Kemenkum Sumut Bekali Paralegal soal Pencurian di KUHP Baru dan Keadilan Restoratif

Nov 19, 2026 - 22:10
 0  1
Kemenkum Sumut Bekali Paralegal soal Pencurian di KUHP Baru dan Keadilan Restoratif

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menggelar Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan, Kamis, dengan tema "Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP Baru: Kepastian Hukum dan Keadilan Restoratif". Kegiatan daring ini diikuti penyuluh hukum dan paralegal dari Medan, Binjai, Samosir, dan Nias Barat.

Ad
Ad

Acara berlangsung melalui Zoom Meeting dari Aula Soepomo Lantai 5 Kanwil Kemenkum Sumut, Medan. Pembukaan dilakukan oleh Koordinator Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumut, Lamria Fitriani Manalu, yang juga menjadi pemateri pertama.

Baca juga: 46 Agenda Koordinasi Kemenko Kumham Imipas dan Kementerian HAM 2025-2026 Terungkap

Fokus pada Pencurian dalam KUHP Baru

Dalam sesi pemaparan pertama, Lamria Fitriani Manalu yang menjabat Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sumut mengupas ketentuan tindak pidana pencurian dalam KUHP baru. Materi ini menekankan aspek kepastian hukum sekaligus membuka ruang penerapan keadilan restoratif.

Menurut Lamria, pemahaman regulasi pembaruan hukum pidana itu krusial bagi para paralegal di lapangan. Tujuannya agar mereka mampu memberikan informasi dan pendampingan awal yang tepat kepada masyarakat saat menghadapi persoalan hukum.

"Pemahaman regulasi pembaruan hukum pidana ini dinilai krusial bagi para paralegal di lapangan agar mampu memberikan informasi dan pendampingan awal yang tepat kepada masyarakat saat menghadapi persoalan hukum," ujar Lamria dalam pemaparannya.

KUHP baru yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Regulasi ini akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026, menggantikan KUHP warisan kolonial. Salah satu perubahan penting adalah penekanan pada keadilan restoratif, yang memungkinkan penyelesaian perkara pidana ringan melalui kesepakatan antara pelaku dan korban, tanpa harus berujung ke pengadilan.

Baca juga: Kemenkum Sulbar Perkuat KIK Budaya Majene demi Ekonomi Daerah

Dalam konteks tindak pidana pencurian, pendekatan restoratif dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu, seperti pencurian ringan dengan nilai kerugian kecil. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Pelaporan dan Pemutakhiran Data Posbankum

Materi kedua disampaikan oleh Davin Hansel Pasaribu, Penyuluh Hukum Ahli Pertama Kanwil Kemenkum Sumut. Ia membahas Tata Cara Pelaporan Layanan Posbankum dan Pemutakhiran Data Penggerak Posbankum.

Posbankum adalah lembaga layanan bantuan hukum yang dibentuk di tingkat desa/kelurahan. Fungsinya memberikan konsultasi hukum gratis, pendampingan awal, serta membantu penyelesaian sengketa secara adil bagi warga yang membutuhkan.

Dalam sesi ini, para peserta mendapatkan panduan tentang mekanisme pelaporan layanan, termasuk format dan frekuensi pelaporan. Pemutakhiran data penggerak Posbankum juga menjadi perhatian, mengingat peran mereka sebagai ujung tombak di lapangan.

Davin menjelaskan bahwa pelaporan yang tertib akan memudahkan pemantauan efektivitas kinerja Posbankum di masing-masing daerah. Data yang mutakhir memungkinkan Kanwil Kemenkum Sumut mengevaluasi capaian dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Paralegal Diminta Aktif dan Laporkan Kinerja Mingguan

Menutup rangkaian diskusi, jajaran penyuluh hukum mendorong para paralegal tersertifikasi untuk terus menjaga komunikasi aktif. Mereka juga diminta menyampaikan laporan mingguan, termasuk dokumentasi video layanan hukum, guna memantau efektivitas kinerja Posbankum di masing-masing daerah.

Dorongan ini bukan tanpa alasan. Sebagai garda terdepan pelayanan hukum di tingkat akar rumput, paralegal memiliki peran strategis dalam menjembatani masyarakat dengan sistem hukum formal. Kehadiran mereka diharapkan mampu mengurangi kesenjangan akses keadilan, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat layanan hukum.

Selain itu, dokumentasi video layanan hukum menjadi bukti autentik kinerja Posbankum. Rekaman tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi bagi daerah lain yang ingin mengembangkan layanan serupa.

Perkuat Kapasitas Paralegal di Empat Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Penyuluh Hukum, perwakilan Kepala Bagian Hukum, serta para paralegal dari Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Nias Barat. Keempat wilayah tersebut menjadi prioritas pembinaan Kanwil Kemenkum Sumut pada tahun ini.

Melalui pembinaan berkelanjutan, Kanwil Kemenkum Sumut di bawah kepemimpinan Kakanwil Rudy Hendra Pakpahan terus memperkuat kapasitas paralegal. Langkah ini memberikan dampak langsung bagi masyarakat di keempat daerah, sehingga warga semakin mudah memperoleh akses konsultasi hukum gratis, penyelesaian sengketa yang adil, serta perlindungan hak hukum langsung dari lingkungan desa maupun kelurahan mereka.

Program Posbankum sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses keadilan hingga ke tingkat desa. Dengan adanya Posbankum, masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kota untuk mendapatkan bantuan hukum awal. Cukup mendatangi kantor desa atau kelurahan, warga bisa berkonsultasi dengan paralegal yang telah tersertifikasi.

Ke depan, Kanwil Kemenkum Sumut berencana memperluas jangkauan pembinaan ke lebih banyak desa dan kelurahan. Namun, hal itu bergantung pada ketersediaan paralegal tersertifikasi dan dukungan anggaran. Untuk sementara, fokus diberikan pada empat wilayah yang telah menjadi pilot project.

Analisis Redaksi

Langkah Kanwil Kemenkum Sumut membekali paralegal dengan pemahaman KUHP baru patut diapresiasi. Sebab, KUHP baru akan berlaku dalam hitungan bulan, dan sosialisasi ke tingkat akar rumput masih menjadi pekerjaan rumah besar. Paralegal adalah ujung tombak yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga pemahaman mereka tentang regulasi baru menjadi kunci sukses implementasi.

Namun, penyuluhan daring dengan durasi terbatas tentu tidak cukup. Diperlukan pendampingan berkelanjutan dan materi yang mudah dicerna. Apalagi, KUHP baru membawa banyak perubahan paradigma, termasuk soal keadilan restoratif yang mungkin masih asing bagi sebagian warga. Tanpa penjelasan yang gamblang, bisa terjadi kesalahpahaman di lapangan.

Selain itu, dorongan untuk menyampaikan laporan mingguan perlu diimbangi dengan sistem pelaporan yang sederhana. Jangan sampai paralegal terbebani administrasi hingga mengurangi waktu untuk melayani masyarakat. Yang terpenting adalah memastikan Posbankum benar-benar berfungsi, bukan sekadar ada. Jika hanya menjadi formalitas, program ini akan kehilangan makna.

Yang tak kalah penting, keberlanjutan program harus dijamin. Jangan sampai semangat pembinaan mengendur setelah sosialisasi selesai. Masyarakat di desa dan kelurahan butuh kepastian layanan hukum yang mudah diakses, murah, dan terpercaya. Posbankum bisa menjadi jawaban jika dikelola dengan serius.

Sumber: sumut.antaranews.com, hukumonline.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad