Peran Keluarga dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum: Sorotan Seminar UII
- Mengapa Anak Berhadapan dengan Hukum Menjadi Isu Krusial?
- Kolaborasi Ilmu Keluarga dan Psikologi dalam Membaca Akar Persoalan
- Pola Asuh dan Reintegrasi Anak: Apa yang Bisa Dilakukan Keluarga?
- Peran Perguruan Tinggi dalam Advokasi Anak dan Keluarga
- Langkah Selanjutnya: Mendorong Kebijakan Berbasis Keluarga
- Analisis Redaksi
Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) menggelar seminar nasional bertema "Memahami Anak, Memulihkan Keluarga: Kolaborasi Ilmu Keluarga dan Psikologi dalam Membaca Akar Persoalan, Pola Asuh, dan Reintegrasi Anak Berhadapan dengan Hukum" pada Kamis (19/11). Seminar daring via Zoom itu menghadirkan dua narasumber.
Sayangnya, identitas kedua narasumber tidak disebutkan dalam rilis yang diterima redaksi. Meski demikian, tema yang diangkat menyoroti isu serius: bagaimana keluarga dan pendekatan psikologis berperan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
Baca juga: Seminar Nasional FH UMPalembang Bahas Desain Pemilu 2029 yang Berintegritas
Mengapa Anak Berhadapan dengan Hukum Menjadi Isu Krusial?
Anak yang berhadapan dengan hukum bukan sekadar persoalan pidana. Di balik setiap kasus, ada latar belakang keluarga, pola asuh, dan lingkungan yang perlu dibaca secara holistik. Seminar ini menegaskan bahwa pendekatan hukum semata tidak cukup.
Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus ABH terus menjadi perhatian. Anak yang berkonflik dengan hukum sering kali berasal dari keluarga dengan pengasuhan yang tidak optimal. Karena itu, kolaborasi antara ilmu keluarga dan psikologi menjadi kunci.
Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengamanatkan pendekatan restorative justice. Pendekatan ini menempatkan pemulihan hubungan antara anak, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama, bukan pembalasan.
Kolaborasi Ilmu Keluarga dan Psikologi dalam Membaca Akar Persoalan
Seminar ini menyoroti pentingnya membaca akar persoalan anak berhadapan dengan hukum. Ilmu keluarga Islam, misalnya, dapat memberikan kerangka tentang hak dan kewajiban orang tua dalam mendidik anak. Sementara psikologi membantu memahami dinamika emosional dan perilaku anak.
Baca juga: Tanggung Jawab Hukum Karhutla: Siapa yang Harus Dihukum?
Kedua pendekatan ini saling melengkapi. Ilmu keluarga melihat norma dan nilai, sedangkan psikologi melihat proses mental dan sosial. Kombinasi keduanya diharapkan menghasilkan pemahaman utuh tentang mengapa anak melanggar hukum dan bagaimana keluarga dapat dipulihkan.
Dalam banyak kasus, anak yang berhadapan dengan hukum adalah korban dari situasi yang tidak kondusif. Kekerasan dalam rumah tangga, perceraian orang tua, atau kemiskinan ekstrem bisa menjadi pemicu. Oleh karena itu, intervensi tidak boleh berhenti pada anak, tetapi juga pada keluarganya.
Pola Asuh dan Reintegrasi Anak: Apa yang Bisa Dilakukan Keluarga?
Pola asuh menjadi salah satu fokus seminar. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi anak. Pola asuh yang positif, penuh kasih sayang, dan konsisten dapat mencegah anak terjerumus ke dalam perilaku berisiko.
Namun, ketika anak sudah berhadapan dengan hukum, reintegrasi menjadi tantangan tersendiri. Anak perlu diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat. Stigma negatif sering kali menghambat proses ini. Keluarga berperan besar dalam membangun kembali kepercayaan diri anak.
Proses reintegrasi juga membutuhkan dukungan profesional, seperti psikolog dan pekerja sosial. Seminar ini menekankan bahwa reintegrasi bukan sekadar mengembalikan anak ke rumah, tetapi memastikan lingkungan keluarga mendukung pemulihan.
Peran Perguruan Tinggi dalam Advokasi Anak dan Keluarga
UII melalui Prodi Hukum Keluarga Islam Program Magister menunjukkan komitmen akademik terhadap isu anak dan keluarga. Seminar nasional ini menjadi wadah diskusi lintas disiplin.
Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan kajian dan rekomendasi kebijakan. Kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, dan psikolog diharapkan menghasilkan model penanganan ABH yang lebih manusiawi.
Selain itu, kegiatan seperti ini memperkuat jejaring antara universitas dan pemangku kepentingan. Mahasiswa magister hukum keluarga Islam dibekali pemahaman multidisiplin yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Langkah Selanjutnya: Mendorong Kebijakan Berbasis Keluarga
Seminar ini menghasilkan rekomendasi agar penanganan ABH lebih menekankan peran keluarga. Kebijakan yang ada perlu diimplementasikan dengan pendekatan yang holistik.
Pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat sipil diharapkan bersinergi. Program pendampingan keluarga, pendidikan pola asuh, dan layanan psikologi perlu diperluas.
UII sebagai penyelenggara berharap diskusi ini tidak berhenti di ruang virtual. Diperlukan tindak lanjut berupa riset dan pengabdian masyarakat yang menyasar keluarga rentan.
Analisis Redaksi
Seminar ini mengingatkan bahwa penanganan anak berhadapan dengan hukum tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan punitive. Keluarga adalah unit yang harus disentuh pertama kali. Namun, sayangnya, rilis yang diterima redaksi tidak menyebutkan nama narasumber dan detail materi. Ini menyisakan ruang kosong yang membuat publik sulit menilai kedalaman diskusi.
Isu ABH adalah persoalan struktural. Banyak keluarga di Indonesia menghadapi tekanan ekonomi dan sosial yang membuat pengasuhan optimal sulit diwujudkan. Oleh karena itu, kebijakan berbasis keluarga harus disertai dukungan sumber daya, bukan sekadar imbauan moral.
Kolaborasi ilmu keluarga dan psikologi adalah langkah tepat. Tetapi tanpa data dan evaluasi program yang transparan, upaya ini berisiko menjadi wacana akademik semata. Perguruan tinggi perlu mendorong riset yang membumi dan advokasi kebijakan yang terukur.
Sumber: uii.ac.id, kpai.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0