RUU Perampasan Aset Disepakati Jadi UU Setelah 18 Tahun, Puan Maharani Terima Laporan

Nov 19, 2026 - 18:50
 0  1
RUU Perampasan Aset Disepakati Jadi UU Setelah 18 Tahun, Puan Maharani Terima Laporan

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima laporan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam rapat paripurna. Setelah 18 tahun bergulir, RUU ini akhirnya disepakati menjadi undang-undang.

Ad
Ad

Momen bersejarah itu terjadi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna menerima laporan dari Habiburokhman selaku Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum. Laporan tersebut menandai berakhirnya pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah melalui perjalanan panjang sejak pertama kali diusulkan pada 2007.

Baca juga: AI untuk Konsultan Hukum Sektor Keuangan: Peluang, Tantangan, dan Cara Kerjanya

"Setelah 18 tahun, RUU Perampasan Aset disepakati menjadi UU," kata Puan Maharani dalam rapat paripurna, seperti dikutip dari laporan foto Hukumonline.

Perjalanan 18 Tahun RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset pertama kali diusulkan pada 2007. Sejak itu, pembahasannya berulang kali tertunda. Berbagai faktor, mulai dari perbedaan pendapat antar fraksi hingga kekhawatiran akan dampak terhadap iklim investasi, membuat RUU ini selalu gagal masuk dalam prioritas legislasi.

Baru pada periode DPR 2024-2029, Komisi III DPR mengambil langkah serius. Melalui serangkaian rapat kerja dan pembahasan intensif, Komisi III berhasil merampungkan pembahasan RUU ini. "Kami telah menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset sesuai dengan target yang ditetapkan," ujar Habiburokhman dalam laporannya.

Pengesahan RUU ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture) memungkinkan negara untuk menyita aset hasil tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pengadilan pidana.

Baca juga: Makan Siang Polisi dan Tahanan di Restoran Medan: Fauqi Hapidekso Minta Propam Usut Tuntas

Peran Puan Maharani dan Habiburokhman dalam Pengesahan

Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI memainkan peran kunci dalam memastikan RUU ini masuk dalam agenda prioritas. Sejak awal masa jabatannya, Puan berkomitmen untuk mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Sementara itu, Habiburokhman sebagai Ketua Komisi III DPR menjadi motor penggerak di tingkat komisi. Ia aktif mengoordinasikan pembahasan dengan pemerintah dan memastikan semua fraksi memberikan masukan konstruktif.

"Kami mengapresiasi kerja keras Komisi III yang telah menuntaskan pembahasan RUU ini. Ini adalah hadiah bagi rakyat Indonesia," ujar Puan.

Mekanisme Perampasan Aset dalam UU Baru

UU Perampasan Aset mengatur mekanisme perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Prosesnya dapat dilakukan melalui pengadilan niaga atau pengadilan tindak pidana korupsi, tergantung pada jenis tindak pidananya.

Beberapa poin penting dalam UU ini antara lain:

  • Perampasan aset dapat dilakukan tanpa adanya putusan pidana terlebih dahulu (non-conviction based).
  • Negara dapat menyita aset yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah.
  • Adanya perlindungan hukum bagi pemilik aset yang beritikad baik.
  • Kerja sama internasional dalam pelacakan dan perampasan aset lintas negara.

Dengan mekanisme ini, penegak hukum memiliki senjata tambahan untuk menghadapi koruptor yang menyembunyikan asetnya di dalam maupun luar negeri.

Dampak bagi Pemberantasan Korupsi

Pengesahan UU Perampasan Aset diharapkan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Selama ini, penindakan korupsi sering terkendala oleh sulitnya menyita aset yang telah dipindahkan atau disembunyikan.

Menurut data Transparency International, Indonesia masih berada di peringkat 110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2023. Dengan adanya UU ini, diharapkan peringkat Indonesia dapat membaik.

Selain itu, UU ini juga memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Mereka tidak hanya dihukum badan, tetapi juga kehilangan aset yang diperoleh secara ilegal.

"UU ini akan menjadi alat yang efektif untuk memiskinkan koruptor," tegas Habiburokhman.

Tantangan Implementasi ke Depan

Meski telah disahkan, implementasi UU Perampasan Aset masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan mekanisme baru ini.

Selain itu, diperlukan koordinasi antar lembaga, seperti Kejaksaan, Kepolisian, KPK, dan PPATK, untuk memastikan proses perampasan aset berjalan efektif.

Pemerintah juga perlu segera menyusun peraturan pelaksana agar UU ini dapat dioperasionalkan. Tanpa peraturan yang jelas, UU ini hanya akan menjadi macan kertas.

"Kami akan mengawal implementasi UU ini agar benar-benar berdampak pada pemberantasan korupsi," kata Puan.

Analisis Redaksi

Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU setelah 18 tahun merupakan capaian legislatif yang patut diapresiasi. Namun, publik perlu mencermati apakah UU ini benar-benar akan menjadi instrumen ampuh atau justru tumpul karena berbagai kompromi politik.

Selama ini, keengganan untuk mengesahkan UU Perampasan Aset sering dikaitkan dengan kekhawatiran akan dampaknya terhadap iklim investasi. Padahal, justru dengan adanya kepastian hukum, investor akan lebih percaya. Korupsi adalah musuh utama investasi.

Kini, bola berada di tangan pemerintah dan aparat penegak hukum. Masyarakat harus terus mengawal agar UU ini tidak menjadi sekadar simbol. Tanpa implementasi yang serius, 18 tahun penantian akan sia-sia.

Sumber: hukumonline.com, transparency.org

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad