Illicit Enrichment Dicoret dari UU Perampasan Aset, ICW Curiga Pejabat Takut Disasar

Nov 19, 2026 - 18:31
 0  1
Illicit Enrichment Dicoret dari UU Perampasan Aset, ICW Curiga Pejabat Takut Disasar

Ketentuan peningkatan harta kekayaan secara tidak wajar atau illicit enrichment tidak dimasukkan dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang disahkan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). DPR beralasan ketentuan itu bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), sementara Indonesia Corruption Watch (ICW) mencurigai penghapusannya berkaitan dengan kekhawatiran tersasarnya kekayaan pejabat negara.

Ad
Ad

Pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang memantau pembahasan menilai hasil akhirnya jauh dari harapan. Laporan lengkap soal jalannya paripurna bisa dibaca di pemberitaan AFU.ID.

Baca juga: Mobil Guru di Lombok Dibobol Maling: Uang Rp 200 Juta Raib Saat Jam Sekolah

Alasan Habiburokhman: Illicit Enrichment Dianggap Langgar HAM

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan keputusan tidak memasukkan illicit enrichment didasarkan pada perbandingan regulasi di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Politikus Partai Gerindra itu menegaskan ketentuan tersebut tidak diterapkan di sana karena dianggap melanggar hak asasi manusia.

"Hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan, illicit enrichment, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Inggris juga tidak diterapkan," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan, pembahasan juga mempertimbangkan masukan dari berbagai kalangan masyarakat yang berpandangan bahwa pengaturan kekayaan tidak wajar pejabat dalam UU Perampasan Aset berpotensi melanggar HAM.

"Mereka menyampaikan illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia," ujarnya.

Baca juga: Keterangan Ahli Praperadilan Kasus Yanto Idorway Dinilai Belum Buktikan Penetapan Tersangka Tidak Sah

Argumen itu dibangun seolah aturan tersebut menempatkan pejabat sebagai pihak yang bersalah sebelum dibuktikan. Padahal, dalam draf awal, mekanisme ini justru dirancang sebagai pintu masuk penyelidikan ketika harta seseorang tidak sepadan dengan penghasilannya.

ICW Sebut Alasan HAM Tidak Tepat dan Cermin Tebang Pilih

Peneliti ICW Ibrahim menilai alasan HAM yang disampaikan DPR tidak tepat. Menurutnya, jika memiliki niat mengatur peningkatan kekayaan tidak wajar, DPR tetap dapat memasukkan ketentuan tersebut ke dalam UU Perampasan Aset dengan rumusan yang menjaga hak tersangka.

"Ya ini artinya ada tebang pilih saja yang akan menyasar mereka mungkin dikeluarkan dan yang akan menyasar publik malah diperkuat di dalam undang-undang ini," kata Ibrahim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Pernyataan itu menyiratkan bahwa pasal-pasal yang menyentuh kepentingan publik luas, seperti penipuan investasi bodong dan perdagangan saham ilegal, tetap dipertahankan. Sementara ketentuan yang berpotensi menjerat pejabat justru dicoret dari daftar.

ICW sebelumnya juga menyoroti kualitas UU Perampasan Aset secara keseluruhan. Dalam pemberitaan AFU.ID, lembaga itu menyebut regulasi tersebut sebagai "UU palsu" dan memaparkan tiga alasan mendasar mengapa aturan ini berpotensi mandul.

Kecurigaan soal LHKPN dan Perusahaan Pejabat yang Tak Tercatat

Peneliti ICW lainnya, Azhim, menduga DPR dan pemerintah tidak berani mengatur illicit enrichment karena khawatir kekayaan pejabat yang meningkat secara tidak wajar ikut menjadi sasaran. Ia menyebut ada pejabat yang memiliki perusahaan, tetapi tidak tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Kenapa DPR tidak berani mengatur illicit enrichment? Karena banyak anggota DPR dan pemerintah saat ini yang harta kekayaannya naik secara tidak wajar dan mereka tidak mampu membuktikannya. LHKPN-nya tidak benar, terdapat perusahaan-perusahaan yang mereka miliki tapi tidak tercatat di LHKPN," ucap Azhim.

"Jadi banyak sekali harta-harta DPR dan pemerintah yang naik secara tidak wajar. Oleh karena itu mereka takut mengatur perampasan terhadap kenaikan harta pejabat yang tidak wajar," tambahnya.

Tuduhan itu tidak disertai nama atau angka spesifik dalam pernyataan yang dikutip. Namun perdebatan soal keandalan LHKPN bukan hal baru. Laporan kekayaan yang diisi sendiri oleh penyelenggara negara kerap dianggap tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, terutama ketika aset tersebar dalam bentuk saham di perusahaan yang tidak dilaporkan.

Jejak Pasal 5 yang Hilang dari Draf RUU Perampasan Aset

Ketentuan illicit enrichment sebelumnya sempat dimuat dalam Pasal 5 draf awal RUU Perampasan Aset. Pasal itu mengatur aset yang tidak seimbang dengan total kekayaan seseorang berdasarkan petunjuk LHKPN, Laporan Pajak Penghasilan Pegawai (LP2P), atau Surat Pajak Tahunan (SPT).

Dalam rumusan awal, asal-usul tidak sah merujuk pada perolehan penghasilan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut kemudian dihapus dalam proses pembahasan, sehingga tidak lagi tercantum saat RUU disahkan menjadi undang-undang pada Kamis.

Tanpa klausul itu, UU Perampasan Aset memuat 10 pokok pengaturan:

  • Asas dan prinsip perampasan aset.
  • Ruang lingkup tindak pidana, termasuk penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi seperti investasi bodong serta perdagangan saham ilegal.
  • Penegasan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana bagi pelaku.
  • Mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana.
  • Perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik.
  • Pengembalian aset kepada korban tindak pidana.
  • Tugas badan pengelola aset.
  • Pengawasan oleh badan independen.
  • Pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
  • Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi pengelolaan aset.

Daftar itu menunjukkan bahwa kerangka perampasan aset sebenarnya cukup luas. Persoalannya, tanpa pasal kekayaan tidak wajar, pintu masuk untuk menyelidiki aset pejabat yang tidak sepadan dengan penghasilan resmi menjadi lebih sempit.

Dampak pada Pemberantasan Korupsi dan Langkah Selanjutnya

Penghapusan Pasal 5 mengubah cara kerja penegak hukum dalam mengejar aset hasil korupsi. Selama ini, penyidik harus lebih dulu membuktikan tindak pidana sebelum bisa merampas aset. Mekanisme illicit enrichment dirancang untuk memindahkan beban pembuktian secara terbatas, sehingga pejabat wajib menjelaskan sumber kekayaannya.

Dengan tidak adanya klausul tersebut, upaya perampasan tetap bergantung pada pembuktian pidana konvensional. Prosesnya bisa memakan waktu lama, terutama pada kasus yang melibatkan struktur kepemilikan saham berlapis atau aset yang dititipkan atas nama pihak lain.

ICW mendesak agar pemerintah dan DPR membuka ruang revisi. Namun tidak ada pernyataan resmi dari DPR maupun pemerintah soal kemungkinan mengembalikan pasal itu di kemudian hari. Yang tersisa kini adalah undang-undang tanpa salah satu instrumen paling diperdebatkan dalam sejarah pemberantasan korupsi Indonesia.

Analisis Redaksi

Alasan HAM yang dipakai DPR untuk mencoret illicit enrichment terlalu mudah dipatahkan. HAM memang melindungi hak atas praduga tak bersalah, tetapi tidak pernah memberi hak kepada penyelenggara negara untuk menyembunyikan sumber kekayaan yang tidak sepadan dengan penghasilan resminya. Justru sebaliknya, jabatan publik membawa kewajiban transparansi yang lebih besar.

Perbandingan dengan Inggris dan Amerika Serikat juga tidak utuh. Kedua negara itu memiliki sistem pelaporan kekayaan, pengawasan pajak, dan rezim antikorupsi yang jauh lebih rapat. Meminjam kesimpulan tanpa meniru infrastruktur pengawasannya adalah argumen yang timpang. Jika DPR konsisten memakai perbandingan, seharusnya standar pengawasan yang menyertainya juga diadopsi.

Kecurigaan ICW soal LHKPN yang tidak akurat dan perusahaan pejabat yang tak tercatat seharusnya dijawab dengan data, bukan dengan menghapus pasal. Selama DPR memilih diam dan mencoret ketentuan yang paling menyentuh kepentingan anggotanya sendiri, publik punya alasan sah untuk membaca keputusan ini sebagai perlindungan diri, bukan perlindungan hak asasi.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad