46 Agenda Koordinasi Kemenko Kumham Imipas dan Kementerian HAM 2025-2026 Terungkap
- Kronologi Koordinasi: Dari RUU TSP hingga Perjanjian Indonesia-Malaysia
- Pihak yang Terlibat: Dari Menteri hingga Pejabat Fungsional
- Latar Belakang: Mengapa Koordinasi Lintas Kementerian Penting
- Dampak dan Reaksi: Sinergi sebagai Bagian dari Proses Kebijakan
- Langkah Selanjutnya: Menunggu Hasil dari 46 Agenda
- Analisis Redaksi: Angka 46 Agenda dan Pertanyaan tentang Hasil
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mencatat sedikitnya 46 agenda koordinasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia sepanjang 2025 hingga November 2026. Rekam jejak itu mencakup rapat pimpinan hingga pembahasan teknis sejumlah kebijakan strategis.
Rekapitulasi surat undangan resmi, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan menunjukkan 23 agenda berlangsung pada 2025 dan 22 agenda pada 2026. Satu agenda persiapan identifikasi masalah pembangunan dan Indeks HAM tidak mencantumkan tanggal pelaksanaan.
Baca juga: Kemenkum Sumut Bekali Paralegal soal Pencurian di KUHP Baru dan Keadilan Restoratif
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Kemenko Kumham Imipas, Mamur Saputra, menyatakan dokumentasi tersebut menjadi bagian dari rekam jejak koordinasi antar kementerian. "Berbagai agenda tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dilaksanakan melalui mekanisme formal maupun pembahasan teknis, dengan melibatkan pejabat sesuai tugas dan kewenangannya," ujarnya seperti dikutip dari situs resmi Kemenko Kumham Imipas, Kamis (19/11/2026).
Kronologi Koordinasi: Dari RUU TSP hingga Perjanjian Indonesia-Malaysia
Jejak koordinasi paling awal yang tercatat pada tingkat pimpinan adalah Rapat Koordinasi pada 20 Maret 2025. Menteri HAM hadir dalam forum itu. Lima bulan kemudian, 19 Agustus 2025, Menteri HAM kembali hadir dalam Rapat Tingkat Menteri mengenai RUU Pemindahan Narapidana Antar Negara.
Isu pemindahan narapidana menjadi salah satu agenda yang paling panjang. Keterlibatan Kementerian HAM dimulai sejak penyusunan draf awal RUU Transfer of Sentenced Persons (TSP) pada Juni 2025. Proses berlanjut ke rangkaian rapat Panitia Antar Kementerian pada Juli 2025, rapat tingkat menteri pada Agustus 2025, hingga pembahasan perjanjian pemindahan narapidana antara Indonesia dan Malaysia pada September 2026.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto juga tercatat dalam sejumlah pertemuan. Ia menghadiri Coffee Morning, pembahasan agenda strategis bersama Deputi Bidang Koordinasi HAM, serta rapat sinkronisasi pengarusutamaan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Baca juga: Kemenkum Sulbar Perkuat KIK Budaya Majene demi Ekonomi Daerah
Pada 2026, koordinasi berlanjut ke pembahasan pembentukan Kelompok Kerja Nasional Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat. Agenda lain mencakup rancangan perubahan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023, layanan Pos Bantuan Hukum, perlindungan saksi dan korban, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta penguatan perlindungan HAM bagi kelompok rentan.
Pihak yang Terlibat: Dari Menteri hingga Pejabat Fungsional
Koordinasi tidak hanya melibatkan Menteri dan Wakil Menteri HAM. Sekretaris Jenderal, Staf Khusus, Staf Ahli, Direktur Jenderal, direktur, kepala pusat, kepala biro, pejabat kantor wilayah, hingga pejabat fungsional dan tenaga teknis turut masuk dalam daftar hadir berbagai agenda.
Menurut Mamur, keterlibatan berlapis itu menunjukkan koordinasi berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. "Sinergi ini menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan di bidang HAM dapat dibahas dan diselaraskan secara lintas kementerian," ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi antar kementerian merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi berjalan selaras. Terutama, kata dia, dalam menangani isu-isu strategis yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor.
Sejumlah agenda lain yang tercatat antara lain penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat dan pemulihan korban, pengarusutamaan HAM dalam regulasi, pendidikan dan peningkatan kapasitas HAM bagi ASN, pelaporan instrumen HAM internasional, perlindungan kelompok rentan, serta penyusunan legislasi dan perjanjian internasional.
Latar Belakang: Mengapa Koordinasi Lintas Kementerian Penting
Kemenko Kumham Imipas adalah kementerian koordinator yang membawahi bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan. Kementerian HAM berdiri sebagai kementerian tersendiri. Dua struktur ini menuntut mekanisme koordinasi yang jelas agar kebijakan di bidang HAM tidak tumpang tindih.
Isu pemindahan narapidana antar negara, misalnya, menyentuh kewenangan beberapa institusi sekaligus. Mulai dari penyusunan regulasi, perjanjian internasional, hingga pelaksanaan di lapangan. Karena itu, pembahasan RUU TSP melibatkan Panitia Antar Kementerian dan rapat tingkat menteri.
Hal serupa berlaku untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat. Pembentukan Kelompok Kerja Nasional memerlukan keterlibatan lintas sektor, termasuk Kementerian HAM, aparat penegak hukum, dan kementerian koordinator. Rekapitulasi 46 agenda memperlihatkan bahwa pembahasan isu-isu tersebut tidak berjalan sekali jadi, melainkan melalui rangkaian rapat.
Dokumentasi resmi berupa surat undangan, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan menjadi dasar penghitungan. Kemenko Kumham Imipas merilis rekapitulasi itu pada Kamis, 19 November 2026, di Jakarta.
Dampak dan Reaksi: Sinergi sebagai Bagian dari Proses Kebijakan
Publikasi rekam jejak koordinasi ini muncul di tengah sorotan terhadap kinerja pemerintah di bidang HAM. Dengan menyebut angka 46 agenda, Kemenko Kumham Imipas ingin menunjukkan bahwa pembahasan kebijakan HAM berjalan melalui mekanisme formal.
Namun, rekapitulasi itu tidak merinci hasil dari setiap agenda. Dokumen hanya mencatat pelaksanaan rapat, koordinasi, dan pembahasan kebijakan. Tidak ada penjelasan mengenai keputusan yang diambil atau capaian dari masing-masing pertemuan.
Mamur menegaskan, koordinasi antar kementerian bertujuan memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi berjalan selaras. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks penanganan isu strategis yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor.
Bagi publik, daftar agenda ini setidaknya memberi gambaran tentang alur pembahasan sejumlah isu besar. Mulai dari RUU Pemindahan Narapidana Antar Negara yang melibatkan Malaysia, hingga pembentukan Kelompok Kerja Nasional Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Hasil dari 46 Agenda
Sejumlah agenda yang tercatat masih berstatus pembahasan. RUU Transfer of Sentenced Persons, misalnya, telah melewati draf awal pada Juni 2025 dan rapat tingkat menteri pada Agustus 2025. Pembahasan perjanjian pemindahan narapidana antara Indonesia dan Malaysia tercatat pada September 2026.
Pembentukan Kelompok Kerja Nasional Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat juga masih dalam tahap pembahasan pada 2026. Begitu pula rancangan perubahan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023.
Agenda lain yang menunggu tindak lanjut mencakup layanan Pos Bantuan Hukum, perlindungan saksi dan korban, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta penguatan perlindungan HAM bagi kelompok rentan. Semua itu tercatat sebagai bagian dari koordinasi 2026.
Kemenko Kumham Imipas belum mengungkap jadwal lanjutan atau target penyelesaian dari agenda-agenda tersebut. Yang tersedia baru rekapitulasi kegiatan hingga November 2026. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi kementerian koordinator, dapat dilihat di portal resmi Kemenko PMK sebagai rujukan umum tata kelola kementerian koordinator.
Analisis Redaksi: Angka 46 Agenda dan Pertanyaan tentang Hasil
Mempublikasikan rekam jejak koordinasi adalah langkah transparansi yang layak diapresiasi. Kemenko Kumham Imipas tidak sekadar mengklaim sinergi, tetapi menyertakan dasar penghitungan: surat undangan, daftar hadir, dan dokumentasi. Dalam tradisi birokrasi Indonesia, langkah semacam ini masih jarang.
Namun, publik tidak berhenti pada jumlah rapat. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apa yang dihasilkan dari 46 agenda itu. Rekapitulasi tidak menyebut keputusan, capaian, atau tenggat. Padahal isu yang dibahas tergolong berat: pelanggaran HAM berat, pemindahan narapidana antar negara, hingga perlindungan kelompok rentan.
Koordinasi yang baik seharusnya berujung pada kebijakan yang terasa di lapangan. Tanpa informasi hasil, angka 46 agenda berisiko dibaca sebagai laporan kegiatan semata. Ke depan, Kemenko Kumham Imipas dan Kementerian HAM perlu melengkapi rekam jejak ini dengan capaian konkret dari setiap agenda, bukan hanya daftar pertemuan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0