BPBD Samarinda Siaga Banjir dan Longsor, Status Darurat Kekeringan Berakhir 16 November

Nov 19, 2026 - 16:50
 0  1
BPBD Samarinda Siaga Banjir dan Longsor, Status Darurat Kekeringan Berakhir 16 November

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda mengalihkan kesiapsiagaan dari penanganan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke potensi bencana hidrometeorologi. Status tanggap darurat kekeringan yang sebelumnya diberlakukan Pemerintah Kota Samarinda resmi berakhir pada 16 November 2026. Kini BPBD bersiap menghadapi banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem menjelang puncak musim hujan.

Ad
Ad

Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Curah hujan diperkirakan meningkat pada Desember 2026 hingga Januari 2027. Hujan yang mulai turun dalam beberapa waktu terakhir menjadi tanda perubahan kondisi cuaca.

Baca juga: Banjir Sumbar Meluas: 5 Nagari di Dharmasraya dan 4 Kecamatan Pasaman Barat Terdampak

"Berdasarkan prakiraan cuaca dari BMKG di bulan Desember 2026 dan Januari 2027 puncak hujan pertama. Sebelum memasuki masa puncak itu, kita pantau masih sering terjadi hujan," jelas Suwarso, Kamis, 19 November 2026, seperti dikutip dari Headlinekaltim.co.

Kronologi: Dari Kekeringan ke Siaga Hidrometeorologi

Status tanggap darurat kekeringan diberlakukan Pemerintah Kota Samarinda saat musim kemarau panjang melanda Kalimantan Timur. Kebijakan itu menjadi dasar penanganan karhutla dan kekurangan air bersih. Seiring turunnya hujan, status tersebut tidak lagi relevan. BPBD pun mengalihkan fokus.

Suwarso menyebut banjir, longsor, dan cuaca ekstrem menjadi tiga jenis bencana hidrometeorologi yang perlu diantisipasi di Samarinda berdasarkan pengalaman kejadian sebelumnya. Meski angka kejadian menunjukkan penurunan pada sejumlah jenis bencana, kesiapsiagaan tetap diperlukan karena potensi risiko masih ada.

Data kejadian bencana tingkat Kota Samarinda mencatat banjir 27 kali pada 2025 dan tiga kali sepanjang 2026 hingga Oktober. Tanah longsor tercatat 114 kejadian pada 2025 dan 29 kejadian pada 2026 hingga Oktober. Penurunan kejadian banjir, menurut Suwarso, turut dipengaruhi penanganan sejumlah titik genangan melalui pembangunan dan perbaikan drainase serta berbagai program pengendalian banjir.

Baca juga: Sumbar Siaga Bencana: Arisal Azis Minta Warga Waspadai Banjir, Longsor, hingga Gempa

"Pekerjaan yang dilakukan pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga keterlibatan masyarakat dinilai membantu mengurangi kedalaman, luasan, maupun frekuensi genangan," ujarnya.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

BPBD Kota Samarinda menjadi ujung tombak kesiapsiagaan. Suwarso memimpin langsung koordinasi dengan BMKG, pemerintah kota, hingga pemangku kepentingan lain. Ia menegaskan personel dan peralatan telah disiapkan untuk menghadapi potensi bencana pada musim hujan.

Sejumlah armada penanganan banjir dan longsor telah disiagakan, termasuk kendaraan untuk evakuasi, kendaraan Dalmas, tangki, serta kendaraan operasional lainnya. Pemeliharaan peralatan juga dilakukan agar seluruh armada dapat digunakan saat dibutuhkan. Dari dua unit ekskavator yang sebelumnya mengalami kerusakan, satu unit telah kembali siap digunakan, sementara satu unit lainnya masih dalam perbaikan.

"Armada yang digunakan untuk penanganan banjir maupun longsor sudah kita siagakan. Termasuk kendaraan Dalmas untuk evakuasi, ekskavator yang tadinya rusak dua unit sekarang sudah tinggal satu yang dalam perbaikan," tutur Suwarso.

Selain menyiapkan sarana dan prasarana, BPBD mengingatkan personel agar selalu berada dalam kondisi siaga. Penguatan koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan dilakukan untuk menghadapi kemungkinan bencana saat curah hujan meningkat.

Latar Belakang: Drainase dan Polder Belum Tuntas

Beberapa lokasi menjadi perhatian dalam penanganan banjir, di antaranya kawasan Jalan PM Noor, Jalan Pasundan, dan Jalan Juanda. Pekerjaan drainase di titik-titik tersebut diharapkan mengurangi genangan saat hujan turun. Namun, Suwarso tidak memungkiri masih ada titik rawan.

Untuk wilayah rawan banjir, kawasan Bengkuring masih menjadi salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian. Di kawasan itu terdapat pekerjaan polder serta normalisasi Sungai Karang Mumus yang diharapkan mengurangi risiko banjir. Namun, kondisi topografi yang relatif rendah membuat kawasan tersebut tetap memiliki potensi genangan.

"Potensi ada, seperti di Bengkuring. Di situ sebetulnya sudah ada pekerjaan polder, termasuk normalisasi Sungai Karang Mumus. Itu memang masih ada potensi, karena dari sisi topografi memang rendah," kata Suwarso.

Selain Bengkuring, akses jalan menuju Bandara APT Pranoto, terutama di kawasan terminal, terkadang masih mengalami genangan cukup tinggi hingga menghambat kendaraan roda dua maupun roda empat. Genangan di jalur vital ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah kota.

Untuk ancaman tanah longsor, Suwarso mengingatkan hampir seluruh kawasan perbukitan di Samarinda memiliki potensi kerawanan. Pengalaman longsor di kawasan Belimau yang menelan korban satu keluarga menjadi perhatian dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Dampak dan Antisipasi di Lapangan

BPBD telah memasang rambu peringatan rawan longsor di sejumlah lokasi dengan tingkat kerawanan tinggi. Masyarakat yang tinggal di kawasan perbukitan maupun lereng diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika hujan deras disertai angin kencang.

Suwarso mengingatkan warga agar tidak mengabaikan tanda-tanda pergerakan tanah dan segera menyelamatkan diri apabila kondisi di sekitar tempat tinggal mulai membahayakan.

"Bagi warga yang berdomisili di lereng-lereng bukit, wajib waspada kalau terjadi hujan kencang maupun hujan deras, angin kencang. Itu wajib diwaspadai, terus memantau agar segera mengevakuasi diri," pesan Suwarso.

Kesiapsiagaan juga menyangkut jalur evakuasi dan informasi dini. BPBD berkoordinasi dengan kelurahan dan kecamatan untuk memastikan warga di titik rawan mendapat peringatan cepat. Peran RT/RW menjadi kunci karena merekalah yang paling tahu kondisi lingkungan setempat.

Langkah Selanjutnya: Puncak Hujan Desember-Januari

Menghadapi puncak hujan pada Desember 2026 hingga Januari 2027, BPBD Samarinda menetapkan sejumlah langkah. Pertama, memastikan seluruh armada dan personel dalam kondisi siap. Kedua, memperkuat koordinasi lintas sektor. Ketiga, menggencarkan sosialisasi ke warga di kawasan rawan.

  • Memantau prakiraan cuaca BMKG secara berkala.
  • Menyiagakan kendaraan evakuasi, Dalmas, tangki, dan ekskavator.
  • Memasang rambu peringatan rawan longsor di titik rawan.
  • Mengimbau warga lereng bukit waspada saat hujan deras.
  • Melanjutkan perbaikan drainase di Jalan PM Noor, Pasundan, dan Juanda.

Pemerintah Kota Samarinda juga diharapkan menuntaskan pekerjaan polder dan normalisasi Sungai Karang Mumus. Sebab, tanpa pengurangan risiko struktural, kesiapsiagaan hanya bersifat sementara. Informasi cuaca resmi dapat dipantau melalui laman BMKG.

Suwarso menegaskan, penurunan jumlah kejadian bukan alasan untuk lengah. Justru, data itu menjadi modal untuk memperkuat mitigasi. "Kesiapsiagaan tetap diperlukan karena potensi risiko masih ada," ujarnya.

Analisis Redaksi

Peralihan status dari darurat kekeringan ke siaga banjir sebenarnya menggambarkan satu hal: Samarinda hidup dengan dua ekstrem sekaligus. Saat kemarau, kota ini berjibaku dengan karhutla dan krisis air. Begitu hujan tiba, ancaman bergeser ke genangan dan longsor. Keduanya menuntut kesiapan yang sama, tetapi dengan sumber daya yang terbatas.

Data BPBD menunjukkan penurunan kejadian banjir dan longsor sepanjang 2026 dibanding 2025. Angka itu patut diapresiasi, tetapi jangan dibaca sebagai kemenangan. Penurunan bisa berarti upaya drainase berhasil, bisa juga berarti musim kemarau panjang menunda hujan. Ketika puncak hujan datang Desember nanti, ujian sebenarnya baru dimulai.

Yang paling rentan justru titik-titik yang sudah lama menjadi langganan. Bengkuring dengan topografi rendah, akses bandara yang tergenang, serta lereng bukit yang rawan longsor. Pekerjaan polder dan normalisasi Karang Mumus harus diawasi ketat agar tidak menjadi proyek yang selesai di atas kertas. Tanpa itu, imbauan waspada hanya berpindah dari satu musim ke musim berikutnya.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad