Makan Siang Polisi dan Tahanan di Restoran Medan: Fauqi Hapidekso Minta Propam Usut Tuntas
- Kronologi Tahanan Polres Asahan Diajak Makan Siang di Restoran Medan
- Fauqi Hapidekso Pertanyakan Izin dan Dasar Pertimbangan
- Propam Polda Sumut Diminta Periksa Personel yang Terlibat
- HAM dan Kesetaraan: Garis Tipis Antara Kemanusiaan dan Keistimewaan
- Dampak pada Kepercayaan Publik dan Langkah Pengawasan DPR
- Analisis Redaksi
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Fauqi Hapidekso, meminta dugaan pelanggaran prosedur dalam peristiwa sejumlah tahanan kasus narkotika yang makan siang bersama anggota Polda Sumatera Utara di sebuah restoran di Medan diusut tuntas. Ia menilai peristiwa itu menyangkut prinsip kesetaraan perlakuan terhadap tahanan dan profesionalitas aparat penegak hukum.
Fauqi mempertanyakan alasan sejumlah tahanan bisa dibawa keluar dari tempat penahanan dan makan bersama anggota kepolisian di restoran. Menurutnya, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan klarifikasi singkat.
Baca juga: RUU Perampasan Aset Disepakati Jadi UU Setelah 18 Tahun, Puan Maharani Terima Laporan
Kronologi Tahanan Polres Asahan Diajak Makan Siang di Restoran Medan
Peristiwa yang menjadi sorotan terjadi pada Senin, 16 November 2026. Sejumlah tahanan kasus narkotika yang berasal dari Polres Asahan diajak makan siang bersama anggota kepolisian di sebuah restoran di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara.
Kegiatan itu berlangsung setelah para tahanan mengikuti kegiatan di Mapolda Sumut. Dari rangkaian tersebut, muncul pertanyaan publik mengenai dasar prosedur membawa tahanan keluar dari tempat penahanan.
Informasi yang dihimpun menyebut peristiwa tersebut kemudian menjadi perhatian luas dan memunculkan dugaan adanya perlakuan khusus terhadap tahanan tertentu. Sampai berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi mengenai siapa yang memberikan izin dan bagaimana mekanisme pengawalan selama kegiatan berlangsung.
Sejumlah hal yang menjadi titik perhatian publik antara lain:
Baca juga: AI untuk Konsultan Hukum Sektor Keuangan: Peluang, Tantangan, dan Cara Kerjanya
- Dasar hukum dan izin membawa tahanan keluar dari ruang penahanan.
- Mekanisme pengawalan selama tahanan berada di luar tempat penahanan.
- Kesetaraan perlakuan antara tahanan yang satu dan tahanan lainnya.
- Pertanggungjawaban personel yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Peristiwa ini pertama kali dilaporkan oleh Fraksi PKB melalui pernyataan resmi anggotanya di Komisi XIII DPR RI.
Fauqi Hapidekso Pertanyakan Izin dan Dasar Pertimbangan
Fauqi tidak hanya menyoroti fakta tahanan makan di restoran. Ia menekankan pentingnya menelusuri rantai keputusan di balik kegiatan tersebut, mulai dari pemberi izin hingga pertimbangan yang dipakai.
"Ini harus diusut tuntas. Bagaimana bisa tahanan kasus narkoba dibawa keluar dari tempat penahanan dan makan bersama anggota kepolisian di restoran? Apakah prosedurnya sudah sesuai ketentuan? Siapa yang memberikan izin dan apa dasar pertimbangannya?" kata Fauqi di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, setiap tahanan harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan khusus atau keistimewaan terhadap tahanan tertentu, terlebih jika keistimewaan itu muncul karena pengaruh, kekuasaan, atau kedekatan dengan pihak tertentu.
"Jangan sampai ada kesan bahwa tahanan tertentu mendapatkan perlakuan istimewa. Apakah semua tahanan bisa mendapatkan perlakuan seperti itu? Jangan sampai ada perlakuan berbeda hanya karena seseorang memiliki kuasa atau akses tertentu. Penegakan hukum harus setara," tegasnya.
Pernyataan itu menempatkan isu ini bukan sekadar soal etika aparat, melainkan soal prinsip nondiskriminasi dalam proses hukum. Jika satu tahanan bisa dibawa makan di restoran sementara tahanan lain tidak, publik berhak mengetahui dasar pembedaannya.
Propam Polda Sumut Diminta Periksa Personel yang Terlibat
Fauqi meminta Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumut melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap personel yang terlibat. Pemeriksaan itu, menurutnya, harus mengungkap tiga hal pokok: alasan tahanan dibawa keluar, pihak yang memberikan perintah atau izin, serta mekanisme pengawalan selama kegiatan berlangsung.
Ia menegaskan pemeriksaan tidak boleh berhenti pada klarifikasi semata. Jika ditemukan pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan kewenangan, personel yang bertanggung jawab harus diberikan sanksi sesuai ketentuan.
"Propam harus mengusut secara objektif dan transparan. Periksa siapa yang mengambil keputusan, bagaimana prosedurnya, dan apakah ada pelanggaran kewenangan. Kalau terbukti melanggar, harus ada tindakan tegas. Jangan ada kompromi," ujarnya.
Permintaan itu sejalan dengan fungsi pengawasan internal kepolisian. Propam memiliki kewenangan menelusuri dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi, termasuk dalam hal perlakuan terhadap tahanan.
Pembaca yang ingin memahami kerangka pengawasan eksternal terhadap kinerja aparat dapat merujuk pada penjelasan lembaga pemantau independen seperti Komnas HAM mengenai prinsip perlakuan manusiawi terhadap orang yang berstatus tahanan.
HAM dan Kesetaraan: Garis Tipis Antara Kemanusiaan dan Keistimewaan
Fauqi menilai penghormatan terhadap hak asasi manusia memang harus menjadi bagian dari proses penegakan hukum. Tahanan tetap berhak mendapatkan perlakuan manusiawi dan bermartabat.
Namun, prinsip kemanusiaan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan aturan maupun memberikan keistimewaan kepada orang tertentu. Di sinilah letak garis tipis yang perlu dijaga aparat.
Sebagai anggota Komisi XIII DPR RI yang memiliki ruang lingkup pengawasan di bidang reformasi regulasi dan HAM, Fauqi menekankan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi harus diterapkan kepada setiap orang, termasuk mereka yang sedang menjalani proses hukum.
"Prinsip HAM mengharuskan setiap orang diperlakukan secara manusiawi dan tanpa diskriminasi. Tetapi jangan sampai atas nama kemanusiaan justru muncul perlakuan khusus yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Semua harus berjalan sesuai aturan," katanya.
Pandangan itu menempatkan dua hal berjalan seiring: hak tahanan untuk diperlakukan layak, dan kewajiban aparat untuk tetap berada dalam koridor prosedur. Keduanya tidak saling meniadakan.
Dampak pada Kepercayaan Publik dan Langkah Pengawasan DPR
Fauqi berharap peristiwa ini menjadi momentum bagi institusi kepolisian untuk memperkuat disiplin, profesionalitas, dan pengawasan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, menurutnya, harus dijaga melalui tindakan aparat yang transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.
Dampaknya tidak berhenti pada satu peristiwa. Kasus tahanan yang dibawa keluar penjara untuk makan siang bisa memicu pertanyaan lebih luas tentang standar perlakuan terhadap tahanan di berbagai daerah.
Jika pemeriksaan Propam berjalan terbuka, publik akan mendapat gambaran apakah kegiatan itu bagian dari prosedur resmi atau penyimpangan. Sebaliknya, jika pemeriksaan berhenti di tengah jalan, kecurigaan terhadap adanya perlakuan istimewa akan menguat.
Langkah berikutnya kini berada di tangan Propam Polda Sumut. Hasil pemeriksaan akan menentukan apakah ada personel yang disanksi, apakah prosedur pembinaan tahanan dievaluasi, dan seberapa jauh DPR akan menindaklanjuti melalui fungsi pengawasan Komisi XIII.
Analisis Redaksi
Persoalan inti dalam peristiwa ini bukan soal menu makan siang atau lokasi restorannya. Yang dipertaruhkan adalah standar perlakuan negara terhadap orang yang sedang dibatasi kebebasannya. Begitu satu tahanan bisa dibawa keluar untuk makan di tempat publik sementara tahanan lain tetap di sel, publik berhak menuntut penjelasan tentang dasar pembedaan itu.
Pernyataan Fauqi menempatkan isu ini pada wilayah yang tepat: prosedur dan akuntabilitas. Ia tidak menolak perlakuan manusiawi terhadap tahanan. Justru ia menegaskan bahwa kemanusiaan dan aturan harus berjalan bersamaan. Kritiknya menyasar pada pertanggungjawaban, bukan pada niat baik yang mungkin ada di balik kegiatan tersebut.
Yang paling menentukan sekarang adalah transparansi Propam. Pemeriksaan yang berhenti pada klarifikasi akan memperkuat kesan bahwa ada pihak yang kebal aturan. Sebaliknya, pemeriksaan yang mengungkap siapa memberi izin, atas dasar apa, dan bagaimana pengawalannya akan menjadi pesan kuat bahwa penegakan hukum benar-benar setara. Di titik itu, kepercayaan publik diuji, bukan hanya diserukan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0