HUT Klaten Diduga Jadi Ladang Korupsi: Kecamatan Diminta Setor Rp50 Juta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran dalam perayaan HUT ke-222 Kabupaten Klaten. Sejumlah kecamatan diduga diminta menyetorkan uang hingga Rp50 juta, sementara penunjukan event organizer dan dugaan kickback ke Bupati Klaten masih ditelusuri.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan temuan awal itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2026). "Untuk kutipan masing-masing kecamatan di antaranya ada yang berkisar di angka Rp50 juta," kata Budi.
Baca juga: Kepala Biro Adpim NTT Dinonaktifkan: Dugaan Pelecehan Siswi Magang 16 Tahun
Penyidik belum memastikan siapa yang menginisiasi permintaan dana tersebut. Apakah instruksi datang langsung dari bupati atau melalui perantara, masih menjadi salah satu fokus pemeriksaan.
Kronologi Pengusutan dan Penetapan Tersangka
Kasus ini mencuat setelah KPK menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah, dan pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative, Muhammad Amin Wahyu Utomo.
Setelah penetapan tersangka, KPK mulai memeriksa saksi pada 27 Oktober 2026. Pemeriksaan bergulir untuk melengkapi berkas perkara di lima klaster yang berbeda.
Klaster pertama adalah dugaan suap untuk mengondisikan audit BPK. Klaster kedua menyangkut penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Klaster ketiga terkait perizinan tambang galian C. Klaster keempat mengenai setoran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Klaster kelima menyangkut setoran terkait upah pungut.
Baca juga: Kepala Adpim Setda NTT Dinonaktifkan: Kronologi Dugaan Pelecehan Mahasiswi Magang
Dalam perkara HUT Klaten, penyidik menelusuri mekanisme pengumpulan uang dari kecamatan. Budi menyebut KPK sedang mendalami pihak yang menginisiasi permintaan dana kepada para camat.
"Penyidik belum memastikan apakah permintaan itu disampaikan langsung oleh bupati atau melalui perantara," ujar Budi, seperti dikutip dari laporan AFU.id.
Selain setoran kecamatan, KPK menyoroti proses pengadaan barang dan jasa dalam rangkaian perayaan. Penunjukan pihak swasta sebagai penyelenggara acara atau event organizer (EO) diduga menyimpang dari ketentuan.
Menurut Budi, penunjukan penyelenggara kegiatan diduga dilakukan secara langsung tanpa mengikuti mekanisme pengadaan yang seharusnya. Dugaan itu berkaitan dengan tersangka MAW dari kalangan swasta.
Penyidik juga menelusuri dugaan pemberian uang dari pihak swasta kepada Bupati Klaten sebagai kickback atau imbalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan. "Ada dugaan kickback (suap)," jelas Budi.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan KPK
Budi Prasetyo menjadi suara resmi KPK dalam pengusutan ini. Ia menyayangkan munculnya dugaan praktik korupsi dalam kegiatan yang semestinya menjadi ruang partisipasi masyarakat sekaligus sarana promosi daerah.
Perayaan hari jadi Kabupaten Klaten sebelumnya diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah dan mendorong kunjungan masyarakat. Namun, dugaan penyimpangan justru mencuat dari rangkaian acara tersebut.
KPK masih mendalami rangkaian dugaan penyimpangan, mulai dari sumber pendanaan kegiatan, mekanisme pengadaan EO, hingga dugaan aliran uang kepada pihak-pihak terkait.
Tiga nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka:
- Hamenang Wajar Ismoyo — Bupati Klaten.
- Ahmad Luthfi H Rahmatullah — Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah.
- Muhammad Amin Wahyu Utomo — pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Bupati Klaten maupun PT Madani Winasis Creative terkait dugaan yang disampaikan KPK.
KPK juga belum merinci berapa total dana yang diduga dikumpulkan dari sejumlah kecamatan. Yang disebut baru kisaran per kecamatan, yakni hingga Rp50 juta.
Latar Belakang: Lima Klaster Korupsi Klaten
Kasus HUT Klaten bukan perkara tunggal. KPK menyebut kasus di Kabupaten Klaten mencakup sedikitnya lima klaster. Penyidik masih mendalami setiap klaster untuk melengkapi berkas perkara.
Klaster suap audit BPK berkaitan dengan penetapan Ahmad Luthfi H Rahmatullah sebagai tersangka. Klaster pengadaan barang dan jasa menyangkut dugaan penyimpangan dalam belanja pemerintah daerah.
Klaster perizinan tambang galian C menyinggung sektor yang selama ini rawan konflik izin. Klaster setoran dari OPD dan upah pungut menyangkut mekanisme internal pemerintahan daerah.
Dalam konteks itu, dugaan setoran Rp50 juta per kecamatan untuk HUT Klaten menjadi bagian dari pola yang lebih luas. KPK menelusuri apakah permintaan dana itu bersifat instruksi struktural atau inisiatif pihak tertentu.
Perayaan HUT ke-222 Kabupaten Klaten sendiri merupakan agenda daerah yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah kecamatan hingga penyelenggara acara swasta. Rangkaian acara biasanya menyerap anggaran untuk panggung, hiburan, dan promosi.
Proses pengadaan EO menjadi titik krusial. Dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, penunjukan langsung hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu dan dengan prosedur yang ketat. KPK menduga prosedur itu tidak dijalankan.
Penyidik juga menelusuri apakah ada aliran uang dari pihak swasta ke pejabat daerah. Dugaan kickback inilah yang membuat kasus ini masuk ranah suap, bukan sekadar penyimpangan administrasi.
Dampak dan Reaksi Publik
Dugaan korupsi dalam perayaan daerah berdampak langsung pada kepercayaan publik. Acara yang seharusnya memperkuat identitas daerah justru menjadi sorotan hukum.
Bagi warga Klaten, kasus ini memunculkan pertanyaan tentang transparansi anggaran daerah. Setoran dari kecamatan, jika benar terjadi, berarti beban itu bersumber dari kas daerah atau bahkan dari pihak lain di tingkat kecamatan.
KPK menegaskan penyelidikan tidak berhenti pada satu klaster. Setiap klaster didalami untuk melengkapi berkas perkara bagi para tersangka yang telah ditetapkan.
Dampak lain menyentuh institusi audit. Penetapan Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah sebagai tersangka dalam klaster suap audit menimbulkan pertanyaan tentang independensi pengawasan keuangan daerah.
Publik menunggu apakah KPK akan memeriksa para camat yang diduga diminta menyetor dana. Keterangan mereka menjadi kunci untuk memetakan siapa yang menginisiasi permintaan.
Sejumlah pengamat antikorupsi menilai kasus ini menunjukkan celah dalam pengelolaan anggaran kegiatan seremonial daerah. Namun, KPK belum mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang akan diperiksa berikutnya.
Yang pasti, status tiga tersangka sudah ditetapkan. Proses hukum berjalan sejak pemeriksaan saksi pada 27 Oktober 2026.
Langkah Selanjutnya: Apa yang Ditargetkan KPK
KPK memfokuskan penyelidikan pada tiga hal utama. Pertama, sumber pendanaan kegiatan HUT Klaten. Kedua, mekanisme pengadaan event organizer. Ketiga, dugaan aliran uang kepada pihak terkait.
Penyidik juga menelusuri mekanisme pengumpulan uang dari kecamatan, termasuk kemungkinan keterlibatan perantara. Instruksi langsung dari bupati atau melalui pihak lain akan menentukan konstruksi perkara.
Untuk klaster lain, KPK masih mendalami suap audit BPK, penyimpangan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran OPD, dan upah pungut. Semua klaster itu disebut masih dalam proses penyidikan.
Langkah berikutnya yang dinantikan publik adalah pemanggilan para camat dan pejabat terkait. Keterangan mereka dapat memperjelas apakah setoran Rp50 juta itu bersifat wajib atau sukarela.
KPK juga belum mengumumkan apakah akan ada tersangka baru. Juru bicara Budi Prasetyo hanya menegaskan bahwa penyidik masih mendalami setiap klaster untuk melengkapi berkas perkara.
Bagi pemerintah daerah, kasus ini menjadi ujian transparansi. Rangkaian perayaan yang telah berlangsung kini harus dipertanggungjawabkan di hadapan penyidik.
Analisis Redaksi
Kasus HUT Klaten memperlihatkan pola lama yang enggan hilang: kegiatan seremonial daerah menjadi pintu masuk bagi pengumpulan dana di luar mekanisme resmi. Jika benar ada setoran hingga Rp50 juta per kecamatan, maka beban itu tidak muncul tiba-tiba. Ada instruksi, ada struktur, dan ada pihak yang merasa berhak meminta.
Yang paling mengganggu adalah dugaan penunjukan langsung event organizer. Pengadaan barang dan jasa memiliki aturan yang jelas untuk mencegah kolusi. Ketika prosedur itu dilewati, publik berhak curiga bahwa kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan daerah.
KPK perlu membuka konstruksi perkara secara utuh, bukan hanya menetapkan tersangka. Publik butuh tahu siapa yang menginisiasi setoran, bagaimana uang dikumpulkan, dan ke mana aliran dana bergerak. Tanpa itu, kasus ini berisiko berhenti pada sosok bupati tanpa membongkar jaringan di bawahnya.
Perayaan daerah seharusnya menjadi milik warga, bukan ladang pungutan. Jika KPK serius, kasus Klaten bisa menjadi titik balik bagi pengelolaan anggaran seremonial di daerah lain.
Sumber: kpk.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0