ICJ Vonis Myanmar Terbukti Genosida Rohingya: Putusan Bersejarah dan 10.000 Korban
Mahkamah Keadilan Internasional (ICJ) memutuskan Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap minoritas Rohingya dalam operasi militer 2017. Putusan 9 berbanding 6 ini menjadi yang pertama dalam sejarah di mana pengadilan tertinggi PBB menyatakan sebuah negara bersalah atas genosida.
Presiden ICJ Yuji Iwasawa membacakan putusan di Den Haag pada Kamis. Majelis 15 hakim menyimpulkan Myanmar "telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di negara bagian Rakhine utara, yang melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida."
Baca juga: 46 Agenda Koordinasi Kemenko Kumham Imipas dan Kementerian HAM 2025-2026 Terungkap
Pengadilan juga memerintahkan Myanmar mengizinkan para pengungsi kembali ke tanah air dan membayar reparasi. Keputusan ini muncul saat ICJ tengah menangani tuduhan genosida lain terkait konflik Gaza dan perang Ukraina. Gugatan diajukan Gambia pada 2019.
Kronologi Operasi Militer 2017 yang Berujung Vonis Genosida
Kasus ini berakar pada Agustus 2017. Militer Myanmar saat itu melancarkan apa yang mereka sebut "operasi pembersihan" di negara bagian Rakhine. Operasi tersebut diklaim sebagai respons terhadap serangan kelompok pemberontak Rohingya.
Yang terjadi kemudian adalah salah satu eksodus terbesar di Asia dalam beberapa dekade terakhir. Aparat keamanan dituduh melakukan pemerkosaan massal, pembunuhan, dan pembakaran ribuan rumah warga Rohingya.
Ratusan ribu orang melarikan diri menyeberang ke Bangladesh. Kini sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya tinggal di sana, terutama di kamp-kamp padat di distrik Cox's Bazar.
Baca juga: Kemenkum Sumut Bekali Paralegal soal Pencurian di KUHP Baru dan Keadilan Restoratif
Kondisi kamp jauh dari layak. Penghuninya menghadapi risiko kebakaran, penyakit menular, longsor saat musim hujan, sanitasi yang tidak memadai, serta pembatasan ketat terhadap pekerjaan.
Gambia, negara mayoritas Muslim di Afrika, membawa perkara ini ke ICJ pada 2019. Negara itu meminta pengadilan menyatakan Myanmar melanggar Konvensi Genosida 1948 dan memastikan para pelaku dihukum.
Untuk menyatakan genosida terjadi, pengadilan harus menemukan adanya niat menghancurkan kelompok Rohingya "secara keseluruhan atau sebagian." Dalam perkara ini, majelis hakim menilai niat itu terbukti.
Pernyataan Hakim dan Penolakan Pembelaan Myanmar
Myanmar berargumen bahwa operasi 2017 adalah tindakan sah untuk melawan pemberontak. Majelis hakim menolak pembelaan itu.
Iwasawa menyatakan pengadilan mendapati "pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan kekerasan seksual secara luas, tindakan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak, serta menyerang warga Rohingya yang melarikan diri secara massal."
Bukti yang dihadirkan menunjukkan sekitar 10.000 warga Rohingya tewas akibat operasi tersebut. Angka ini menjadi salah satu temuan paling konkret dalam putusan.
Majelis hakim juga mencakup Navi Pillay, pakar hukum internasional yang meraih Hadiah Nobel Perdamaian bulan lalu. Kehadirannya menambah bobot moral pada putusan yang sudah bersejarah.
Suasana ruang sidang berubah emosional setelah pembacaan putusan hampir tiga jam di Aula Besar Kehakiman ICJ. Pengacara dan anggota komunitas Rohingya saling berpelukan dan menangis. Sebagian dari mereka menempuh perjalanan ribuan kilometer untuk menyaksikan momen itu langsung.
"Hari ini adalah hari besar bagi Rohingya, dan juga hari besar bagi semua kelompok tertindas di seluruh dunia yang selama ini diberi tahu bahwa penderitaan mereka tidak berarti dan tidak ada yang mau mendengar," kata Yasmin Ullah, aktivis hak-hak Rohingya yang hadir di ruang sidang.
Reparasi, Pemulangan, dan Keadilan bagi Korban
Putusan tidak berhenti pada pernyataan bersalah. ICJ memerintahkan serangkaian kewajiban konkret bagi Myanmar.
- Mengizinkan warga Rohingya kembali ke tempat tinggal mereka secara "aman, sukarela, dan bermartabat."
- Menyelidiki, mengadili, dan menghukum pelaku tindakan genosida.
- Membayar kompensasi kepada korban, dengan besaran yang akan ditentukan dalam proses hukum selanjutnya.
Perintah pemulangan ini secara langsung menyentuh nasib 1,2 juta pengungsi di Bangladesh. Banyak dari mereka telah hidup di kamp selama hampir satu dekade tanpa kepastian status.
Maria Elena Vignoli, penasihat senior keadilan internasional di Human Rights Watch, menyebut putusan ini sebagai pengakuan yang telah lama dinantikan. Menurutnya, keputusan tersebut juga menjadi preseden bagi korban genosida dan kejahatan berat lain di seluruh dunia dalam perjuangan mencari keadilan.
Namun, sifat final dan mengikat secara hukum tidak otomatis berarti mudah dijalankan. ICJ tidak memiliki mekanisme penegakan langsung selain melaporkan ketidakpatuhan kepada Dewan Keamanan PBB. Di sinilah tantangan terbesar putusan ini bermula.
Preseden bagi Gaza dan Ukraina
Putusan Myanmar bukan perkara terisolasi. ICJ sedang menangani beberapa tuduhan genosida lain yang jauh lebih besar secara geopolitik.
Afrika Selatan menuduh Israel melanggar Konvensi Genosida dalam ofensifnya di Gaza. Israel membantah keras tuduhan tersebut. Proses kasus itu diperkirakan masih berlangsung bertahun-tahun.
Ukraina juga mengajukan gugatan terhadap Rusia tak lama setelah invasi besar-besaran Moskow pada Februari 2022. Kyiv menuduh Rusia mengarang tuduhan genosida terhadap Ukraina sebagai pembenaran untuk melancarkan serangan.
Dalam putusan sebelumnya pada 2007, ICJ menyatakan Serbia "melanggar kewajiban untuk mencegah genosida" dalam pembantaian Srebrenica 1995. Saat itu, pasukan Serbia Bosnia membunuh sekitar 8.000 pria dan anak laki-laki, sebagian besar Muslim, di kota tersebut.
Perbedaan pentingnya: pada kasus Serbia, pengadilan tidak menyatakan negara itu secara langsung melakukan genosida. Pada kasus Myanmar, ICJ melangkah lebih jauh dengan menyatakan genosida benar-benar terjadi dan Myanmar bertanggung jawab.
Keputusan ini menempatkan ICJ sebagai rujukan utama hukum internasional untuk kejahatan paling berat. Bagi negara-negara yang selama ini mengandalkan veto di Dewan Keamanan, vonis ini memberi tekanan moral yang sulit diabaikan.
Pembacaan putusan juga dibarengi perhatian pada proses hukum lanjutan. Besaran kompensasi dan mekanisme pemulangan akan menjadi ujian berikutnya bagi Myanmar maupun masyarakat internasional.
Analisis Redaksi
Vonis ICJ terhadap Myanmar adalah momen langka dalam hukum internasional. Untuk pertama kalinya, sebuah negara dinyatakan secara eksplisit melakukan genosida oleh pengadilan tertinggi PBB. Namun nilai sejarah itu tidak boleh menutupi kenyataan bahwa penegakannya nyaris mustahil tanpa tekanan politik global.
Perhatikan komposisi suara: 9 berbanding 6. Selisih tiga hakim menunjukkan bahwa bahkan di antara para ahli hukum paling senior, kesepakatan tentang genosida tidak datang otomatis. Myanmar akan memanfaatkan celah ini untuk mempertanyakan legitimasi putusan, meski keputusan itu final dan mengikat.
Yang paling rentan justru 1,2 juta pengungsi di Cox's Bazar. Perintah pemulangan "aman, sukarela, dan bermartabat" terdengar mulia di atas kertas. Tetapi tanpa jaminan keamanan nyata di Rakhine, pemulangan bisa berubah menjadi pengusiran kedua. Komunitas internasional harus memastikan bahwa reparasi dan pemulangan tidak berhenti sebagai retorika, sementara Dewan Keamanan PBB menghadapi ujian kredibilitas: apakah veto akan kembali mengalahkan keadilan bagi korban genosida.
Sumber: icj-cij.org
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0