Taruna Ikrar Lantik Dua Jenderal Polisi Jadi Pejabat Tinggi Madya BPOM

Nov 19, 2026 - 20:20
 0  1
Taruna Ikrar Lantik Dua Jenderal Polisi Jadi Pejabat Tinggi Madya BPOM

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar melantik dua perwira tinggi Polri untuk menduduki jabatan tinggi madya di lingkungan lembaga itu. Pelantikan tersebut disebut sebagai upaya memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

Ad
Ad

Informasi itu disampaikan melalui kanal lifestyle CNBC Indonesia dalam laporan berjudul "Taruna Ikrar Lantik Dua Jenderal Polisi Jadi Pejabat Tinggi Madya BPOM". Laporan tersebut tidak merinci nama kedua perwira, tanggal pelantikan, maupun jabatan spesifik yang diisi.

Baca juga: Lukisan Van Gogh Châtaigniers en fleurs Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Dua Jenderal Polisi Masuk Struktur Pejabat Tinggi Madya BPOM

Pelantikan dua jenderal polisi ke posisi pejabat tinggi madya menandai masuknya unsur kepolisian ke jajaran struktural BPOM. Jabatan tinggi madya merupakan tingkatan jabatan struktural tertinggi di bawah jabatan tinggi utama dalam jenjang aparatur sipil negara.

Dalam praktik kepegawaian di Indonesia, jabatan tinggi madya setara dengan eselon I, yakni posisi yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan lembaga. Posisi ini biasanya diisi oleh pejabat yang menangani fungsi strategis, mulai dari pengawasan, penindakan, hingga perumusan kebijakan.

Taruna Ikrar sendiri menjabat sebagai Kepala BPOM setelah dilantik pada akhir 2024. Sejak memimpin, ia beberapa kali menempatkan personel dari latar belakang penegakan hukum pada posisi kunci, sejalan dengan penajaman fungsi pengawasan yang bersinggungan langsung dengan tindak pidana di sektor obat dan makanan.

BPOM memiliki kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan itu mencakup penyelidikan kasus peredaran obat ilegal, produk tanpa izin edar, hingga pemalsuan produk.

Baca juga: 20 Jurusan Kuliah Peluang Kerja Tinggi dan Potensi Gaji Besar

Alasan di Balik Penempatan Perwira Polri

Menurut laporan sumber, pelantikan ini bertujuan memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Frasa itu menjadi satu-satunya penjelasan resmi yang dikutip dalam laporan tersebut.

Penguatan pengawasan memang menjadi isu yang kerap disorot publik. Peredaran obat ilegal, kosmetik tanpa izin edar, dan produk pangan berbahaya masih menjadi persoalan rutin yang diungkap BPOM di berbagai daerah.

Masuknya perwira berlatar penegakan hukum ke jabatan struktural dapat dibaca sebagai upaya menyatukan fungsi regulasi dan fungsi penindakan dalam satu komando. Selama ini, BPOM sering bekerja bersama Polri dan Kejaksaan dalam penanganan kasus besar.

  • Pengawasan produk sebelum dan setelah beredar di pasar.
  • Penyidikan kasus pelanggaran di sektor obat dan makanan.
  • Koordinasi lintas lembaga dengan Polri, Kejaksaan, dan pemerintah daerah.
  • Penguatan laboratorium dan pengujian mutu produk.

Sejumlah kasus besar di masa lalu memperlihatkan betapa penindakan di sektor ini menuntut kapasitas penyidikan yang mumpuni. Mulai dari sindikat obat palsu, penjualan kosmetik berbahaya secara daring, hingga produk pangan yang mengandung bahan terlarang.

Jejak Kerja Sama BPOM dan Polri

BPOM dan Polri bukan lembaga yang asing bekerja bersama. Keduanya memiliki perjanjian kerja sama dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran di bidang obat dan makanan, termasuk pertukaran informasi dan dukungan penyidikan.

Pola ini bukan hal baru di Indonesia. Beberapa kementerian dan lembaga juga menempatkan perwira aktif maupun purnawirawan pada jabatan struktural, dengan alasan kebutuhan kompetensi tertentu. Praktik tersebut menuai dua respons: dianggap memperkuat kapasitas, sekaligus memicu perdebatan soal netralitas birokrasi.

Bagi BPOM, kebutuhan terbesar saat ini bukan hanya memperbanyak inspeksi, tetapi juga memastikan efek jera. Kasus yang berulang membutuhkan penanganan hukum yang cepat dan tegas, bukan sekadar imbauan.

Dampak bagi Pengawasan Obat dan Makanan

Jika fungsi penindakan benar-benar diperkuat, dampak paling langsung terasa pada kecepatan penanganan kasus. Produk berbahaya yang beredar di pasar bisa lebih cepat ditarik, dan pelaku bisa diproses secara hukum.

Namun, penguatan penindakan tidak bisa berdiri sendiri. Pengawasan di hulu, mulai dari registrasi produk, sertifikasi fasilitas produksi, hingga pengujian laboratorium, tetap menjadi fondasi utama. Tanpa penguatan di sisi itu, penindakan hanya akan berjalan di hilir.

Publik juga menaruh perhatian pada transparansi proses seleksi pejabat. Penempatan personel dari institusi lain pada jabatan struktural perlu disertai penjelasan kompetensi agar tidak menimbulkan spekulasi soal kepentingan lain di baliknya.

Sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari BPOM maupun Polri yang dirinci dalam laporan sumber mengenai nama, pangkat, dan jabatan kedua perwira tersebut. Rincian itu biasanya disampaikan melalui siaran pers atau laman resmi lembaga.

Langkah Selanjutnya yang Dinantikan

Setelah pelantikan, publik menantikan penjelasan resmi mengenai penempatan kedua pejabat baru. Termasuk struktur jabatan yang mereka isi dan program kerja yang akan dijalankan.

BPOM juga menghadapi pekerjaan rumah yang tidak ringan, mulai dari pengawasan produk impor, penindakan penjualan obat secara daring, hingga penguatan pengawasan pangan olahan di daerah. Semua itu menuntut koordinasi lintas sektor yang rapi.

Informasi lebih lengkap dapat dibaca pada laporan sumber di CNBC Indonesia. Rujukan lain soal kewenangan penyidikan BPOM tersedia di laman resmi BPOM.

Analisis Redaksi

Masuknya dua perwira tinggi Polri ke jabatan tinggi madya BPOM adalah sinyal bahwa penegakan hukum kini ditempatkan lebih dekat ke jantung pengawasan. Pilihan itu logis jika dilihat dari beban kerja BPOM yang selama ini bergulat dengan peredaran produk ilegal yang sulit dibendung dengan pendekatan administratif semata.

Namun, publik berhak mendapat penjelasan yang lebih rinci. Laporan yang hanya menyebut "dua jenderal polisi" tanpa nama, pangkat, dan jabatan menyisakan ruang tafsir yang lebar. Transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari akuntabilitas lembaga yang mengurusi hajat hidup orang banyak.

Yang paling menentukan bukan latar belakang institusi para pejabat, melainkan hasil kerjanya. Jika angka peredaran obat ilegal turun dan kasus besar tuntas hingga ke pengadilan, penempatan ini akan dinilai tepat. Jika tidak, perdebatan soal netralitas birokrasi akan terus membayangi.

Sumber: bpom.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad