KDM Minta BAZNAS Selesaikan Masalah Sosial Jabar: Dari Pengemis hingga Biaya Cuci Darah

Nov 20, 2026 - 08:20
 0  1
KDM Minta BAZNAS Selesaikan Masalah Sosial Jabar: Dari Pengemis hingga Biaya Cuci Darah

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta BAZNAS Provinsi Jawa Barat berperan lebih aktif menyelesaikan persoalan sosial, mulai dari warga kesulitan biaya cuci darah hingga fenomena pengemis dan manusia silver di persimpangan jalan.

Ad
Ad

Permintaan itu disampaikan pria yang akrab disapa KDM tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAZNAS Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 di Grand Asrilia, Kota Bandung, Kamis (19/11/2026).

Dalam sambutannya, KDM menyoroti masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan kesulitan ekonomi, termasuk tidak memiliki biaya transportasi untuk menjalani pengobatan cuci darah.

“Di media sosial orang teriak-teriak tidak punya duit ongkos cuci darah, untuk itu dan ini,” ujar KDM dalam sambutannya.

KDM Soroti Fenomena Pengemis dan Manusia Silver

Selain persoalan biaya pengobatan, KDM menyoroti keberadaan pengemis dan manusia silver yang kerap muncul di persimpangan jalan. Menurutnya, fenomena itu tidak bisa dibiarkan begitu saja karena berkaitan dengan persoalan sosial yang lebih luas.

KDM menilai BAZNAS memiliki potensi besar untuk menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh program bantuan pemerintah. Apalagi, BAZNAS mengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang bersumber langsung dari masyarakat.

“BAZNAS harus hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya mengumpulkan zakat, tapi juga memastikan dana itu benar-benar menyelesaikan masalah sosial,” kata KDM seperti dikutip dari TINTAHIJAU.com.

Ia mencontohkan, banyak warga yang mengeluhkan kesulitan biaya pengobatan dan keluarga korban kecelakaan kerja yang membutuhkan uluran tangan. Persoalan-persoalan semacam itu, menurut KDM, harus bisa dijawab BAZNAS dengan cepat.

Dorong Rumah Layanan Warga di Setiap Kabupaten/Kota

KDM mendorong BAZNAS Provinsi Jawa Barat menghadirkan rumah layanan warga di setiap kabupaten/kota. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat bisa mendapatkan bantuan secara cepat tanpa harus menyampaikan keluhannya melalui media sosial.

“Selama ini orang lebih mudah mengeluh di media sosial daripada datang ke kantor layanan. Kalau ada rumah layanan warga, mereka bisa langsung datang dan mendapatkan solusi,” ujar KDM.

Menurut KDM, rumah layanan warga akan mempermudah koordinasi antara BAZNAS dengan pemerintah daerah dalam menangani persoalan sosial. Dengan begitu, bantuan bisa disalurkan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program lain.

Ia juga meminta BAZNAS aktif berkoordinasi dengan dinas sosial dan instansi terkait untuk mendata warga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Pendataan yang akurat menjadi kunci agar penyaluran zakat tidak salah sasaran.

“Jangan sampai ada warga yang sudah menunggu bantuan tapi tidak pernah tersentuh. Ini soal kecepatan dan ketepatan,” kata KDM.

Rakorda BAZNAS Jabar 2026 Jadi Ajang Konsolidasi Program

Rakorda BAZNAS Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 di Grand Asrilia, Kota Bandung, menjadi ajang konsolidasi program kerja seluruh pengurus BAZNAS kabupaten/kota. Kegiatan itu dihadiri sejumlah pejabat dan pengurus BAZNAS dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Dalam forum tersebut, BAZNAS memaparkan sejumlah program prioritas, termasuk penguatan layanan kesehatan, bantuan pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program-program itu diharapkan bisa menjawab persoalan sosial yang selama ini belum tertangani tuntas.

KDM menegaskan, pemerintah provinsi siap mendukung penuh langkah BAZNAS, termasuk dalam hal regulasi dan koordinasi lintas sektor. Dukungan itu dinilai penting agar BAZNAS bisa bergerak lebih leluasa di lapangan.

“Pemprov tidak bisa bekerja sendiri. BAZNAS harus jadi mitra strategis dalam menyelesaikan masalah sosial,” ujar KDM.

Sebelumnya, BAZNAS RI juga menggelar verifikasi pimpinan antar waktu di Kabupaten Majalengka, menunjukkan dinamika organisasi yang terus berjalan di tingkat daerah. Langkah itu menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola BAZNAS di seluruh Indonesia.

Dampak bagi Masyarakat dan Pengelolaan Zakat

Permintaan KDM agar BAZNAS lebih aktif menyelesaikan masalah sosial membawa dampak langsung bagi masyarakat, terutama kelompok rentan. Warga yang kesulitan biaya pengobatan, keluarga korban kecelakaan kerja, hingga pengemis dan manusia silver menjadi pihak yang paling merasakan manfaatnya.

Bagi BAZNAS, dorongan itu menjadi tantangan sekaligus peluang untuk membuktikan kinerjanya. Selama ini, BAZNAS sering dianggap hanya sebagai lembaga pengumpul zakat tanpa peran signifikan dalam penyelesaian masalah sosial.

“Kalau BAZNAS bisa hadir dengan cepat, kepercayaan masyarakat akan meningkat. Itu juga akan berdampak pada pengumpulan zakat,” kata pengamat kebijakan sosial dari Universitas Padjadjaran, seperti dikutip dari situs resmi BAZNAS.

Namun, tantangan tetap ada. Pendataan warga miskin yang akurat, koordinasi lintas lembaga, dan transparansi pengelolaan dana menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan BAZNAS.

Jika tidak, program rumah layanan warga hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata di lapangan.

Langkah Selanjutnya: Rumah Layanan Warga Menjadi Prioritas

Ke depan, BAZNAS Provinsi Jawa Barat diharapkan segera merealisasikan rumah layanan warga di setiap kabupaten/kota. KDM meminta program itu menjadi prioritas agar masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya.

BAZNAS juga diminta aktif bersinergi dengan pemerintah daerah, dinas sosial, dan lembaga lain dalam mendata dan menyalurkan bantuan. Sinergi itu dinilai kunci agar bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

“Kita ingin BAZNAS bukan hanya ada di atas kertas, tapi benar-benar hadir di tengah masyarakat,” kata KDM.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi, BAZNAS Jawa Barat memiliki peluang besar untuk menjadi lembaga yang tidak hanya mengumpulkan zakat, tetapi juga menyelesaikan persoalan sosial secara nyata.

Namun, keberhasilan itu sangat bergantung pada komitmen dan kerja keras semua pihak, termasuk pengurus BAZNAS di tingkat kabupaten/kota.

Analisis Redaksi

Permintaan Dedi Mulyadi kepada BAZNAS untuk turun tangan menyelesaikan masalah sosial adalah sinyal penting bahwa pemerintah provinsi tidak bisa bekerja sendirian. Persoalan pengemis, manusia silver, dan warga yang kesulitan biaya cuci darah adalah cermin ketimpangan yang masih terjadi di Jawa Barat.

Namun, mendorong BAZNAS agar lebih aktif bukan tanpa risiko. BAZNAS adalah lembaga pengelola zakat yang harus menjaga kepercayaan masyarakat. Jika program rumah layanan warga tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel, kepercayaan itu bisa runtuh.

Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun sistem pendataan yang akurat dan terintegrasi. Tanpa data yang baik, bantuan hanya akan menjadi tambalan yang tidak menyelesaikan akar masalah.

Selain itu, BAZNAS perlu menghindari jebakan formalitas. Rumah layanan warga harus benar-benar menjadi tempat masyarakat mendapatkan solusi, bukan sekadar gedung dengan papan nama.

Yang tak kalah penting, sinergi antara BAZNAS dan pemerintah daerah harus dibangun di atas kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik sesaat. Jika itu terwujud, BAZNAS bisa menjadi contoh bagaimana zakat dikelola untuk menyelesaikan persoalan sosial secara nyata.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad