UU Perampasan Aset Disahkan: Prabowo Wajib Bentuk Badan Pengelolaan dan Pengawasan Aset

Nov 19, 2026 - 21:50
 0  1
UU Perampasan Aset Disahkan: Prabowo Wajib Bentuk Badan Pengelolaan dan Pengawasan Aset

DPR mengesahkan UU Perampasan Aset pada Kamis (19/11), dan undang-undang itu memberi mandat langsung kepada Presiden RI untuk membentuk Badan Pengelolaan dan Pengawasan Aset. Ketentuan itu tertulis di Pasal 53 dan Pasal 61, lengkap dengan tugas, masa jabatan, hingga kewajiban laporan tahunan ke Presiden dan DPR.

Ad
Ad

Dengan pengesahan tersebut, presiden tidak lagi punya pilihan untuk menunda pembentukan lembaga baru itu. Pasal 53 ayat 1 menyebutkan secara tegas siapa yang berwenang mengisi kursi pengelola aset sitaan negara.

Baca juga: DPR Tolak Illicit Enrichment di UU Perampasan Aset, ICW Kecewa

"Pengelolaan Aset dilaksanakan oleh badan dibentuk oleh Presiden," demikian bunyi ayat 1 Pasal 53 seperti dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (19/11).

Isi Pasal 53 dan 54: Tugas Badan Pengelolaan Aset

Badan yang dibentuk presiden bukan sekadar lembaga penyimpan barang sitaan. Pasal 54 memberi badan itu tugas pengelolaan yang berjalan dalam dua fase berbeda: sebelum dan setelah putusan pengadilan.

Pada fase sebelum putusan, badan bertugas menyimpan, mengamankan, memelihara, dan menilai aset tindak pidana. Pekerjaan ini menuntut kapasitas teknis, mulai dari penaksiran nilai properti hingga perawatan barang bukti agar tidak rusak selama proses hukum berjalan.

Fase kedua justru lebih berat. Setelah putusan pengadilan, badan diberi kewenangan mengembangkan, menggunakan, menjual melalui lelang, memanfaatkan, dan mengembalikan aset tersebut.

Baca juga: ICW Sentil DPR Takut Atur Illicit Enrichment di UU Perampasan Aset

Artinya, badan ini harus mampu mengelola aset produktif seperti perusahaan, tanah, atau kendaraan agar nilainya tidak menyusut. Penjualan melalui lelang juga menuntut prosedur yang akuntabel supaya tidak menjadi celah baru bagi kebocoran.

Pasal 61: Lima Anggota, Masa Jabatan Lima Tahun

Pasal 61 mengatur soal keanggotaan Badan Pengelolaan dan Pengawasan Aset. Ayat 1 menyebutkan, anggota badan berjumlah lima orang yang akan menjabat selama lima tahun.

Jumlah itu tergolong ringkas untuk sebuah lembaga yang menangani aset hasil tindak pidana dalam skala besar. Komposisi lima orang menempatkan beban kerja pengawasan dan pengelolaan pada struktur yang harus benar-benar efisien.

Selain soal keanggotaan, undang-undang membebankan sembilan tugas kepada badan tersebut. Beberapa di antaranya:

  • Mengawasi tugas dan wewenang penyidik dan jaksa dalam proses perampasan aset.
  • Mengawasi tugas dan wewenang badan dalam pengelolaan aset.
  • Menyusun kode etik bagi pihak-pihak yang terlibat.
  • Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset.

Daftar itu menunjukkan badan ini memikul dua fungsi sekaligus: pengelola aset dan pengawas aparat penegak hukum. Dua fungsi yang, jika tidak dipisahkan dengan jelas, berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di dalam tubuh lembaga.

Kewajiban Laporan Tahunan ke Presiden dan DPR

Akuntabilitas badan diikat lewat Pasal 62 ayat 3. Badan wajib menyampaikan laporan tugas pengawasan perampasan aset dan pengelolaan aset secara berkala satu kali dalam satu tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

"Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan tugas pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," demikian bunyi pasal tersebut.

Kewajiban ini menempatkan DPR sebagai salah satu penerima laporan, bukan hanya presiden sebagai pembentuk badan. Mekanisme itu memberi ruang pengawasan politik atas kinerja lembaga baru tersebut.

Namun, laporan setahun sekali punya keterbatasan. Jika terjadi penyimpangan di bulan pertama, publik baru mengetahuinya setelah laporan tahunan diserahkan.

Latar Belakang: Mengapa Badan Ini Dibentuk

Pembentukan badan merupakan konsekuensi dari pilihan desain UU Perampasan Aset yang memisahkan fungsi penyidikan, penuntutan, pengawasan, dan pengelolaan aset. Pemisahan itu bertujuan mencegah aset sitaan dikuasai satu institusi saja.

Selama ini, penanganan barang sitaan tersebar di berbagai lembaga penegak hukum. Dengan adanya badan khusus, pengelolaan aset dipusatkan pada satu entitas yang dibentuk langsung oleh presiden.

UU ini sendiri baru disahkan DPR pada Kamis (19/11). Sebelumnya, aturan mengenai perampasan aset menjadi salah satu wacana hukum yang lama tertunda di Indonesia.

Desain pengawasan yang melibatkan penyidik dan jaksa juga menandakan bahwa undang-undang ini tidak hanya menyasar aset, tetapi juga perilaku aparat yang menanganinya. Fungsi pengawasan melekat pada badan, bukan pada institusi terpisah.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Konsekuensi paling langsung dari pengesahan ini adalah kewajiban bagi Presiden RI untuk membentuk badan tersebut beserta lima anggotanya. Tanpa badan itu, mekanisme pengelolaan aset yang diatur Pasal 53 hingga Pasal 62 tidak bisa berjalan.

Bagi publik, keberadaan badan menentukan apakah aset hasil kejahatan benar-benar kembali ke negara atau justru menyusut karena salah kelola. Nilai aset yang disimpan, diamankan, dan dipelihara sebelum putusan akan sangat bergantung pada kompetensi pengelolanya.

Bagi penyidik dan jaksa, fungsi pengawasan badan menambah lapisan pemeriksaan atas cara mereka menangani perkara. Ini menuntut transparansi dalam setiap tahap penanganan aset.

Yang belum terjawab, dan tidak diatur secara rinci dalam kutipan pasal-pasal tersebut, adalah siapa yang akan duduk sebagai lima anggota badan, bagaimana proses seleksinya, serta kapan badan itu mulai bekerja. Undang-undang hanya menetapkan bahwa presiden yang membentuknya.

Untuk konteks perbandingan mengenai praktik pengelolaan aset sitaan di berbagai negara, rujukan seperti UNODC menyediakan sejumlah panduan mengenai mekanisme perampasan aset dan pengelolaannya.

Analisis Redaksi

Pengesahan UU Perampasan Aset memang menjadi titik penting. Tetapi bagian paling menentukan justru ada pada huruf kecil di Pasal 53: badan dibentuk oleh Presiden. Tidak ada tenggat yang disebut dalam pasal-pasal yang dikutip, tidak ada kriteria seleksi anggota, dan tidak ada mekanisme uji publik atas nama-nama yang akan duduk di lima kursi itu.

Di sinilah risiko sesungguhnya berada. Badan ini akan memegang aset bernilai besar, mengawasi penyidik dan jaksa, sekaligus mengelola hasil lelang. Konsentrasi kewenangan sebesar itu hanya bisa diimbangi oleh orang-orang yang punya rekam jejak bersih dan proses pengangkatan yang terbuka. Jika lima kursi diisi lewat pertimbangan politik, undang-undang yang dirancang memburu koruptor bisa berbalik menjadi alat tawar-menawar.

Kewajiban laporan tahunan ke Presiden dan DPR juga perlu dibaca kritis. Laporan setahun sekali bukan alat pengawasan yang tajam untuk lembaga yang setiap hari bersentuhan dengan uang dan aset. Tanpa kanal pengaduan publik yang independen, temuan pelanggaran kecil berpotensi mengendap sampai laporan berikutnya.

Yang paling mendesak sekarang bukan perdebatan soal perlunya badan itu, melainkan siapa yang akan mengisinya dan seberapa cepat presiden bergerak. Lima nama yang salah bisa membuat seluruh mekanisme perampasan aset kehilangan artinya.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad