Kemenkum Malut Harmonisasi Tiga Ranpergub: Regulasi Sosial hingga Penanggulangan TBC
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menggelar rapat harmonisasi tiga Rancangan Peraturan Gubernur pada Kamis (19/11) di Ruang Pala Ternate. Ketiga rancangan itu menyangkut UPTD Dinas Sosial, pedoman SOP administrasi pemerintahan, dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC 2026–2030.
Rapat yang digelar Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum ini berlangsung pukul 16.00 WIT hingga selesai. Hadir perwakilan Biro Hukum, Biro Organisasi, dan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara.
Baca juga: Ha Tinh Godok Resolusi Kesehatan dan Jaminan Sosial 2030, Dewan Penasihat Front Beri Masukan
Harmonisasi menjadi tahap wajib sebelum rancangan peraturan daerah ditetapkan. Tujuannya memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan peraturan di atasnya dan tidak menimbulkan masalah saat diterapkan.
Tiga Ranpergub yang Dibahas
Ada tiga rancangan yang masuk meja harmonisasi. Pertama, Ranpergub tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial. Kedua, Ranpergub tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Ketiga, Ranpergub tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2026–2030.
Ketiganya mewakili tiga urusan berbeda: sosial, tata kelola pemerintahan, dan kesehatan. Karena itu, harmonisasi melibatkan tiga perangkat daerah sekaligus, bukan hanya pemrakarsa tunggal.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Topan Sopuan, memberikan arahan agar harmonisasi dijadwalkan bersama perangkat daerah terkait. Arahan itu ditindaklanjuti Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, dengan menugaskan perancang peraturan perundang-undangan.
Baca juga: Pemprov Jambi Dukung Reintegrasi Sosial: 5 Klien Pemasyarakatan Terima Gerobak UMKM
Mustafa Hasan dari Biro Hukum Provinsi Maluku Utara mengatakan ketiga Ranpergub diajukan untuk diharmonisasi guna memastikan seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan terpenuhi sebelum ditetapkan.
Pembahasan Pertama: UPTD Dinas Sosial
Ranpergub tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi UPTD pada Dinas Sosial menjadi bahasan pertama. Tim perancang mengidentifikasi bahwa rancangan ini merupakan delegasi dari Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Karena itu, bagian konsiderans perlu diubah dan disesuaikan dengan dasar hukum yang tepat. Konsiderans adalah bagian menimbang yang memuat dasar hukum dan alasan pembentukan sebuah peraturan.
Dari sisi teknis pembentukan, rancangan tersebut dinilai sudah cukup baik. Meski begitu, tim perancang tetap mencatat sejumlah perbaikan yang harus dilakukan pemrakarsa.
Perbaikan konsiderans bukan urusan administratif semata. Dasar hukum yang keliru bisa membuat sebuah peraturan lemah secara yuridis dan rentan digugat di kemudian hari.
Pembahasan Kedua: Pedoman SOP Administrasi Pemerintahan
Ranpergub tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dibahas berikutnya. Secara umum, rancangan ini dinilai sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012.
Sugeng Harijanto dari Biro Organisasi menjelaskan bahwa penyusunan Ranpergub ini diperlukan untuk menyesuaikan pedoman penyusunan SOP dengan sejumlah ketentuan teknis dari Kementerian Dalam Negeri serta kementerian yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Dengan adanya regulasi tersebut, ia berharap tidak terjadi kekosongan hukum dalam penyusunan SOP pada berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Kekosongan hukum dalam penyusunan SOP bisa membuat tata kelola administrasi antarinstansi tidak seragam. Akibatnya, pelayanan publik berpotensi berjalan tanpa standar yang jelas.
Pembahasan Ketiga: RAD Penanggulangan TBC 2026–2030
Ranpergub tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2026–2030 menjadi bahasan terakhir. Tim perancang menilai rancangan tersebut bukan merupakan pendelegasian dari Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
Konsekuensinya, konsiderans perlu disesuaikan. Sementara dari aspek teknis pembentukan, rancangan dinilai telah disusun dengan cukup baik, jelas, dan lugas.
Hesty Elvianty dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara menjelaskan bahwa penyusunan RAD Penanggulangan TBC 2026–2030 diselaraskan dengan rencana aksi Kementerian Kesehatan. Upaya itu diarahkan untuk mendukung target nasional, yaitu terwujudnya eliminasi tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2030.
RAD menjadi instrumen penting karena TBC masih menjadi salah satu penyakit menular dengan beban kasus tinggi di Indonesia. Tanpa rencana aksi daerah yang jelas, target eliminasi 2030 sulit diukur pencapaiannya.
Catatan Perbaikan dan Batas Waktu Draf Bersih
Eki Indra Wijaya, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, menyampaikan bahwa secara umum ketiga Ranpergub telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal.
Ia meminta para pemrakarsa segera menindaklanjuti catatan hasil harmonisasi dan menyerahkan draf bersih dalam waktu 3–5 hari kerja.
"Setelah proses harmonisasi ini, kami berharap seluruh catatan perbaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemrakarsa. Penyerahan draf bersih sesuai batas waktu yang telah disepakati menjadi langkah penting agar ketiga rancangan peraturan gubernur dapat segera memasuki tahap finalisasi," jelasnya.
Mia Kusuma Fitriana menegaskan harmonisasi bukan sekadar formalitas. "Melalui harmonisasi ini, kita ingin memastikan setiap rancangan peraturan gubernur tidak hanya memenuhi aspek formal dan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki substansi yang tepat dan dapat diimplementasikan," ujarnya.
Ia menambahkan, regulasi yang dihasilkan harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Maluku Utara.
Daftar catatan hasil harmonisasi:
- Ranpergub UPTD Dinas Sosial: konsiderans disesuaikan dengan Pasal 19 ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2016.
- Ranpergub Pedoman SOP: disesuaikan dengan ketentuan teknis Kementerian Dalam Negeri dan kementerian PANRB.
- Ranpergub RAD TBC 2026–2030: konsiderans disesuaikan karena bukan pendelegasian Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 24 ayat (2) Perpres Nomor 67 Tahun 2021.
- Seluruh pemrakarsa wajib menyerahkan draf bersih dalam 3–5 hari kerja.
Informasi seputar proses harmonisasi peraturan daerah dapat dilihat pada laman IndoSatuNews. Rujukan regulasi terkait penanggulangan TBC tersedia di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK.
Langkah Selanjutnya: Finalisasi dan Penguatan Koordinasi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan pendampingan pembentukan produk hukum daerah bersama Biro Hukum dan perangkat daerah pemrakarsa.
Tindak lanjut harmonisasi akan dilakukan melalui penyempurnaan substansi dan teknis rancangan serta penyerahan draf bersih untuk proses finalisasi.
Jika draf bersih diserahkan sesuai tenggat, ketiga Ranpergub bisa segera masuk tahap finalisasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur. Penetapan itu akan menentukan apakah regulasi daerah di bidang sosial, tata kelola pemerintahan, dan penanggulangan TBC di Maluku Utara berjalan dengan dasar hukum yang rapi.
Analisis Redaksi
Harmonisasi tiga Ranpergub dalam satu forum menunjukkan ada persoalan mendasar yang ingin dibereskan: kualitas regulasi daerah. Catatan konsiderans pada Ranpergub UPTD Dinas Sosial dan RAD TBC bukan temuan sepele. Keduanya menyangkut dasar hukum yang menentukan sah tidaknya sebuah peraturan.
Yang menarik, tim perancang menilai Ranpergub RAD TBC bukan pendelegasian dari Perpres Nomor 67 Tahun 2021. Artinya, pemrakarsa perlu lebih cermat membaca rantai delegasi kewenangan sebelum menyusun norma. Kesalahan membaca dasar hukum bisa berujung pada peraturan yang lemah secara yuridis.
Batas waktu 3–5 hari kerja untuk draf bersih patut diawasi. Tenggat cepat hanya bermakna jika catatan harmonisasi benar-benar dijalankan, bukan sekadar dikutip dalam rapat. Publik berhak tahu apakah ketiga Ranpergub ini benar-benar sampai ke meja gubernur dengan substansi yang sudah diperbaiki.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0