Kepala BNPB Soal Sistem Pelacakan Karhutla dan Mitigasi Banjir: Banjir Tanah Datar Jadi Sorotan
Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi memaparkan perkembangan penanganan karhutla dan banjir di Indonesia, termasuk sistem pelacakan titik panas. Wawancara itu dilakukan di tengah banjir yang merendam Kecamatan Tanjung Emas, Tanah Datar, Sumatera Barat, sejak Selasa (17/11/2026) malam.
Banjir di Sumatera Barat dan persoalan karhutla di sejumlah wilayah menjadi dua isu yang terus ditangani Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama pemerintah. Dalam perbincangan dengan Muhammad Syahreza di Kantor BNPB, Jakarta, Kristomei menjelaskan bagaimana lembaganya memantau titik panas dan bersiap menghadapi musim hujan.
Baca juga: Longsor di Jalan Mengger–Caringin Pandeglang: TPT Roboh, Jalur MMC Dibersihkan
Banjir Tanah Datar: Silambiak Terparah, Air Capai 60 Cm
Curah hujan tinggi yang mengguyur sejak Selasa malam memicu banjir di sejumlah kawasan Kecamatan Tanjung Emas, Tanah Datar. Kawasan Silambiak menjadi titik terparah karena merupakan pertemuan dua anak sungai. Ketinggian air di sana mencapai 60 sentimeter.
Selain merendam pemukiman warga, satu tempat ibadah nyaris terbenam karena posisinya tepat di bibir sungai. Kondisi itu membuat warga waspada, terutama ketika hujan deras kembali turun.
Banjir di Tanah Datar bukan peristiwa tunggal. Sejumlah wilayah lain di Indonesia juga menghadapi masalah serupa, sementara di sisi lain karhutla masih menjadi ancaman di musim kemarau. Dua jenis bencana ini menuntut kesiapan BNPB dan pemerintah daerah sepanjang tahun.
Dalam wawancara itu, Kristomei menegaskan bahwa penanganan banjir dan karhutla dilakukan bersama pemerintah. BNPB berperan sebagai koordinator di tingkat pusat, sementara pemerintah daerah menjadi ujung tombak di lapangan.
Baca juga: Rumah Gratis Korban Longsor Kukar: 14 Unit Dibangun, Tak Boleh Dijual atau Direhabilitasi
Sistem Pelacakan Karhutla dan Deteksi Titik Panas
Karhutla menjadi perhatian serius karena dampaknya luas, mulai dari kabut asap hingga gangguan kesehatan. Untuk itu, BNPB mengandalkan sistem pelacakan titik panas atau hotspot. Sistem ini membantu mendeteksi lokasi yang berpotensi terbakar sebelum api membesar.
Deteksi dini menjadi kunci. Dengan data titik panas, tim di lapangan bisa bergerak lebih cepat, memeriksa lokasi, dan melakukan pemadaman sebelum api menyebar. Informasi itu juga dipakai untuk menentukan status darurat di suatu daerah.
Kristomei menjelaskan bahwa penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri. BNPB berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan respons berjalan cepat. Kolaborasi ini mencakup pemantauan, pengerahan personel, hingga bantuan peralatan.
Selain itu, BNPB juga menyiapkan langkah pencegahan. Warga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena praktik itu menjadi salah satu penyebab utama karhutla. Sosialisasi dan patroli dilakukan di daerah rawan.
Pemerintah daerah diminta aktif memantau kondisi wilayahnya. Jika muncul titik panas, laporan harus segera diteruskan agar tindakan bisa diambil sebelum api meluas. Kecepatan informasi menjadi penentu keberhasilan di lapangan.
Mitigasi Banjir: Antisipasi Musim Hujan dan Daerah Rawan
Di sisi lain, banjir menjadi ancaman yang datang setiap musim hujan. BNPB menyiapkan langkah mitigasi, mulai dari pemantauan cuaca hingga kesiapan peralatan dan personel. Daerah rawan banjir menjadi prioritas pengawasan.
Mitigasi tidak hanya soal evakuasi saat banjir terjadi. BNPB juga mendorong pemerintah daerah membersihkan saluran air, memeriksa tanggul, dan menyiapkan jalur evakuasi. Warga diimbau waspada ketika curah hujan tinggi, terutama di kawasan pertemuan sungai seperti Silambiak.
Kristomei menegaskan pentingnya koordinasi antara pusat dan daerah. BNPB bertugas mengoordinasikan penanganan bencana, sementara pemerintah daerah menjalankan langkah teknis di lapangan. Tanpa koordinasi, respons bisa lambat.
Selain itu, BNPB mendorong kesiapsiagaan masyarakat. Warga perlu mengenali tanda-tanda bahaya, seperti air sungai yang cepat naik atau hujan deras yang berlangsung lama. Informasi dari pemerintah daerah menjadi acuan untuk mengambil langkah penyelamatan.
Untuk karhutla, BNPB juga menyiapkan langkah pencegahan di daerah rawan. Patroli dan pemantauan titik panas dilakukan secara berkala. Jika api terdeteksi, tim gabungan diterjunkan untuk memadamkan.
Pernyataan Kepala BNPB dan Peran Pemerintah Daerah
Dalam perbincangan itu, Kristomei menekankan bahwa penanganan banjir dan karhutla dilakukan bersama pemerintah. Pernyataan itu disampaikan di Kantor BNPB, Jakarta, dalam wawancara dengan Muhammad Syahreza.
BNPB berperan sebagai koordinator, sementara pemerintah daerah menjadi pelaksana di lapangan. Pembagian peran ini penting agar penanganan berjalan efektif. Kristomei juga menyoroti pentingnya deteksi dini, baik untuk karhutla maupun banjir.
Pemerintah daerah diminta sigap melaporkan kondisi wilayahnya. Untuk banjir, laporan cepat memungkinkan evakuasi dan bantuan datang lebih awal. Untuk karhutla, laporan titik panas membantu pemadaman sebelum api membesar.
Selain itu, BNPB mendorong pemerintah daerah menyiapkan rencana kontingensi. Rencana ini mencakup lokasi evakuasi, kebutuhan logistik, dan jalur komunikasi. Dengan begitu, respons bisa berjalan lebih terarah ketika bencana terjadi.
Kristomei juga mengingatkan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat perlu berperan, misalnya dengan tidak membuang sampah ke saluran air dan tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Banjir di Tanah Datar menunjukkan bahwa curah hujan tinggi bisa dengan cepat memicu genangan, terutama di kawasan pertemuan sungai. Tempat ibadah yang nyaris terbenam menjadi pengingat bahwa infrastruktur di bantaran sungai rentan.
Ke depan, BNPB akan terus memantau perkembangan cuaca dan titik panas. Koordinasi dengan pemerintah daerah akan diperkuat, termasuk dalam hal pelaporan dan respons cepat. Untuk karhutla, sistem pelacakan titik panas menjadi andalan.
Warga di daerah rawan diminta mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Jika hujan deras berlangsung lama, warga diimbau waspada dan bersiap evakuasi bila perlu. Untuk karhutla, warga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar.
BNPB juga akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. Penanganan bencana membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemantauan hingga bantuan logistik. Tanpa kolaborasi, upaya mitigasi akan berjalan lambat.
Kristomei menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah terus menangani masalah banjir dan karhutla di sejumlah wilayah. Pernyataan itu menjadi penutup wawancara, sekaligus penegasan bahwa kesiapsiagaan menjadi prioritas.
Analisis Redaksi
Wawancara Kepala BNPB ini memperlihatkan dua wajah bencana yang datang silih berganti: banjir di musim hujan dan karhutla di musim kemarau. Keduanya menuntut kesiapan yang tidak bisa dibangun secara mendadak. Sistem pelacakan titik panas memang membantu, tetapi efektivitasnya bergantung pada kecepatan informasi sampai ke lapangan.
Banjir di Tanah Datar, khususnya Silambiak, menunjukkan bahwa kawasan pertemuan sungai punya risiko tinggi. Ketinggian air 60 sentimeter dan tempat ibadah yang nyaris terbenam adalah tanda bahwa tata ruang di bantaran sungai perlu diperhatikan. Mitigasi tidak cukup dengan imbauan, tetapi juga penataan lingkungan dan kesiapan evakuasi.
Di sisi lain, pernyataan bahwa penanganan dilakukan bersama pemerintah perlu diterjemahkan menjadi pembagian tugas yang jelas. BNPB sebagai koordinator, pemerintah daerah sebagai pelaksana. Jika koordinasi lemah, respons bisa terlambat. Karena itu, penguatan kapasitas daerah menjadi kunci, terutama di wilayah rawan banjir dan karhutla.
Sumber: kompas.tv, app.kompas.tv
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0