Bamsoet Raih detikcom Awards 2026, Singgung PPHN dan Loyalitas ke Negara

Nov 20, 2026 - 00:50
 0  1
Bamsoet Raih detikcom Awards 2026, Singgung PPHN dan Loyalitas ke Negara

Bambang Soesatyo (Bamsoet) menerima detikcom Awards 2026 sebagai Tokoh Ketatanegaraan dan Kepemimpinan Nasional. Penghargaan itu ia persembahkan untuk Partai Golkar, tempatnya mengabdi selama 40 tahun.

Ad
Ad

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI ini menerima penghargaan dalam malam penganugerahan di The Westin Jakarta, Kamis (19/11/2026). Ia menyebut penghargaan tersebut sebagai kehormatan sekaligus apresiasi atas perjalanan pengabdiannya.

Baca juga: Nguyen Thanh Binh Dorong Percepatan Peninjauan Posisi Kerja Nghe An

Penghargaan untuk Partai Golkar

Bamsoet secara khusus mempersembahkan penghargaan itu kepada Partai Golkar. Menurutnya, partai berlambang beringin itu telah membesarkan namanya hingga berada di posisi sekarang.

"Ya, suatu penghargaan dan sekaligus juga suatu kehormatan bagi saya, dan ini saya persembahkan kepada partai saya, Partai Golkar, yang selama 40 tahun saya mengabdi di sana dan telah membawa saya dalam posisi hari ini," ujar Bamsoet kepada detikcom di The Westin Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ia berharap pencapaian tersebut dapat menjadi inspirasi bagi kader partai politik. Pesannya jelas: kepentingan negara harus berada di atas kepentingan partai ketika seseorang mendapat amanah jabatan publik.

"Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kepada para kader partai, di mana pun Anda berada, termasuk partai lain, bahwa begitu amanat negara jatuh ke kita, maka loyalitas kepada partai harus selesai dan berubah menjadi loyalitas pada negara," lanjutnya.

Baca juga: Elon Musk Sesali Donasi Rp9 Triliun ke Partai Republik: 'Saya Cukup Bodoh'

Pernyataan itu relevan dengan posisinya saat ini. Setelah meninggalkan DPR, Bamsoet kini bertugas sebagai anggota Wantimpres, lembaga yang memberikan nasihat kepada presiden.

Gagasan PPHN untuk Kesinambungan Pembangunan

Bamsoet mengungkapkan sejumlah gagasan yang masih ingin diwujudkan. Salah satunya adalah menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman jangka panjang bagi pemerintahan.

Menurutnya, PPHN penting untuk menjaga kesinambungan program pembangunan. Tanpa pedoman jangka panjang, program yang telah dirintis satu pemerintahan berpotensi tidak dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.

Ia mencontohkan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Bamsoet menilai keberlanjutan program-program tersebut perlu dipikirkan dalam kerangka pembangunan jangka panjang.

"Saya khawatir kalau ini tidak segera dihadirkan pokok haluan negara ke depan, maka apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang sangat baik, ya, program-program baik seperti MBG, KDMP, ini 2034 bisa saja setelah Pak Prabowo tidak lagi menjabat, presiden pengganti tidak mau meneruskan, sehingga harus diputuskan atau ditetapkan pokok haluan negara dalam jangka panjang untuk pemerintahan selanjutnya," tuturnya.

Gagasan PPHN bukan hal baru. Wacana ini sempat mengemuka saat Bamsoet menjabat Ketua MPR. Namun, hingga kini belum ada keputusan politik yang final untuk mewujudkannya.

Rekam Jejak di MPR dan Penyelesaian Persoalan Sejarah

Selain PPHN, Bamsoet menceritakan upayanya saat menjabat Ketua MPR dalam menyelesaikan sejumlah persoalan sejarah bangsa. Ia menyebut persoalan terkait Soekarno (Bung Karno), Soeharto, dan peristiwa pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai bagian yang telah diselesaikan pada masa kepemimpinannya di MPR.

Menurut Bamsoet, penyelesaian tersebut dilakukan melalui ketetapan atau keputusan MPR yang mencabut keputusan-keputusan sebelumnya terkait ketiga tokoh tersebut.

Langkah itu dinilai sebagai upaya rekonsiliasi historis. Namun, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa penyelesaian sejarah tidak cukup hanya melalui pencabutan ketetapan, tetapi juga perlu penjelasan publik yang transparan.

Bamsoet tidak merinci lebih jauh mekanisme dan dampak dari keputusan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa persoalan itu telah tuntas di tingkat MPR.

Profil Singkat dan Kiprah di Wantimpres

Bambang Soesatyo lahir di Jakarta, 10 September 1962. Ia dikenal sebagai politikus senior Partai Golkar yang telah meniti karier panjang, mulai dari anggota DPR hingga Ketua MPR.

Selain aktif di politik, Bamsoet juga dikenal sebagai pengusaha dan ketua berbagai organisasi olahraga. Kini, ia menjabat sebagai anggota Wantimpres RI, lembaga yang dibentuk untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden.

Posisi di Wantimpres menuntutnya untuk tidak lagi terlibat dalam politik praktis. Namun, sebagai kader Golkar, ia tetap memiliki pengaruh dalam dinamika politik nasional.

Dalam berbagai kesempatan, Bamsoet kerap menekankan pentingnya pendidikan politik dan kesadaran berbangsa. Ia juga aktif menulis buku dan memberikan ceramah di berbagai forum.

detikcom Awards 2026: Menyalakan Inspirasi

detikcom Awards 2026 adalah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada individu, merek, dan lembaga di Indonesia yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam berbagai bidang.

Tema detikcom Awards 2026 adalah "Menyalakan Inspirasi, Menghadirkan Perubahan". Dengan semangat tema ini, detikcom menghargai pencapaian yang menginspirasi, inovasi yang mencuat, dan perubahan positif yang telah dilakukan.

Penghargaan untuk Bamsoet dalam kategori Tokoh Ketatanegaraan dan Kepemimpinan Nasional menegaskan rekam jejaknya di dunia politik dan kenegaraan. Acara ini juga menjadi ajang apresiasi bagi tokoh-tokoh lain yang dinilai berkontribusi bagi bangsa.

Sejumlah tokoh dan perwakilan lembaga hadir dalam acara tersebut. Mereka memberikan apresiasi atas kerja-kerja yang telah dilakukan para penerima penghargaan.

Analisis Redaksi

Pernyataan Bamsoet tentang loyalitas kepada negara menyimpan ironi. Di satu sisi, ia menegaskan bahwa loyalitas partai harus selesai ketika amanah negara jatuh ke tangan seseorang. Di sisi lain, ia tetap mempersembahkan penghargaan itu kepada Partai Golkar. Dua hal ini tidak selalu bertentangan, tetapi menunjukkan betapa kuatnya ikatan partai dalam praktik politik Indonesia.

Gagasan PPHN yang ia angkat kembali juga layak dicermati. Alasan kesinambungan pembangunan memang masuk akal. Namun, PPHN pernah menjadi wacana yang menuai kritik karena berpotensi mengunci kebijakan dan mengurangi ruang demokrasi. Tanpa kajian mendalam, gagasan ini bisa menjadi alat politik untuk mempertahankan status quo.

Yang paling menarik adalah cara Bamsoet merangkai narasi pengabdian. Ia menyebut penyelesaian persoalan sejarah Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur sebagai capaian. Publik berhak menilai apakah langkah itu benar-benar menyelesaikan persoalan atau hanya formalitas politik. Sebab, penyelesaian sejarah sejati tidak berhenti pada pencabutan ketetapan, tetapi pada kejujuran mengakui kesalahan dan rekonsiliasi yang tulus.

Sumber: news.detik.com, detik.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad