Tersangka Korupsi Kadis LH Jatim Masih Terima Gaji 50% dan Bantuan Hukum
Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup nonaktif Nurkholis, tersangka korupsi perizinan tambang, tetap menerima hak kepegawaian 50 persen dan pendampingan hukum. Kebijakan ini berlaku sampai ada putusan pengadilan berkekuatan tetap.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni menyatakan pemenuhan hak aparatur sipil negara (ASN) terhadap Nurkholis masih berjalan sesuai aturan. "Ya masih 50 persen (sampai inkracht)," kata Indah, Kamis (19/11).
Baca juga: RUU Perampasan Aset Disepakati Jadi UU Setelah 18 Tahun, Puan Maharani Terima Laporan
Selain hak kepegawaian, Pemprov Jatim memfasilitasi pendampingan hukum melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH Korpri). Langkah itu diambil dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Kronologi Penetapan Tersangka Nurkholis
Nurkholis ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Perkara ini menjeratnya saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim periode Januari hingga Agustus 2024.
Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja mengungkap Nurkholis diduga memerintahkan sejumlah bawahannya untuk memungut uang di luar ketentuan resmi dari para pemohon izin. Praktik pungli tersebut menyasar tujuh pemohon izin bidang pertambangan dengan nilai mencapai Rp1,1 miliar.
Selain itu, 28 pemohon izin bidang geologi dan air tanah dimintai uang senilai Rp133,5 juta. Dari total pungutan sekitar Rp1,23 miliar, Nurkholis diduga menikmati aliran dana sebesar Rp687,5 juta.
Baca juga: AI untuk Konsultan Hukum Sektor Keuangan: Peluang, Tantangan, dan Cara Kerjanya
Dalam proses penyidikan, Kejati Jatim menyita barang bukti berupa uang tunai Rp615 juta dan logam mulia emas seberat 50 gram. Nurkholis kini ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejati Jatim untuk masa penahanan 20 hari pertama. Ia dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hak Kepegawaian dan Pendampingan Hukum Sesuai Aturan
Indah Wahyuni menegaskan pemberian hak 50 persen dan bantuan hukum merupakan prosedur standar bagi ASN yang berstatus tersangka. "Tetap kita berpegang pada asas praduga tak bersalah. Kita tetap memberikan pendampingan hukum lewat LKBH Korpri, ya. Sudah, sudah didampingi," jelasnya.
Menurut Indah, hak tersebut akan terus diberikan hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Jika nantinya Nurkholis terbukti bersalah, status kepegawaiannya akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemprov Jatim juga telah menonaktifkan Nurkholis dari jabatannya sebagai Kepala DLH Jatim. Untuk memastikan pelayanan dan roda organisasi tetap berjalan, Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Jatim Jumadi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Jatim.
"Untuk DLH sendiri sudah ada Plt-nya ya. Pak Jumadi," ujar Indah. Jumadi akan merangkap jabatan tersebut hingga Pemprov Jatim menetapkan pejabat definitif.
Target Pengisian Jabatan Definitif Sebelum Akhir Tahun
Pemprov Jatim menargetkan pengisian jabatan definitif Kepala DLH Jatim rampung sebelum akhir 2026 melalui mekanisme manajemen talenta. "Ya, sampai dengan ada pengisian yang definitif. Secepatnya karena ini mau mendekati akhir tahun. Mudah-mudahan ini selesai sebelum Desember," kata Indah.
Proses seleksi pejabat definitif akan dilakukan sesuai dengan sistem manajemen talenta yang berlaku di lingkungan Pemprov Jatim. Hal ini untuk memastikan kepemimpinan di DLH Jatim tetap berjalan optimal.
Sementara itu, proses hukum terhadap Nurkholis terus berlanjut di Kejati Jatim. Penyidik masih mendalami peran sejumlah pihak lain yang diduga terlibat dalam praktik pungli perizinan tambang tersebut.
Dampak Korupsi Perizinan Tambang terhadap Investasi Daerah
Kasus dugaan korupsi perizinan tambang ini menjadi sorotan karena melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Jatim. Praktik pungli dalam perizinan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang tidak sehat.
Pengusaha yang ingin mengurus izin tambang di Jatim dihadapkan pada biaya tambahan tidak resmi yang memberatkan. Hal ini dapat mengurangi daya tarik investasi di sektor pertambangan dan energi.
Selain itu, kasus ini mencoreng citra birokrasi Jatim yang selama ini dikenal relatif bersih. Publik berharap penegakan hukum dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih.
Kejati Jatim diminta mengusut tuntas aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Pengawasan terhadap proses perizinan juga perlu diperketat agar praktik serupa tidak terulang.
Langkah Selanjutnya: Proses Hukum dan Pengisian Jabatan
Nurkholis akan menjalani proses hukum lebih lanjut, termasuk penyidikan dan persidangan. Ia terancam hukuman berat sesuai pasal berlapis UU Tipikor yang menjeratnya.
Pemprov Jatim akan terus memantau perkembangan kasus ini sambil memastikan layanan publik di DLH Jatim tetap berjalan. Pengisian jabatan definitif Kepala DLH Jatim diharapkan selesai sebelum Desember 2026.
Masyarakat menantikan apakah kasus ini akan mengungkap jaringan lebih luas atau berhenti pada Nurkholis. Transparansi proses hukum menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Analisis Redaksi
Keputusan Pemprov Jatim untuk tetap memberikan gaji 50 persen dan bantuan hukum kepada Nurkholis memang sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Namun, kebijakan ini memunculkan pertanyaan etis: apakah pantas seorang pejabat yang diduga menikmati aliran dana Rp687,5 juta masih mendapat fasilitas negara?
Di satu sisi, negara wajib melindungi hak setiap warga negara, termasuk ASN, hingga ada putusan inkracht. Namun, di sisi lain, publik berhak mendapatkan penjelasan mengapa hak tersebut tetap diberikan tanpa ada evaluasi kinerja atau pembatasan tertentu. Transparansi dalam pengelolaan anggaran untuk bantuan hukum juga perlu diaudit.
Kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi Pemprov Jatim untuk memperbaiki sistem perizinan dan pengawasan internal. Jangan sampai kebijakan yang berlandaskan asas praduga tak bersalah justru dimaknai sebagai pembiaran terhadap dugaan korupsi. Penegakan hukum yang tegas dan transparan adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik.
Sumber: cnnindonesia.com, kejati-jatim.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0