KPK Periksa Sestama BNPB Rustian: Alur Korupsi Dana Bencana Rp148 Miliar

Nov 19, 2026 - 23:50
 0  1
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian: Alur Korupsi Dana Bencana Rp148 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekretaris Utama BNPB Rustian untuk kedua kalinya pada Kamis (19/11/2026). Penyidik memburu jawaban soal penunjukan langsung, plotting proyek, dan dugaan kickback dalam korupsi Dana Siap Pakai senilai Rp148 miliar.

Ad
Ad

Rustian tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pukul 09.30 WIB. Ia datang dalam kapasitas sebagai Sestama sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Baca juga: Geng Haiti Eksekusi 10 Pemuda yang Simpan Foto Presiden El Salvador Bukele

Pemeriksaan kali ini menyasar hal yang lebih teknis: bagaimana proyek pengadaan barang dan jasa dari Dana Siap Pakai periode 2024–2026 dijalankan, siapa yang menunjuk penyedia, dan siapa yang membagi proyek kepada vendor tertentu. Informasi awal kasus ini bisa ditelusuri dari pemberitaan AFU.ID.

Penunjukan Langsung di Balik Dana Siap Pakai

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan alasan penyidik memanggil ulang Rustian. Menurut dia, Sestama BNPB adalah pihak yang mengetahui secara menyeluruh mekanisme pengadaan yang bersumber dari Dana Siap Pakai atau DSP.

"Artinya yang mengetahui secara menyeluruh bagaimana proses mekanisme pengadaan yang bersumber dari DSP atau Dana Siap Pakai itu dilakukan," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis.

Penyidik, lanjut Budi, menelusuri siapa yang menunjuk, siapa yang melakukan plotting, dan bagaimana pembagian proyek dilakukan. "Seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB, siapa yang menunjuk, siapa yang melakukan plotting, pembagian, dan sebagainya," ujarnya.

Baca juga: Kepala Biro Adpim NTT Dinonaktifkan: Dugaan Pelecehan Siswi Magang 16 Tahun

Budi menerangkan, penggunaan DSP untuk pengadaan darurat bencana memang punya keistimewaan. Prosesnya tidak melalui lelang konvensional maupun Kelompok Kerja pemilihan. Pejabat Pembuat Komitmen dapat langsung menunjuk penyedia barang dan jasa.

"Karena penggunaan dana DSP untuk pengadaan barang dan jasa ini tidak melalui proses dan mekanisme seperti lelang dan sebagainya, tapi memang ada keistimewaan dengan syarat-syarat tertentu instansi tersebut bisa melakukan penunjukan langsung," kata Budi.

Dari keistimewaan itulah penyidik mendalami dasar penunjukan langsung yang diduga memicu konflik kepentingan, kickback, dan pembagian proyek kepada vendor tertentu. "Itu semuanya didalami pengetahuan dari RUS selaku KPA, karena memang pelaksanaannya tidak lagi menggunakan semacam Pokja, tapi kemudian PPK ini langsung bisa melakukan pelaksanaan penunjukan langsung tersebut," tambah Budi.

Rustian Diperiksa Tujuh Jam pada Pemanggilan Pertama

Pemanggilan Kamis menjadi pemeriksaan kedua bagi Rustian. Sebelumnya, ia diperiksa sekitar tujuh jam pada Selasa (27/10/2026).

Dalam pemeriksaan perdana itu, KPK menyita sejumlah dokumen proyek pengadaan barang dan jasa yang dibawa ajudan Rustian. Penyidik juga mendalami perannya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian terkait rekrutmen dua tersangka Tenaga Ahli Kepala BNPB.

Selain itu, penyidik menelusuri peran Rustian sebagai KPA dalam pengawasan anggaran serta penunjukan PPK proyek. Pada agenda Kamis, KPK turut memeriksa ASN Analis Kebencanaan BNPB Donny Immanuel Haratua Situmeang yang datang pukul 09.48 WIB.

Rustian sendiri sempat terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK. Ia tidak ditahan. Namun namanya tetap muncul dalam rangkaian pemeriksaan sebagai pihak yang memahami alur anggaran di BNPB.

Kronologi: Dari OTT hingga Lima Tersangka

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di Jakarta pada Selasa (13/10/2026). Dalam operasi itu, KPK mengamankan 15 orang, termasuk Rustian yang sempat dimintai keterangan.

KPK menyita barang bukti senilai total Rp5,47 miliar. Rinciannya:

  • Uang tunai Rp3,35 miliar
  • Valuta asing 7.500 dolar AS dan 9.000 dolar Singapura
  • 56 keping emas seberat 133 gram
  • Tabungan emas 192 gram
  • Aset kripto senilai Rp1,10 miliar

Setelah OTT, KPK menetapkan dan menahan lima tersangka di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Mereka adalah:

  1. Tenaga Ahli Kepala BNPB yang juga adik mantan Kepala BNPB Bima Setiawan
  2. Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga
  3. Kepala sekaligus PPK Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit
  4. Syifa Nrika Ghifarin, pihak swasta
  5. Gery Prasetiawan, Direktur PT Trans Lintas Selaras

Konstruksi perkara dibagi KPK ke dalam dua klaster. Klaster pertama menyangkut konflik kepentingan. Klaster kedua menyangkut dugaan suap.

Aliran Dana Rp148 Miliar dan Fee Proyek

Pada klaster konflik kepentingan, pengadaan DSP periode 2024–2026 senilai Rp148 miliar diduga dialirkan kepada vendor yang terafiliasi dengan Bima Setiawan. Nilainya bertahap: Rp45,76 miliar pada 2024, Rp52,27 miliar pada 2025, dan Rp50 miliar pada 2026.

Dana itu diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. Salah satunya pembelian 150,4 juta lembar saham PT Medela Potentia (PT MDLA) oleh PT Alfa Veritas Energizer (PT AVE) senilai Rp30,98 miliar.

Skema penunjukan langsung itu tercatat dalam dokumen Rencana Kerja Kolaboratif. Anggarannya diperuntukkan bagi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, serta banjir di Aceh dan Sumatera.

Sementara pada klaster suap, Richard Erlangga diduga meminta fee proyek kepada penyedia pengadaan DSP 2026. Ia disebut menerima Rp2,38 miliar melalui perantara dari Gery Prasetiawan pada Januari hingga September 2026.

Dalam periode yang sama, Gery juga diduga menyerahkan uang Rp140 juta kepada Gabriel Purwaka Sigit. Gabriel turut disangkakan menerima suap dan gratifikasi dari sejumlah vendor BNPB lainnya berupa uang tunai Rp1,7 miliar, mata uang asing, dan emas.

Modus lain yang mencuat dalam perkara ini adalah pinjam bendera hingga mark-up harga. Praktik itu disebut terkuak dalam kasus korupsi dana bencana BNPB. KPK juga mengusut perusahaan istri Bima Setiawan dan mendalami aliran dana ke pihak keluarga.

Langkah Selanjutnya: Pendalaman Unsur Konflik Kepentingan

Pemeriksaan Kamis belum menetapkan tersangka baru. KPK masih mengumpulkan keterangan untuk memetakan peran tiap pihak, terutama dalam mekanisme penunjukan langsung yang menjadi pintu masuk dugaan korupsi.

Yang menjadi sorotan adalah posisi Rustian sebagai KPA. Dalam struktur pengelolaan anggaran, KPA memegang kendali atas penetapan PPK dan pengawasan penggunaan dana. Karena itu, penyidik menilai keterangannya krusial untuk menjelaskan mengapa proyek bisa mengalir ke vendor tertentu tanpa lelang.

KPK juga masih menelusuri aliran dana ke perusahaan keluarga dan pihak lain yang diduga menerima manfaat. Sejumlah saksi dari kalangan ASN BNPB dan pihak swasta diperiksa bergiliran.

Perkara ini menambah daftar persoalan di tubuh BNPB. Dana yang seharusnya dipakai untuk merespons bencana di sejumlah daerah justru diduga menjadi ladang korupsi pejabat. Aturan penggunaan DSP kini ikut disorot publik, terutama soal pengawasan penunjukan langsung dalam situasi darurat.

Analisis Redaksi: Keistimewaan yang Kehilangan Pagar

Penunjukan langsung dalam pengadaan darurat bencana bukan hal tabu. Dalam situasi bencana, negara butuh kecepatan. Lelang konvensional bisa memakan waktu, sementara korban butuh bantuan sekarang. Keistimewaan itu sah secara aturan, dengan syarat-syarat tertentu.

Masalahnya, keistimewaan tanpa pagar pengawasan yang kuat berubah menjadi celah. Ketika PPK bisa menunjuk penyedia tanpa Pokja, maka satu-satunya benteng adalah integritas pejabat dan pengawasan melekat dari KPA. Dalam perkara ini, benteng itu diduga jebol. Penyidik bahkan menelusuri dugaan kickback dan pembagian proyek, indikasi bahwa penunjukan langsung dipakai untuk mengatur siapa yang menang sebelum proyek dimulai.

Angka Rp148 miliar bukan jumlah kecil. Dana itu menyentuh penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa di NTT, serta banjir di Aceh dan Sumatera. Setiap rupiah yang dialihkan ke vendor terafiliasi berarti ada masyarakat di daerah bencana yang menerima bantuan lebih lambat atau lebih sedikit. Di titik ini, korupsi dana bencana bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan pengabaian terhadap warga yang sedang kesulitan.

Pemeriksaan Rustian untuk kedua kalinya menunjukkan KPK belum puas pada jawaban soal alur penunjukan langsung. Pertanyaannya sederhana: siapa yang menunjuk, atas dasar apa, dan siapa yang menerima manfaat. Selama tiga hal itu belum terjawab tuntas, keistimewaan DSP akan terus menjadi titik rawan. Pembenahan aturan pengadaan darurat, termasuk kewajiban pelaporan dan audit cepat, tampaknya sama mendesaknya dengan penetapan tersangka baru.

Sumber: kpk.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad