21% Lahan di Banten Belum Bersertifikat, 25 Ribu SHM Gratis Siap Dibagikan
Pemerintah mencatat 21 persen bidang lahan di Banten belum memiliki sertifikat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan 25.000 sertifikat gratis pada 2026 lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Kronologi dan Alokasi 25.000 Sertifikat Gratis
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, mengumumkan alokasi tersebut pada Kamis (19/11/2026). Menurutnya, Provinsi Banten memperoleh 25.000 sertifikat gratis yang akan didistribusikan sepanjang 2026.
Baca juga: Kredit Properti Tumbuh 16,4%, Allianz Sebut Jadi Katalis Premi Asuransi Properti
Program ini menjadi salah satu upaya memperluas kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat. PTSL sendiri merupakan program nasional yang memungkinkan pendaftaran tanah secara massal dan gratis bagi peserta yang memenuhi syarat.
Alokasi 25.000 SHM ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang telah memiliki dasar atau status hak atas tanah dan memenuhi persyaratan untuk diurus menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM). Sasarannya termasuk penerima bantuan Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Setelah rumah diperbaiki pemerintah, penerima manfaat bisa mengurus SHM secara gratis. Harison menegaskan BPN akan menindak tegas pihak yang melakukan pungutan kepada masyarakat dalam proses pengurusan sertifikat.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi
Dua kementerian terlibat langsung dalam program ini: Kementerian ATR/BPN yang menangani pendaftaran tanah, dan Kementerian PKP yang menangani perbaikan rumah. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menekankan pentingnya kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat.
Baca juga: Kredit Properti Tumbuh 16,4 Persen: Premi Asuransi Ikut Terdongkrak
"Rumah masyarakat kita perbaiki melalui Program Bedah Rumah, kemudian tanahnya kita berikan kepastian hukum melalui sertipikat gratis. Harapannya, program ini bisa terus ditingkatkan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat," ujar Ara dalam keterangan yang dikutip detikcom, Kamis (19/11/2026).
Harison Mocodompis menambahkan bahwa BPN akan mengawal proses secara ketat. Pungutan liar dalam pengurusan sertifikat menjadi perhatian serius. "BPN akan menindak tegas pihak yang melakukan pungutan kepada masyarakat," tegasnya dalam keterangan yang sama.
Program ini juga melibatkan pemerintah daerah setempat dalam verifikasi data penerima manfaat, meski detail teknisnya belum diungkap secara rinci.
Latar Belakang: 21 Persen Lahan Belum Bersertifikat
Angka 21 persen lahan belum bersertifikat di Banten menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah dalam hal administrasi pertanahan. Sertifikat tanah bukan sekadar dokumen, melainkan bukti kepastian hukum yang melindungi pemilik dari sengketa dan memudahkan akses pembiayaan.
Program PTSL digulirkan pemerintah untuk mengejar target sertifikasi massal. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, biaya pengurusan sertifikat sering menjadi kendala utama. Karena itu, alokasi gratis ini diharapkan mendorong partisipasi.
Selain itu, integrasi dengan Program Bedah Rumah dan BSPS memungkinkan sinergi antarprogram. Rumah yang sudah diperbaiki tetapi tanahnya belum bersertifikat berisiko menimbulkan masalah di kemudian hari. Sertifikasi menjadi pelengkap penting.
Data Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa secara nasional, PTSL telah mencakup jutaan bidang tanah. Namun, masih ada kantong-kantong wilayah dengan capaian rendah, termasuk sebagian wilayah di Banten.
Dampak dan Cara Mengajukan Sertifikat Gratis
Masyarakat yang ingin mengikuti program ini perlu menyiapkan sejumlah dokumen. Berikut persyaratannya:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB
- Alas hak atau dokumen yang menjadi dasar kepemilikan tanah
Setelah berkas diserahkan, petugas BPN akan melakukan verifikasi dan pemeriksaan lapangan untuk memastikan letak, luas, serta batas-batas bidang tanah. Jika persyaratan lengkap, prosesnya diperkirakan memakan waktu sekitar satu hingga dua bulan.
Bagi penerima manfaat, sertifikat ini memberikan rasa aman karena tanahnya sah secara hukum. Mereka juga bisa menggunakan sertifikat sebagai agunan jika ingin mengakses kredit usaha rakyat (KUR) atau pembiayaan lain. Namun, perlu diingat bahwa penyalahgunaan sertifikat untuk pinjaman konsumtif tetap menjadi risiko yang harus diwaspadai.
Pemerintah berharap program ini mengurangi sengketa tanah dan meningkatkan nilai aset masyarakat. Bagi BPN, capaian 25.000 sertifikat pada 2026 akan menjadi tolok ukur keberhasilan.
Langkah Selanjutnya: Pengawasan dan Target 2027
Ke depan, fokus pemerintah adalah memastikan distribusi 25.000 sertifikat tepat sasaran. Pengawasan terhadap pungutan liar menjadi kunci agar program tidak membebani masyarakat.
Harison menegaskan bahwa BPN akan menindak tegas oknum yang meminta biaya di luar ketentuan. Masyarakat diimbau melaporkan jika menemukan praktik tersebut.
Menteri Ara berharap cakupan program sertifikasi gratis dapat terus ditingkatkan pada tahun mendatang. Dengan demikian, semakin banyak keluarga penerima bedah rumah yang tanahnya memiliki kekuatan hukum.
Keberhasilan program ini juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Sosialisasi di tingkat desa dan kelurahan perlu digencarkan agar warga memahami manfaat dan prosedurnya. Selain itu, koordinasi antara BPN, pemerintah daerah, dan Kementerian PKP harus berjalan mulus.
Analisis Redaksi
Angka 21 persen lahan belum bersertifikat di Banten adalah cermin ketimpangan administrasi pertanahan yang tak bisa disepelekan. Program 25.000 SHM gratis memang langkah maju, tetapi skalanya hanya sekitar 0,6 persen dari total bidang tanah di provinsi itu jika estimasi kasar digunakan. Artinya, ini baru permulaan, bukan solusi tuntas.
Yang patut diapresiasi, integrasi dengan bedah rumah dan BSPS menunjukkan pendekatan lintas sektor. Namun, pengawasan terhadap pungutan liar harus menjadi prioritas. Jangan sampai semangat gratis justru berubah menjadi beban baru bagi warga miskin yang hendak mengurus sertifikat. Pernyataan tegas Harison soal tindakan tegas perlu dibuktikan di lapangan, bukan sekadar retorika.
Ke depan, transparansi data penerima manfaat dan progres bulanan akan menentukan kredibilitas program. Jika pemerintah konsisten, PTSL bisa menjadi warisan reforma agraria yang nyata. Jika tidak, angka 21 persen itu bisa saja bertahan lama.
Sumber: detik.com, atrbpn.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0