Cek Palsu hingga SP3: Kronologi Lengkap Pembelaan Tim Hukum Fenti di Kasus Rp9,5 Miliar

Nov 20, 2026 - 08:30
 0  1
Cek Palsu hingga SP3: Kronologi Lengkap Pembelaan Tim Hukum Fenti di Kasus Rp9,5 Miliar

Kuasa hukum Fenti, M. Sanusi AS, SH, MH, membantah tuduhan penipuan dan penggelapan Rp9,5 miliar. Dalam konferensi pers di Palembang, Selasa (19/11/2026), ia menegaskan perkara ini murni utang-piutang yang seharusnya diselesaikan secara perdata, bukan pidana.

Ad
Ad

Sanusi menyebut kliennya telah delapan kali memenuhi panggilan penyidik di Polrestabes Palembang. Ia menilai tuduhan pidana terhadap Fenti sebagai bentuk kriminalisasi atas sengketa bisnis yang sudah memiliki jaminan aset dan riwayat pembayaran.

Baca juga: UNPRI Lapor Polisi soal Dugaan Pengaduan Palsu Mantan Dosen, Ini Kronologinya

Kronologi Sengketa: Dari Akta Kesepakatan hingga Laporan Pidana

Persoalan bermula dari transaksi pinjam-meminjam antara Fenti dan pelapor berinisial L. Menurut Sanusi, pada 30 Oktober 2024, Fenti menyerahkan 20 oktaf akta kesepakatan kepada L, lengkap dengan berita acara dan tanda terima. Akta itu menjadi dasar hubungan hukum perdata antara kedua pihak.

Sebagai jaminan, Fenti menyerahkan tiga aset berharga: ruko di kawasan Karya Jaya Palembang, rumah di kawasan Macan Lindungan milik orang tua Fenti, dan rumah atas nama Junaidi, suami Fenti. “Semua sertifikat ini diserahkan sebagai jaminan. Ini bukti kuat bahwa ini adalah transaksi bisnis dengan agunan, bukan modus penipuan,” jelas Sanusi.

Namun, hubungan bisnis itu memanas. L kemudian melaporkan Fenti ke polisi dengan tuduhan penipuan dan penggelapan. Sanusi menegaskan bahwa laporan tersebut tidak berdasar karena transaksi telah dilengkapi jaminan dan sebagian pembayaran.

Ia juga menyoroti sikap kooperatif Fenti. “Ibu Fenti telah delapan kali memenuhi panggilan penyidik dan selalu kooperatif. Sangat disayangkan jika ada narasi bahwa prosesnya lambat, padahal kami selalu hadir,” tegas Sanusi.

Baca juga: Bawaslu Gorontalo Utara Pastikan Produk Hukum Dekat dengan Masyarakat lewat Media Sosial

Hingga berita ini diturunkan, perkara masih dalam tahap gelar perkara di Polda Sumatera Selatan. Tim hukum Fenti mendesak agar fakta-fakta perdata menjadi pertimbangan utama dalam penentuan status hukum.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Kuasa Hukum

M. Sanusi AS, SH, MH, adalah kuasa hukum terlapor Fenti. Ia didampingi tim advokat yang juga melaporkan dugaan pelanggaran prosedur ke Divisi Propam Polri dan Peradi. Sementara pelapor berinisial L tidak memberikan pernyataan dalam konferensi pers tersebut.

Sanusi menegaskan bahwa kliennya tidak pernah mangkir dari panggilan penyidik. “Kami merasa dikriminalisasi. Ini murni utang piutang, jangan digiring ke pidana,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan mengapa fakta pembayaran sebagian seolah diabaikan. “Kalau sudah membayar, apakah itu kemudian dihilangkan? Mari kita cek bersama. Jangan sampai muncul penggiringan opini seolah-olah klien kami melakukan tindak pidana,” kata Sanusi.

Tim hukum Fenti menilai penanganan perkara tidak proporsional. Mereka pun melaporkan dugaan ketidaksesuaian prosedur ke Propam Polri dan organisasi advokat Peradi. Langkah ini diambil untuk memastikan penyidik bekerja sesuai koridor hukum.

Sanusi menegaskan sikap terbuka untuk menyelesaikan kewajiban finansial jika memang terbukti ada sisa utang. “Kata kuncinya, jangan ada penggiringan opini dari kasus perdata menjadi pidana. Kita negara hukum. Kalau memang punya utang, kami akan bayar karena kami punya hak dan kewajiban. Tapi kalau mau mengarahkan kami ke masalah pidana secara tidak adil, tentu akan kami lawan habis-habisan,” pungkasnya.

Latar Belakang: Fakta Pembayaran Rp2,8 Miliar dan Kontroversi Cek

Sanusi membeberkan bahwa dari total dana Rp9,5 miliar, Fenti telah membayar Rp2.816.500.000 dalam periode Oktober 2024 hingga Mei 2025. Angka itu menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajiban.

“Kalau sudah membayar, apakah itu kemudian dihilangkan? Mari kita cek bersama,” ujar Sanusi.

Soal alat bukti cek, Sanusi memberikan klarifikasi rinci:

  • Cek senilai Rp5 miliar telah dibatalkan.
  • Cek Rp2 miliar yang diperkarakan diklaim sebagai cek palsu.
  • Cek asli yang dibuat bernilai Rp8,25 miliar.
  • Terdapat 17 lembar cek lain yang belum pernah dibahas tuntas dalam pemeriksaan.

Sanusi juga meluruskan dua isu lain yang sempat mengaitkan nama Fenti. Pertama, kasus mobil telah dihentikan penyidikannya (SP3) oleh Polda Sumsel setelah diselesaikan secara damai sebagai kesalahpahaman bisnis rental. Kedua, laporan Pagaralam merupakan sengketa suplai barang yang telah selesai melalui mediasi tanpa tersangka.

Klarifikasi ini penting untuk mematahkan narasi bahwa Fenti terlibat dalam berbagai kasus pidana. Menurut Sanusi, dua kasus tersebut telah selesai dan tidak ada kaitan dengan perkara Rp9,5 miliar.

Dampak Hukum dan Langkah Selanjutnya

Laporan ke Propam dan Peradi membuka babak baru dalam sengketa ini. Jika terbukti ada pelanggaran prosedur, penyidik bisa diminta memperbaiki penanganan perkara. Namun, proses gelar perkara tetap berjalan di Polda Sumsel.

Sanusi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mundur. “Kalau mau mengarahkan kami ke masalah pidana secara tidak adil, tentu akan kami lawan habis-habisan,” tegasnya.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari penyidik terkait hasil gelar perkara. Publik menantikan apakah kasus ini akan dilanjutkan ke penyidikan atau dihentikan karena unsur perdata lebih dominan.

Bagi Fenti, delapan panggilan penyidik dan pembayaran Rp2,8 miliar menjadi bukti itikad baik. Namun, pelapor L tetap pada tuduhan pidana. Perbedaan interpretasi inilah yang membuat kasus ini menarik untuk dicermati.

Baca juga: Sekilasmedia dan Hukumonline untuk perkembangan kasus ini.

Analisis Redaksi

Kasus Fenti memperlihatkan pola klasik kriminalisasi utang-piutang. Ketika sebuah sengketa bisnis yang dilengkapi akta, jaminan aset, dan riwayat pembayaran dibawa ke ranah pidana, pertanyaannya sederhana: apakah ini murni penegakan hukum atau cara menekan pihak yang lemah secara posisi?

Fakta bahwa Fenti telah membayar Rp2,8 miliar dan menyerahkan tiga sertifikat aset seharusnya menjadi pertimbangan awal penyidik. Jika memang ada sisa kewajiban, mekanisme perdata menyediakan jalan penyelesaian yang lebih adil, termasuk eksekusi jaminan. Memaksakan pasal penipuan dan penggelapan justru berisiko mengaburkan substansi sengketa.

Laporan ke Propam dan Peradi adalah sinyal bahwa tim hukum Fenti tidak tinggal diam. Namun, publik berhak mendapatkan penjelasan transparan dari penyidik. Gelar perkara harus menjadi momen untuk menguji apakah unsur pidana benar-benar terpenuhi, bukan sekadar formalitas. Jika tidak, kepercayaan pada proses hukum yang adil akan semakin terkikis.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad