PSI Tak Terlihat di Pertemuan Prabowo Bahas Cawapres di Istana Bogor

Nov 19, 2026 - 22:50
 0  1
PSI Tak Terlihat di Pertemuan Prabowo Bahas Cawapres di Istana Bogor

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyatakan tidak melihat perwakilan PSI dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama pimpinan partai politik di Istana Bogor, Jawa Barat, pada 13 November 2026. Ia mengaku belum tahu pasti posisi PSI di koalisi pemerintahan saat ini.

Ad
Ad

Pernyataan itu disampaikan Syahganda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Menurut dia, pertemuan Presiden dengan para petinggi partai politik di Istana Bogor berlangsung selepas sidang kabinet terbatas.

Baca juga: Kepala Bakom Tak Lihat PSI di Pertemuan Prabowo, Kader Mundur tapi Dukungan Tetap

"Ketum Parpol, kalau saya memang waktu itu kan rapat kabinet sidang terbatas ya kan, tapi habis magrib mereka melanjutkan dengan teman-teman Parpol," kata Syahganda.

Pertemuan tersebut membahas pengusulan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah ketua umum partai hadir, sementara PSI—salah satu partai pengusung Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024—tidak terlihat dalam forum itu.

Kronologi Pertemuan di Istana Bogor

Pertemuan di Istana Bogor digelar pada Jumat, 13 November 2026. Agenda utamanya meminta para ketua umum partai menyiapkan usulan nama calon wakil presiden pengganti Gibran.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan hasil pertemuan itu kepada wartawan di depan Pintu II Istana Bogor. Menurut dia, Presiden memberi tenggat satu pekan kepada para ketua partai.

Baca juga: Tiga Elite PSI Hengkang, Jokowi Sebut Partai Fokus Benahi Struktur

"Permintaan kepada Ketua-Ketua Partai. Kemudian, bersama para ketua partai, kami diminta untuk menyiapkan usulan dalam waktu satu minggu," ujar Zulkifli.

Syahganda menjelaskan, forum di Bogor tidak hanya dihadiri para ketua umum. Sejumlah pengurus dan petinggi partai lain juga diundang.

"Pertemuan ketum dengan misalnya kemarin saya sama Pak Eko Patrio (Sekjen PAN) begitu ketemu kan. Terus Pak Fadli Zon, kemudian Ibu Sari dari Golkar. Jadi pengurus partai diundang juga, bukan hanya ketum yang di Bogor ini," imbuhnya.

Dalam jeda rapat kabinet terbatas, Syahganda mengaku sempat berada di lokasi dan berbincang dengan sejumlah pengurus partai yang hadir. Dari situ ia menyimpulkan tidak ada perwakilan PSI.

"Saya pas ada di situ saya ngobrol makan-makan sama mereka, pas break gitu ya, kita break rapat kabinet sidang terbatas, enggak ada tuh PSI di situ," ucapnya.

Pernyataan itu bersifat pengamatan langsung di lokasi, bukan konfirmasi resmi dari Istana maupun dari Dewan Pimpinan Pusat PSI. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi PSI soal absennya mereka dalam forum tersebut.

Siapa Saja yang Hadir dan Mewakili Parpol

Sejumlah nama tercatat hadir dalam pertemuan di Istana Bogor. Mereka datang dari partai koalisi pendukung pemerintah, baik yang sejak awal mengusung Prabowo-Gibran maupun yang bergabung setelah Pilpres 2024.

Daftar yang hadir antara lain:

  • Ketua MPR Ahmad Muzani
  • Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar
  • Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
  • Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan
  • Sekjen Partai Gerindra Sugiono
  • Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
  • Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon
  • Sekjen PAN Eko Patrio
  • Ketua DPP PAN Bima Arya

Pada Pemilu 2024, pasangan Prabowo-Gibran diusung sembilan partai politik. Empat di antaranya partai parlemen: Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Lima lainnya partai nonparlemen: PSI, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai PRIMA.

Selain partai pengusung awal, pimpinan partai yang bergabung ke pemerintahan setelah Pilpres 2024—PKB, Partai NasDem, dan PKS—juga diundang dalam pertemuan di Istana Bogor.

Posisi PSI dalam daftar itu menarik dicermati. Sebagai partai pengusung awal, PSI memiliki klaim politik atas pembahasan pencalonan wakil presiden. Namun Syahganda menegaskan ia tidak mengetahui secara pasti bagaimana posisi PSI di dalam koalisi pemerintahan saat ini.

"Enggak ada tuh PSI di situ," ujarnya, merujuk pada forum di Bogor.

Latar Belakang: Kekosongan Jabatan Wakil Presiden

Pembahasan calon wakil presiden muncul setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatannya. Surat itu diserahkan kepada MPR RI di Kompleks Parlemen dan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Kamis, 12 November 2026.

Merujuk Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden pengganti. Batas waktunya paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan, dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Pimpinan MPR sebelumnya telah menggelar rapat gabungan fraksi dan kelompok DPD. Mereka juga mengirim surat resmi kepada Presiden terkait jadwal sidang dan persyaratan administratif calon.

Sesuai tata tertib yang disepakati, Presiden wajib menyerahkan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

MPR menjadwalkan sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti Gibran pada 9 Desember 2026. Agendanya mencakup pemungutan suara, pengesahan ketetapan MPR, pengucapan sumpah, dan pelantikan wakil presiden terpilih.

Tenggat satu pekan yang diberikan Prabowo kepada para ketua umum partai di Bogor karena itu menjadi bagian dari rangkaian menuju batas 14 hari tersebut. Nama-nama yang diusulkan partai akan disaring menjadi dua calon sebelum diserahkan ke MPR.

Proses ini diatur ketat oleh konstitusi dan tata tertib MPR, sehingga setiap keterlambatan berpotensi mempersempit ruang pembahasan di parlemen. Informasi soal siapa yang duduk di meja perumusan menjadi penting bagi publik.

Dampak Absennya PSI bagi Peta Koalisi

Absennya PSI di Istana Bogor memunculkan pertanyaan tentang posisi partai itu dalam koalisi. PSI adalah bagian dari sembilan partai pengusung Prabowo-Gibran, tetapi tidak terlihat dalam forum yang justru membahas kursi wakil presiden.

Bagi publik, hal ini menyangkut transparansi proses pencalonan pejabat negara. Wakil presiden bukan jabatan yang dipilih lewat mekanisme internal partai semata, melainkan melalui sidang paripurna MPR yang diatur UUD 1945.

Keterangan Syahganda juga menunjukkan bahwa undangan di Bogor tidak terbatas pada ketua umum. Pengurus partai lain hadir, termasuk dari PAN dan Golkar. Artinya, ketidakhadiran PSI bukan karena forumnya hanya untuk ketua umum.

Di sisi lain, Syahganda sendiri membatasi pernyataannya. Ia menyebut tidak tahu pasti posisi PSI di koalisi. Pernyataan itu membuka kemungkinan bahwa absennya PSI di Bogor bukan indikasi keluarnya partai dari koalisi, melainkan soal teknis undangan atau kehadiran.

Yang jelas, pertemuan 13 November 2026 menghasilkan permintaan resmi kepada para ketua partai. Usulan nama calon wakil presiden harus disiapkan dalam sepekan, dan Presiden yang akan menyerahkan dua nama final ke MPR.

Sejumlah peristiwa lain di sekitar isu yang sama turut mewarnai pekan itu. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, misalnya, membantah isu dukungan terhadap sosok tertentu untuk cawapres setelah bertemu Dasco di DPR. Ia menegaskan pertemuan itu membahas UU Pertahanan yang sudah kadaluwarsa.

Langkah Selanjutnya Menuju Sidang 9 Desember

Tahapan berikutnya berjalan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan MPR. Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Setelah dokumen masuk, MPR memverifikasi kelengkapan administrasi. Sidang paripurna pada 9 Desember 2026 kemudian memungut suara, mengesahkan ketetapan MPR, dan melantik wakil presiden terpilih.

Tim Ad Hoc MPR disebut punya waktu hingga 8 Desember untuk memutuskan teknis surat suara dan skenario bila calon wapres menolak. Detail teknis ini menentukan jalannya pemungutan suara di parlemen.

Prabowo juga dijadwalkan mengumpulkan lagi ketua umum parpol pada pekan berikutnya. Forum lanjutan itu menjadi kesempatan bagi partai yang belum terwakili, termasuk PSI, untuk menyampaikan sikap.

Sampai saat itu terjadi, keterangan Syahganda tetap menjadi rujukan utama soal absennya PSI di Istana Bogor. Publik menunggu apakah PSI akan memberi penjelasan resmi, dan apakah partai itu masuk dalam perumusan dua nama calon wakil presiden yang akan diserahkan ke MPR.

Bagi MPR, tenggat konstitusional 60 hari sejak kekosongan jabatan menjadi patokan yang tidak bisa ditawar. Sidang 9 Desember sudah diumumkan, dan seluruh partai koalisi diminta menuntaskan usulan sebelum batas 14 hari itu tiba.

Analisis Redaksi

Keterangan Syahganda menarik bukan karena isinya yang dramatis, melainkan karena ia menyampaikan pengamatan langsung di lokasi lalu menutupnya dengan pengakuan bahwa ia tidak tahu posisi PSI di koalisi. Dua pernyataan itu berdiri berdampingan dan meninggalkan celah tafsir yang lebar.

PSI adalah partai pengusung Prabowo-Gibran pada 2024. Dalam logika koalisi, partai pengusung semestinya punya tempat saat kursi wakil presiden dibicarakan, meski suaranya tidak sebesar partai parlemen. Kalau benar PSI tidak hadir, publik berhak tahu alasannya: tidak diundang, diundang tapi tidak datang, atau memang memilih di luar forum itu.

Yang paling perlu dijaga adalah prosesnya. Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 menempatkan Presiden sebagai pemegang hak mengusulkan dua nama, dan MPR yang memilih. Mekanisme ini sudah jelas, tetapi kejelasan konstitusi tidak otomatis berarti kejelasan politik. Nama-nama yang beredar di ruang tertutup, sementara publik hanya menerima bocoran, adalah pola yang sebaiknya tidak diulang pada momen sepenting ini.

Sidang 9 Desember 2026 akan menjadi ujian. Kalau partai-partai koalisi, termasuk yang absen di Bogor, bisa menjelaskan posisi masing-masing secara terbuka, proses ini setidaknya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, yang tersisa hanya spekulasi tentang siapa yang duduk di meja dan siapa yang sengaja dibiarkan di luar.

Sumber: afu.id, mpr.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad