Jerman Ajak Indonesia Perkuat Hukum Internasional, Soroti Selat Malaka
- Kronologi dan Isi Pidato Kotsch di Dialog Strategis KAS-CSIS
- Indo-Pasifik sebagai Kawasan Tetangga yang Perlu Dijaga
- Langkah Jerman di ASEAN dan Uni Eropa
- Dampak bagi Indonesia dan Poros Maritim
- Apa yang Berikutnya bagi Kerja Sama Indonesia-Jerman
- Analisis Redaksi: Hukum Internasional sebagai Perisai Negara Menengah
Pemerintah Jerman mengajak Indonesia memperkuat tatanan internasional yang berlandaskan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hukum internasional, dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) di tengah meningkatnya tantangan geopolitik global. Ajakan itu disampaikan Sekretaris Negara di Kementerian Luar Negeri Jerman, Bernhard Kotsch, dalam pidato utama di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Kotsch berbicara pada forum “The 10th KAS-CSIS Germany-Indonesia Strategic Dialogue”. Ia menegaskan Jerman ingin menjalin kerja sama erat dengan Indonesia, terutama dalam memperkuat hukum internasional sebagai kerangka prinsipil aktivitas global.
Baca juga: Seminar Nasional FH UMPalembang Bahas Desain Pemilu 2029 yang Berintegritas
“Kami berada di sini dan ingin menjalin kerja sama yang erat dengan Indonesia, khususnya dalam memperkuat hukum internasional. Inilah kerangka prinsipil yang menjadi landasan aktivitas kami di tingkat global,” kata Kotsch.
Kronologi dan Isi Pidato Kotsch di Dialog Strategis KAS-CSIS
Dialog strategis Jerman-Indonesia yang digelar Kamis itu menandai penyelenggaraan ke-10. Forum ini mempertemukan perwakilan pemerintah, akademisi, dan lembaga pemikir dari kedua negara, dengan Kotsch sebagai pembicara kunci dari sisi Jerman.
Dalam pidatonya, Kotsch menempatkan hukum internasional sebagai fondasi utama hubungan antarnegara. Ia menyebut tatanan internasional yang berlaku saat ini memungkinkan negara-negara seperti Indonesia, Jerman, Prancis, Malaysia, dan Filipina duduk bersama dalam perundingan tanpa harus didominasi negara yang lebih kuat.
Ia mengakui tatanan tersebut belum sempurna. Namun menurut dia, belum ada alternatif yang lebih baik untuk menjamin kepentingan seluruh negara.
Baca juga: Tanggung Jawab Hukum Karhutla: Siapa yang Harus Dihukum?
Pernyataan itu disampaikan di tengah tekanan geopolitik yang meningkat. Kotsch secara khusus menyoroti perang Rusia terhadap Ukraina yang, menurutnya, turut menguji prinsip-prinsip yang menjadi landasan perdamaian di Asia.
Pesan utama Kotsch cukup jelas: negara menengah dan kecil membutuhkan aturan main yang mengikat agar kepentingan mereka tidak tergerus oleh kekuatan besar. Indonesia, dalam kerangka ini, diposisikan sebagai mitra kunci di kawasan.
Indo-Pasifik sebagai Kawasan Tetangga yang Perlu Dijaga
Meski tidak berbatasan langsung secara geografis, Kotsch menyebut Indo-Pasifik sebagai kawasan tetangga yang keamanannya perlu diperhatikan dan dijaga. Gangguan jalur pelayaran di Asia Tenggara, kata dia, dapat langsung berdampak terhadap sejumlah pusat industri di Eropa.
Ia membeberkan angka yang membuat argumennya konkret. Sekitar 10 persen perdagangan luar negeri Jerman melewati Laut China Selatan dan titik-titik strategis jalur pelayaran, seperti Selat Malaka.
“Sekitar 10 persen perdagangan luar negeri Jerman melewati Laut China Selatan dan titik-titik strategis jalur pelayaran, seperti Selat Malaka. Jelas bahwa setiap eskalasi di Indo-Pasifik akan membawa konsekuensi serius bagi kemakmuran dan keamanan Indonesia, Jerman, serta seluruh dunia,” ucapnya.
Data itu menjelaskan mengapa Berlin memberi perhatian pada perairan yang secara geografis jauh dari Eropa. Selat Malaka merupakan salah satu chokepoint pelayaran tersibuk di dunia, penghubung antara Samudra Hindia dan Laut China Selatan.
Bagi Indonesia, posisi itu membawa konsekuensi ganda. Di satu sisi, Selat Malaka menopang perdagangan dan ekonomi. Di sisi lain, kawasan tersebut menuntut kapasitas pengamanan dan diplomasi maritim yang tidak ringan.
Kotsch menempatkan stabilitas jalur pelayaran bukan sebagai isu bilateral semata, melainkan bagian dari kepentingan global yang perlu dijaga bersama.
Langkah Jerman di ASEAN dan Uni Eropa
Kotsch menyampaikan Jerman terus mempererat hubungan dengan ASEAN setelah sejumlah negara anggota organisasi tersebut meningkatkan status Jerman menjadi Mitra Dialog Sektoral ASEAN. Jerman juga memimpin penyelenggaraan pertama Komite Kerja Sama Sektoral Bersama ASEAN-Jerman.
Di tingkat Uni Eropa, Jerman mendorong peningkatan hubungan melalui kemitraan keamanan dan pertahanan serta penguatan jaringan perjanjian perdagangan bebas. Salah satu jalurnya adalah Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Indonesia.
Langkah tersebut menunjukkan pendekatan Berlin yang berlapis: bilateral dengan Jakarta, regional melalui ASEAN, dan blok melalui Uni Eropa. Ketiga jalur itu berjalan bersamaan.
Beberapa poin utama yang disampaikan Kotsch dalam forum tersebut:
- Penguatan tatanan internasional berbasis Piagam PBB, hukum internasional, dan UNCLOS.
- Penegasan bahwa tatanan yang ada belum sempurna, tetapi belum ada alternatif yang lebih baik.
- Perhatian pada Indo-Pasifik, termasuk Laut China Selatan dan Selat Malaka.
- Angka sekitar 10 persen perdagangan luar negeri Jerman melewati jalur pelayaran strategis di kawasan.
- Peningkatan status Jerman sebagai Mitra Dialog Sektoral ASEAN dan kepemimpinan Komite Kerja Sama Sektoral Bersama ASEAN-Jerman.
- Dorongan kemitraan keamanan dan pertahanan Uni Eropa serta CEPA dengan Indonesia.
Dampak bagi Indonesia dan Poros Maritim
Ajakan Jerman menyentuh langsung kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan. UNCLOS 1982 merupakan dasar hukum yang diakui Indonesia dalam menetapkan zona ekonomi eksklusif dan mengelola perairan yang berbatasan dengan negara tetangga.
Dukungan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS, memberi Indonesia ruang diplomasi untuk menolak klaim yang bertentangan dengan hukum laut. Dalam forum multilateral, posisi semacam ini memperkuat legitimasi Jakarta.
Dari sisi ekonomi, perhatian Jerman pada Selat Malaka sejalan dengan kepentingan Indonesia menjaga kelancaran arus barang. Sekitar 10 persen perdagangan luar negeri Jerman yang melintas di kawasan menunjukkan betapa besar nilai ekonomi jalur tersebut.
Namun perhatian itu juga membawa implikasi keamanan. Stabilitas perairan menuntut patroli, kerja sama penegakan hukum laut, dan diplomasi yang konsisten dengan negara-negara pengguna jalur.
Di sisi lain, CEPA Indonesia-Uni Eropa yang didorong Jerman menjadi kanal ekonomi yang perlu dicermati. Perjanjian dagang tersebut berpotensi membuka akses pasar, sekaligus menuntut kesiapan sektor dalam negeri menghadapi persaingan.
Apa yang Berikutnya bagi Kerja Sama Indonesia-Jerman
Dialog strategis ke-10 itu tidak menghasilkan pernyataan bersama yang dirinci dalam pemberitaan. Namun arah yang disampaikan Kotsch memberi petunjuk tentang prioritas Berlin ke depan.
Pertama, penguatan kerangka hukum internasional akan terus dijadikan tema utama dalam hubungan bilateral. Kedua, isu Indo-Pasifik, termasuk keamanan jalur pelayaran, akan tetap menjadi agenda yang dibicarakan bersama Jakarta.
Ketiga, jalur ASEAN dan Uni Eropa akan berjalan paralel, dengan CEPA sebagai salah satu fokus ekonomi. Keempat, kemitraan keamanan dan pertahanan di tingkat Uni Eropa menjadi kerangka yang perlu diikuti perkembangannya.
Bagi Indonesia, forum semacam ini menjadi kesempatan menempatkan kepentingan maritim di panggung yang lebih luas. Referensi ke Selat Malaka dan Laut China Selatan menegaskan bahwa isu kawasan tidak bisa dilepaskan dari perhitungan ekonomi Eropa.
Pernyataan Kotsch bahwa setiap eskalasi di Indo-Pasifik akan membawa konsekuensi serius bagi kemakmuran dan keamanan Indonesia, Jerman, serta seluruh dunia menjadi penutup yang menandai betapa erat kepentingan kedua negara meski terpisah jarak. Informasi lebih lanjut mengenai hubungan bilateral dapat dibaca pada laporan ANTARA News, sementara konteks hukum laut dapat ditelusuri melalui situs resmi PBB.
Analisis Redaksi: Hukum Internasional sebagai Perisai Negara Menengah
Ada hal yang jarang ditekankan dalam pernyataan resmi semacam ini: hukum internasional bukan sekadar retorika diplomatik. Bagi negara seperti Indonesia, aturan main yang jelas adalah perisai terhadap tekanan kekuatan besar. Kotsch menyebutnya sebagai kerangka yang memungkinkan Indonesia, Jerman, Prancis, Malaysia, dan Filipina duduk setara di meja perundingan. Itu bukan klaim kosong.
Yang menarik, Jerman mengakui tatanan tersebut belum sempurna. Pengakuan itu penting karena membuka ruang perbaikan, bukan pembenaran untuk meninggalkan aturan. Dalam praktiknya, negara yang paling sering dirugikan ketika hukum internasional dilemahkan adalah negara menengah dan kecil, bukan kekuatan besar.
Angka 10 persen perdagangan luar negeri Jerman yang melewati Laut China Selatan dan Selat Malaka menjelaskan logika ekonomi di balik perhatian Berlin. Namun bagi Indonesia, angka itu juga pengingat bahwa stabilitas perairan bukan urusan negara lain semata. Selat Malaka menopang ekonomi nasional, dan pengamanannya menuntut investasi serta diplomasi yang konsisten.
Yang perlu dicermati, ajakan memperkuat hukum internasional akan diuji ketika kepentingan konkret berbenturan. Dorongan CEPA dan kemitraan keamanan Uni Eropa harus dipastikan tidak menempatkan Indonesia sebagai objek. Posisi tawar Jakarta akan ditentukan oleh kemampuan menjadikan hukum sebagai alat, bukan sekadar slogan di forum dialog.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0