Kepala Biro Adpim NTT Dinonaktifkan: Dugaan Pelecehan Siswi Magang 16 Tahun

Nov 19, 2026 - 23:10
 0  1
Kepala Biro Adpim NTT Dinonaktifkan: Dugaan Pelecehan Siswi Magang 16 Tahun

Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena menonaktifkan sementara Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT berinisial YAK, Kamis (19/11/2026) malam, setelah muncul dugaan pelecehan seksual terhadap siswi magang berusia 16 tahun di Kantor Gubernur NTT. Penonaktifan dilakukan agar pemeriksaan internal tidak terganggu.

Ad
Ad

Keputusan itu diambil setelah Melki menerima rekomendasi dari tim pemeriksa yang dibentuk pemerintah provinsi. Tim tersebut bekerja sejak akhir pekan sebelumnya untuk mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak.

Baca juga: Kepala Adpim Setda NTT Dinonaktifkan: Kronologi Dugaan Pelecehan Mahasiswi Magang

Kronologi dan Penonaktifan YAK

Melki menandatangani surat penonaktifan sementara YAK pada Kamis malam, tak lama setelah ia kembali dari Jakarta dan menerima laporan perkembangan pemeriksaan internal. Menurut Melki, langkah itu merupakan tindakan administratif untuk memastikan hasil pemeriksaan berjalan baik.

"Malam hari ini saya sudah menandatangani penonaktifan sementara sebagai Kepala Biro Adpim, Saudara YAK. Ini merupakan rekomendasi dari tim sebagai sebuah langkah administratif untuk memastikan hasil pemeriksaan nanti berjalan dengan baik," kata Melki di Kupang.

Tim pemeriksa terdiri atas Sekretaris Daerah NTT, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Inspektorat, Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum, serta sejumlah unsur lainnya. Mereka bertugas menelusuri informasi dan memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan peristiwa tersebut.

Pemeriksaan terhadap YAK dijadwalkan berlangsung pada Jumat (20/11/2026). Pemerintah provinsi menyatakan proses tersebut harus berjalan objektif tanpa campur tangan pihak mana pun.

Baca juga: Sembilan Kilogram Sabu Digagalkan di Kampar, Kurir Dijanjikan Upah Rp90 Juta

Sebelumnya, informasi mengenai dugaan pelecehan mencuat ke publik dan mendapat perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kasus ini juga menjadi perhatian Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTT.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Selain Gubernur Melki, suara kritis datang dari KPAI dan LPA NTT. Anggota KPAI Dian Sasmita menilai ada ketimpangan relasi kuasa yang kuat karena pihak yang diduga terlibat adalah pejabat pemerintah, sedangkan korban masih berusia anak dan berstatus peserta magang.

KPAI mendesak kepolisian mengungkap perkara melalui pemeriksaan bukti, termasuk visum psikiatrikum dan rekaman kamera pengawas atau CCTV. Dian juga menyoroti informasi mengenai kesepakatan damai antara keluarga siswi dan pihak terduga pada 12 November 2026.

Menurut informasi yang diterima KPAI, keluarga korban turut mencabut pengaduan yang sebelumnya disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun, KPAI menegaskan kesepakatan itu tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan penanganan dugaan kekerasan seksual terhadap anak.

"KPAI mengingatkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak ada celah hukumnya untuk perdamaian," kata Dian.

Desakan serupa disampaikan Ketua LPA NTT Veronika Ata. Ia menyatakan kesepakatan damai antara keluarga korban dan pihak terduga tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan proses hukum. Menurut dia, dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak memiliki ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Latar Belakang: Relasi Kuasa dan Perlindungan Anak Magang

Kasus ini mencuatkan persoalan relasi kuasa di lingkungan kerja, terutama yang melibatkan peserta magang di bawah umur. Siswi berusia 16 tahun itu menjalani magang di Kantor Gubernur NTT, tempat YAK menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan.

Posisi YAK sebagai pejabat di lingkungan pemerintah provinsi membuat pemeriksaan rentan intervensi. Karena itu, penonaktifan sementara dinilai perlu agar proses pemeriksaan tidak terganggu oleh kedudukannya.

KPAI menyoroti bahwa korban masih anak dan berstatus peserta magang, sehingga perlindungan terhadapnya harus menjadi prioritas. Lembaga itu meminta pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan hak dan perlindungan korban.

Pemerintah provinsi menyatakan tidak hanya berfokus pada pemeriksaan terhadap pejabat yang diduga terlibat, tetapi juga memastikan siswi tersebut memperoleh perlindungan dan pendampingan. Melki menyebut Pemprov NTT dan kepolisian telah memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis korban.

Gubernur juga meminta masyarakat tidak menyebarkan penilaian yang dapat menyudutkan korban maupun keluarganya selama proses pemeriksaan berlangsung.

Dasar Hukum: Pasal 23 UU TPKS dan Larangan Perdamaian

Ketentuan mengenai penyelesaian perkara kekerasan seksual diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal tersebut menyatakan perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sesuai ketentuan undang-undang.

Dengan dasar itu, KPAI dan LPA NTT menegaskan bahwa kesepakatan damai antara keluarga korban dan pihak terduga tidak dapat menghentikan proses hukum. Penerapan ketentuan pidana dalam kasus ini tetap bergantung pada hasil pemeriksaan dan penentuan unsur perbuatan oleh aparat penegak hukum.

KPAI juga meminta kepolisian mengungkap perkara melalui pemeriksaan bukti, termasuk visum psikiatrikum dan rekaman CCTV. Bukti-bukti itu dinilai penting untuk menentukan apakah unsur tindak pidana kekerasan seksual terpenuhi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari kepolisian mengenai status penanganan perkara. Pemerintah provinsi menegaskan proses pemeriksaan internal harus berjalan objektif.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Penonaktifan YAK untuk sementara belum merupakan keputusan mengenai terbukti atau tidaknya dugaan pelecehan seksual tersebut. Hasil pemeriksaan internal pemerintah provinsi dan penanganan oleh kepolisian akan menentukan perkembangan perkara berikutnya.

Perhatian kini tertuju pada pemeriksaan terhadap YAK pada Jumat (20/11/2026) serta kepastian perlindungan bagi siswi yang masih berusia 16 tahun. Pemerintah provinsi berjanji memastikan pendampingan bagi korban.

KPAI dan LPA NTT akan terus mengawal kasus ini agar proses hukum berjalan profesional. Kedua lembaga menegaskan bahwa perdamaian tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menghentikan penanganan dugaan kekerasan seksual terhadap anak.

Bagi publik, kasus ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam menangani dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pejabat. Transparansi hasil pemeriksaan akan menentukan kepercayaan terhadap proses yang sedang berjalan.

Analisis Redaksi

Penonaktifan sementara YAK adalah langkah administratif yang masuk akal, tetapi bukan akhir dari persoalan. Yang menentukan adalah apakah pemeriksaan internal dan penanganan kepolisian benar-benar independen, terutama karena yang diperiksa adalah pejabat di lingkungan pemerintah provinsi sendiri. Tanpa transparansi, publik sulit menilai apakah langkah ini sekadar respons cepat terhadap tekanan publik atau memang upaya serius menegakkan aturan.

KPAI dan LPA NTT benar ketika menegaskan bahwa kesepakatan damai tidak bisa menghentikan proses hukum. Pasal 23 UU TPKS sudah jelas: perkara kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, kecuali pelakunya anak. Jika kesepakatan damai tetap dijadikan alasan untuk menghentikan penyelidikan, maka ada masalah serius dalam penegakan hukum di daerah.

Kasus ini juga membuka mata soal perlindungan peserta magang di bawah umur. Kantor pemerintah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa magang, bukan ruang yang rentan penyalahgunaan kekuasaan. Pengawasan terhadap program magang, terutama yang melibatkan anak, perlu diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang.

Sumber: afu.id, peraturan.bpk.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad