Delik Penyadapan vs Makar terhadap Presiden: Mengapa Mens Rea Jadi Penentu

Nov 19, 2026 - 19:30
 0  1
Delik Penyadapan vs Makar terhadap Presiden: Mengapa Mens Rea Jadi Penentu

Pembuktian delik makar terhadap presiden tidak cukup hanya dengan menunjuk adanya penyadapan. Tanpa sikap batin atau mens rea khusus yang mengarah pada pasal-pasal makar, delik makar dinilai tidak terbukti meski perbuatan penyadapan tetap dapat dijerat dengan delik tersendiri.

Ad
Ad

Gagasan itu menjadi inti pembahasan dalam artikel berita Hukumonline berjudul "Mengurai Dimensi Delik Penyadapan Versus Makar Terhadap Presiden". Artikel tersebut membedah dua dimensi delik yang sering kali disandingkan dalam satu peristiwa: penyadapan sebagai delik formil dan makar sebagai delik yang menuntut niat khusus.

Baca juga: Menko Yusril Terima Dubes Jepang: Reformasi Hukum dan Dukungan OECD

Mens Rea sebagai Pintu Masuk Delik Makar

Dalam tradisi hukum pidana Indonesia, delik makar tidak berdiri di ruang hampa perbuatan. Pasal-pasal makar dalam KUHP, termasuk yang menyangkut keselamatan presiden, mensyaratkan adanya maksud atau niat yang terarah pada tujuan tertentu. Di sinilah konsep mens rea bekerja.

Mens rea merujuk pada sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan. Tanpa pembuktian sikap batin itu, rangkaian perbuatan fisik apa pun sulit dikategorikan sebagai makar. Penyadapan, betapa pun ilegalnya, tidak otomatis membawa muatan niat menggulingkan atau menyerang kekuasaan yang sah.

Karena itu, penuntut mesti mampu menunjukkan kaitan antara perbuatan dan tujuan. Bukan sekadar menunjukkan bahwa alat penyadap dipasang, melainkan menjelaskan ke arah mana hasil penyadapan itu hendak dipakai. Tanpa benang merah tersebut, konstruksi pasal makar menjadi rapuh.

Artikel Hukumonline menegaskan bahwa tanpa sikap batin khusus yang mengarah pada pasal-pasal tentang makar, delik makar harus dinyatakan tidak terbukti. Pernyataan itu menempatkan pembuktian niat sebagai poros, bukan pelengkap.

Baca juga: RUU Perampasan Aset Disepakati Jadi UU Setelah 18 Tahun, Puan Maharani Terima Laporan

Penyadapan sebagai Delik Formil yang Berdiri Sendiri

Berbeda dari makar, delik penyadapan lebih mudah dibuktikan karena bersifat formil. Perbuatan menyadap, merekam, atau mengintervensi komunikasi tanpa hak sudah cukup memenuhi unsur delik, tanpa perlu membuktikan tujuan politik tertentu.

Kerangka hukum penyadapan di Indonesia tersebar dalam beberapa aturan, mulai dari ketentuan tentang informasi dan transaksi elektronik hingga aturan sektoral soal komunikasi. UU Informasi dan Transaksi Elektronik, misalnya, mengatur larangan intersepsi tanpa hak. Delik ini menekankan perbuatan, bukan motif di baliknya.

Konsekuensinya jelas. Seseorang bisa dijerat karena menyadap meski tidak ada niat makar sama sekali. Sebaliknya, tuduhan makar tidak bisa dibangun hanya karena ada penyadapan. Dua delik ini punya jalur pembuktian yang berbeda dan tidak saling menggantikan.

Pemisahan ini penting agar penyidik tidak memaksakan pasal makar pada kasus yang unsur niatnya tidak terpenuhi. Memaksakan pasal berat tanpa bukti sikap batin justru membuka celah pembatalan di pengadilan.

Mengapa Pembedaan Ini Menentukan Arah Perkara

Dalam praktik, penyidik kerap menghadapi tekanan untuk menjerat pelaku dengan pasal seberat mungkin, terutama bila peristiwanya menyentuh simbol negara. Namun, hukum pidana mengenal asas legalitas dan kehati-hatian dalam merumuskan dakwaan.

Pembedaan delik penyadapan dan makar menentukan tiga hal sekaligus:

  • Beban pembuktian: makar menuntut pembuktian niat, sementara penyadapan cukup pada perbuatan.
  • Ancaman pidana: pasal makar membawa ancaman yang jauh lebih berat dibanding delik penyadapan.
  • Strategi dakwaan: penuntut dapat memilih dakwaan yang paling kuat unsur-unsurnya, bukan yang paling populer di publik.

Kesalahan menempatkan fokus pembuktian bisa membuat perkara berantakan. Bila dakwaan makar dibangun tanpa dukungan bukti niat, hakim berpotensi menyatakan unsur delik tidak terpenuhi. Sementara itu, bukti penyadapan yang sebenarnya kuat justru kehilangan panggung.

Pendekatan yang lebih rapi adalah membuktikan masing-masing delik secara terpisah. Penyadapan dibuktikan lewat perbuatan dan alat bukti teknis. Makar, bila hendak didakwakan, harus dibuktikan lewat rangkaian perbuatan yang menunjukkan arah niat.

Konteks Perdebatan Hukum yang Lebih Luas

Diskursus soal penyadapan dan makar bukan hal baru dalam literatur hukum pidana Indonesia. Para akademisi kerap mengingatkan bahwa pasal-pasal makar termasuk kategori delik yang unsur niatnya sangat menentukan. Doktrin ini sejalan dengan praktik peradilan yang menuntut kecermatan dalam merumuskan unsur kesengajaan.

Di sisi lain, pengaturan penyadapan di Indonesia masih dinilai belum sepenuhnya terpadu. Ketentuan intersepsi tersebar di berbagai undang-undang dengan syarat dan prosedur yang berbeda. Kondisi ini menyulitkan penyidik dan membuka ruang tafsir.

Karena itu, pembahasan di Hukumonline ini relevan bukan hanya untuk satu perkara, tetapi untuk cara aparat merumuskan dakwaan secara umum. Ketepatan memilih pasal sama pentingnya dengan ketepatan mengumpulkan bukti.

Pembedaan delik juga melindungi hak tersangka. Menjerat seseorang dengan pasal makar tanpa bukti niat berarti memperlakukan dugaan sebagai fakta. Prinsip praduga tak bersalah menuntut setiap unsur pasal dibuktikan satu per satu.

Langkah Selanjutnya bagi Penyidik dan Penuntut

Dari uraian di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menangani perkara yang menyandingkan penyadapan dan makar. Pertama, identifikasi perbuatan fisik yang benar-benar terjadi dan alat bukti yang mendukungnya. Kedua, petakan unsur setiap pasal yang hendak didakwakan.

Ketiga, pisahkan pembuktian niat dari pembuktian perbuatan. Bila bukti niat tidak cukup, dakwaan makar sebaiknya tidak dipaksakan. Keempat, pastikan prosedur penyadapan yang dilakukan aparat sendiri juga sah, agar tidak muncul persoalan baru di persidangan.

Hukumonline menutup pembahasannya dengan penegasan bahwa ketiadaan mens rea khusus membuat delik makar tidak terbukti, sekalipun perbuatan penyadapan tetap dapat dipertanggungjawabkan. Penegasan itu menjadi pengingat bahwa hukum pidana bekerja lewat unsur, bukan lewat kesan.

Analisis Redaksi

Perdebatan penyadapan versus makar memperlihatkan satu masalah lama dalam penegakan hukum pidana Indonesia: kecenderungan memilih pasal yang paling menakutkan ketimbang pasal yang paling bisa dibuktikan. Padahal, pasal berat tanpa dukungan bukti niat hanya menghasilkan perkara yang rapuh di pengadilan.

Mens rea bukan formalitas doktrinal. Ia adalah pagar yang membedakan antara pelaku kejahatan dan orang yang kebetulan berada di dekat perbuatan pidana. Bila pagar itu diabaikan, delik makar berubah menjadi alat tekanan, bukan instrumen keadilan. Sebaliknya, delik penyadapan yang berdiri sendiri sudah cukup memberi ruang penindakan tanpa perlu memaksakan narasi politik.

Yang dibutuhkan bukan pasal baru, melainkan disiplin dalam merumuskan dakwaan. Penyidik dan penuntut perlu membaca ulang setiap unsur pasal sebelum melangkah ke meja hijau. Ketepatan memilih delik adalah bentuk perlindungan bagi korban sekaligus bagi tersangka.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad