Jasa Raharja-PMI Teken MoU: Percepatan Penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas
PT Jasa Raharja (Persero) dan Palang Merah Indonesia (PMI) menandatangani Nota Kesepahaman di Jakarta, Rabu (18/11/2026), untuk mempercepat pertolongan pertama dan penanganan pra-rumah sakit bagi korban kecelakaan lalu lintas. MoU diteken Dirut Jasa Raharja Muhammad Awaluddin bersama Ketua Umum PMI M. Jusuf Kalla.
Penandatanganan itu berlangsung dalam rangkaian Dialog Keselamatan Transportasi bertema “Sinergi Lintas Sektor dan Peran Aktif Masyarakat untuk Keselamatan dan Perlindungan Korban Kecelakaan”. Laporan lengkapnya dimuat Radar Kendari.
Baca juga: Kecelakaan Trans Kalimantan Tewaskan Penumpang Minibus di Kubu Raya, Diduga Terhimpit Dua Truk
Isi Kesepakatan: dari PPGD hingga Ambulans PMI
Kedua lembaga menyepakati sejumlah ruang lingkup kerja sama. Fokus utamanya adalah penyelenggaraan program keselamatan transportasi dan kegawatdaruratan, termasuk Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), edukasi, serta pelatihan.
Kerja sama juga mencakup penguatan pertolongan pertama dan penanganan pra-rumah sakit bagi korban kecelakaan. Dalam klausul ini, layanan ambulans PMI akan dipakai sebagai bagian dari ekosistem penanganan korban.
Ada pula butir tentang penguatan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor, pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kegiatan sosial kemanusiaan. Cakupan itu membuat MoU ini tidak hanya berbicara soal respons darurat, tetapi juga pencegahan dan kepatuhan.
Awaluddin menegaskan, keberhasilan kerja sama tidak diukur dari seremoni tanda tangan. Menurut dia, MoU akan ditindaklanjuti lewat perjanjian kerja sama yang lebih operasional, dengan program jelas, pembagian peran terukur, dan mekanisme evaluasi berkelanjutan.
Baca juga: Kecelakaan Maut di Sungai Ambawang: Penumpang Minibus Tewas Terhimpit Dua Truk
“Nilai sebuah kerja sama tidak terletak pada dokumen yang ditandatangani, melainkan pada manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” tegas Awaluddin dalam keterangan yang dikutip Radar Kendari.
Mandat Beda, Tujuan Kemanusiaan Sama
Awaluddin menyebut kolaborasi dengan PMI punya relevansi kuat karena kedua lembaga berbagi misi kemanusiaan, meski mandat dan fungsinya berbeda. Jasa Raharja menjalankan mandat negara memberi perlindungan dasar kepada korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum dan lalu lintas jalan.
Sementara PMI punya pengalaman panjang dalam pelayanan sosial kemanusiaan, termasuk pertolongan pertama dan penanganan kegawatdaruratan. Kombinasi itu dinilai pas untuk memperkuat respons awal di lapangan.
“Kita memiliki mandat yang berbeda, tetapi memiliki tujuan kemanusiaan yang sama: melindungi dan menyelamatkan kehidupan,” ujar Awaluddin.
Dalam situasi gawat darurat, kata dia, kecepatan dan ketepatan pertolongan menjadi faktor penentu keselamatan korban. Respons awal yang tepat, pertolongan pertama yang memadai, serta penanganan pra-rumah sakit yang terkoordinasi bisa menyelamatkan nyawa sekaligus menekan risiko kondisi korban memburuk.
Pernyataan itu menempatkan kerja sama ini sebagai persoalan teknis-operasional, bukan sekadar simbol. Yang hendak diperbaiki adalah rantai respons, dari detik pertama kecelakaan hingga korban tiba di fasilitas kesehatan.
Jusuf Kalla: Jaringan Relawan dan Ambulans Jadi Kunci
Ketua Umum PMI M. Jusuf Kalla menyampaikan, kerja sama dengan Jasa Raharja penting untuk memperkuat upaya penyelamatan dan penanganan korban kecelakaan lalu lintas. PMI, menurut dia, punya jaringan relawan dan kapasitas dalam memberikan pertolongan pertama serta layanan ambulans.
“Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan kemanusiaan, khususnya dalam penanganan korban kecelakaan lalu lintas. PMI memiliki jaringan relawan dan kapasitas dalam memberikan pertolongan pertama serta layanan ambulans. Melalui kerja sama dengan Jasa Raharja, kita berharap respons terhadap korban dapat semakin cepat dan efektif,” ujar Jusuf Kalla.
Ia menambahkan, tujuan utama kolaborasi adalah menyelamatkan lebih banyak nyawa dan mengurangi risiko fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas. Harapan itu sejalan dengan watak kerja PMI yang bergerak di lapangan lewat relawan.
Bagi Jasa Raharja, jejaring itu melengkapi mandat perlindungan dasar yang selama ini dijalankan. Bagi PMI, kerja sama ini membuka jalur koordinasi yang lebih rapi dengan penyelenggara jaminan kecelakaan lalu lintas.
Dialog Keselamatan Transportasi dan Pihak yang Hadir
Dialog Keselamatan Transportasi yang mengapit penandatanganan MoU menghadirkan pemangku kepentingan dari sektor transportasi, kesehatan, kepolisian, organisasi kemanusiaan, asosiasi transportasi, komunitas, hingga akademisi. Kehadiran mereka menunjukkan isu keselamatan jalan tidak bisa ditangani satu lembaga saja.
Sejumlah narasumber tampil dalam forum itu:
- Muhammad Awaluddin, Direktur Utama Jasa Raharja
- Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes., Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial PMI
- Irjen Pol. (Purn.) Dr. Agus Suryonugroho, Tenaga Ahli Menteri Perhubungan Bidang Transformasi Strategis Transportasi
- dr. Obrin Parulian, M.Kes., Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan
- Brigjen Pol. Dr. Aries Syahbudin, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri
Komposisi narasumber mencerminkan tiga pilar yang selama ini menentukan nasib korban kecelakaan: regulator transportasi, penyedia layanan kesehatan, dan kepolisian sebagai penegak hukum di jalan. Ditambah PMI sebagai organisasi kemanusiaan dan Jasa Raharja sebagai pemegang mandat perlindungan.
Awaluddin menekankan penguatan ekosistem keselamatan transportasi butuh keterlibatan banyak pihak. Mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara transportasi, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi kemanusiaan, dunia usaha, hingga masyarakat.
Mengapa Respons Pra-Rumah Sakit Menentukan
Istilah pra-rumah sakit merujuk pada penanganan yang dilakukan sebelum korban sampai di rumah sakit. Dalam kecelakaan lalu lintas, fase ini kerap menjadi titik paling rawan karena bergantung pada siapa yang pertama tiba di lokasi dan seberapa cepat bantuan datang.
Karena itu, butir kerja sama soal pemanfaatan ambulans PMI menjadi salah satu yang paling konkret. Ambulans dan relawan yang tersebar di daerah bisa memangkas waktu tunggu, terutama di lokasi yang jauh dari fasilitas kesehatan.
Program PPGD, edukasi, dan pelatihan menyasar sisi lain: kemampuan masyarakat awam memberikan pertolongan pertama. Dalam banyak kejadian, orang pertama di lokasi kecelakaan bukan petugas, melainkan warga sekitar atau pengendara lain.
Butir kepatuhan administrasi kendaraan bermotor dan pembinaan K3 menambah dimensi pencegahan. Keduanya menyentuh akar masalah, bukan hanya hilir berupa korban. Untuk memperluas konteks keselamatan jalan, rujukan seperti halaman keselamatan jalan WHO bisa menjadi pembanding soal pentingnya respons cepat pascakecelakaan.
Yang belum diumumkan dalam laporan ini adalah target angka, tenggat waktu, dan bentuk perjanjian operasional turunannya. Kedua lembaga menyebut akan menyusunnya lewat perjanjian kerja sama lanjutan.
Analisis Redaksi
MoU Jasa Raharja–PMI menyentuh titik yang jarang dibahas dalam kebijakan kecelakaan lalu lintas di Indonesia: menit-menit pertama setelah benturan. Selama ini perhatian publik lebih banyak tersedot ke besaran santunan atau proses klaim. Padahal, peluang korban selamat ditentukan jauh sebelum berkas klaim diurus.
Karena itu, keputusan memakai jaringan relawan dan ambulans PMI sebagai bagian ekosistem penanganan korban masuk akal. PMI punya sebaran relawan yang tidak dimiliki lembaga lain. Persoalannya, sebaran itu tidak otomatis berarti kecepatan. Tanpa protokol dispatch yang jelas, nomor kontak darurat yang terhubung, dan pelatihan bersama, kerja sama ini bisa berhenti sebagai dokumen.
Pernyataan Awaluddin bahwa nilai kerja sama terletak pada manfaat nyata, bukan dokumen, sebaiknya dibaca sebagai ujian bagi kedua lembaga. Publik berhak menuntut indikator yang bisa diukur: berapa lama waktu respons rata-rata, berapa banyak relawan terlatih PPGD, dan bagaimana evaluasi dilakukan. Tanpa angka, MoU semacam ini mudah tenggelam dalam agenda seremoni berikutnya.
Ada pula pekerjaan rumah yang lebih besar. Keterlibatan Korlantas, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan dalam dialog menunjukkan masalah ini lintas sektor. Namun koordinasi lintas sektor adalah hal yang paling sering gagal di lapangan. Jika masing-masing institusi hanya hadir di forum tanpa menyatukan sistem rujukan, percepatan yang dijanjikan sulit terwujud.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0