Kapolda Maluku Minta Personel Libatkan Tokoh Adat Cegah Konflik Sosial

Nov 19, 2026 - 21:20
 0  1
Kapolda Maluku Minta Personel Libatkan Tokoh Adat Cegah Konflik Sosial

Kapolda Maluku Irjen Pol Suwondo Nainggolan meminta seluruh personel kepolisian melibatkan tokoh adat dan elemen masyarakat untuk mencegah serta menangani konflik sosial di wilayah Maluku. Arahan itu disampaikan saat kunjungan kerja ke Polres Maluku Tenggara, Kamis.

Ad
Ad

"Begitu menerima informasi mengenai potensi konflik, segera bergerak. Jangan menunggu persoalan berkembang. Kehadiran personel secara cepat sangat menentukan untuk mencegah pertambahan jumlah orang yang terlibat, mampu meredam emosi, dan menghindari konflik meluas," kata Suwondo di Ambon, Kamis.

Baca juga: WHO dan ILO Peringatkan Bahaya Kecurangan Dana Jaminan Sosial di INAHAFF 2026

Arahan Kapolda di Markas Polres Maluku Tenggara

Suwondo menyampaikan arahan tersebut di hadapan jajaran Polres Maluku Tenggara di Markas Komando Polres Maluku Tenggara. Dalam pertemuan itu, ia menekankan pentingnya pendekatan humanis, respons cepat, dan kehadiran aktif polisi di tengah masyarakat.

Menurut Kapolda, karakteristik wilayah Maluku yang memiliki dinamika sosial, adat istiadat, dan hubungan kekerabatan kuat membutuhkan pola pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang memperhatikan kearifan lokal. Pendekatan ini dinilai lebih efektif daripada tindakan represif.

Ia juga meminta personel segera merespons setiap informasi mengenai potensi konflik. Tujuannya agar persoalan yang semula hanya melibatkan individu atau kelompok kecil tidak berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas. "Kehadiran personel secara cepat sangat menentukan," tegasnya.

Dalam arahannya, Suwondo menyoroti pentingnya deteksi dini. Personel di lapangan diminta peka terhadap gejala awal perselisihan antarwarga, terutama yang berkaitan dengan isu adat, agama, dan hubungan antarkelompok. Respons lambat, menurut dia, bisa memperbesar eskalasi konflik.

Baca juga: PAM Jaya Raih detikcom Awards 2026 Berkat Transparansi Layanan Media Sosial

Perkuat Komunikasi dengan Tokoh Agama dan Pemerintah Daerah

Kapolda meminta jajaran polres dan polsek memperkuat komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi lintas elemen menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan di Maluku.

Bhabinkamtibmas diminta aktif melakukan sambang, dialog, dan patroli untuk membangun kedekatan dengan warga. "Bhabinkamtibmas harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya saat ada masalah," ujar Suwondo.

Ia menegaskan penyelesaian konflik harus menyentuh akar persoalan, bukan sekadar mempertemukan pihak-pihak yang bertikai. Mekanisme kekeluargaan dan adat dapat dikedepankan sepanjang sesuai ketentuan hukum serta tidak mengabaikan hak pihak yang terlibat.

"Penyelesaian konflik jangan hanya formalitas. Harus sampai ke akar masalahnya. Adat dan kekeluargaan bisa menjadi jalan, tetapi tetap dalam koridor hukum," kata Kapolda.

Selain itu, Suwondo mengingatkan personel agar mengedepankan profesionalisme dan kemanusiaan. Ia melarang penyalahgunaan kewenangan dan tindakan kekerasan yang bertentangan dengan ketentuan dalam pelaksanaan tugas.

Pendekatan Kearifan Lokal dalam Pemeliharaan Kamtibmas

Wilayah Maluku dikenal memiliki struktur sosial yang khas dengan peran tokoh adat dan tokoh agama yang sangat kuat. Hubungan kekerabatan antarwarga, termasuk lintas desa dan pulau, menjadi perekat sosial yang harus dijaga.

Dalam konteks ini, pendekatan keamanan yang mengabaikan kearifan lokal berisiko menuai resistensi. Sebaliknya, melibatkan tokoh adat dan agama dapat mempercepat penyelesaian persoalan secara damai.

Kapolda menilai pola pemeliharaan kamtibmas harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat. "Maluku punya adat dan kekerabatan yang kuat. Itu harus menjadi kekuatan dalam menjaga keamanan, bukan diabaikan," jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung upaya preventif. Sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat diyakini mampu menekan potensi konflik sosial.

Respons Kabid Humas Polda Maluku

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi mengatakan arahan Kapolda menjadi penguatan bagi jajaran kewilayahan untuk meningkatkan deteksi dini, respons terhadap potensi gangguan keamanan, dan komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat.

"Partisipasi masyarakat diperlukan untuk menjaga persaudaraan dan mencegah konflik di Maluku," kata Rositah.

Ia menambahkan, jajaran kepolisian akan terus bersinergi dengan tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah dalam memelihara kamtibmas. Menurutnya, kedekatan dengan masyarakat menjadi modal utama dalam mencegah konflik.

Langkah Selanjutnya dan Harapan Masyarakat

Pasca-arahan Kapolda, jajaran Polres Maluku Tenggara dan polsek setempat diharapkan segera menindaklanjuti dengan langkah konkret. Penguatan Bhabinkamtibmas, patroli rutin, dan dialog dengan tokoh masyarakat menjadi prioritas.

Masyarakat Maluku berharap pendekatan humanis yang ditekankan Kapolda tidak sekadar wacana. Konsistensi personel di lapangan akan menentukan kepercayaan publik terhadap kepolisian.

Dengan karakteristik wilayah yang rentan gesekan sosial, kolaborasi antara polisi, tokoh adat, dan warga menjadi kunci utama. Arahan Suwondo menjadi pengingat bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

Analisis Redaksi

Permintaan Kapolda Maluku untuk melibatkan tokoh adat dalam pencegahan konflik sosial adalah langkah yang tepat. Pendekatan ini mengakui realitas sosial Maluku yang sangat menjunjung tinggi adat dan kekerabatan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di lapangan.

Selama ini, potensi konflik di Maluku kerap dipicu oleh persoalan sepele yang kemudian membesar karena lambatnya respons aparat. Arahan Kapolda untuk bergerak cepat harus diikuti dengan kesiapan personel di tingkat polsek dan pos-pos terdepan. Jangan sampai arahan hanya berhenti di markas.

Selain itu, penekanan pada penyelesaian akar masalah patut diapresiasi. Namun, kepolisian perlu memastikan bahwa mekanisme adat yang dikedepankan tidak mengabaikan hak korban atau pihak yang lemah. Keadilan restoratif harus tetap berjalan seiring penegakan hukum.

Yang tak kalah penting, pengawasan terhadap perilaku personel di lapangan. Larangan penyalahgunaan wewenang dan kekerasan harus benar-benar ditegakkan. Jika tidak, kepercayaan masyarakat terhadap polisi akan sulit dibangun, dan upaya preventif pun akan sia-sia.

Kehadiran polisi di tengah masyarakat, seperti yang ditekankan Kapolda, adalah kunci. Bhabinkamtibmas yang aktif dan dialogis akan lebih efektif mencegah konflik daripada tindakan represif setelah konflik pecah. Masyarakat Maluku menunggu bukti, bukan hanya janji.

Sumber: ambon.antaranews.com, polri.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad