Kemenkum Sulbar Perkuat KIK Budaya Majene demi Ekonomi Daerah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mendorong kekayaan budaya Majene tidak berhenti sebagai warisan leluhur. Lewat regulasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), budaya setempat diarahkan menjadi sumber ekonomi kreatif dan pariwisata.
Dorongan itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat Saefur Rochim dalam keterangannya di Makassar, Kamis (19/11). Menurut dia, pelindungan KIK harus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat pemilik budaya, bukan sekadar menjaga identitas.
Baca juga: 46 Agenda Koordinasi Kemenko Kumham Imipas dan Kementerian HAM 2025-2026 Terungkap
“Pelindungan KIK perlu diarahkan agar tidak hanya menjaga identitas budaya tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi melalui pengembangan potensi tradisional daerah dengan tetap memperhatikan hak dan kepentingan komunitas asal,” ujar Saefur, dikutip dari ANTARA News Makassar.
Perbup KIK Majene Disiapkan sebagai Instrumen Hukum
Upaya tersebut diperkuat melalui pembentukan regulasi tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Komunal. Regulasi ini diharapkan membuka peluang bagi pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya di Kabupaten Majene.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat, Kurnia Banani Adam, menyampaikan bahwa pembentukan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan KIK sedang berjalan. Perbup itu disiapkan sebagai instrumen hukum untuk melindungi identitas budaya masyarakat sekaligus memberi dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene.
“KIK yang dikelola secara tepat memiliki potensi besar mendukung pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata berbasis budaya, serta peningkatan nilai ekonomi dari kekayaan tradisional masyarakat dengan tetap memperhatikan hak dan kepentingan komunitas asal,” ungkap Kurnia.
Baca juga: Kemenkum Sumut Bekali Paralegal soal Pencurian di KUHP Baru dan Keadilan Restoratif
Ia menjelaskan, pengaturan KIK juga diarahkan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam melakukan inventarisasi, penjagaan, dan pemeliharaan kekayaan budaya secara terencana dan berkelanjutan.
Sinergi dengan Komunitas Adat Jadi Kunci
Kurnia menekankan sinergi dengan masyarakat adat, komunitas pengemban, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.
Menurutnya, KIK yang dikelola secara tepat memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya. Nilai ekonomi dari kekayaan tradisional masyarakat pun bisa meningkat tanpa mengabaikan hak komunitas asal.
Dalam kerangka ini, pemerintah daerah didorong berperan aktif melakukan inventarisasi kekayaan budaya. Penjagaan dan pemeliharaan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, bukan sekadar seremonial.
Beberapa hal yang menjadi fokus pengaturan KIK di Majene:
- Inventarisasi kekayaan budaya daerah secara terencana.
- Penjagaan dan pemeliharaan pengetahuan tradisional serta ekspresi budaya tradisional.
- Pelibatan masyarakat adat dan komunitas pengemban budaya.
- Pemanfaatan KIK untuk ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya.
- Perlindungan hak dan kepentingan komunitas asal.
Pengharmonisasian Rampung, Hasil Diserahkan ke Pemkab Majene
Sebagai tindak lanjut, hasil pengharmonisasian akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Majene. Dokumen itu akan diproses pada tahapan pembentukan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengharmonisasian sendiri merupakan tahapan penting dalam pembentukan regulasi. Pada tahap ini, rancangan aturan ditelaah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan selaras dengan kebutuhan daerah.
Kanwil Kemenkum Sulbar tidak berhenti di Majene. Lembaga itu juga mendorong pemerintah kabupaten lainnya untuk menginisiasi regulasi serupa guna mengoptimalkan potensi kekayaan budaya sebagai salah satu kekuatan ekonomi masyarakat.
Langkah ini sejalan dengan peran Kementerian Hukum dalam pembinaan hukum dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah. Anda bisa memantau perkembangan program serupa melalui kanal resmi Kementerian Hukum.
Mengapa KIK Penting bagi Daerah seperti Majene
Kekayaan intelektual komunal mencakup pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi komunal lain yang dimiliki masyarakat. KIK berbeda dari hak cipta atau merek dagang perorangan karena dimiliki bersama oleh komunitas.
Karena sifatnya komunal, pelindungan KIK menuntut kehati-hatian. Regulasi harus memastikan komunitas asal tetap memegang kendali atas pemanfaatan budayanya, termasuk ketika kekayaan itu dikomersialkan untuk pariwisata atau produk kreatif.
Bagi Majene, pendekatan ini relevan. Daerah di pesisir barat Sulawesi Barat itu memiliki beragam tradisi, seni pertunjukan, hingga kerajinan yang menyimpan nilai ekonomi. Tanpa payung hukum, potensi itu rawan dieksploitasi pihak luar tanpa manfaat kembali ke masyarakat.
Perbup KIK diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mendata, melindungi, dan mengembangkan kekayaan budaya secara terukur. Dampaknya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi, bukan hanya pelestarian simbolis.
Langkah Selanjutnya dan Harapan untuk Kabupaten Lain
Setelah pengharmonisasian, bola ada di tangan Pemerintah Kabupaten Majene. Rancangan Perbup akan masuk tahapan pembentukan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Kanwil Kemenkum Sulbar menyatakan siap mendorong pemerintah kabupaten lain mengikuti jejak Majene. Tujuannya agar potensi kekayaan budaya di Sulawesi Barat dapat dioptimalkan sebagai kekuatan ekonomi masyarakat.
Saefur menegaskan arah kebijakan ini sejak awal. Pelindungan KIK, katanya, harus memberi manfaat ekonomi melalui pengembangan potensi tradisional daerah, dengan tetap memperhatikan hak dan kepentingan komunitas asal.
Jika berjalan sesuai rencana, Majene bisa menjadi contoh bagaimana regulasi daerah dipakai untuk mengubah warisan budaya menjadi aset ekonomi yang terlindungi secara hukum.
Analisis Redaksi
Gagasan menjadikan KIK sebagai mesin ekonomi daerah layak diapresiasi, tetapi eksekusinya tidak sederhana. Selama ini banyak kekayaan budaya daerah berhenti pada festival dan arsip. Nilainya jarang terukur, dan manfaat ekonominya sering tidak kembali ke komunitas pemilik tradisi.
Perbup KIK bisa menjadi pembeda jika benar-benar mengatur inventarisasi yang rinci, mekanisme pemanfaatan, dan pembagian manfaat yang jelas. Tanpa itu, regulasi hanya menambah daftar dokumen hukum tanpa mengubah nasib perajin, seniman, atau komunitas adat di Majene.
Yang juga krusial adalah kapasitas pemerintah daerah. Inventarisasi kekayaan budaya butuh tenaga, anggaran, dan keterlibatan komunitas. Kemenkum Sulbar sudah membuka jalan lewat pengharmonisasian, tetapi keberlanjutan ada di tangan Pemkab Majene. Dorongan agar kabupaten lain menyusul hanya bermakna bila Majene lebih dulu membuktikan regulasinya bekerja.
Sumber: kemenkum.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0