Subhan Laporkan Ina Liem ke Polisi: Dugaan Keterangan Palsu di Sidang MK soal Gibran

Nov 19, 2026 - 22:30
 0  1
Subhan Laporkan Ina Liem ke Polisi: Dugaan Keterangan Palsu di Sidang MK soal Gibran

Advokat Subhan Palal melaporkan Ina Setiawati atau Ina Liem ke Polda Metro Jaya atas dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah saat menjadi ahli dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka.

Ad
Ad

Subhan mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis (19/11/2026) untuk menindaklanjuti laporan yang telah dibuatnya. Dia mempersoalkan keterangan Ina yang dihadirkan sebagai ahli dari pihak terkait dalam persidangan MK. Menurut Subhan, keterangan tersebut membentuk persepsi di masyarakat bahwa Gibran telah memenuhi persyaratan pendidikan untuk pencalonan wakil presiden.

Baca juga: Pembunuh Anak Anggota DPRD Tebing Tinggi Divonis 12 Tahun Bui

"Kehadiran saya di sini dalam rangka panggilan Polda untuk pemeriksaan terhadap laporan saya adanya dugaan keterangan palsu di atas sumpah yang diberikan oleh seorang ahli yang mengaku ahli di sidang Mahkamah Konstitusi," ujar Subhan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (19/11/2026).

Kronologi Laporan dan Pokok Persoalan

Subhan menyebut keterangan Ina seolah-olah menunjukkan Gibran memiliki persyaratan pendidikan yang diperlukan dan dapat memperjuangkan persoalan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dia menilai pernyataan itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan suket penyetaraan pendidikan Gibran.

"Seolah-olah Gibran memiliki syarat pendidikan dan itu dia mau fight di PTUN. Itu gara-gara ini, gara-gara apa? Kesaksian palsu dari ahli ini," kata Subhan.

Dia kemudian menyebut Ina Liem sebagai pihak yang dilaporkan. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/8115/X/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 26 Oktober 2026. Sebelum melapor, Subhan mengaku telah menyampaikan keberatan dan meminta Ina mencabut keterangannya, tetapi permintaan tersebut tidak dipenuhi.

Baca juga: Pencuri di KNPI Sumsel Ditangkap, Uang Hasil Curian Dipakai Beli Sabu

Laporan itu berkaitan dengan putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan kasasi Subhan dalam perkara pembatalan suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Putusan yang diketok pada 30 Oktober 2026 tersebut menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan kementerian terkait mencabutnya.

Subhan mempersoalkan keterangan Ina karena menilai pernyataan ahli tersebut dapat memengaruhi pemahaman publik terhadap putusan MA. Meski demikian, laporan polisi itu masih berada pada tahap awal penanganan. Dugaan pemberian keterangan palsu terhadap Ina belum terbukti dan masih harus diuji melalui proses penyelidikan serta pembuktian hukum.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan Subhan hadir di kepolisian pada Kamis. Menurut Budi, Subhan datang dalam rangka gelar perkara awal terkait laporan terhadap Ina Liem. Namun, penyidik belum meminta klarifikasi karena pelapor masih perlu melengkapi bukti permulaan.

"Selanjutnya, penyelidik akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku," ujar Budi.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Ina Liem maupun kuasa hukumnya mengenai laporan tersebut. Ina dikenal sebagai konsultan pendidikan yang dihadirkan sebagai ahli dalam sidang MK. Kehadirannya dalam persidangan menjadi sorotan karena keterangannya dianggap memengaruhi pemahaman publik tentang legalitas suket penyetaraan pendidikan Gibran.

Subhan sendiri adalah advokat yang konsisten mempersoalkan suket penyetaraan pendidikan Gibran. Melalui gugatan di PTUN, ia berhasil membatalkan surat keterangan tersebut di tingkat kasasi. Putusan MA itu menjadi dasar baginya untuk menilai keterangan Ina di sidang MK sebagai informasi yang menyesatkan.

Latar Belakang Polemik Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran

Polemik suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran bermula dari surat keterangan yang dikeluarkan pada 2019. Surat itu menjadi syarat bagi Gibran untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Namun, sejumlah pihak mempertanyakan keabsahan surat tersebut karena proses penyetaraan pendidikan dianggap tidak sesuai prosedur.

Subhan kemudian menggugat ke PTUN untuk membatalkan surat keterangan itu. Perjalanan hukum berlanjut hingga kasasi di MA. Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi Subhan dan menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. Putusan itu juga memerintahkan kementerian terkait untuk mencabut surat tersebut.

Putusan MA tersebut menjadi pukulan bagi legalitas suket yang selama ini menjadi dasar pencalonan Gibran. Meski demikian, dampaknya terhadap pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 tidak serta-merta membatalkan hasil pemilu. Namun, secara hukum, putusan itu menegaskan bahwa surat keterangan yang menjadi syarat pencalonan tidak sah.

Dalam sidang MK yang digelar sebelumnya, Ina Liem dihadirkan sebagai ahli dari pihak terkait. Keterangannya ketika itu menjadi salah satu bahan pertimbangan MK dalam memutus sengketa hasil Pilpres 2024. Subhan menilai keterangan Ina telah menyesatkan publik dan lembaga peradilan karena tidak mencerminkan status hukum suket yang sebenarnya.

Dampak dan Reaksi Publik

Laporan Subhan terhadap Ina Liem menambah panjang daftar persoalan hukum terkait suket penyetaraan pendidikan Gibran. Publik kembali menyoroti transparansi proses penyetaraan pendidikan yang selama ini dianggap tertutup. Sejumlah pengamat pendidikan menilai kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap penerbitan surat keterangan setara ijazah.

Di sisi lain, laporan ini juga memunculkan pertanyaan tentang batas antara keterangan ahli dan dugaan keterangan palsu. Pasal 242 KUHP tentang keterangan palsu di bawah sumpah mensyaratkan adanya unsur kesengajaan dan dampak kerugian. Penyidik perlu membuktikan apakah keterangan Ina memenuhi unsur tersebut.

Proses hukum di Polda Metro Jaya masih berjalan. Subhan telah memenuhi panggilan untuk pemeriksaan awal, tetapi penyidik belum meminta klarifikasi dari Ina. Polisi menyatakan akan menindaklanjuti laporan sesuai prosedur, termasuk meminta bukti tambahan dari pelapor.

Masyarakat yang mengikuti kasus ini menantikan apakah laporan akan berlanjut ke penyidikan atau dihentikan karena kurang bukti. Sejumlah pihak juga mendesak agar proses hukum tidak digunakan sebagai alat balas dendam politik.

Langkah Selanjutnya dan Proses Hukum yang Akan Ditempuh

Setelah gelar perkara awal, penyidik Polda Metro Jaya akan memeriksa kelengkapan bukti permulaan yang diajukan Subhan. Jika bukti dianggap cukup, laporan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebaliknya, jika bukti tidak memenuhi syarat, laporan bisa dihentikan.

Subhan dijadwalkan menyerahkan bukti tambahan dalam waktu dekat. Ia juga berencana menghadirkan saksi-saksi yang relevan untuk memperkuat laporannya. Sementara itu, Ina Liem belum memberikan komentar publik terkait laporan tersebut.

Proses hukum ini akan menjadi ujian bagi penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menangani kasus yang melibatkan tokoh publik dan isu politik. Publik akan mencermati apakah penyidik bekerja secara profesional dan transparan.

Jika laporan berlanjut, Ina Liem dapat dipanggil untuk dimintai klarifikasi sebagai terlapor. Penyidik juga dapat meminta keterangan dari pihak-pihak yang hadir dalam sidang MK, termasuk hakim dan peserta sidang lainnya.

Kasus ini juga berpotensi memengaruhi citra MK sebagai lembaga peradilan. Jika terbukti ada keterangan palsu dalam sidang, hal itu dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses peradilan konstitusi.

Analisis Redaksi

Laporan Subhan Palal terhadap Ina Liem membuka kembali luka lama polemik suket penyetaraan pendidikan Gibran. Di satu sisi, langkah ini menunjukkan bahwa advokat itu konsisten menuntut akuntabilitas atas surat keterangan yang telah dinyatakan tidak sah oleh MA. Di sisi lain, laporan dugaan keterangan palsu di bawah sumpah bukan perkara mudah. Pasal 242 KUHP menuntut pembuktian adanya kesengajaan memberikan keterangan yang bertentangan dengan kebenaran, bukan sekadar perbedaan tafsir.

Publik perlu mencermati bahwa keterangan ahli di sidang MK adalah bagian dari proses peradilan yang dilindungi. Jika setiap keterangan ahli yang berbeda dengan putusan pengadilan lain dikriminalisasi, hal itu dapat menimbulkan efek jera bagi para ahli untuk memberikan pendapat di pengadilan. Namun, jika memang ada bukti bahwa keterangan tersebut diberikan secara sengaja untuk menyesatkan, proses hukum harus berjalan.

Yang paling penting adalah transparansi penyelidikan. Polda Metro Jaya harus menjelaskan secara terbuka perkembangan laporan, termasuk alasan jika laporan dihentikan atau dilanjutkan. Masyarakat berhak tahu apakah kasus ini murni penegakan hukum atau sarat kepentingan politik. Tanpa transparansi, laporan ini berisiko menjadi bola liar yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan peradilan.

Sumber: afu.id, mahkamahagung.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad