UNPRI Lapor Polisi soal Dugaan Pengaduan Palsu Mantan Dosen, Ini Kronologinya
Universitas Prima Indonesia (UNPRI) resmi melaporkan mantan dosennya, Dr ATS, ST, MM, ke Polda Sumatera Utara atas dugaan pengaduan palsu. Dekan Fakultas Ekonomi UNPRI, Assoc. Prof. Dr. Fajar Rezeki Ananda Lubis SE., MSM, menyatakan langkah ini untuk menjaga integritas dan reputasi institusi dari tuduhan manipulasi data yang dinilai tak berdasar.
Laporan tersebut disampaikan Fajar dalam konferensi pers di Medan, Kamis (19/11). Ia menegaskan bahwa universitas tidak akan tinggal diam bila kehormatan dan kredibilitas institusi dirugikan oleh tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Baca juga: Cek Palsu hingga SP3: Kronologi Lengkap Pembelaan Tim Hukum Fenti di Kasus Rp9,5 Miliar
Kronologi Laporan ke Polda Sumatera Utara
Fajar menjelaskan bahwa laporan resmi telah diterima kepolisian dengan nomor LP 1984/XI/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA. Laporan ini menjadi dasar bagi UNPRI untuk meminta aparat penegak hukum menilai dugaan tindak pidana pengaduan palsu yang dilakukan mantan dosennya.
Menurut Fajar, langkah hukum ditempuh setelah universitas merasa tuduhan manipulasi data yang dialamatkan kepada pihaknya tidak memiliki dasar bukti. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada penyidik sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Universitas menghormati kebebasan setiap pihak untuk menyampaikan pendapat, dan menempuh jalur hukum. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, serta tidak disertai tuduhan yang dapat merugikan kehormatan, dan reputasi pihak lain,” kata Fajar.
Ia berharap persoalan ini diproses secara objektif, profesional, dan transparan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku. UNPRI, tegasnya, tidak ingin terlibat polemik atau saling menyerang melalui media.
Baca juga: Bawaslu Gorontalo Utara Pastikan Produk Hukum Dekat dengan Masyarakat lewat Media Sosial
Bantahan UNPRI soal Tuduhan Manipulasi Data Dosen
Dalam konferensi pers, Fajar membantah tegas tuduhan bahwa fakultas maupun universitas melakukan manipulasi data terhadap Dr ATS. Ia menjelaskan bahwa seluruh dokumen persyaratan akademik dan administrasi berasal dari dosen yang bersangkutan.
“Universitas tidak memiliki kepentingan untuk merekayasa atau memanipulasi data dosen,” ucapnya.
Fajar merinci bahwa setiap dosen berkewajiban menyerahkan dokumen seperti ijazah, identitas diri, serta dokumen perjanjian kerja melalui mekanisme administrasi universitas, baik dalam bentuk digital maupun dokumen pendukung lainnya. Dokumentasi itulah yang kini menjadi pegangan UNPRI untuk menjelaskan proses pengelolaan data dosen.
Ia juga menegaskan bahwa pengurusan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) serta kepangkatan akademik dilaksanakan berdasarkan dokumen dan persyaratan yang disampaikan oleh mantan dosen tersebut. Sebaliknya, universitas berkepentingan memastikan seluruh data akademik dan kepegawaian tercatat benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Status Kepegawaian dan Permasalahan Kedisiplinan Dr ATS
Fajar mengungkap bahwa Dr ATS memang pernah tercatat sebagai dosen di lingkungan UNPRI sejak tahun 2018 dan memperoleh hak serta pendapatan bulanan. Selama berstatus dosen tetap, universitas memberikan hak-hak kepegawaian berupa gaji dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, sejak tahun 2025, universitas mencatat adanya permasalahan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban akademik yang bersangkutan. Fakultas telah melakukan pembinaan serta menyampaikan teguran dan peringatan secara berulang.
Karena permasalahan tersebut tidak terselesaikan, pada Februari 2026 dilakukan pemberhentian dari status dosen tetap sesuai mekanisme dan ketentuan internal yang berlaku. Fajar menegaskan bahwa setiap dosen juga memiliki kewajiban menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
“UNPRI akan tetap fokus pada tugas utamanya, yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, menjaga integritas akademik, serta memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi masyarakat,” katanya.
Dasar Hukum dan Prosedur Administrasi yang Diklaim UNPRI
Fajar menekankan bahwa proses administrasi dosen di UNPRI mengikuti prosedur yang berlaku. Setiap dosen wajib menyerahkan dokumen persyaratan akademik dan administrasi, termasuk ijazah, identitas diri, serta dokumen perjanjian kerja, melalui mekanisme administrasi universitas.
Seluruh dokumen tersebut diserahkan oleh dosen yang bersangkutan dalam bentuk digital maupun dokumen pendukung lainnya. Dengan demikian, UNPRI memiliki dokumentasi administrasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan proses pengelolaan data dosen tersebut.
Langkah hukum yang ditempuh UNPRI mengacu pada ketentuan pidana mengenai pengaduan palsu. Universitas menyerahkan sepenuhnya penilaian terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Laporan UNPRI ke Polda Sumatera Utara membuka babak baru sengketa antara universitas dan mantan dosennya. Fajar berharap proses hukum berjalan objektif dan transparan, serta tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di ruang publik.
Ia juga menegaskan komitmen UNPRI menjaga kepercayaan mahasiswa, orang tua, tenaga pendidik, mitra, serta masyarakat luas. Menurutnya, institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritas akademik.
“UNPRI akan tetap fokus pada tugas utamanya, yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, menjaga integritas akademik, serta memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dr ATS terkait laporan tersebut. Kepolisian juga belum merilis perkembangan penanganan laporan bernomor LP 1984/XI/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA itu.
Publik menantikan apakah laporan ini akan berlanjut ke penyelidikan atau berhenti di tahap klarifikasi. Yang jelas, UNPRI memilih jalur hukum ketimbang menanggapi tuduhan di media sosial.
Analisis Redaksi
Langkah UNPRI melaporkan mantan dosennya ke polisi menunjukkan bahwa sengketa kepegawaian di kampus tidak lagi selesai di ruang rapat. Ketika tuduhan manipulasi data dilempar ke publik, respons institusi yang paling masuk akal memang membawanya ke ranah hukum. Namun, laporan pidana bukan alat untuk membungkam kritik. Publik berhak menuntut transparansi proses administrasi yang diklaim UNPRI, termasuk dokumen apa saja yang diserahkan Dr ATS dan bagaimana pengelolaan NUPTK serta kepangkatan akademik dilakukan.
Di sisi lain, mantan dosen yang merasa dirugikan juga punya hak yang sama untuk membuktikan tuduhannya. Jika benar ada manipulasi, bukti harus dibuka di persidangan. Jika tuduhan itu tanpa dasar, proses pidana akan menguji kredibilitasnya. Yang tidak boleh terjadi adalah saling lempar tuduhan di media tanpa fakta, karena reputasi individu dan institusi sama-sama bisa hancur.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya tata kelola data dosen yang rapi dan dapat diaudit. Kampus perlu memastikan setiap dokumen kepegawaian tersimpan sistematis, sehingga ketika konflik muncul, mereka punya pegangan kuat. Sebaliknya, dosen perlu memahami hak dan kewajibannya, termasuk konsekuensi kedisiplinan. Penyelesaian terbaik bukanlah siapa yang menang di pengadilan, melainkan bagaimana proses hukum ini menghasilkan kejelasan dan keadilan bagi kedua pihak.
Sumber: indexsumut.com, hukumonline.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0