UU Perampasan Aset Disahkan, KPK Soroti 4 Delik Korupsi yang Belum Diatur

Nov 19, 2026 - 23:10
 0  1
UU Perampasan Aset Disahkan, KPK Soroti 4 Delik Korupsi yang Belum Diatur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji ketentuan dalam undang-undang perampasan aset yang baru disahkan, sekaligus menyoroti empat delik korupsi yang belum diatur dalam sistem hukum Indonesia. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pengaturan keempat delik itu penting untuk menutup celah praktik korupsi yang belum terjangkau secara optimal.

Ad
Ad

Kajian itu dilakukan untuk memastikan keterkaitan UU baru tersebut dengan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi, terutama optimalisasi pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau asset recovery. Pernyataan Budi disampaikan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Baca juga: Kepala Biro Adpim NTT Dinonaktifkan: Dugaan Pelecehan Siswi Magang 16 Tahun

KPK Pelajari Setiap Pasal yang Beririsan dengan Tugas Antirasuah

Budi menegaskan, KPK tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Menurut dia, perampasan aset sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pengembalian kerugian keuangan negara.

"KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku," kata Budi, Kamis (19/11/2026).

Saat ditanya mengenai posisi dan peran KPK yang dinilai tidak terlihat secara eksplisit dalam undang-undang tersebut, Budi tidak menjawab tegas. Ia hanya menyebut pihaknya akan mempelajari setiap ketentuan yang memiliki irisan dengan tugas dan fungsi lembaga antirasuah.

Meski begitu, Budi menjelaskan bahwa pemulihan aset selama ini sudah menjadi salah satu perhatian KPK dalam penanganan perkara korupsi. Caranya antara lain melalui penyitaan aset pada tahap penyidikan. Aset itu kemudian dapat menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban pembayaran uang pengganti setelah perkara berkekuatan hukum tetap.

Baca juga: Kepala Adpim Setda NTT Dinonaktifkan: Kronologi Dugaan Pelecehan Mahasiswi Magang

"Sehingga dari hasil lelang itulah untuk menutup atau untuk membayar uang pengganti daripada narapidana," jelas Budi.

Mekanisme yang ia gambarkan berjalan sederhana: aset yang telah disita dan diputuskan dirampas untuk negara dapat dilelang, lalu hasilnya dipakai memenuhi pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana. Skema ini sudah berjalan lama, jauh sebelum UU Perampasan Aset disahkan.

Empat Delik Korupsi yang Belum Masuk Hukum Indonesia

Budi menegaskan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan perampasan aset. KPK juga mendorong penguatan regulasi melalui kriminalisasi sejumlah tindak pidana yang telah diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi (UNCAC), tetapi belum diatur secara khusus dalam sistem hukum Indonesia.

Empat delik yang disoroti KPK:

  • Illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah;
  • Trading in influence atau perdagangan pengaruh;
  • Suap di sektor swasta;
  • Suap terhadap pejabat publik asing (foreign bribery).

Menurut Budi, pengaturan terhadap empat delik tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan hukum untuk menutup celah praktik korupsi yang belum terjangkau secara optimal. Ia tidak merinci lebih jauh bagaimana bentuk kriminalisasi yang diusulkan KPK, termasuk sanksi dan ambang batasnya.

Isu illicit enrichment sendiri sempat menjadi perdebatan terbuka. Sebelumnya, DPR tidak memasukkan delik itu ke dalam UU Perampasan Aset dengan alasan hak asasi manusia. Indonesia Corruption Watch (ICW) pun mencurigai alasan tersebut dan menduga ada kekhawatiran pejabat disasar aturan itu.

Konteksnya, UU Perampasan Aset juga mengatur pembentukan badan pengawas yang dibentuk Presiden dan berisi lima anggota. Detail kewenangan badan tersebut belum menjadi fokus penjelasan KPK dalam pernyataan kali ini.

Penindakan Harus Diikuti Langkah Korektif

Di sisi lain, KPK menilai penindakan harus diikuti langkah korektif agar celah yang memungkinkan terjadinya tindak pidana serupa tidak terus berulang. Penanganan perkara juga diharapkan menjadi sarana edukasi publik sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku.

Budi menambahkan, penyidik KPK dapat mengembangkan penanganan perkara apabila menemukan indikasi penyembunyian atau pengalihan hasil tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berhenti pada tindak pidana korupsi sebagai kejahatan asal, tetapi juga menelusuri upaya menyamarkan hasil kejahatan tersebut.

Pernyataan itu memberi sinyal bahwa KPK akan memakai instrumen yang ada untuk menelusuri aliran aset, termasuk ketika pelaku berupaya mengaburkan asal-usul kekayaan. Namun, tanpa delik illicit enrichment, penelusuran semacam itu tetap bergantung pada pembuktian tindak pidana asal.

Latar Belakang: Komitmen UNCAC dan Celah Hukum Lama

UNCAC merupakan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi itu mendorong negara peserta mengkriminalisasi sejumlah perbuatan, termasuk perdagangan pengaruh dan suap di sektor swasta.

Empat delik yang disoroti KPK menunjukkan jarak antara komitmen internasional dan praktik hukum domestik. Selama bertahun-tahun, penindakan korupsi di Indonesia bertumpu pada delik suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang. Perbuatan seperti memperdagangkan pengaruh atau menyuap pihak swasta belum memiliki pasal pidana yang jelas.

KPK menilai UU Perampasan Aset menjadi pintu masuk untuk memperkuat kerangka itu. Namun, undang-undang tersebut lebih banyak mengatur mekanisme perampasan aset, bukan definisi delik baru. Karena itu, KPK mendorong penguatan regulasi di luar perampasan aset.

Bagi KPK, pemulihan aset dan kriminalisasi delik baru adalah dua sisi yang saling melengkapi. Perampasan aset memastikan negara mendapat kembali kerugian, sementara kriminalisasi menutup ruang bagi perbuatan yang belum tersentuh hukum.

Langkah Selanjutnya: Kajian Internal dan Dorongan Regulasi

KPK menyatakan akan mempelajari setiap ketentuan UU Perampasan Aset yang beririsan dengan tugas dan fungsinya. Hasil kajian itu akan menentukan bagaimana lembaga antirasuah memosisikan diri dalam pelaksanaan undang-undang baru.

Selain itu, KPK mendorong penguatan regulasi untuk mengkriminalisasi empat delik yang belum diatur. Dorongan ini membutuhkan pembahasan lanjutan bersama pemerintah dan DPR, mengingat perubahan delik pidana harus melalui undang-undang.

Yang belum jelas, apakah KPK akan menyampaikan usulan resmi atau cukup mendorong lewat diskursus publik. Budi juga tidak menyebut tenggat kapan kajian internal itu rampung.

Sementara itu, mekanisme pemulihan aset melalui penyitaan, lelang, dan pembayaran uang pengganti akan tetap berjalan dalam penanganan perkara yang sedang ditangani KPK. Praktik inilah yang disebut Budi sebagai bagian dari upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

Analisis Redaksi

Pernyataan KPK ini memperlihatkan satu hal yang jarang diucapkan terbuka: Indonesia punya komitmen UNCAC yang belum diterjemahkan ke dalam pasal pidana. Empat delik yang disebut Budi bukan hal baru dalam diskursus antikorupsi. Yang baru adalah KPK menyebutnya di depan publik tepat setelah UU Perampasan Aset disahkan.

Pilihan KPK untuk tidak menjawab tegas soal posisinya dalam UU Perampasan Aset bisa dibaca sebagai kehati-hatian. Namun, kehati-hatian itu juga menyisakan pertanyaan. Jika peran KPK tidak eksplisit dalam undang-undang, siapa yang akan menjalankan fungsi perampasan aset secara operasional? Badan pengawas yang dibentuk Presiden memang sudah diatur, tetapi keterkaitannya dengan lembaga penegak hukum masih perlu diperjelas.

Soal illicit enrichment, alasan hak asasi manusia yang dipakai DPR patut diuji. Kekhawatiran soal pembalikan beban pembuktian adalah sah. Tetapi tanpa delik itu, penindakan terhadap pejabat berharta tak wajar akan terus bergantung pada pembuktian tindak pidana asal yang sering kali berliku. KPK tampaknya memahami hal ini, meski memilih jalur dorongan regulasi alih-alih perdebatan terbuka.

Yang paling menentukan sekarang adalah tindak lanjut. Kajian internal KPK perlu berujung pada usulan konkret, bukan sekadar pernyataan sikap. Tanpa itu, empat delik yang disoroti hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah panjang reformasi hukum antikorupsi Indonesia.

Sumber: afu.id, unodc.org

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad