Bank BPD DIY Tegaskan CSR Kulon Progo Rp1,6 Miliar untuk Program Sosial, Bukan Konser

Nov 19, 2026 - 18:00
 0  1
Bank BPD DIY Tegaskan CSR Kulon Progo Rp1,6 Miliar untuk Program Sosial, Bukan Konser

Bank BPD DIY memastikan dana CSR senilai lebih dari Rp1,6 miliar untuk Kabupaten Kulon Progo pada 2026 dipakai untuk program sosial, bukan membiayai konser Guyon Waton dalam acara Kulon Progo Extravaganza. Dukungan konser disebut murni dari pos biaya promosi perusahaan.

Ad
Ad

Penegasan itu disampaikan Pemkab Kulon Progo bersama PT Bank BPD DIY untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat soal sumber pendanaan konser musik grup Guyon Waton. Konser tersebut menjadi bagian rangkaian Kulon Progo Extravaganza yang memperingati Hari Jadi ke-75 Kabupaten Kulon Progo dan Hari Jadi ke-65 Bank BPD DIY di Alun-alun Wates, Sabtu (17/10).

Baca juga: Ha Tinh Godok Resolusi Kesehatan dan Jaminan Sosial 2030, Dewan Penasihat Front Beri Masukan

Pemimpin Bank BPD DIY Cabang Wates Nur Afan Dwi Saputro menjelaskan, dana CSR perusahaan memiliki ketentuan perundang-undangan dan peruntukan yang jelas. Sumbernya berasal dari penyisihan laba tahunan sebesar 3 hingga 5 persen yang dikelola kantor pusat.

Alokasi CSR Kulon Progo 2026 dan Rincian Programnya

Menurut Afan, alokasi CSR untuk Kulon Progo pada 2026 mencapai lebih dari Rp1,6 miliar dan diwujudkan dalam 10 program kegiatan. Angka itu disebutnya sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan warga di wilayah kerja bank.

"Program CSR berkaitan erat dengan kegiatan sosial dan peningkatan ekonomi masyarakat. Pada 2026, Kabupaten Kulon Progo mendapatkan alokasi CSR lebih dari Rp1,6 miliar yang diwujudkan dalam 10 program kegiatan," ujar Afan di Kulon Progo, Kamis (19/11).

Ia merinci, dana tersebut disalurkan antara lain untuk pemberian beasiswa pendidikan, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), serta perbaikan fisik fasilitas umum yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Bentuknya termasuk pembenahan taman dan dukungan venue ajang olahraga daerah.

Baca juga: Pemprov Jambi Dukung Reintegrasi Sosial: 5 Klien Pemasyarakatan Terima Gerobak UMKM

Rincian itu menunjukkan orientasi CSR Bank BPD DIY di Kulon Progo menyentuh kebutuhan dasar warga, mulai dari pendidikan, tempat tinggal, hingga ruang publik. Program RTLH dan beasiswa biasanya menjadi prioritas karena dampaknya terasa langsung pada penerima manfaat.

Afan menambahkan, mekanisme pengusulan CSR tidak bisa dilakukan secara mendadak. Setiap usulan harus melalui proses pengajuan, verifikasi, hingga persetujuan tim CSR di awal tahun. Prosedur itu membuat dana CSR tidak bisa dipakai untuk kebutuhan yang muncul tiba-tiba, termasuk pembiayaan acara hiburan.

Konser Guyon Waton Dibiayai Pos Promosi, Bukan CSR

Soal dukungan pada konser Guyon Waton, Afan menegaskan pos yang dipakai bukan CSR. Menurutnya, dukungan itu murni berasal dari biaya pemasaran atau promosi perusahaan.

"Pos yang kami gunakan untuk mendukung acara konser Guyon Waton bukan diambil dari pos CSR, tetapi murni biaya promosi untuk membangun brand awareness, mengenalkan layanan perbankan, meningkatkan literasi keuangan digital, sekaligus menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi pelaku UMKM di lokasi acara," katanya.

Afan memaparkan sejumlah alasan di balik keputusan sponsor. Selain membangun kesadaran merek, bank daerah itu ingin memperkenalkan layanan perbankan kepada warga yang hadir, sekaligus mendorong literasi keuangan digital.

Dampak ekonomi bagi pelaku UMKM di sekitar Alun-alun Wates juga menjadi pertimbangan. Keramaian acara dinilai memberi peluang tambahan bagi pedagang untuk meningkatkan penjualan selama rangkaian kegiatan berlangsung.

Pemisahan pos anggaran ini menjadi inti klarifikasi. Bank BPD DIY ingin memastikan publik tidak menyimpulkan bahwa dana yang seharusnya untuk program sosial dialihkan ke pergelaran musik.

Bapperida: Pemda Tak Pernah Tawarkan CSR untuk Tiket Konser

Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Bidang Analisa Data dan Perencanaan Pembangunan (Anarenbang) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kulon Progo Restu Dewandaru memastikan pihaknya tidak pernah merencanakan maupun menawarkan program CSR untuk membiayai tiket atau konser hiburan.

Restu menjelaskan, Bapperida merancang program-program prioritas daerah yang tidak terbiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk disinergikan dengan dana CSR perusahaan. Pelaksanaan dan penentuan penerima dilakukan oleh perangkat daerah terkait.

"Kalau terkait tiket konser kami tidak pernah menawarkan program seperti itu. Program CSR yang kami tawarkan kepada perusahaan seperti BPD DIY rata-rata untuk kesejahteraan masyarakat, seperti bedah rumah dan permodalan UMKM," ujar Restu.

Ia menambahkan, bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) umumnya diwujudkan dalam bentuk sarana dan alat penunjang produksi. Contohnya kompor, wajan, dan peralatan usaha lain untuk meningkatkan kapasitas produksi masyarakat.

Pernyataan Bapperida melengkapi penjelasan bank. Dua institusi itu sama-sama menegaskan bahwa jalur CSR dan jalur sponsor acara berdiri terpisah, dengan mekanisme pengajuan dan pertanggungjawaban masing-masing.

Kronologi Klarifikasi dan Konteks Kulon Progo Extravaganza

Klarifikasi muncul setelah informasi soal sumber pendanaan konser Guyon Waton beredar di masyarakat. Konser itu sendiri merupakan bagian dari Kulon Progo Extravaganza, acara yang digelar di Alun-alun Wates pada 17 Oktober dan masuk rangkaian peringatan dua hari jadi sekaligus.

Kabupaten Kulon Progo genap berusia 75 tahun, sementara Bank BPD DIY memasuki usia ke-65. Kedua momentum itu dirayakan lewat rangkaian kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah dan bank daerah sebagai mitra.

Pergelaran Kulon Progo Extravaganza diinisiasi Dinas Pariwisata Kulon Progo dengan menggandeng Bank BPD DIY sebagai sponsor tunggal. Acara itu disebut sebagai strategi memeriahkan hari jadi daerah sekaligus menggerakkan roda perekonomian.

Selain hiburan, acara diarahkan untuk meningkatkan omzet pelaku UMKM di kawasan Alun-alun Wates. Keramaian pengunjung menjadi berkah bagi pedagang yang berjualan di sekitar lokasi.

Karena itu, penjelasan resmi soal pos anggaran menjadi penting. Tanpa klarifikasi, publik bisa salah membaca hubungan antara dana CSR dan pembiayaan panggung hiburan yang keduanya melibatkan Bank BPD DIY.

Dampak Klarifikasi bagi Kepercayaan Publik dan UMKM

Penegasan ini berdampak langsung pada persepsi publik terhadap pengelolaan dana CSR di daerah. Warga yang menerima manfaat program seperti beasiswa, bedah rumah, dan perbaikan fasilitas umum kini mendapat kejelasan soal asal dana yang mereka terima.

Bagi pelaku UMKM, dukungan promosi pada acara dinilai memberi nilai tambah berbeda. Mereka tidak menerima bantuan CSR, tetapi memperoleh limpahan pembeli selama konser berlangsung. Efek berganda inilah yang disebut Afan sebagai salah satu alasan bank mendukung acara.

Pemkab Kulon Progo juga berkepentingan menjaga kepercayaan terhadap skema sinergi program prioritas daerah dengan dana CSR perusahaan. Bapperida menyebut program yang ditawarkan ke perusahaan difokuskan pada kesejahteraan masyarakat, seperti bedah rumah dan permodalan UMKM.

Bagi Bank BPD DIY, klarifikasi ini menjaga reputasi sebagai bank daerah yang menyalurkan CSR sesuai ketentuan. Penyisihan laba 3 hingga 5 persen per tahun menjadi dasar yang bisa dipertanggungjawabkan secara perundang-undangan.

Yang perlu dicermati publik adalah mekanisme pengajuan CSR yang berjalan di awal tahun. Prosedur itu membatasi ruang bagi usulan dadakan dan memaksa setiap program melewati verifikasi tim CSR sebelum disetujui.

Ke depan, transparansi rincian 10 program CSR senilai lebih dari Rp1,6 miliar akan menjadi ujian berikutnya. Publik di Kulon Progo menunggu bagaimana beasiswa, RTLH, dan perbaikan fasilitas umum itu direalisasikan di lapangan.

Analisis Redaksi

Klarifikasi Bank BPD DIY dan Pemkab Kulon Progo menyasar titik paling sensitif dalam pengelolaan dana korporasi: kepercayaan. Begitu publik mendengar kata CSR bersanding dengan konser musik, dugaan penyelewengan langsung muncul. Respons cepat dengan memisahkan pos CSR dan pos promosi adalah langkah yang tepat, meski seharusnya bisa dicegah sejak awal lewat komunikasi yang lebih terbuka.

Yang menarik, penjelasan kedua pihak justru memperlihatkan bahwa mekanisme CSR di Kulon Progo cukup ketat. Ada penyisihan laba 3 hingga 5 persen, proses pengajuan di awal tahun, verifikasi, dan persetujuan tim CSR. Jika prosedur itu benar-benar berjalan, seharusnya tidak ada ruang bagi dana sosial untuk membiayai tiket atau panggung hiburan. Persoalannya bukan pada aturan, melainkan pada seberapa jelas informasi disampaikan ke publik.

Ke depan, rincian 10 program CSR senilai lebih dari Rp1,6 miliar perlu dipublikasikan lebih terbuka, termasuk penerima manfaat dan lokasinya. Transparansi semacam itu akan lebih efektif membungkam spekulasi daripada pernyataan klarifikasi yang muncul setelah informasi beredar. Bagi bank daerah, reputasi dibangun bukan hanya dari kepatuhan, tetapi juga dari seberapa jauh warga bisa melihat langsung manfaat dana yang mereka percayakan.

Sumber: jogja.antaranews.com, bpddiy.co.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad