UU Perampasan Aset: Badan Pengawas 5 Anggota Dibentuk Presiden, Ini Tugas dan Syaratnya

Nov 19, 2026 - 21:50
 0  1
UU Perampasan Aset: Badan Pengawas 5 Anggota Dibentuk Presiden, Ini Tugas dan Syaratnya

Pelaksanaan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya diawasi badan pengawas berisi lima anggota yang dibentuk Presiden. Aturan itu tertuang dalam Pasal 61 naskah UU yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ad
Ad

Pengesahan itu menjadi penanda berakhirnya pembahasan panjang Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Rapat paripurna beragenda tunggal tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani bersama empat wakilnya: Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Baca juga: Maling Toko Emas Gresik Ternyata Satpam, Ini Motif dan Kronologinya

Dari sisi pemerintah, pengesahan dihadiri Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. Setelah Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset Habiburokhman membacakan laporan pembahasan, Puan meminta persetujuan forum. Anggota dewan yang hadir menjawab setuju.

Isi Pasal 61: Lima Anggota, Masa Jabatan Lima Tahun

Pasal 61 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan perampasan aset dan pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden. Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) mengatur kelima anggota badan pengawas menjabat selama lima tahun untuk satu kali masa jabatan. Mereka dapat dipilih kembali untuk satu kali perpanjangan masa jabatan.

Badan ini bukan pelaksana perampasan. Posisinya sebagai pengawas. Tugasnya mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik dalam perampasan aset, sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset sesuai peraturan perundang-undangan.

Beban kerja badan pengawas cukup luas. Mereka menyusun kode etik perampasan, menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran, menyelenggarakan sidang etik, menjatuhkan sanksi kepada pelanggar, serta melakukan evaluasi kinerja. Kewenangan menjatuhkan sanksi inilah yang membuat posisi lima anggota itu strategis.

Baca juga: Duta Palma Group Dituntut Rp81,89 Triliun, Jaksa Minta Perusahaan Dibubarkan

Pembentukan badan pengawas yang berdiri sendiri disebut Habiburokhman sebagai kebutuhan mendesak. Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan alasannya seusai rapat paripurna.

"Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Syarat Anggota Badan Pengawas: Usia 40-60 Tahun dan Wajib Umumkan Harta

Pasal 63 UU Perampasan Aset memuat sepuluh ketentuan bagi calon anggota badan pengawas. Syarat usia dibatasi paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat pemilihan. Latar keahlian juga ditentukan: hukum, keuangan, atau akuntansi pemeriksaan, dengan pendidikan paling rendah S1 di bidang terkait.

Berikut daftar lengkap syarat anggota badan pengawas menurut Pasal 63:

  • Warga Negara Indonesia;
  • Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  • Sehat jasmani dan rohani;
  • Memiliki keahlian di bidang hukum, keuangan, atau akuntansi pemeriksaan;
  • Berpendidikan paling rendah S1 di bidang terkait;
  • Berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat pemilihan;
  • Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  • Mengumumkan harta kekayaan sebelum dan sesudah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  • Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik.

Klausul pengumuman harta kekayaan sebelum dan sesudah menjabat menjadi salah satu titik krusial. Badan pengawas yang mengawasi aset hasil korupsi harus lebih dulu bersih dari potensi konflik kepentingan.

Bandingkan dengan pemberitaan sebelumnya soal sikap DPR terhadap konsep illicit enrichment yang tak masuk UU Perampasan Aset. ICW menilai penghapusan konsep itu patut dicurigai. Perdebatan itu memperlihatkan bahwa desain pengawasan akan terus diuji publik.

Badan Pengelola Dipisah dari Penegak Hukum untuk Hindari Konflik Kepentingan

Selain badan pengawas, UU Perampasan Aset membentuk badan pengelola perampasan aset. Habiburokhman menegaskan lembaga pengelola dipisahkan dari penegak hukum. Ia merujuk praktik di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia sebagai pembanding.

"Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest," ujarnya.

Pemisahan dua fungsi itu penting. Penyidik merampas berdasarkan bukti dan putusan. Pengelola mengurus aset yang sudah dirampas. Bila keduanya menyatu, insentif merampas sebanyak mungkin bisa mengalahkan pertimbangan hukum.

Habiburokhman juga menyoroti risiko penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, UU ini tidak boleh menjadi alat menindas pihak di luar kekuasaan. Karena itu pengawasan ditempatkan pada badan tersendiri, bukan menempel di institusi penegak hukum.

Pengesahan UU Perampasan Aset sendiri berlangsung di tengah sorotan lain. Dasco, yang memimpin sidang sebagai Wakil Ketua DPR, sebelumnya diterpa isu keterlibatan bisnis judi online. Dalam pemberitaan pengesahan UU Perampasan Aset, ia menyebut aturan baru mampu merampas harta haram bandar judi online dan memberi efek jera.

Jejak Pembahasan dan Sorotan Publik

UU ini lahir dari RUU yang dibahas Panitia Kerja Komisi III DPR. Habiburokhman memimpin panja tersebut sekaligus menjabat Ketua Komisi III. Laporan pembahasan yang dibacakannya menjadi dasar persetujuan forum paripurna.

Perjalanan pembahasan tidak lepas dari kritik. Salah satu yang paling menonjol adalah tidak dimasukkannya illicit enrichment sebagai delik. DPR beralasan konsep itu berpotensi berbenturan dengan hak asasi manusia. ICW menduga alasan sebenarnya adalah kekhawatiran pejabat disasar.

Kritik lain menyangkut arsitektur kelembagaan. Badan pengawas yang dibentuk Presiden menimbulkan pertanyaan soal independensi. Lima anggota dipilih dan diangkat melalui mekanisme eksekutif, sementara objek pengawasan mereka mencakup penyidik dan pengelola aset yang juga bagian dari eksekutif.

Pasal 61 hanya mengatur pembentukan oleh Presiden. Naskah UU tidak merinci mekanisme seleksi di tingkat panitia seleksi dalam kutipan pasal yang dibahas. Rincian itu akan menentukan apakah badan pengawas benar-benar berdiri sendiri atau justru bergantung pada kekuasaan yang mengangkatnya.

Dampak ke Depan: Ujian bagi Independensi Pengawasan

Bagi publik, UU ini menjanjikan jalur baru merampas aset hasil korupsi dan tindak pidana lain. Bagi aparat, ada lapisan pengawasan yang bisa menjatuhkan sanksi etik. Bagi pemegang kekuasaan, ada pembatas agar UU tidak dipakai sebagai alat represi.

Namun semua bergantung pada siapa yang duduk di lima kursi badan pengawas. Syarat usia 40-60 tahun dan keahlian di bidang hukum, keuangan, atau akuntansi pemeriksaan menyaring kandidat. Kewajiban mengumumkan harta sebelum dan sesudah menjabat memberi publik alat uji.

Yang belum terjawab: kapan badan pengawas dibentuk, bagaimana proses seleksinya, dan siapa yang mengusulkan nama. Presiden memegang kewenangan pembentukan. DPR memegang fungsi pengawasan anggaran dan legislasi. Publik memegang hak menilai rekam jejak.

UU Perampasan Aset sudah sah. Sekarang taruhannya berpindah dari ruang paripurna ke ruang pengangkatan. Lima nama yang akan duduk menentukan apakah pengawasan ini berfungsi atau hanya jadi cap stempel.

Analisis Redaksi

Desain UU Perampasan Aset mencerminkan pelajaran dari banyak skandal: aset hasil kejahatan tidak cukup dirampas, tetapi harus dikelola secara terpisah agar tidak menjadi insentif bagi aparat. Pemisahan badan pengelola dari penegak hukum adalah langkah tepat. Begitu pula kehadiran badan pengawas yang bisa menjatuhkan sanksi etik.

Masalahnya ada pada titik pengangkatan. Badan pengawas dibentuk Presiden, sementara yang diawasi adalah penyidik dan pengelola aset yang berada dalam ranah eksekutif. Tanpa mekanisme seleksi yang terbuka dan melibatkan unsur di luar pemerintah, independensi lima anggota itu mudah digugat. Kewajiban mengumumkan harta membantu, tetapi tidak cukup.

Kritik ICW soal illicit enrichment juga belum terjawab tuntas. Alasan hak asasi manusia terdengar masuk akal, tetapi tanpa penjelasan rinci, publik berhak curiga. UU yang lahir tanpa delik itu akan diuji ketika kasus pertama dengan harta tak wajar muncul. Sampai saat itu, janji efek jera masih berupa kertas.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad