Bawaslu Gorontalo Utara Pastikan Produk Hukum Dekat dengan Masyarakat lewat Media Sosial

Nov 20, 2026 - 08:30
 0  1
Bawaslu Gorontalo Utara Pastikan Produk Hukum Dekat dengan Masyarakat lewat Media Sosial

Bawaslu Gorontalo Utara memastikan produk hukum lembaga itu tidak hanya tersimpan di JDIH, tetapi dipublikasikan luas agar masyarakat memahami regulasi pemilu. Anggota Bawaslu Ismail Buna meminta jajaran kehumasan lebih aktif membagikan produk hukum melalui media sosial resmi.

Ad
Ad

"Produk hukum yang dimiliki Bawaslu tidak hanya tersimpan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Informasi tersebut dipublikasikan secara luas agar masyarakat mengetahui, memahami dan dapat mengakses berbagai regulasi tentang pemilu," kata Ismail Buna di Gorontalo, Kamis (5/2/2026).

Baca juga: Cek Palsu hingga SP3: Kronologi Lengkap Pembelaan Tim Hukum Fenti di Kasus Rp9,5 Miliar

Ngobrol Pemilu Sesi 43 Bahas Penguatan Kehumasan

Pernyataan itu disampaikan Ismail dalam kegiatan 'Ngobrol Pemilu' (Ngopi) sesi 43 lembaga yang membahas penguatan bidang humas. Forum ini menjadi ruang bagi Bawaslu Gorontalo Utara untuk mengevaluasi strategi komunikasi publik, terutama dalam menyebarkan informasi kepemiluan kepada warga di wilayah pesisir.

Dalam forum tersebut, Ismail menekankan optimalisasi saluran media sosial resmi Bawaslu Gorontalo Utara sebagai sarana penyebarluasan informasi, termasuk publikasi produk hukum yang tersedia di JDIH. Menurut dia, produk hukum Bawaslu perlu dikemas dan dipublikasikan melalui media sosial agar tidak hanya menjadi dokumen kelembagaan, tetapi juga menjadi sumber informasi yang mudah dijangkau masyarakat.

"Saya meminta jajaran sekretariat, khususnya pengelola kehumasan untuk lebih aktif mengangkat dan membagikan produk-produk hukum tersebut melalui kanal media sosial resmi Bawaslu di wilayah pesisir itu," ujarnya.

Ismail menilai langkah instansinya berarti penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai regulasi pemilu sekaligus memperkuat keterbukaan informasi publik. Bawaslu Gorontalo Utara, lanjutnya, terus mendorong penguatan fungsi kehumasan yang bukan hanya mempublikasikan kegiatan kelembagaan, melainkan juga memastikan informasi dan produk hukum Bawaslu dapat diketahui serta dimanfaatkan oleh masyarakat.

Baca juga: UNPRI Lapor Polisi soal Dugaan Pengaduan Palsu Mantan Dosen, Ini Kronologinya

"Kehumasan harus menjadi jembatan informasi antara lembaga dan publik, sehingga keberadaan Bawaslu semakin dikenal dan dipahami masyarakat. Hal ini harus dipahami dan dilaksanakan jajaran di lembaga ini," katanya.

Peran JDIH dalam Keterbukaan Informasi Pemilu

JDIH merupakan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang dikelola lembaga negara untuk menyimpan, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan produk hukum secara terpadu. Bagi Bawaslu, JDIH menjadi kanal resmi yang menghimpun peraturan, keputusan, dan dokumen hukum terkait penyelenggaraan pemilu.

Namun, dokumen yang tersimpan rapi di JDIH tidak otomatis diketahui publik. Di sinilah peran kehumasan dibutuhkan. Ismail ingin memastikan bahwa produk hukum yang sudah dihasilkan tidak berhenti sebagai arsip, tetapi bergerak menjadi bahan literasi bagi masyarakat, termasuk pemilih pemula dan kelompok masyarakat di daerah pesisir yang mungkin memiliki keterbatasan akses informasi.

Wilayah Gorontalo Utara yang berada di pesisir memiliki tantangan tersendiri dalam penyebaran informasi. Jangkauan internet yang belum merata dan kebiasaan masyarakat mengakses informasi melalui media sosial menjadi pertimbangan tersendiri bagi Bawaslu dalam merancang strategi komunikasi publik.

Oleh karena itu, media sosial resmi Bawaslu Gorontalo Utara dinilai sebagai kanal yang tepat untuk menjembatani kebutuhan informasi hukum dengan kebiasaan masyarakat. Publikasi produk hukum melalui media sosial diharapkan dapat meningkatkan literasi pemilu dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu.

Dorongan Penguatan Fungsi Kehumasan Bawaslu

Ismail menegaskan bahwa fungsi kehumasan bukan sekadar menyiarkan kegiatan lembaga. Lebih dari itu, kehumasan harus mampu memastikan informasi dan produk hukum Bawaslu sampai ke masyarakat dan dimanfaatkan dengan baik.

"Kehumasan harus menjadi jembatan informasi antara lembaga dan publik, sehingga keberadaan Bawaslu semakin dikenal dan dipahami masyarakat," kata Ismail.

Ia meminta jajaran sekretariat, khususnya pengelola kehumasan, untuk lebih aktif mengangkat dan membagikan produk-produk hukum melalui kanal media sosial resmi. Permintaan itu disampaikan agar publikasi produk hukum tidak bersifat sporadis, tetapi menjadi bagian dari rutinitas komunikasi publik lembaga.

Dalam konteks pengawasan pemilu, keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci untuk membangun kepercayaan publik. Masyarakat yang memahami regulasi pemilu cenderung lebih mudah diajak berpartisipasi dalam mengawasi jalannya tahapan, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga pemungutan suara.

Bawaslu Gorontalo Utara berharap penguatan kehumasan dapat mempercepat penyebaran informasi kepemiluan yang akurat dan terpercaya. Dengan begitu, masyarakat tidak mudah terpapar hoaks atau informasi menyesatkan yang kerap muncul menjelang dan selama tahapan pemilu.

Dampak bagi Masyarakat dan Penyelenggara Pemilu

Langkah Bawaslu Gorontalo Utara mempublikasikan produk hukum melalui media sosial berpotensi meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang regulasi pemilu. Masyarakat dapat mengetahui aturan main, hak, dan kewajiban mereka dalam pemilu tanpa harus mengakses dokumen resmi yang rumit.

Bagi penyelenggara pemilu, keterbukaan informasi juga memperkuat legitimasi lembaga. Bawaslu yang dikenal dan dipahami masyarakat akan lebih mudah menjalankan fungsi pengawasan karena mendapat dukungan dan partisipasi publik.

Selain itu, publikasi produk hukum melalui media sosial dapat menjadi rujukan bagi jurnalis, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil yang membutuhkan informasi hukum terkait pemilu. Informasi yang mudah diakses mempercepat proses verifikasi dan penyebaran informasi yang benar.

Namun, tantangan tetap ada. Konsistensi dalam memproduksi konten hukum yang mudah dicerna menjadi pekerjaan rumah bagi pengelola kehumasan. Produk hukum yang disajikan dalam bahasa teknis perlu diterjemahkan ke dalam format yang lebih ramah, misalnya infografis, video pendek, atau utas media sosial.

Langkah Selanjutnya dan Harapan Bawaslu

Ke depan, Bawaslu Gorontalo Utara akan mendorong jajaran sekretariat untuk lebih aktif mengangkat produk hukum melalui kanal media sosial resmi. Penguatan fungsi kehumasan diharapkan tidak berhenti pada imbauan, tetapi diikuti dengan praktik rutin dan terukur.

Ismail menekankan bahwa keberadaan Bawaslu harus semakin dikenal dan dipahami masyarakat. "Hal ini harus dipahami dan dilaksanakan jajaran di lembaga ini," katanya.

Dengan begitu, produk hukum Bawaslu tidak lagi menjadi dokumen yang tersimpan rapi di JDIH, tetapi menjadi informasi hidup yang membantu masyarakat memahami dan mengawal proses pemilu. Upaya ini menjadi bagian dari ikhtiar memperkuat keterbukaan informasi publik dan literasi kepemiluan di daerah.

Analisis Redaksi

Langkah Bawaslu Gorontalo Utara memindahkan produk hukum dari rak JDIH ke media sosial adalah terobosan yang tepat, terutama di daerah pesisir dengan keterbatasan akses informasi. Selama ini, dokumen hukum sering kali berhenti sebagai formalitas administrasi, jauh dari jangkauan masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran utama. Imbauan Ismail Buna untuk mengoptimalkan media sosial resmi patut diapresiasi karena menyadari realitas bahwa warga lebih banyak mengakses informasi melalui ponsel ketimbang situs resmi lembaga.

Namun, imbauan saja tidak cukup. Penguatan kehumasan membutuhkan dukungan sumber daya, pelatihan, dan kreativitas dalam mengemas produk hukum agar mudah dicerna. Tanpa itu, publikasi produk hukum melalui media sosial berisiko menjadi formalitas belaka, sekadar tautan dokumen tanpa penjelasan yang memadai. Bawaslu perlu memastikan bahwa konten yang disajikan tidak hanya informatif, tetapi juga menarik dan relevan bagi masyarakat awam.

Yang tak kalah penting, keterbukaan informasi harus diikuti dengan konsistensi. Masyarakat perlu diedukasi secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang pemilu. Jika Bawaslu Gorontalo Utara mampu menjaga ritme publikasi dan melibatkan masyarakat dalam dialog, bukan tidak mungkin langkah ini menjadi model bagi daerah lain. Pada akhirnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan fondasi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.

Sumber: gorontalo.antaranews.com, bawaslu.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad