Duta Pelajar Taat Hukum Kukar Melaju ke Tingkat Kaltim, Sunggono Pesan Integritas
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong pelajar menjadi pelopor kesadaran hukum lewat program Duta Pelajar Taat Hukum. Para peserta yang lolos akan berlaga di pemilihan tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Balikpapan, 23-26 November 2026.
Dorongan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar Sunggono saat menerima audiensi peserta Duta Pelajar Taat Hukum di Tenggarong, Kamis. Menurut dia, keberadaan para duta punya posisi strategis dalam membangun budaya sadar hukum di kalangan generasi muda.
"Generasi muda memiliki posisi penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang tertib, aman, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum. Karena itu, para duta diharapkan mampu menjadi teladan sekaligus mengajak lingkungan sekitarnya untuk memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan," kata Sunggono, dikutip dari laporan ANTARA Kaltim.
Jalur Duta Taat Hukum dari Sekolah hingga Panggung Provinsi
Program Duta Pelajar Taat Hukum menempatkan pelajar sebagai ujung tombak kampanye kesadaran hukum. Mereka tidak hanya diminta memahami peraturan perundang-undangan, tetapi juga menularkan pemahaman itu ke lingkungan terdekat.
Perjalanan para peserta berlanjut ke tahap provinsi. Pemilihan Duta Taat Hukum tingkat Kalimantan Timur dijadwalkan berlangsung di Balikpapan pada 23-26 November 2026.
Audiensi di Tenggarong menjadi titik keberangkatan mereka. Dalam forum itu, Sunggono menerima para peserta dan mendengar langsung kesiapan mereka menghadapi seluruh rangkaian seleksi.
Pemerintah daerah menempatkan ajang ini bukan sekadar kompetisi. Keikutsertaan para pelajar dinilai sebagai kesempatan mengembangkan potensi diri sekaligus membawa nama baik Kabupaten Kutai Kartanegara di tingkat provinsi.
Menurut Sunggono, peran duta tidak cukup ditunjukkan lewat pemahaman terhadap peraturan. Nilai kepatuhan harus tampak dalam perilaku sehari-hari, mulai dari ruang kelas sampai lingkungan tempat tinggal.
Ia juga mengapresiasi komitmen dan kepedulian para peserta terhadap peningkatan kesadaran hukum. Bagi pemerintah daerah, langkah mereka menjadi bagian dari pembentukan generasi yang tertib dan menghormati aturan.
Pesan Sunggono: Disiplin dan Integritas Jadi Bekal Utama
Sunggono memberi pesan khusus kepada para peserta sebelum berangkat ke Balikpapan. Persiapan maksimal, wawasan yang diperluas, dan kepercayaan diri menjadi tiga hal yang ia tekankan.
"Jadikan kesempatan ini sebagai ajang untuk belajar, mengembangkan potensi diri, sekaligus membawa nama baik Kabupaten Kutai Kartanegara. Tampilkan kemampuan terbaik dan tetap menjunjung tinggi sikap disiplin serta integritas," katanya.
Pesan itu menegaskan bahwa seleksi duta tidak hanya mengukur pengetahuan normatif. Sikap, kedisiplinan, dan integritas ikut menjadi penilaian penting dalam perjalanan para pelajar.
Bagi Pemkab Kukar, duta pelajar berfungsi sebagai perpanjangan tangan edukasi hukum di sekolah. Mereka diharapkan mampu menerjemahkan aturan yang rumit menjadi pesan sederhana yang mudah diterima teman sebaya.
Peran itu relevan mengingat persoalan yang dihadapi pelajar kerap berakar pada lemahnya pemahaman akan konsekuensi hukum. Mulai dari perundungan, pelanggaran lalu lintas, hingga penyalahgunaan media sosial.
Karena itu, keberadaan duta dinilai strategis. Mereka berdiri di antara kebijakan pemerintah dan kehidupan sehari-hari pelajar, menjadi jembatan yang membuat pesan hukum lebih dekat dan tidak terasa menggurui.
Kejaksaan Negeri Kukar Ingin Duta Jadi Agen Perubahan
Dukungan datang dari Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Aji Kalbu Pribadi. Ia menilai Duta Taat Hukum seharusnya tidak berhenti sebagai representasi pelajar yang paham peraturan perundang-undangan.
Menurut Aji Kalbu Pribadi, para duta perlu tampil sebagai agen perubahan. Peran itu bisa dijalankan dengan memperluas edukasi hukum melalui lingkungan terdekat, mulai dari sekolah, keluarga, hingga masyarakat.
Dengan cara itu, pemahaman tentang pentingnya menaati hukum dapat menjangkau lebih banyak kalangan, khususnya generasi muda. Jangkauan edukasi pun tidak terbatas pada peserta yang mengikuti pemilihan.
Aji juga menilai sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum menjadi bagian penting. Kolaborasi itu dibutuhkan untuk membentuk generasi yang berkarakter dan berintegritas.
Kejaksaan, dalam posisinya sebagai penegak hukum, memiliki pengalaman langsung soal dampak pelanggaran aturan. Pengalaman itu menjadi bahan berharga bagi para duta ketika menyusun program edukasi di lingkungan sekolah.
Sinergi semacam ini memperlihatkan bahwa pendidikan hukum tidak bisa hanya dibebankan pada sekolah. Diperlukan kerja bersama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan keluarga.
Rangkaian Tahapan yang Menanti di Balikpapan
Pemilihan Duta Taat Hukum tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Balikpapan menjadi tahap berikutnya bagi para peserta asal Kukar. Ajang itu berlangsung 23-26 November 2026.
Menghadapi tahapan tersebut, para peserta diminta mempersiapkan diri secara maksimal. Penguasaan materi, kemampuan komunikasi, dan kepercayaan diri menjadi modal yang harus diasah.
Beberapa hal yang perlu disiapkan peserta menjelang seleksi provinsi:
- Memperdalam pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kehidupan pelajar.
- Melatih kemampuan public speaking untuk menyampaikan pesan hukum secara sederhana.
- Menyiapkan program edukasi hukum yang bisa dijalankan di sekolah dan lingkungan sekitar.
- Menjaga kedisiplinan dan integritas sebagai bagian dari penilaian sikap.
- Mempelajari isu hukum yang dekat dengan pelajar, seperti perundungan dan etika bermedia sosial.
Bagi Pemkab Kukar, hasil di Balikpapan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Yang lebih penting adalah bagaimana para duta kembali ke sekolah dan menjalankan peran edukasi secara berkelanjutan.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya hukum sejak dini. Pendekatan lewat teman sebaya dinilai lebih efektif karena pesan disampaikan dengan bahasa yang akrab bagi pelajar.
Ke depan, keberlanjutan program bergantung pada pendampingan setelah pemilihan selesai. Tanpa wadah kegiatan yang jelas, status duta berisiko berhenti pada seremonial belaka.
Mengapa Kesadaran Hukum Pelajar Menjadi Prioritas Daerah
Kesadaran hukum di kalangan pelajar menyentuh banyak persoalan sehari-hari. Di sekolah, persoalan perundungan dan pelanggaran tata tertib menjadi yang paling sering muncul.
Di luar sekolah, pelajar berhadapan dengan aturan lalu lintas, batas usia penggunaan kendaraan, hingga etika bermedia sosial. Pemahaman yang minim soal konsekuensi hukum membuat mereka rentan tersandung masalah.
Pendekatan edukatif lewat duta pelajar menjadi pilihan yang lebih persuasif dibanding sekadar penyuluhan satu arah. Pelajar cenderung lebih terbuka ketika pesan datang dari teman seusia.
Selain itu, program ini menyentuh tiga lingkungan sekaligus: sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ketiganya merupakan tempat pertama seorang pelajar belajar soal aturan dan batas perilaku.
Pemkab Kukar melalui program ini menempatkan pelajar bukan sebagai objek pembinaan, melainkan sebagai subjek yang ikut menyebarkan nilai. Peran itu menuntut pembekalan yang memadai, bukan sekadar gelar.
Dukungan kejaksaan memperkuat sisi praktis program. Materi edukasi bisa disusun dari kasus nyata di lapangan, sehingga pesan hukum terasa lebih relevan bagi kehidupan pelajar.
Kombinasi kebijakan daerah dan pengalaman penegak hukum menjadi modal awal. Hasilnya akan terlihat dari seberapa jauh pemahaman hukum menyebar di lingkungan sekolah dalam beberapa tahun ke depan. Informasi lebih luas soal program daerah bisa dipantau melalui kanal resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Analisis Redaksi
Program Duta Pelajar Taat Hukum punya nilai strategis yang sulit dibantah. Pelajar adalah kelompok yang paling dekat dengan persoalan hukum sehari-hari, tetapi paling jarang mendapat penjelasan yang membumi soal konsekuensinya. Menempatkan mereka sebagai penyampai pesan adalah pilihan yang masuk akal.
Namun, keberhasilan program ini tidak ditentukan oleh pemilihan di Balikpapan. Ajang 23-26 November 2026 hanya pintu masuk. Ukuran sesungguhnya adalah apakah para duta kembali ke sekolah dan benar-benar menjalankan edukasi, bukan berhenti sebagai status di media sosial.
Di sinilah tantangannya. Tanpa pendampingan, anggaran kegiatan, dan wadah yang jelas, duta pelajar mudah berubah menjadi simbol tanpa dampak. Pemkab Kukar dan Kejaksaan Negeri Kukar perlu menyiapkan rencana kerja setelah seleksi selesai, termasuk evaluasi berkala atas program edukasi yang dijalankan para duta.
Yang juga perlu dijaga adalah isi edukasinya. Persoalan pelajar hari ini bukan hanya tata tertib sekolah, tetapi juga jejak digital, perundungan, dan batas usia berkendara. Materi duta harus menyentuh wilayah itu agar relevan dengan kehidupan mereka, bukan sekadar mengulang pasal-pasal yang jauh dari keseharian.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0