Komisi XIII DPR Apresiasi Kinerja Kementerian Hukum 2026, PNBP Capai 101,43 Persen

Nov 20, 2026 - 08:30
 0  1
Komisi XIII DPR Apresiasi Kinerja Kementerian Hukum 2026, PNBP Capai 101,43 Persen

Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Hukum atas capaian kinerja sepanjang 2026. Realisasi PNBP mencapai Rp2,16 triliun atau 101,43 persen dari target, ditopang percepatan layanan hukum digital dan penyelesaian jutaan permohonan administrasi.

Ad
Ad

Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Hukum di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memaparkan capaian program dan kinerja tahun berjalan di hadapan pimpinan dan anggota komisi.

Baca juga: Cek Palsu hingga SP3: Kronologi Lengkap Pembelaan Tim Hukum Fenti di Kasus Rp9,5 Miliar

Kronologi Rapat Kerja dan Capaian PNBP Kementerian Hukum

Rapat kerja berlangsung pada 19 November 2026. Kementerian Hukum memaparkan realisasi program hingga 13 November 2026. Angka yang menonjol adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,16 triliun, atau 101,43 persen dari target Rp2,13 triliun.

Realisasi itu melampaui target yang ditetapkan. Menurut paparan kementerian, capaian tersebut mencerminkan kontribusi layanan administrasi hukum terhadap penerimaan negara, sekaligus meningkatnya pemanfaatan layanan oleh masyarakat dan dunia usaha.

Di bidang administrasi hukum umum, jumlah permohonan layanan mencapai 16,2 juta dengan tingkat penyelesaian 99,83 persen. Artinya, hampir seluruh permohonan yang masuk berhasil diselesaikan. Layanan kekayaan intelektual mencatat 398.332 permohonan selesai, atau 104,27 persen dari target.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi XIII DPR RI menyatakan apresiasinya secara tertulis. “Komisi XIII DPR RI mengapresiasi kinerja dan capaian Kementerian Hukum sepanjang tahun 2026 khususnya dalam peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan hukum, transformasi digital, dan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melampaui target,” demikian bunyi kesimpulan rapat tersebut.

Baca juga: UNPRI Lapor Polisi soal Dugaan Pengaduan Palsu Mantan Dosen, Ini Kronologinya

Menteri Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa capaian sepanjang 2026 merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran. Menurutnya, upaya itu diarahkan untuk menghadirkan layanan hukum yang lebih mudah diakses, berkualitas, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Pihak yang Terlibat dan Sorotan Komisi XIII DPR

Rapat dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas beserta jajaran. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) Wisnu Nugroho Dewanto turut hadir mendampingi menteri bersama pimpinan tinggi pratama BPSDM Hukum.

BPSDM Hukum menjadi salah satu unsur strategis dalam mendukung kinerja kementerian melalui pengembangan kompetensi aparatur. Sepanjang 2026, BPSDM Hukum melaksanakan pelatihan fungsional Analis Hukum dengan capaian 120 peserta, atau 100 persen dari target. Selain itu, digelar pelatihan bagi tenaga pengajar implementasi KUHP dan KUHAP.

Komisi XIII DPR RI memberi perhatian pada perluasan akses bantuan hukum. Komisi mendorong optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan. Dorongan itu mencakup peningkatan jumlah posbankum aktif, penguatan kompetensi paralegal, serta dukungan bagi pelaksanaan layanan bantuan hukum.

Komisi juga mendorong pengenalan mata pelajaran Pengantar Ilmu Hukum dalam kurikulum pendidikan tingkat SMA dan sederajat. Usulan ini dimaksudkan membangun kesadaran hukum sejak dini.

Sejumlah rekomendasi lain mengemuka dalam rapat. Komisi XIII meminta kementerian menindaklanjuti masukan tersebut sebagai bagian dari evaluasi dan peningkatan kinerja. Kementerian Hukum menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi.

Latar Belakang Transformasi Digital Layanan Hukum

Capaian PNBP dan penyelesaian layanan tidak berdiri sendiri. Kementerian Hukum telah mendorong transformasi digital di berbagai layanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual. Digitalisasi memungkinkan permohonan diproses lebih cepat dan menjangkau masyarakat di luar Jakarta.

Data kementerian menunjukkan skala layanan yang besar. Sedikitnya 16,2 juta permohonan layanan administrasi hukum umum masuk sepanjang 2026, dengan tingkat penyelesaian 99,83 persen. Angka ini menunjukkan volume permohonan yang tinggi dan beban kerja yang besar bagi unit layanan.

Di sisi kekayaan intelektual, 398.332 permohonan selesai atau 104,27 persen dari target. Penyelesaian di atas target itu penting karena perlindungan kekayaan intelektual berkaitan langsung dengan kepastian hukum bagi pelaku usaha, pencipta, dan pemilik merek.

Transformasi digital juga menyentuh pengembangan kompetensi aparatur. BPSDM Hukum menjalankan pelatihan fungsional Analis Hukum dan pelatihan bagi tenaga pengajar implementasi KUHP dan KUHAP. Keduanya menyiapkan aparatur menghadapi penerapan aturan pidana baru.

Kementerian Hukum menyebut penguatan kualitas SDM, transformasi digital, dan peningkatan kualitas layanan sebagai fondasi pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan mudah diakses. Kerangka itu menjadi rujukan dalam penyusunan program tahun berikutnya.

Dampak bagi Masyarakat dan Dunia Usaha

Bagi masyarakat, capaian penyelesaian layanan berarti permohonan administrasi hukum tidak menumpuk. Tingkat penyelesaian 99,83 persen menandakan hampir semua permohonan yang masuk diproses hingga tuntas. Dampaknya terasa pada kepastian dokumen hukum yang dibutuhkan warga dan pelaku usaha.

Bagi dunia usaha, penyelesaian permohonan kekayaan intelektual di atas target mempercepat perlindungan merek, paten, dan hak cipta. Perlindungan itu menjadi bagian dari iklim usaha yang lebih pasti. Kementerian menyebut capaian ini sebagai upaya memperluas perlindungan kekayaan intelektual dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Dari sisi penerimaan negara, PNBP Rp2,16 triliun memberi kontribusi langsung. Realisasi 101,43 persen dari target menunjukkan layanan administrasi hukum bukan hanya soal pelayanan publik, tetapi juga sumber penerimaan yang nyata.

Perluasan akses bantuan hukum lewat Posbankum menyasar kelompok masyarakat yang selama ini sulit menjangkau layanan hukum. Penguatan paralegal di desa dan kelurahan menjadi ujung tombak layanan di tingkat akar rumput. Komisi XIII DPR RI menilai optimalisasi posbankum perlu diperluas.

Usulan mata pelajaran Pengantar Ilmu Hukum di SMA dan sederajat menyasar sisi pencegahan. Kesadaran hukum yang dibangun lebih awal diharapkan menekan pelanggaran hukum di kemudian hari.

Langkah Selanjutnya: Menindaklanjuti Rekomendasi DPR

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama seluruh jajaran berkomitmen menindaklanjuti masukan dan rekomendasi Komisi XIII DPR RI. Komitmen itu disampaikan sebagai bagian dari evaluasi dan peningkatan kinerja kementerian.

Sinergi pemerintah dan legislatif diharapkan memastikan layanan hukum semakin responsif, inklusif, dan memberi kepastian hukum. Kementerian mengarahkan program agar tidak berhenti pada pencapaian administratif, tetapi menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Beberapa langkah yang menanti adalah peningkatan jumlah posbankum aktif, penguatan kompetensi paralegal, dan dukungan layanan bantuan hukum. Untuk pendidikan, pengenalan Pengantar Ilmu Hukum di tingkat SMA masih memerlukan pembahasan dengan pemangku kepentingan kurikulum.

Kementerian juga akan melanjutkan penguatan kualitas SDM melalui BPSDM Hukum. Pelatihan fungsional Analis Hukum dan pelatihan tenaga pengajar KUHP-KUHAP menjadi bagian dari agenda pengembangan kompetensi aparatur.

Evaluasi kinerja dan penguatan koordinasi menjadi jalur yang ditempuh. Informasi lebih lanjut mengenai program Kementerian Hukum dan BPSDM Hukum dapat diakses melalui situs resmi BPSDM Hukum.

Analisis Redaksi

Apresiasi Komisi XIII DPR RI layak dibaca sebagai konfirmasi, bukan akhir cerita. Angka PNBP 101,43 persen dan penyelesaian 99,83 persen dari 16,2 juta permohonan menunjukkan mesin layanan Kementerian Hukum bekerja. Tetapi ukuran keberhasilan layanan publik tidak berhenti pada persentase. Pertanyaannya, apakah layanan itu benar-benar cepat dan mudah bagi warga di daerah, bukan hanya bagi pemohon di kota besar.

Di sinilah rekomendasi soal Posbankum dan pendidikan hukum menjadi penting. Jika akses bantuan hukum di desa dan kelurahan belum merata, capaian administratif bisa menutupi kesenjangan di lapangan. Penguatan paralegal dan penambahan posbankum aktif adalah pekerjaan yang tidak selesai dalam satu tahun anggaran. Ia menuntut anggaran, pelatihan, dan pengawasan berkelanjutan.

Transformasi digital juga perlu diuji dari sisi pengguna. Sistem yang cepat di Jakarta belum tentu ramah bagi masyarakat dengan koneksi terbatas. Karena itu, komitmen menindaklanjuti rekomendasi DPR sebaiknya diwujudkan dalam target yang terukur: jumlah posbankum aktif, waktu penyelesaian layanan, dan jangkauan layanan di daerah. Tanpa itu, apresiasi hanya jadi kalimat di kesimpulan rapat. Informasi lebih lanjut soal kebijakan hukum nasional dapat dilihat di portal Kementerian Hukum.

Sumber: kemenkum.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad