Banjir Sidoarjo Masih Rawan, Komisi C DPRD Inisiasi Perda Baru Pengganti Aturan 2013

Nov 19, 2026 - 19:30
 0  1
Banjir Sidoarjo Masih Rawan, Komisi C DPRD Inisiasi Perda Baru Pengganti Aturan 2013

DPRD Sidoarjo menilai Perda No. 12 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan banjir sudah tak relevan. Komisi C pun menginisiasi perda baru yang diusulkan masuk rencana kerja 2027, meski normalisasi sungai dan optimalisasi pompa air terus berjalan.

Ad
Ad

Kesimpulan itu muncul dari rapat khusus Komisi C DPRD Sidoarjo pada Kamis, 19 November 2026 siang. Musim hujan sudah mulai datang, dan sebagian titik di Sidoarjo tetap berstatus rawan genangan.

Baca juga: Longsor di Jalan Mengger–Caringin Pandeglang: TPT Roboh, Jalur MMC Dibersihkan

“Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2013 itu tentunya akan diawali dengan penyusunan, berikut pembahasan Raperda baru yang selanjutnya disahkan menjadi Perda pengganti,” ujar M. Abud Asyrofi, anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, seperti dikutip Nusa Daily.

Kronologi: Rapat Komisi C dan Usulan Revisi Perda

Rapat Komisi C digelar pada Kamis siang, 19 November 2026. Agenda tunggalnya penanganan banjir di Sidoarjo. Dari berbagai kajian dan pertimbangan yang dibahas, komisi menilai kebijakan lama perlu diganti.

Perda No. 12 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan banjir menjadi sasaran. Menurut Abud, aturan itu sudah tidak lagi relevan dan perlu diselaraskan dengan kebutuhan penanganan banjir terkini.

Prosesnya tidak serta-merta. Revisi akan diawali penyusunan, lalu pembahasan Raperda baru, sebelum disahkan menjadi perda pengganti. Komisi C mengusulkan penyusunan dan pembahasan itu masuk dalam rencana kerja 2027.

Baca juga: Rumah Gratis Korban Longsor Kukar: 14 Unit Dibangun, Tak Boleh Dijual atau Direhabilitasi

“Ini inisiasi komisi C yang penyusunan dan pembahasannya diusulkan dalam rencana kerja pada 2027,” kata Abud, yang juga menjabat sekretaris fraksi PKB.

Artinya, sepanjang musim hujan tahun ini, Sidoarjo masih akan bekerja dengan perangkat aturan lama. Rapat itu sendiri tidak menghasilkan keputusan operasional baru, melainkan arah kebijakan untuk tahun berikutnya.

Abud Asyrofi: Banjir Masih Jadi PR yang Belum Selesai

Abud menyebut banjir di Sidoarjo sebagai pekerjaan rumah yang sampai sekarang belum bisa terselesaikan secara optimal. Pernyataan itu disampaikan tanpa menutup mata pada upaya yang sudah dijalankan eksekutif.

Ia mengapresiasi langkah Pemkab Sidoarjo sepanjang tahun ini. Salah satunya peningkatan pompa air di Sidokare dan di Desa Jati. Kedua proyek itu diproyeksikan membantu mengatasi banjir, terutama di kawasan Sidoarjo Kota.

Normalisasi sungai juga berjalan. Pengerukan endapan lumpur dilakukan, tumpukan sampah dan tumbuhan eceng gondok dibersihkan, serta bangunan yang menghambat aliran sungai ditertibkan.

Namun menurut Abud, semua langkah itu belum menyelesaikan persoalan. Ia menyoroti situasi ketika hujan turun bersamaan dengan rob atau air laut pasang.

“Sehingga genangan air yang dipompa untuk dibuang ke sungai tidak ada artinya karena debitnya sudah over kapasitas,” ujarnya. “Ujung-ujungnya malah rawan meluap dan menggenangi pemukiman sekitarnya,” tambah Abud.

Elevasi Bangunan dan Drainase Jadi Penyebab Genangan

Selain kapasitas sungai, Abud menyoroti kondisi bangunan. Banyak permukiman dan fasilitas umum berdiri pada elevasi lebih rendah dari jalan raya, termasuk saluran pembuangan airnya.

Ketika hujan turun, air tidak bisa mengalir ke drainase. Genangan pun muncul, bahkan banjir di kawasan setempat. Sekolah-sekolah ikut terdampak karena posisinya di bawah jalan.

“Itu termasuk banyak sekolah-sekolah dilanda banjir karena posisinya di bawah jalan,” ujar legislator dari Dapil Krian, Balongbendo, dan Tarik itu.

Persoalan lain yang ia soroti adalah penataan dan pengawasan pembangunan perumahan. Membangun kawasan permukiman baru tidak cukup hanya dengan melengkapi drainase dan menata lingkungan.

Menurut Abud, kawasan perumahan perlu dilengkapi bangunan bozem untuk menampung dan mengatur air sebelum dialirkan. Tanpa itu, beban saluran di sekitarnya bertambah setiap kali hujan deras.

Apa Saja yang Akan Masuk dalam Raperda Baru

Abud menegaskan penanganan banjir ke depan harus berpijak pada grand desain yang komprehensif. Seluruh permasalahan terkait banjir akan masuk dalam penyusunan dan pembahasan Raperda sebagai perubahan atas perda lama.

“Jadi untuk penanganan banjir ke depan harus ada grand desain yang komprehensif. Semua permasalahan terkait banjir ini tentunya akan masuk dalam penyusuhan dan pembahasan Raperda sebagai perubahan atas Perda lama. Itu kita masukan dalam Renja 2027,” tegas Abud.

Dari keterangan itu, setidaknya ada beberapa isu yang akan dibahas dalam Raperda pengganti:

  • Penyesuaian kebijakan penanggulangan banjir dengan kondisi terkini, menggantikan Perda No. 12 Tahun 2013.
  • Penanganan banjir yang terjadi bersamaan dengan rob atau air laut pasang.
  • Standar elevasi bangunan permukiman dan fasilitas umum, termasuk sekolah, agar air bisa mengalir ke drainase.
  • Penataan dan pengawasan pembangunan perumahan baru, termasuk kewajiban membangun bozem.
  • Grand desain penanganan banjir yang komprehensif dan terpadu.

Daftar itu belum final. Semua masih akan dibahas dalam penyusunan dan pembahasan Raperda yang diusulkan masuk rencana kerja 2027.

Dampak bagi Warga Sidoarjo di Musim Hujan

Bagi warga, konsekuensi paling langsung adalah status rawan banjir yang belum berubah pada musim hujan tahun ini. Pompa air baru dan normalisasi sungai belum cukup menahan luapan ketika rob datang bersamaan.

Kawasan Sidoarjo Kota menjadi perhatian utama karena proyek pompa di Sidokare dan Desa Jati diarahkan ke sana. Sementara wilayah lain menghadapi persoalan elevasi bangunan dan drainase yang tidak mampu menampung air hujan.

Rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang berdiri di bawah elevasi jalan berisiko tergenang lebih dulu. Aktivitas belajar dan layanan publik bisa terganggu setiap kali hujan deras turun.

Pemkab Sidoarjo belum mengeluarkan pernyataan baru soal hasil rapat Komisi C ini. Yang jelas, usulan revisi perda baru akan dibahas pada 2027, bukan dalam waktu dekat.

Perkembangan lain bisa dipantau melalui pemberitaan daerah, termasuk laporan seputar penanganan banjir di kanal Nusa Daily.

Analisis Redaksi

Ada jarak yang menganga antara kerja teknis dan kerja legislasi di Sidoarjo. Eksekutif sibuk menambah pompa dan mengeruk sungai, sementara payung hukumnya masih perda yang dibuat 2013. Selama 13 tahun, kondisi hidrologi, kepadatan permukiman, dan pola pembangunan berubah jauh. Perda lama tentu tidak dirancang untuk menghadapi semua itu.

Keputusan Komisi C menginisiasi revisi patut dicatat. Tapi jadwalnya menuai pertanyaan. Rapat digelar November 2026, sementara penyusunan dan pembahasan baru diusulkan masuk rencana kerja 2027. Artinya, satu musim hujan lagi akan dilalui dengan aturan yang oleh DPRD sendiri dinilai tidak relevan. Banjir tidak menunggu jadwal legislasi.

Yang paling substantif dari pernyataan Abud sebenarnya bukan soal perda, melainkan soal elevasi bangunan dan bozem. Ini menyentuh akar masalah yang jarang dibahas: praktik pembangunan yang menempatkan permukiman dan sekolah di bawah jalan, lalu berharap drainase menyelesaikan semuanya. Selama grand desain yang dijanjikan itu tidak segera disusun, pompa baru hanya memindahkan air lebih cepat ke sungai yang sudah over kapasitas.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad