusahaan membantah. "Ketiga perusahaan yang diidentifikasi, bukanlah anak perusahaan atau afiliasi dari First Resources," tulis mereka.

Walhi juga menemukan titik panas di area PT Sejahtera Gula Nusantara (2), PT Agrindo Gula Nusantara (1), dan PT Murni Nusantara Mandiri (40). Ketiganya disebut terafiliasi dengan Wilmar International Group. Jun Yi, tim komunikasi korporat Wilmar Group, membantah: "Grup Wilmar juga tidak memiliki perkebunan apapun di Papua."

Sementara itu, 674 titik panas lainnya berada di empat klaster program food estate di bawah pengampuan pemerintah. Tiga klaster di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan satu klaster di bawah Kementerian Pertanian.

Kluster IV di Desa Salam Epe, Kecamatan Ngguti, mencatat 236 titik panas. Kluster I di Desa Sigad, Kecamatan Ilwayab, 179 titik. Kluster V di Desa Bu-Epe, Kecamatan Kaptel, 87 titik.

Walhi menduga sebagian klaster di Ilwayab berada di wilayah kerja Jhonlin Group milik Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, yang ditugaskan negara untuk pembukaan lahan food estate. Mongabay berupaya menghubungi Jhonlin Group dan CEO Ghimoyo, tetapi tidak mendapat respons hingga berita naik.

Korporasi Asing di Balik Asap Lintas Batas

Temuan Walhi sejalan dengan analisis Kuala Institute. Lembaga yang dipimpin Wiko Saputra itu mencatat titik api setidaknya ada di 16 grup perusahaan yang terafiliasi dengan Singapura dan Malaysia.

Sepuluh grup terafiliasi dengan Singapura, antara lain Sinar Mas (26 perusahaan), Wilmar (21 perusahaan), RGE/April (5 perusahaan), dan First Resources (2). Sisanya, enam grup terafiliasi dengan korporasi Malaysia.

"Investasi sektor sawit dan kehutanan memang banyak terpusat di kedua negara itu. Dalam sejumlah kasus, pemilik manfaat akhir korporasi berada di sana, termasuk perusahaan yang secara operasional beraktivitas di Indonesia," kata Wiko.

Singapura, menurut data Kuala Institute, mengendalikan 73,7% perdagangan ekspor minyak sawit dunia. Artinya, manfaat ekonomi dari rantai pasok sawit Indonesia mengalir jauh ke luar negeri, sementara dampak ekologisnya tertinggal di dalam negeri.

Wiko mengingatkan, ketika korporasi dengan rantai kendali lintas negara melakukan pelanggaran di Indonesia, penegakan hukum berpotensi bersinggungan dengan kepentingan diplomatik. "Bukan sekadar menghukum korporasi di Indonesia saja, tetapi harus sampai kepada pemilik manfaat akhirnya," tegasnya.

Ia juga menyoroti sikap negara tetangga. "Memang kejadiannya di Indonesia, tapi dalam rentang kendali bisnis, korporasi yang terlibat karhutla tersebut ada di otoritas negara mereka."

Mengapa Karhutla Terus Berulang Setiap Tahun?

Karhutla bukan masalah baru. Ia selalu menjadi mimpi buruk saat musim kemarau, apalagi jika bersamaan dengan El Nino seperti tahun ini. Asap lintas batas juga pernah mencuat pada 2015, 2019, dan 2023.

Boy Even Sembiring, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, menilai pemerintah tidak serius mengidentifikasi akar masalah, memitigasi, dan menindak tegas pelaku. Perusakan jutaan hektar ekosistem gambut, katanya, berawal dari produk hukum dan kebijakan penataan ruang yang salah.

Penegakan hukum juga timpang. "Pemerintah lebih galak pada masyarakat kecil ketimbang korporasi. Negara sering hanya menyasar kelompok ini sebagai kambing hitam atas kegagalannya melindungi alam," ujar Boy.

Ia menyoroti dua regulasi anyar yang justru melemahkan penindakan. Pertama, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengedepankan sanksi administratif, dinilai merusak asas lex specialis derogat legi generali dalam hukum lingkungan.

Kedua, Instruksi Presiden (Inpres) 1/2026 tentang penanganan karhutla yang dianggap belum menyasar akar masalah. Alih-alih menginstruksikan evaluasi perizinan atau penindakan tegas korporasi besar, regulasi itu fokus pada hal teknis seperti pengadaan alat berat atau revisi Peraturan Daerah yang menyasar kearifan lokal masyarakat adat.

Wiko menambahkan, pola kemunculan karhutla sangat mudah diprediksi. "Persoalan ini seharusnya bisa dimitigasi risikonya dan dicegah lebih awal karena sangat mudah diprediksi kejadiannya," ucapnya.

Alih fungsi gambut dan lahan basah untuk perkebunan sawit maupun hutan tanaman industri telah mengubah fungsi alami ekosistem. Kawasan yang seharusnya menjadi penyangga lingkungan justru berubah menjadi wilayah konsesi yang rentan terbakar.

Lima Tuntutan Walhi dan Jalan Penegakan Hukum

Walhi mendesak pemerintah mengambil langkah strategis dan sistematis. Evaluasi menyeluruh seluruh izin usaha di atas ekosistem gambut harus menjadi prioritas, bukan sekadar mengandalkan teknologi modifikasi cuaca.

Mereka menyodorkan lima rekomendasi kunci:

  • Evaluasi total perizinan usaha di atas ekosistem gambut.
  • Sanksi berlapis dan tegas terhadap korporasi pemicu karhutla.
  • Pencabutan akses pendanaan bagi perusahaan yang terbukti membakar lahan.
  • Moratorium dan penyitaan alat berat di konsesi bermasalah.
  • Redistribusi lahan bekas konsesi untuk fungsi ekologis.

Uli menekankan, penegakan hukum di kawasan PSN energi dan pangan harus menjangkau korporasi pemegang konsesi maupun lembaga pemerintah yang mengampu proyek. "Penegakan hukum terhadap karhutla di kawasan PSN energi dan pangan perlu menjangkau korporasi pemegang konsesi maupun lembaga pemerintah yang mengampu langsung proyek strategis nasional tersebut, alih-alih membatasi akuntabilitas hanya pada aktor korporasi," katanya.

Kemenko Pangan dan Kementerian Pertanian, menurut Walhi, berkewajiban memastikan kajian lingkungan hidup strategis dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup berjalan memadai sebelum dan selama pembukaan lahan.

Wiko menambahkan, pemerintah harus berani mencabut izin usaha pihak yang terbukti terlibat karhutla dan mengembalikan kawasan rusak ke fungsi ekologisnya. "Kalau dia lahan basah, harus kembali menjadi lahan basah. Kalau dia hutan primer, harus dikembalikan menjadi hutan primer," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sempat meminta maaf di KTT ke-49 ASEAN di Manila. Namun, tanpa penegakan hukum berarti, permintaan maaf itu hanya akan menjadi kalimat normatif yang hambar.

Analisis Redaksi

Angka Walhi membantah narasi bahwa karhutla didominasi ulah masyarakat kecil yang membuka lahan dengan cara membakar. Separuh titik panas berada di konsesi korporasi, dan sebagian di antaranya terhubung dengan pemilik manfaat di Singapura, Malaysia, dan Hong Kong. Ini persoalan tata kelola, bukan sekadar kebiasaan warga.

Yang paling mengganggu adalah pola pembiaran. Karhutla selalu bisa diprediksi, tetapi pencegahan datang terlambat. Inpres 1/2026 yang seharusnya menjadi payung penanganan justru dinilai sibuk pada hal teknis. Sementara KUHP baru yang mengedepankan sanksi administratif berpotensi mempermudah korporasi lolos dari jerat pidana lingkungan.

Pemerintah perlu berhenti menjadikan modifikasi cuaca sebagai solusi utama. Evaluasi perizinan di atas ekosistem gambut, pencabutan izin, dan penelusuran pemilik manfaat akhir adalah pekerjaan yang tidak populer, tetapi itulah yang menentukan apakah asap lintas batas akan kembali menyelimuti ASEAN tahun depan. Menyelamatkan manusia dan ekosistem, seperti kata Walhi, harus menjadi yang pertama—bukan kepentingan bisnis yang terus dibiarkan menunda.

Sumber: firms.modaps.eosdis.nasa.gov

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad