Duta Palma Group Dituntut Rp81,89 Triliun, Jaksa Minta Perusahaan Dibubarkan
- Kronologi: Dari Izin Usaha hingga Tuntutan Triliunan
- Tujuh Perusahaan dan Rincian Tuntutan
- Pembubaran Perusahaan dan Pertanggungjawaban Korporasi
- Dampak terhadap Sektor Sawit dan Penerimaan Negara
- Langkah Selanjutnya: Menunggu Pembelaan dan Putusan Hakim
- Analisis Redaksi: Ujian bagi Penegakan Hukum Korporasi di Sektor Sawit
Jaksa penuntut umum menuntut tujuh perusahaan Duta Palma Group membayar denda Rp700 miliar dan uang pengganti Rp81,19 triliun dalam perkara korupsi dan pencucian uang perkebunan sawit di Indragiri Hulu, Riau. Jaksa juga meminta majelis hakim membubarkan seluruh perusahaan milik Surya Darmadi tersebut.
Tuntutan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (19/11/2026). Perkara ini menyangkut kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit periode 2004–2022 yang dinilai melawan hukum dan merugikan keuangan serta perekonomian negara.
Baca juga: UU Perampasan Aset: Badan Pengawas 5 Anggota Dibentuk Presiden, Ini Tugas dan Syaratnya
Kronologi: Dari Izin Usaha hingga Tuntutan Triliunan
Jaksa mendalilkan lima perusahaan perkebunan menjalankan usaha sawit di kawasan hutan tanpa memiliki izin pelepasan kawasan hutan. Perusahaan-perusahaan itu memang memegang izin usaha perkebunan, tetapi tidak memenuhi syarat untuk memakai kawasan hutan sebagai lahan perkebunan.
Akibatnya, negara kehilangan pendapatan dari sejumlah kewajiban penggunaan sumber daya hutan. Komponen kerugian keuangan negara mencakup Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan sewa penggunaan kawasan hutan. Jaksa juga menghitung kerugian perekonomian negara yang mencakup dampak terhadap rumah tangga dan dunia usaha.
Perkara ini tidak berhenti pada penggunaan kawasan hutan. Jaksa menelusuri aliran dana hasil kegiatan perkebunan. Lima perusahaan disebut mengirimkan uang hasil tindak pidana korupsi kepada PT Darmex Plantations, yang berperan sebagai perusahaan induk perkebunan milik Surya Darmadi.
Dana itu kemudian ditempatkan dalam berbagai transaksi: pembagian dividen, pembayaran utang pemegang saham, penyetoran modal, serta transfer kepada PT Asset Pacific dan perusahaan afiliasi lainnya. Rangkaian transaksi itu dinilai digunakan untuk menyamarkan asal-usul uang. Sejumlah aset lalu dibeli atau dikuasai dengan nama perusahaan maupun perorangan.
Baca juga: Maling Toko Emas Gresik Ternyata Satpam, Ini Motif dan Kronologinya
Sebelum tuntutan ini, Kejaksaan Agung telah menyita uang tunai Rp479,17 miliar dalam pengembangan perkara TPPU PT Darmex Plantations pada Mei 2025. Uang itu berasal dari dua anak usaha: PT Delimuda Perkasa sebesar Rp376,13 miliar dan PT Taluk Kuantan Perkasa sebesar Rp103,03 miliar. Penyitaan dilakukan setelah penyidik memperoleh informasi soal rencana pengiriman dana yang diduga berasal dari tindak pidana ke Hong Kong melalui layanan perbankan.
Tujuh Perusahaan dan Rincian Tuntutan
Tujuh korporasi yang menjadi terdakwa adalah PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, dan PT Asset Pacific. Masing-masing dituntut membayar denda Rp100 miliar, sehingga total denda mencapai Rp700 miliar.
Uang pengganti sebesar Rp81,19 triliun dibebankan kepada lima perusahaan yang menjalankan kegiatan perkebunan, yaitu PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani. Sementara PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific didakwa dalam rangkaian tindak pidana pencucian uang.
Rincian uang pengganti per perusahaan:
- PT Palma Satu: sekitar Rp21,39 triliun
- PT Kencana Amal Tani: sekitar Rp20,79 triliun
- PT Banyu Bening Utama: sekitar Rp17,54 triliun
- PT Seberida Subur: sekitar Rp12,95 triliun
- PT Panca Agro Lestari: sekitar Rp8,51 triliun
Uang pengganti itu terdiri atas kerugian keuangan negara dalam rupiah sebesar Rp7,13 triliun, kerugian dalam dolar AS sebesar USD7,88 juta, dan kerugian perekonomian negara sekitar Rp73,92 triliun. Jaksa memakai kurs Rp18.240 per dolar AS. Jika digabungkan dengan denda, total tuntutan terhadap tujuh korporasi mencapai Rp81.895.683.549.535.
Jaksa juga meminta agar uang pengganti yang tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan dua tahun. Untuk denda, harta kekayaan perusahaan disita dan dilelang apabila korporasi tidak mampu membayar. Jika hasil lelang tidak mencukupi, ada tuntutan pidana pengganti selama 730 hari.
Pembubaran Perusahaan dan Pertanggungjawaban Korporasi
Permintaan paling menonjol dalam tuntutan ini adalah pembubaran seluruh perusahaan milik Surya Darmadi. Jaksa menilai kegiatan usaha dilakukan secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi negara, sehingga pidana tambahan berupa pembubaran korporasi dinilai sepadan.
Permintaan itu belum menjadi putusan. Majelis hakim masih harus memeriksa tuntutan jaksa dan menilai pertanggungjawaban pidana masing-masing korporasi. Perkara korporasi ini berbeda dari perkara pidana Surya Darmadi sebagai individu.
Dalam perkara sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada Surya pada Februari 2023, disertai denda Rp1 miliar dan uang pengganti sekitar Rp2,23 triliun. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengubah hukuman menjadi 16 tahun penjara dan mempertahankan kewajiban uang pengganti tersebut.
Putusan terhadap Surya tidak serta-merta menggantikan proses pembuktian terhadap tujuh perusahaan. Setiap korporasi memiliki kedudukan hukum sendiri dalam perkara ini, dan hakim harus menilai peran masing-masing dalam aliran dana serta penggunaan kawasan hutan.
Dampak terhadap Sektor Sawit dan Penerimaan Negara
Angka Rp81,89 triliun menunjukkan betapa besar nilai yang dipersoalkan dalam perkara ini. Komponen terbesar berasal dari kerugian perekonomian negara sekitar Rp73,92 triliun, jauh melampaui kerugian keuangan negara dalam rupiah yang Rp7,13 triliun.
Bagi sektor sawit, perkara ini menjadi ujian atas kepatuhan korporasi terhadap tata kelola kawasan hutan. Jaksa menegaskan bahwa izin usaha perkebunan tidak otomatis memberi hak memakai kawasan hutan. Kewajiban seperti DR, PSDH, dan sewa kawasan hutan harus dipenuhi.
Jika tuntutan dikabulkan, pembubaran perusahaan akan berdampak pada operasi, tenaga kerja, dan rantai pasok di Indragiri Hulu. Namun proses hukum masih panjang. Putusan baru akan menentukan apakah perusahaan benar-benar dibubarkan atau hanya dikenai denda dan uang pengganti.
Perkembangan perkara ini juga menjadi perhatian publik yang memantau penegakan hukum di sektor sumber daya alam. Sebelumnya, penyitaan Rp479,17 miliar di lingkungan PT Darmex Plantations menunjukkan penelusuran aset lintas negara, termasuk dugaan pengiriman dana ke Hong Kong.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Pembelaan dan Putusan Hakim
Setelah tuntutan dibacakan, agenda berikutnya adalah pembelaan dari pihak terdakwa. Kuasa hukum tujuh perusahaan akan menyampaikan tanggapan atas dalil jaksa, termasuk soal perhitungan kerugian negara dan dasar permintaan pembubaran.
Majelis hakim kemudian akan memeriksa alat bukti, mendengar keterangan saksi dan ahli, sebelum menjatuhkan putusan. Tidak ada tenggat resmi yang disebut dalam laporan ini, tetapi tahapan itu menentukan nasib tuntutan Rp81,89 triliun.
Kejaksaan Agung masih membuka ruang pengembangan perkara TPPU PT Darmex Plantations. Penyitaan uang tunai Rp479,17 miliar pada Mei 2025 menunjukkan penelusuran aset bisa berlanjut ke pihak lain.
Yang jelas, tuntutan ini belum final. Hakim masih harus menilai apakah tujuh korporasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang seperti yang didalilkan jaksa.
Analisis Redaksi: Ujian bagi Penegakan Hukum Korporasi di Sektor Sawit
Tuntutan Rp81,89 triliun terhadap Duta Palma Group bukan sekadar angka besar. Ia menguji apakah hukum pidana korupsi bisa menjangkau korporasi sebagai pelaku, bukan hanya individu sebagai pengendali. Selama bertahun-tahun, perkara sawit sering berhenti pada hukuman individu, sementara perusahaan tetap beroperasi.
Permintaan pembubaran perusahaan adalah langkah paling berani dalam tuntutan ini. Jika dikabulkan, ia mengirim pesan bahwa izin usaha bukan tameng untuk melanggar tata kelola kawasan hutan. Namun jika hakim menolak, publik akan menilai apakah pidana tambahan bagi korporasi hanya hiasan dalam dakwaan.
Yang perlu dicermati, perhitungan kerugian perekonomian negara sebesar Rp73,92 triliun jauh lebih besar dari kerugian keuangan negara. Metodologi angka itu harus diuji di persidangan. Tanpa pembuktian yang ketat, tuntutan sebesar ini bisa dipatahkan di pengadilan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Perkara ini juga memperlihatkan pentingnya penelusuran aset lintas negara. Penyitaan Rp479,17 miliar dan dugaan pengiriman dana ke Hong Kong menunjukkan aliran uang hasil korupsi bisa berpindah cepat. Penegak hukum perlu memastikan aset yang disita benar-benar kembali ke negara, bukan hanya menjadi angka dalam berkas.
Pada akhirnya, nasib tuntutan ini bergantung pada hakim. Publik menunggu apakah pengadilan berani memutus pidana tambahan pembubaran korporasi, atau kembali berhenti pada denda dan uang pengganti yang sering tidak tertagih.
Sumber: afu.id, kejaksaan.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0