RUU Perampasan Aset Disetujui Pemerintah: Akhir Penantian Panjang Jadi UU

Nov 20, 2026 - 01:30
 0  0
RUU Perampasan Aset Disetujui Pemerintah: Akhir Penantian Panjang Jadi UU

Setelah melewati penantian panjang, pemerintah akhirnya menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang. Persetujuan itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Ad
Ad

Rini hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa aturan perampasan aset selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan dinilai belum mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat maupun perkembangan modus operandi tindak pidana modern.

Baca juga: Meity Rahmatia Desak Kasus Pemerkosaan Bupati Kupang Diungkap Transparan

Kronologi Pengesahan RUU Perampasan Aset

Rapat paripurna DPR RI pada Kamis (19/11) menjadi titik akhir pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah lama dinantikan. Menteri Rini Widyantini menyampaikan sikap pemerintah yang menyetujui rancangan tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang.

Dalam kesempatan itu, Rini menjelaskan bahwa pemerintah menilai pengaturan yang lebih menyeluruh diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum dan pemulihan aset hasil kejahatan. "Selama ini, perampasan aset terkait tindak pidana belum diatur secara menyeluruh dan masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Sehingga belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat serta perkembangan modus operandi tindak pidana modern," ujar Rini seperti dikutip dari Pasardana.id.

Persetujuan pemerintah ini menandai berakhirnya penantian panjang terhadap regulasi yang dianggap krusial dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Sebelumnya, RUU ini sempat menjadi wacana yang tertunda selama bertahun-tahun.

Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana

Salah satu poin kunci dalam RUU ini adalah pengaturan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based forfeiture. Rini menjelaskan bahwa mekanisme ini diperlukan untuk menangani kasus ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau mengalami sakit permanen.

Baca juga: ICJ Vonis Myanmar Terbukti Genosida Rohingya: Putusan Bersejarah dan 10.000 Korban

"Mekanisme non-conviction based forfeiture diperlukan untuk menangani kasus ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau mengalami sakit permanen," jelas Rini.

Selain itu, RUU ini juga mengatur perampasan aset berdasarkan putusan pidana serta pengelolaan aset hasil tindak pidana. Pengelolaan tersebut akan dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden dengan pengawasan berkala dan akuntabel.

Pemerintah menegaskan bahwa pengaturan ini bertujuan memperkuat penegakan hukum sekaligus mengoptimalkan pemulihan aset hasil kejahatan. Aset yang dirampas nantinya dikembalikan kepada negara maupun korban tindak pidana.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Menteri PANRB

Menteri Rini Widyantini menjadi juru bicara pemerintah dalam rapat paripurna tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPR RI atas dedikasi dan kerja keras dalam menyelesaikan pembahasan RUU ini.

"Kami mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI. Dengan penuh dedikasi, kerja keras, pemikiran, perhatian, dan kerja sama dapat menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Semoga segala upaya dan pemikiran yang kita sumbangkan dapat menjadi manfaat bagi bangsa dan negara. Serta dapat menjadi amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa," tukasnya.

Pernyataan Rini menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati hak asasi manusia dalam setiap proses penegakan hukum. Ia berharap pengaturan ini memberikan kepastian hukum dan mendukung kemakmuran masyarakat.

Latar Belakang dan Konteks RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset bukanlah regulasi yang lahir dalam semalam. Wacana ini telah mengemuka sejak beberapa tahun lalu sebagai respons terhadap kebutuhan penanganan korupsi dan kejahatan ekonomi yang semakin canggih.

Selama ini, perampasan aset di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, seperti UU Tipikor, UU Narkotika, dan UU Pencucian Uang. Namun, ketentuan tersebut dinilai belum cukup efektif untuk merampas aset hasil kejahatan, terutama ketika pelaku berada di luar negeri atau telah meninggal dunia.

Kehadiran mekanisme non-conviction based forfeiture diharapkan menjadi terobosan. Mekanisme ini memungkinkan negara merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pengadilan pidana.

Pemerintah juga menekankan pentingnya pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel. Badan yang dibentuk Presiden akan bertanggung jawab mengelola aset rampasan, dengan pengawasan berkala.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Dengan disetujuinya RUU ini, pemerintah dan DPR akan segera menindaklanjuti proses pengesahan menjadi undang-undang. Setelah disahkan, undang-undang ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam merampas aset hasil kejahatan.

Dampak positifnya terasa pada upaya pemulihan aset negara. Aset yang selama ini sulit dirampas karena hambatan regulasi dapat dikembalikan kepada negara dan korban. Selain itu, undang-undang ini diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan ekonomi.

Namun, implementasi di lapangan masih menanti. Pemerintah perlu menyusun peraturan pelaksana, termasuk pembentukan badan pengelola aset. Pengawasan dari masyarakat dan lembaga antikorupsi akan menjadi kunci agar undang-undang ini tidak menjadi macan kertas.

Bagi publik, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi harapan baru dalam pemberantasan korupsi. Tetapi, ujian sesungguhnya adalah konsistensi penegakan hukum dan transparansi pengelolaan aset rampasan.

Analisis Redaksi

Pengesahan RUU Perampasan Aset patut diapresiasi sebagai langkah maju. Selama bertahun-tahun, Indonesia menghadapi kesulitan merampas aset koruptor yang melarikan diri atau meninggal dunia. Mekanisme non-conviction based forfeiture menjadi jawaban atas kebuntuan itu. Namun, regulasi ini bukan obat mujarab.

Keberhasilan undang-undang ini sangat bergantung pada implementasi. Tanpa badan pengelola yang kredibel dan pengawasan ketat, aset rampasan bisa saja berpindah tangan atau disalahgunakan. Pemerintah harus memastikan proses perampasan berjalan transparan dan akuntabel, bukan sekadar formalitas.

Selain itu, penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi prioritas. Mekanisme perampasan tanpa putusan pidana berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik. Karena itu, diperlukan rambu-rambu yang jelas dan mekanisme banding yang adil bagi pemilik aset.

DPR dan pemerintah telah menunjukkan komitmen. Kini bola ada di tangan aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mengawal implementasinya. Tanpa pengawasan, undang-undang ini hanya akan menjadi tumpukan kertas.

Sumber: dpr.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad