Tanah Ulayat Papua Barat Didaftarkan: ATR/BPN Turun Langsung Dampingi Masyarakat Adat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendampingi masyarakat hukum adat (MHA) di Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk mendaftarkan tanah ulayat. Pendampingan ini jadi kunci sebelum identifikasi subjek dan objek tanah adat dimulai, sesuai Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024.
Lewat aturan itu, pengadministrasian tanah ulayat dibagi ke dalam tiga langkah: inventarisasi dan identifikasi; pengukuran dan pemetaan; serta pencatatan dan penerbitan salinan daftar tanah ulayat. Namun sebelum tahap pertama berjalan, MHA mesti memahami hak dan kewajibannya lebih dulu.
Baca juga: ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi Kemenko Kumham Imipas: Sorotan pada Diaspora dan Makan Bergizi Gratis
"MHA butuh kegiatan pra-partisipatif bagaimana dia bisa memahami program ini. Didampingi sampai mereka mengerti betul bagaimana hak dan kewajibannya sebagai MHA," ujar Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Kota Sorong, Selasa (17/11), seperti dikutip ANTARA News.
Kronologi dan Tiga Tahap Administrasi Tanah Ulayat
Kegiatan di Sorong itu menjadi titik berangkat sosialisasi aturan baru ke daerah. Deni Santo menyebut kesepakatan MHA sebagai langkah awal yang penting sebelum tahap pertama pengadministrasian tanah ulayat dimulai.
Pra-identifikasi dimulai dengan musyawarah warga adat. Dalam forum itu, MHA dipandu mengidentifikasi wilayah adatnya, tanah ulayatnya, serta objek yang melekat di dalamnya.
Menurut Deni, suatu MHA diakui keberadaan dan eksistensinya jika memenuhi tiga syarat: subjeknya, objeknya, dan adanya hubungan hukum di antara keduanya. Tanpa ketiganya, proses pendaftaran berisiko berhenti di tengah jalan.
Baca juga: Delik Penyadapan vs Makar terhadap Presiden: Mengapa Mens Rea Jadi Penentu
Berikut tiga langkah administrasi tanah ulayat yang diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024:
- Inventarisasi dan identifikasi — memetakan subjek dan objek tanah ulayat milik MHA.
- Pengukuran dan pemetaan — menentukan batas dan luas wilayah adat secara spasial.
- Pencatatan dan penerbitan salinan daftar tanah ulayat — dokumen resmi yang mencatat hak adat dan nilai-nilai adat di wilayah tersebut.
Deni menegaskan pendampingan berfungsi sebagai ruang dialog. Jika ada persoalan terkait tanah adat, masalahnya bisa diidentifikasi lebih awal sebelum masuk ke tahap formal.
Deni Santo: Kesepakatan MHA Jadi Kunci Tahap Pertama
Deni Santo menempatkan kesepakatan warga adat sebagai pintu masuk seluruh proses. Tanpa kesepakatan, pemerintah daerah akan kesulitan mengidentifikasi wilayah adat di lapangan.
"Harus diyakinin mereka itu sampai mereka menyatakan ada kesepakatan, ada keputusan bagi MHA mengikuti kegiatannya sehingga nanti pada kegiatan tahap pertama ada kemudahan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi karena MHA sudah sepakat dan mereka sudah punya peta indikasi untuk nilai adatnya, untuk tanah ulayatnya," terang Deni Santo.
Kalimat itu menegaskan satu hal: pendekatan yang dipakai bukan sekadar administratif, tetapi partisipatif. MHA tidak diperlakukan sebagai objek pendataan, melainkan pihak yang harus sepakat lebih dulu.
Peta indikasi yang disebut Deni menjadi bekal penting. Dengan peta itu, pemerintah daerah punya rujukan awal saat melakukan identifikasi, tanpa harus menebak-nebak batas wilayah adat.
Pendampingan juga menyasar pemahaman atas proses pencatatan hak adat dan nilai-nilai adat yang sudah ada di wilayah mereka. Artinya, yang didaftarkan bukan hanya tanah, tetapi juga praktik dan nilai yang melekat padanya.
Rezka Oktoberia Sebut Prabowo Soroti Pengelolaan Tanah Berkeadilan
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menyebut Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap pengelolaan tanah dan tata ruang. Ia ingin pengelolaan itu berjalan berkeadilan dan berkelanjutan, termasuk dalam pengadministrasian tanah ulayat.
"Tentunya kegiatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat ini tentunya butuh kerja bersama, butuh dialog dalam menyamakan persepsi dan juga bagaimana kita melakukannya di lapangan," ujar Rezka Oktoberia.
Pernyataan itu menempatkan pendaftaran tanah ulayat sebagai bagian dari agenda reforma agraria yang lebih luas. Bukan proyek sertifikasi biasa, melainkan upaya menata hubungan hukum antara negara dan masyarakat adat.
Karena itu, forum di Sorong tidak hanya diisi ceramah satu arah. Ada dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi nonpemerintah yang mendampingi masyarakat adat.
Pihak yang Terlibat dan Jalannya Diskusi di Sorong
Kegiatan di Sorong melibatkan sejumlah pejabat dan lembaga. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma, menyampaikan sambutan dalam acara tersebut.
Hadir pula Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi, beserta jajaran Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Papua Barat. Perwakilan pemerintah daerah dan NGO dari Landesa juga tercatat sebagai peserta.
Sesi diskusi panel menghadirkan Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernadus Wijanarko. Turut berbicara Project Manager PMU ILASPP dan perwakilan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sardi Razak.
Panel dimoderatori Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Pamelia Tambunan. Kehadiran JKPP dan Landesa menunjukkan bahwa pemetaan partisipatif ditempatkan sebagai bagian dari proses, bukan pelengkap.
Bagi masyarakat adat di dua provinsi itu, kehadiran sejumlah pejabat pusat dan daerah dalam satu forum menjadi sinyal bahwa pendaftaran tanah ulayat tidak lagi berhenti di tataran regulasi. Informasi lebih lanjut soal kebijakan agraria bisa dipantau lewat kanal resmi Kementerian ATR/BPN.
Dampak dan Langkah Selanjutnya bagi Masyarakat Adat
Bila tahapan berjalan sesuai rencana, MHA di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan memiliki daftar tanah ulayat yang tercatat resmi. Dokumen itu menjadi dasar hukum yang lebih kuat ketika berhadapan dengan sengketa atau investasi di wilayah adat.
Namun hasilnya bergantung pada kesepakatan internal warga adat. Deni Santo menekankan pentingnya MHA menyatakan kesepakatan dan keputusan untuk mengikuti kegiatan sebelum proses formal dimulai.
Pekerjaan berikutnya ada di tangan pemerintah daerah. Mereka perlu menyiapkan identifikasi wilayah adat dengan rujukan peta indikasi yang sudah disusun MHA bersama pendamping.
Yang belum terjawab: berapa lama proses ini akan berjalan di lapangan dan seberapa siap pemerintah daerah menangani potensi sengketa batas antarwilayah adat. Sampai kini, belum ada tenggat yang disebutkan dalam kegiatan di Sorong.
Analisis Redaksi
Yang menarik dari langkah ATR/BPN ini bukan sekadar sosialisasi aturan baru. Ada pengakuan bahwa pendaftaran tanah ulayat tidak bisa dimulai dari meja birokrat. Kesepakatan warga adat ditempatkan di depan, sebelum inventarisasi dan pengukuran berjalan. Urutan itu penting karena tanah ulayat bukan objek yang bisa dipetakan tanpa izin pemiliknya.
Namun ada risiko yang mengintai. Pendampingan pra-partisipatif menuntut waktu, tenaga, dan anggaran yang tidak kecil. Jika pemerintah daerah tidak menyiapkan kapasitas yang memadai, tahap pertama bisa mandek dan kesepakatan warga adat yang sudah susah payah dibangun justru kehilangan momentum. Di sisi lain, keterlibatan JKPP dan Landesa menunjukkan kesadaran bahwa pemetaan partisipatif butuh pihak ketiga yang dipercaya warga.
Ujian sesungguhnya ada pada implementasi. Selama bertahun-tahun, tanah ulayat di Papua sering menjadi sumber sengketa karena tidak tercatat. Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 memberi kerangka hukum, tetapi kerangka itu hanya bermakna jika pemerintah daerah benar-benar mengidentifikasi wilayah adat setelah kesepakatan MHA lahir. Tanpa itu, daftar tanah ulayat hanya akan jadi dokumen rapi yang tidak menyelesaikan apa pun di lapangan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0