Menko Yusril Terima Dubes Jepang: Reformasi Hukum dan Dukungan OECD
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menerima Duta Besar Jepang untuk Indonesia Ueno Atsushi di Gedung Trinity, Kuningan, Jakarta, Kamis (19/11). Agenda utamanya: reformasi hukum Indonesia dan dukungan Jepang terhadap aksesi Indonesia ke OECD.
Audiensi berlangsung di Ruang Kerja Menko Kumham Imipas. Selain reformasi hukum dan OECD, pertemuan itu membahas penguatan kerja sama bilateral di bidang hukum, termasuk rencana pembaruan Memorandum of Cooperation (MoC) yang pertama kali ditandatangani pada 2018.
Baca juga: Delik Penyadapan vs Makar terhadap Presiden: Mengapa Mens Rea Jadi Penentu
Pemerintah Jepang menyatakan komitmennya mendukung reformasi hukum Indonesia melalui penguatan sistem mediasi dan peningkatan kapasitas hakim. Dukungan itu diwujudkan lewat pelatihan dan penempatan tenaga ahli Japan International Cooperation Agency (JICA) di sejumlah kementerian.
Kronologi Audiensi dan Rencana Kunjungan Menteri Kehakiman Jepang
Pertemuan berlangsung pada Kamis, 19 November 2026. Ueno Atsushi datang langsung ke kantor Menko Kumham Imipas di Kuningan, Jakarta. Menko Yusril didampingi Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Luar Negeri Ahmad Usmarwi Kaffah dan jajaran Kemenko Kumham Imipas. Dari pihak Kedutaan Besar Jepang hadir Sekretaris I Kakeru Fujiyama.
Dalam pertemuan itu, Ueno menyampaikan rencana kunjungan Menteri Kehakiman Jepang ke Indonesia pada Januari 2027. Kunjungan tersebut diharapkan menjadi momentum mempererat hubungan bilateral sekaligus membahas peluang kerja sama dalam agenda reformasi hukum.
Sejalan dengan rencana itu, Pemerintah Jepang berniat memperbarui MoC 2018. Pembaruan kerja sama tersebut diharapkan melibatkan Kemenko Kumham Imipas beserta tiga kementerian teknis di bawah koordinasinya. Kedua negara juga diharapkan melaksanakan penandatanganan bersama sebagai bentuk penguatan komitmen.
Baca juga: RUU Perampasan Aset Disepakati Jadi UU Setelah 18 Tahun, Puan Maharani Terima Laporan
Menko Yusril menyambut baik rencana kunjungan tersebut. Ia menyatakan kesiapan berkoordinasi agar kunjungan Menteri Kehakiman Jepang dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk menyiapkan agenda teknis yang melibatkan kementerian di bawah koordinasinya.
Ia juga mengapresiasi hubungan kerja sama Indonesia dan Jepang di bidang hukum yang telah terjalin selama beberapa dekade. Salah satu bidang yang disebutnya telah berjalan lama adalah kekayaan intelektual.
Dukungan Jepang untuk Aksesi Indonesia ke OECD
Selain reformasi hukum, pertemuan membahas proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menko Yusril menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Jepang terhadap proses tersebut.
Menurut Yusril, dukungan Jepang dirasakan secara langsung saat ia menghadiri agenda OECD di Paris pada tahun sebelumnya. Pengalaman itu, katanya, memperlihatkan bahwa dukungan negara anggota OECD seperti Jepang punya arti nyata bagi proses yang sedang dijalani Indonesia.
Yusril menyebut sejumlah agenda yang menjadi perhatian OECD—reformasi hukum, penyederhanaan birokrasi, dan pemberantasan korupsi—terus menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia. Reformasi hukum juga merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Indonesia telah menyusun KUHP yang baru dan sejumlah undang-undang lainnya untuk memperkuat pemberantasan korupsi serta melakukan reformasi terhadap sistem peradilan," ujar Yusril.
Ia menegaskan reformasi hukum tidak hanya dilakukan untuk memenuhi persyaratan keanggotaan OECD. Menurutnya, reformasi adalah kebutuhan nasional untuk membangun sistem hukum yang lebih baik, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.
"Reformasi hukum merupakan kebutuhan Indonesia untuk membangun sistem hukum yang lebih baik, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun dunia usaha. Upaya ini tidak semata-mata untuk memenuhi persyaratan keanggotaan OECD, tetapi juga menjadi bagian dari prioritas pemerintah dalam memperkuat sistem peradilan dan pemberantasan korupsi," ungkapnya.
AI dan Arbitrase: Dua Pendekatan yang Ditawarkan Dubes Ueno
Dubes Ueno menilai Indonesia dan Jepang menghadapi tantangan serupa. Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks berdampak pada meningkatnya jumlah dan kerumitan persoalan hukum serta sengketa di kedua negara.
Untuk menjawab tantangan itu, Ueno menyampaikan dua pendekatan yang dapat dikembangkan bersama:
- Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi maupun penyelesaian perkara.
- Penguatan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase.
Ueno menekankan pentingnya membangun sistem arbitrase yang adil, efektif, dan cepat. Sistem semacam itu dinilai dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang dipercaya masyarakat maupun dunia usaha.
Kedua pihak sepakat Indonesia dan Jepang memiliki tantangan serta kepentingan yang sejalan dalam pengembangan sistem hukum. Karena itu, kerja sama dan pertukaran pengalaman kedua negara diharapkan terus diperkuat, terutama dalam reformasi hukum, pengembangan arbitrase, pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum.
Latar Belakang: MoC 2018 dan Kerja Sama Hukum yang Berjalan Sejak Lama
Kerja sama hukum Indonesia dan Jepang bukan hal baru. MoC yang ditandatangani pada 2018 menjadi salah satu fondasi kerja sama yang kini hendak diperbarui. Pembaruan itu dianggap perlu karena lanskap persoalan hukum di kedua negara berubah, termasuk akibat perkembangan teknologi dan meningkatnya sengketa komersial lintas batas.
Dalam konteks inilah kehadiran tenaga ahli JICA di sejumlah kementerian menjadi penting. Penempatan tenaga ahli memungkinkan transfer pengetahuan berjalan lebih konkret, tidak berhenti pada dokumen kerja sama. Pelatihan bagi hakim dan penguatan sistem mediasi menjadi dua area yang disebut secara eksplisit dalam pertemuan tersebut.
Bagi Indonesia, reformasi hukum memiliki dimensi ganda. Di dalam negeri, reformasi menjadi syarat membangun kepercayaan publik terhadap peradilan. Di luar negeri, reformasi menjadi salah satu faktor yang dilihat mitra dagang dan calon investor ketika menilai kepastian hukum. OECD, sebagai forum negara-negara dengan standar kebijakan tertentu, menempatkan isu ini sebagai bagian dari penilaian.
Jepang sendiri memiliki kepentingan langsung. Perusahaan-perusahaan Jepang beroperasi luas di Indonesia, dan kepastian hukum—terutama dalam penyelesaian sengketa—menjadi faktor yang memengaruhi keputusan investasi mereka. Dukungan terhadap reformasi hukum karena itu bukan sekadar gestur diplomatik, melainkan bagian dari kepentingan ekonomi Jepang di Indonesia.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Paling tidak ada tiga hal yang akan menjadi penanda lanjutan dari pertemuan ini. Pertama, kunjungan Menteri Kehakiman Jepang pada Januari 2027. Kedua, pembaruan MoC yang melibatkan Kemenko Kumham Imipas dan tiga kementerian teknis di bawah koordinasinya. Ketiga, penandatanganan bersama sebagai bentuk penguatan komitmen.
Bagi proses aksesi OECD, dukungan Jepang menambah modal politik Indonesia. Dukungan itu bukan jaminan keanggotaan, tetapi memperkuat posisi Indonesia di antara negara-negara anggota yang pendapatnya diperhitungkan dalam proses aksesi.
Pada sisi lain, agenda yang dibahas menunjukkan arah reformasi yang lebih teknis: kapasitas hakim, sistem mediasi, arbitrase, dan pemanfaatan teknologi dalam peradilan. Ini bukan pekerjaan cepat. Penguatan arbitrase, misalnya, menuntut perubahan regulasi, pembangunan kelembagaan, dan pembentukan kepercayaan dari pelaku usaha.
Pertemuan berakhir dengan kesepakatan bahwa Indonesia dan Jepang memiliki tantangan serta kepentingan yang sejalan dalam pengembangan sistem hukum. Kerja sama dan pertukaran pengalaman kedua negara diharapkan terus diperkuat, terutama dalam reformasi hukum, pengembangan arbitrase, pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum.
Analisis Redaksi
Yang menarik dari pertemuan ini bukan dukungan Jepang terhadap OECD—dukungan diplomatik semacam itu biasa dalam hubungan bilateral. Yang lebih substansial adalah penempatan tenaga ahli JICA di kementerian dan rencana pelibatan tiga kementerian teknis dalam pembaruan MoC. Di situlah kerja sama berhenti menjadi seremoni dan mulai menyentuh mesin birokrasi.
Namun ada catatan. Reformasi hukum yang dikaitkan dengan OECD berisiko diperlakukan sebagai daftar centang untuk memenuhi syarat eksternal. Menko Yusril sendiri menegaskan hal itu bukan sekadar persyaratan keanggotaan. Pernyataan itu tepat, tetapi ujiannya ada pada implementasi: apakah KUHP baru dan undang-undang lain benar-benar mengubah perilaku institusi, atau hanya menambah teks di atas kertas.
Dua pendekatan yang ditawarkan Ueno—AI dan arbitrase—layak dicermati. AI dalam peradilan menjanjikan efisiensi, tetapi menuntut kehati-hatian soal transparansi dan akuntabilitas putusan. Arbitrase menawarkan jalan keluar dari penumpukan perkara, asalkan lembaganya dipercaya. Tanpa keduanya, kerja sama hukum hanya akan menghasilkan dokumen baru tanpa perubahan yang dirasakan pencari keadilan.
Sumber: oecd.org
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0