ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi Kemenko Kumham Imipas: Sorotan pada Diaspora dan Makan Bergizi Gratis
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima dua rekomendasi kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) pada Selasa (17/11). Isinya menyorot tata kelola diaspora Indonesia dan dukungan aspek materi hukum Program Makan Bergizi Gratis.
Rekomendasi itu diserahkan langsung oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bersama Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan. Penerimanya adalah Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, bertempat di Jakarta.
Baca juga: Tanah Ulayat Papua Barat Didaftarkan: ATR/BPN Turun Langsung Dampingi Masyarakat Adat
Menurut Ossy, masukan tersebut akan dibawa ke Menteri ATR/BPN dan seluruh jajaran untuk dipelajari. Ia menyebut rekomendasi itu relevan bagi pengelolaan tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang.
Dua Rekomendasi yang Diserahkan ke ATR/BPN
Ada dua dokumen rekomendasi yang diterima Kementerian ATR/BPN dalam pertemuan tersebut. Keduanya berbeda fokus, meski sama-sama menekankan pentingnya aspek hukum dan hak asasi manusia dalam perumusan kebijakan.
Rekomendasi pertama menyangkut Tata Kelola Diaspora Indonesia yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berbasis Jejaring. Rekomendasi kedua berisi Dukungan Aspek Materi Hukum Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Dua tema itu tampak jauh dari urusan pertanahan dan tata ruang yang menjadi domain utama ATR/BPN. Namun, dalam praktiknya, keduanya bersinggungan dengan kewenangan kementerian tersebut, mulai dari status kepemilikan tanah hingga penyediaan lahan untuk fasilitas publik.
Baca juga: Delik Penyadapan vs Makar terhadap Presiden: Mengapa Mens Rea Jadi Penentu
Ossy menilai langkah Kemenko Kumham Imipas positif. Menurutnya, koordinasi lintas kementerian diperlukan agar setiap kebijakan yang keluar tidak lepas dari aspek hukum dan HAM.
"Rekomendasi kebijakan ini akan kami bawa dan laporkan kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran kementerian untuk kami pelajari. Pandangan dan masukan ini akan sangat baik bagi Kementerian ATR/BPN ke depan dalam mengelola tata kelola pemerintahan, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang," ujar Ossy, dikutip dari ANTARA News Yogyakarta.
Kronologi Penyerahan dan Pihak yang Terlibat
Penyerahan rekomendasi berlangsung pada Selasa, 17 November, di Jakarta. Menko Yusril Ihza Mahendra hadir langsung bersama Wamenko Otto Hasibuan. Dari pihak penerima, Ossy Dermawan mewakili Kementerian ATR/BPN.
Setelah menerima dokumen, Ossy menyampaikan pernyataan resmi. Ia menegaskan bahwa rekomendasi tersebut bukan dokumen yang langsung berlaku, melainkan bahan evaluasi yang harus dipelajari lebih dulu oleh jajaran kementerian.
"Rekomendasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sangat positif, berupaya agar seluruh kementerian dalam mengeluarkan kebijakannya juga tidak terlepas dari aspek hukum hak asasi manusia," tutur Wamen Ossy.
Dari sisi Kemenko Kumham Imipas, Yusril menekankan bahwa nilai sebuah rekomendasi tidak diukur dari tebalnya naskah atau banyaknya rapat. Ukurannya adalah apakah instansi penerima bisa mengambil keputusan yang lebih baik setelah menerima masukan itu.
"Saya berharap agar rekomendasi yang disampaikan ini mempunyai bobot yang jelas bagi kita semua. Kualitasnya tidak diukur dari panjangnya naskah atau banyaknya rapat yang dilalui. Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan apakah persoalan yang telah kita selesaikan dapat berkurang," kata Yusril.
Skala Kerja Kemenko Kumham Imipas Sepanjang 2026
Rekomendasi untuk ATR/BPN bukan langkah tunggal. Sepanjang 2026, Kemenko Kumham Imipas merumuskan kebijakan strategis dan menyampaikan rekomendasinya kepada 50 kementerian/lembaga.
Angka itu menunjukkan pola kerja yang sistematis. Kemenko tidak hanya berperan sebagai koordinator, tetapi juga menyusun masukan teknis yang ditargetkan ke sektor-sektor tertentu.
Menurut keterangan yang disampaikan, dokumen rekomendasi disusun berdasarkan persoalan yang teridentifikasi, didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menawarkan solusi yang dapat dilaksanakan bersama.
Alurnya kira-kira demikian:
- Identifikasi persoalan di lapangan pada sektor yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga penerima.
- Pengumpulan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Penyusunan opsi solusi yang memungkinkan dikerjakan bersama lintas instansi.
- Penyerahan dokumen rekomendasi kepada kementerian/lembaga terkait.
- Pembahasan internal di instansi penerima untuk menilai relevansi dan tindak lanjutnya.
Dengan skema itu, rekomendasi berfungsi sebagai jembatan antara persoalan hukum dan HAM di satu sisi dengan kebijakan sektoral di sisi lain. Ia tidak menggantikan kewenangan kementerian penerima, tetapi memberi sudut pandang yang mungkin belum masuk dalam pembahasan internal.
Mengapa Diaspora dan Makan Bergizi Gratis Masuk Sorotan
Dua tema yang direkomendasikan ke ATR/BPN terbilang tidak biasa. Tata kelola diaspora biasanya dilekatkan pada Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pelindungan Pekerja Migran. Sementara Program Makan Bergizi Gratis lebih sering dibahas dalam konteks gizi, pendidikan, dan anggaran.
Namun, keduanya menyimpan persoalan hukum yang bersinggungan dengan pertanahan. Untuk diaspora, isu yang muncul antara lain kepastian status aset, kepemilikan tanah, serta hak-hak keperdataan warga negara Indonesia di luar negeri ketika berhadapan dengan administrasi pertanahan di dalam negeri.
Sedangkan Program Makan Bergizi Gratis menuntut kesiapan infrastruktur: dapur umum, lokasi distribusi, hingga fasilitas pendukung di sekolah. Semua itu membutuhkan lahan dengan status yang jelas, baik milik pemerintah daerah, sekolah, maupun pihak lain.
Di titik inilah aspek materi hukum menjadi penting. Kebijakan yang bergerak cepat di lapangan perlu landasan yang tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama jika menyentuh tanah negara atau tanah milik pihak ketiga.
Kemenko Kumham Imipas tampaknya ingin memastikan agar program-program prioritas tidak meninggalkan celah hukum. Rujukan kerja lintas sektor semacam ini juga terlihat dalam pembahasan kebijakan hukum nasional yang dipublikasikan melalui kanal resmi pemerintah.
Dampak bagi Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang
Bagi ATR/BPN, dua rekomendasi itu menambah beban sekaligus memperluas cakrawala kerja. Kementerian ini mengelola dua urusan besar: administrasi pertanahan dan penataan ruang. Keduanya bersinggungan langsung dengan hak masyarakat.
Rekomendasi soal diaspora berpotensi mendorong peninjauan prosedur layanan pertanahan bagi warga negara yang berada di luar negeri. Misalnya, soal kuasa, verifikasi dokumen, dan perlindungan hak atas tanah ketika pemiliknya tidak berada di tempat.
Sementara rekomendasi soal Makan Bergizi Gratis dapat berdampak pada cara ATR/BPN memetakan lahan untuk fasilitas program. Termasuk di dalamnya soal pemanfaatan tanah milik pemerintah, sekolah, atau aset lain yang statusnya perlu dipastikan lebih dulu.
Ossy menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Menteri ATR/BPN dan jajaran. Rekomendasi itu akan dipelajari, lalu ditentukan bagian mana yang bisa diadopsi ke dalam kebijakan internal.
Yang jelas, kata dia, masukan dari Kemenko Kumham Imipas memberi perspektif tambahan bagi kementerian dalam mengelola tata kelola pemerintahan. Terutama pada urusan pertanahan dan tata ruang yang kerap berhadapan dengan sengketa.
Langkah Selanjutnya di Meja Menteri ATR/BPN
Setelah diterima Wamen Ossy, dokumen rekomendasi itu akan dibawa ke rapat internal. Belum ada keterangan resmi soal tenggat pembahasan atau bentuk tindak lanjut yang akan diambil kementerian.
Yang bisa dipastikan, rekomendasi ini menambah daftar masukan lintas kementerian yang harus direspons ATR/BPN. Sebelumnya, Kemenko Kumham Imipas telah menyerahkan rekomendasi serupa ke puluhan kementerian/lembaga lain sepanjang 2026.
Bagi Kemenko Kumham Imipas, keberhasilan kerja tidak berhenti pada penyerahan dokumen. Yusril menyebut ukuran keberhasilan adalah berkurangnya persoalan yang belum terselesaikan.
Pernyataan itu memberi penekanan bahwa rekomendasi bukan formalitas. Ia menjadi alat ukur apakah koordinasi lintas kementerian benar-benar menghasilkan keputusan yang lebih baik, atau hanya menambah tumpukan dokumen di meja birokrasi.
Analisis Redaksi
Ada hal yang patut dicatat dari penyerahan rekomendasi ini: pilihan tema yang tidak lazim bagi ATR/BPN. Diaspora dan Makan Bergizi Gratis memang bukan urusan utama kementerian pertanahan, tetapi keduanya menyimpan persoalan hukum yang nyata di lapangan. Di sinilah nilai koordinasi lintas sektor diuji.
Pernyataan Yusril bahwa kualitas rekomendasi diukur dari apakah persoalan berkurang, bukan dari tebalnya naskah, sebenarnya menjadi cambuk bagi kedua pihak. Kemenko Kumham Imipas dituntut memastikan rekomendasinya operasional, bukan sekadar normatif. ATR/BPN dituntut tidak menjadikan dokumen itu sebagai arsip rapat.
Risiko terbesarnya adalah pola lama: rekomendasi diterima dengan sopan, lalu mengendap tanpa tindak lanjut yang terukur. Karena itu, publik berhak menuntut transparansi soal bagian mana yang diadopsi dan bagian mana yang ditolak, beserta alasannya. Tanpa itu, koordinasi 50 kementerian/lembaga sepanjang 2026 hanya akan menjadi angka laporan, bukan perubahan kebijakan yang terasa bagi masyarakat.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0